Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga, baik dari sisi aspek kesehatan tetapi juga sosial budaya. Pandemi telah mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pandemi membuat pegawai berkarya dengan pola bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), terasah menggunakan aplikasi untuk berbagi kegiatan secara virtual.
Webinar â€œBangkit Dari Pandemi Dengan Literasiâ€ dimaksudkan untuk mengangkat peran literasi dalam upaya percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan sejumlah kajian, literasi mampu membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan perbaikan kesejahteraan. Mayoritas masyarakat menyakini bahwa peningkatan kesejahteraan dimulai dari perbaikan pendapatan, terutama bagi yang bekerja.
Seseorang dengan kemampuan literasi yang baik akan memiliki peluang besar untuk sukses di pasar kerja dengan pendapatan yang lebih baik,â€ beber Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, mengawali Webinar, pada Rabu, (17/6). Kemampuan literasi dapat memperkuat kapabilitas dan kompetensi melalui pengembangan aneka keterampilan dan keahlian yang diperlukan di pasar kerja. Keterampilan yang dimiliki dari kemampuan literasi mampu bekerja lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada pendapatan tinggi yang sesuai dengan keahlian.
Subandi menambahkan, literasi selalu identik dengan kemelekaksaraan. Meski jarang dihubungkan dengan pembangunan sosial-ekonomi apalagi pada kesejahteraan masyarakat. Literasi terkait dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat literasi juga ikut menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam konsep pembangunan manusia (humas development), literasi menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.
Memosisikan semangat literasi di tengah pandemi bukanlah hal yang mustahil. Apalagi sudah banyak masyarakat yang merasakan dampak kesejahteraan melalui literasi, sehingga upaya bangkit dari pandemi dengan literasi sudah harus dimulai.

Kemampuan Literasi Perkuat Kompetensi Masyarakat 

Medan Merdeka, Jakarta-Sinergitas adalah kata kunci bagaimana sebuah pembangunan bisa terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Kabupaten Sinjai, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, kini sedang mendesain pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang berdampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan melalui dana alokasi khusus merupakan bagian yang ditempuh Kab. Sinjai agar terwujud. Â 
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah / Bapemperda Kab. Sinjai, A. Zaenal Iskandar ketika melakukan dialog dengan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi, pada Kamis, 31/7.
"Sejak musibah banjir bandang di Sinjai, kami saat ini terus melakukan upaya perbaikan ulang infrastruktur. Perpustakaan tidak lagi sekedar tempat baca melainkan sarana rekreasi," terangnya.
Paham akan kebutuhan tersebut, pihaknya juga menginginkan sumber daya manusia, baik pustakawan atau tenaga perpustakaan yang Â profesional terhadap pelayanan sehingga mampu mendorong literasi di masyarakat.
Kab. Sinjai mengakui alokasi dana untuk aktivitas perpustakaan masih minim. Hanya berkisar Rp 1 miliar per tahunnya. Oleh karena itu, seluruh mitra pemerintah daerah Kab. Sinjai, seperti BUMN, BUMD, dan swasta bersinergi memikirkan solusi dari permasalahan perpustakaan dan literasi. "Kami memberikan bantuan buku yang sesuai kebutuhan pengetahuan dan profesi masyarakat dimana mereka tinggal sehingga tepat sasaran," tambah Zaenal. Â 
Menanggapi keinginan Kab. Sinjai, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, menyarankan agar Kab. Sinjai mencermati segala bentuk bantuan yang disediakan pemerintah lewat DAK perpustakaan, antara lain untuk pembangunan gedung perpustakaan baru, renovasi/rehabilitasi gedung, sarana TIK, perabot, dan bantuan koleksi.
Pengajuan perluasan gedung juga memerlukan Detail Engineering Design atau DED dan Kab. Sinjai juga wajib menyertakan dalam persyaratan yang diminta. Namun, usulan DAK Kab. Sinjai diproyeksikan masuk di 2021 mengingat untuk DAK 2020 sudah ditutup.
"Matangkan dulu apa yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan perpustakaan. Koordinasikan dengan pihak Bappeda. Kalau tidak akur dengan Bappeda rasanya agak sulit dibantu," jelas Deni Kurniadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Sinjai, Lababa Faisal, menambahkan untuk peraturan daerah tentang perpustakaan dijadwalkan rampung tahun ini. Karena perpustakaan berkaitan dengan pendidikan, Perpusnas menyarankan perlunya sedikit pemaksaan agar kualitas pendidikan daerah berkembang. Atau didalam penyusunan APBD berikutnya bisa dimasukkan program perpustakaan.
Perlu diingat, perpustakaan sudah menjadi urusan wajib non dasar sehingga perlu dianggarkan. "Kuncinya adalah sinergi dan meyakinkan DPRD karena di dalam fungsi pendidikan yang memakan anggaran hingga 20 persen didalamnya termasuk perpustakaan," lanjut Deni.
Saat ini Pemda Sinjai bersama-sama 13 kab/kota di Sulawesi Selatan tengah fokus pengembangan layanan perpustakaan untuk ibu dan anak sesuai instruksi Gubernur. "Sejauh ini animo masyarakat yang datang berkunjung cukup besar. Per hari bisa mencapai 200-300 pengunjung. namun tidak diimbangi dengan koleksi yang masih belum memadai," imbuh Faisal.
Reportase/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Perpusnas Minta Kab. Sinjai Sinergi DAK Dengan Bappeda 

MEMPRIHATINKAN, dalam kurun 4 tahun terakhir ini ada 81.686 koperasi yang dibubarkan, padahal koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, sebagaimana dicetuskan oleh Mohamad Hatta Bapak Koperasi Indonesia, sang proklamator dan wakil presiden ke-1 Republik Indonensia. Bisnis koperasi dan UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Inilah satu hal yang menjadi refleksi di hari jadi Koperasi ke-73 tanggal 12 Juli 2020. Hendaknya semua pemangku kepentingan lebih peduli dan fokus untuk menjadi koperasi lebih maju, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak terpinggirkan. Tantangannya semakin berat, terlebih di tengah penyebaran covid 19 yang belum juga mereda. Ke depan, Kementerian Koperasi dan UMKM harus lebih gencar melakukan revitalisasi koperasi dan UMKM agar berkembang lebih signifikan tidak tergilas oleh korporasi dan kapitalis. Jumlah koperasi yang dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi dengan rincianÂ  sebanyak 45.629 koperasi pada 2016, sebanyak 32.778 koperasi pada 2017, sebanyak 2.830 koperasi pada 2018, dan sebanyak 449 koperasi pada 2019. Saat ini, jumlah koperasi sekitar 126.000 koperasi dengan berbagai kategori dan perlu direvitalisasi secara komprehensif dan membumi agar kualitasnya meningkat dan mampu memperbesar benefit bagi anggotanya.Â  Selain itu, perlu penguatan eksistensi UMKM untuk didorong menjadi anggota koperasi; juga didorong anggota koperasi untuk menjadi pelaku usaha agar mampu memperkuat perkonomian yang berdaya saing dan berorientasi ekspor. Statistik jumlah koperasi besar di Indonesia mencapai 0,03 persen lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen. Pun, dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun telah disipakan oleh kemenkop &amp; UMKM untuk koperasi yang bergerak di sektor riil, seperti kerajinan, busana, hingga sektor riil yang menggunakan teknologi tinggi.
Eksistensi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, sejatinya merupakan satu-satunya bentuk usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, Â UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, juga diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). namun, faktanya koperasi belum mampu berdiri tegak sebanding dengan korporasi besar lainnya. Sebagi komparasi, berikut ini performa koperasi di negara lain seperti bank koperasi di Perancis yag dikenal dengan nama Groupe Credit Agricole (GCA) yang bergerak pada jasa keuangan dan perbankan menguasai 28% pasar dalam negeri dan menjadi jaringan bank koperasi yang melayani 70 negara terutama di Eropa. Koperasi Zen-Noh di Jepang yang menghimpun 4,6 juta orang petani sebagai koperasi tani nomor satu di dunia dengan perputaran usahanya mencapaiÂ  US$ 44,06 Miliar. Koperasi Zen-Noh menyediakan berbagai kebutuhan petani Jepang, mulai dari bibit, mesin pertanian, BBM hingga barang konsumsi, dan telah berperan strategis bagi kesejahteraan petani di Jepang. Koperasi Fonterra di Selandia Baru telah berhasil memajukan usaha banyak peternak. Perputaran omzet Fonterra mencapai US$ 13,40 miliar dolar AS. Fonterra telah menjadiÂ koperasi susu multinasional dengan salah satu produk yang kita kenal dengan nama Anlene dan boneeto. Koperasi Fonterra beranggotakan 10.600 peternak, dan menguasai 30 persen ekspor produk susu dunia. Koperasi ACE Hardware di Amerika Serikat merupakan perusahaan berbasis ritel perabotan dan perkakas rumah tangga yang memiliki gerai lebih dari 5.000 gerai di seluruh dunia dengan total volume usaha mencapai US$ 3 Miliar per tahun. The National Trade Union Congress (NUTC) Fairprice merupakan koperasi ritel di Singapura yang menguasai pangsa pasar hingga 55% mampu menjadi korporat multinasional yang berkapitalisasi besar, bukan hanya di negaranya namun juga bersaing di kancah multinasional.
Success story koperasi negara-negara laian hendaknya kita jadikan lesson learned untuk merevitalisasi koperasi dan UMKM secara extra-ordinary terlebih koperasi memiliki comparative advantage pada jumlah anggota yang besar. Disamping penguatan atas jatidiri koperasi sebagai wadahÂ  usaha bersama yang menonjolkan unsur sosial, saling tolong menolong sesama anggota dan untuk memajukan anggota (Bung Hatta, 952)â€™ juga perlu revitalisasi bidang kelembagaan; bidang usaha; bidang keuangan; dan d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota maupun masyarakat. Pun, di era Revolusi industri 4.0 perlu transformasi koperasi berbasis ekonomi digital agar terkoneksi secara daring. Ini penting karena sat koperasi dan UMKM baru sekitar 4-10% yang berhasil mengakses ekonomi diigital. Modernisasi manajemen dan integrasi secara vertikal koperasi berbasis Informatika &amp; Teelekomunikasi menjadi syarat mutlak dalam mengelola usahanya agar sejajar dengan usaha-usaha korporasi lainnya.
Kemajuan koperasi di Indonesia perlu dipacu lebih kencang lagi agar menjadi ruan rumah di negeri sendiri. Ada contoh baik koperasi unggul (pengelolaan aset terbesar, volume usaha terbesar, CRS terbaik dan IT terbaik) yang dapat dijadikan lesson learned bari para penggiat koperasi, yaitu : 1). Kopdit Lantang Tipo meraih tiga penghargaan sebagai koperasi kredit dengan aset, volume usaha dan lT Terbaik.; 2) KSPPS UGT Sidogiri meraih tiga penghargaan sebagai koperasi syariah dengan aset, volume usaha dan IT Terbaik; 3) Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya meraih dua penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan aset terbesar dan lT terbaik; 4) Kisel Jakarta meraih dua penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan Volume Usaha Terbesar dan IT Terbaik; 5) Kospin Jasa Pekalongan Jawa Tengah meraih dua penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar; 6) Koperasi Pusat Susu Bandung Utara Lembang meraih dua penghargaan sebagai koperasi produsen dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar; 7) Koperasi Syariah Benteng Mikro lndonesia meraih penghargaan koperasi syariah dengan CSR Terbaik; 8)Â  Koperasi Astra International meraih penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan CSR Terbaik; 9) Koppas Srinadi meraih penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan Aset Terbesar; 10) Kopdit Keling Kuman Sintang Kalbar meraih penghargaan sebagai koperaasi kredit dengan CSR Terbaik; 11). Koperasi Agro Niaga Jabung Malang Jawa Timur meraih penghargaan sebagai koperasi produsen dengan CSR Terbaik; 12) Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Bogor Jawa Barat meraih penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan IT Terbaik; dan 13) Healthcare Mandiri Jakarta meraih penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan aset terbesar.
Oleh karena itu, pengurus dan anggota koperasi harus mampu merefleksi atas apa-apa yang telah dicapai, melakukan SWOT analysis untuk memetakan kekuatan dan kelemahananya kemudian mengelimnir hambatan dijadikan peluang untuk mencapai kemajuan koperasi menjadi gerakan ekonomi kerakyatan sebagai usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan dijiwai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Misalnya, masih rendahnya Â kesadaran anggota terhadap koperasi maupunÂ  rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan koperasi harus memacu para pemangku kepentingan untuk bangkit membangun karsa dan bersinergi demi kemajuan bersama. Pemerintah perluÂ  menumbuhkembangkan koperasi dengan cara melakukan revitalisasi koperasi agar koperasi memiliki jiwa dan daya dorong yang kuat dari anggotanya. Agar koperasi mampu mendayagunakan sumber daya optimal dengan kegiatan pemberdayaan, penataan kelembagaan dan mendorong gerakan kewirausahaan dan kemitraan.Â  Penguatan strategi bisnis, bantuan modal progresif yang diawali dengan pendidikan dan latihan, akses permodalan, dan penembangan SDM akan memperkokoh pencapaian produktivitas efesiensi usaha sehingga koperasi memiliki daya saing.
Revitalisasi juga berkaitan dengan : a) meningkatkan sinergi antara koperasi, UMKM dengan pelaku usaha lainnya seperti BUMN dan swasta ntuk memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi kita. b) penguatan koperasi produksi terutama di bidang pengutanan kemandirian pangan dan energi pedesaan melalui KUD ; c) mengenbangkan koperasi perbankan melalui pengutanan koperasi simpan pinjam dan kredit secara profesional,; d) memperkuat pilar koperasi melalui Revisi UU Koperasi yang telah lama dianulir oleh MK menjadi UU Koperasi yang benar-benar pro-rakyat dan kepentingan bangsa; e) perlu mengamandemen UU No 6 tahun 2014 tentang desa khususnya yang berkaitan dengan status pelembagaan BUMDes berbadan hukum koperasi untuk menjamin demografi dan kedaulatan ekonomi desa. Mengamandemen UU No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara supaya kementerian koperasi dikembalikan sebagai fungsi kementerian teknis; f) perlu redefinisi dan redistribusi aset terutama lahan yang dikuasai oleh kologmerat dan perusahaan tertentu kearah kepemilikan yang berkeadilan berbasis koperasi; g) perlu ada kebijakan pemerintah yang mengatur pembatasan kegiatan ritel modren nonkoperasi berdasarkan wlayah maupun kewajiban kemitraan dengan koperasi.
Â Â Â Â Â  Secara mikro ekonomi, pacu performa kelembagaan, usaha dan keuangan akan memberikan mafaat yang bagi koperasi. Performa/kinerja keuangan dan kinerja organisasi yang diterapkan pada organisasi koperasi memberikan manfaat agar koperasi dapat berjalan seimbang sehingga dapat menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. Performa keuangan pada organisasi koperasi akan berdampak pada kesejahteraan anggota dengan menjalankan berbagai kewajiban organisasinya. Sementara kinerja organisasi yang dijalankan dengan baik akan berdampak pada kualitas perusahaan dan perkembangan perusahaan.
 Akhirnya, kami sampaikan Dirgahayu Koperasi Indonesia dan semoga menjadi soko guru perkonomian nasional serta menjadi tuan di negeri sendiri. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Refleksi Hari Jadi Koperasi ke-73 Tahun 2020

Sumbawa, Nusa Tenggara Barat- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengajak mahasiswa harus mampu mengembangkan diri secara mandiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memnfaatkan perpustakaan.
â€œCivitas Akademika harus mampu menciptakan perubahan. Namun sayangnya proses transfer ilmu pengetahuan yang terjadi masih lambat, maka harus dibangun perpustakaan sebagai tempat mahasiswa mengeksplorasi dan mengatualisasi diri dan kemampuan yang dimiliki,â€ ungkapnya saat memberikan kuliah umum di hadapan segenap civitas akademika Universitas Teknologi Sumbawa dalam rangka peningkatan kualitas SDM unggul 2020-2024 pada Rabu (6/10/2021).
Hal itu disampaikan Syarif mengingat bahwa ilmu yang diperoleh dari pembelajaran anak mulai dari TK hingga jenjang doktoral di perguruan tinggi hanya sekitar 10 persen. Sisanya yakni 90 persen akan diperoleh dengan pembelajaran secara mandiri melalui berbagai literasi.
Lebih lanjut Syarif Bando mengatakan mahasiswa harus berpikir kritis dan tidak lagi hanya mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Seorang mahasiswa harus mampu melakukan memiliki kesadaran atas haknya untuk merdeka dalam berpikir dan tidak lagi bermental budak ataupun penumpang.
â€œParadigma kampus harus berubah. Mahasiswa harus menjadi solusi akan berbagai masalah. Bagaimana menjadi solutif? Yaitu dengan buku dan membaca,â€ tuturnya. Syarif menegaskan bahwa buku adalah kampak yang dapat menghancurkan kebekuan dalam otak manusia. Dan melalui membaca dapat membentuk struktur berpikir manusia, dari tidak teratur menjadi teratur.
â€œDi kampus ini tolong dibangun cara pandang untuk melihat trend perubahan dunia yang sedang berlangsung,â€ tegasnya. Proses berliterasi dengan membaca akan menghasilkan barang dan jasa bernilai ekonomi yang dapat membawa kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Semua produk dan profesi akan ditinggalkan konsumen jika tidak dikerjakan dengan profesional inovatif dan kreatif.
Maka dari itu Syarif Bando berpesan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki modal yang bisa dipakai dalam peran serta membangun masyarakat salah satunya melalui literasi. Dengan memiliki kompentensi alumni perguruan tinggi yaitu memilili kemampuan intelektual, emosional, menyelesaikan masalah, interpersonal, berpikir kritis dan strategis, motivasi dan komitmen, kesadaran diri, belajar cepat dan mengembangkan diri.
Reporter: Eka Purniawati

Kepala Perpusnas Ajak Mahasiswa Kembangkan Diri Melalui Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pascameninggalkan status sebagai kabupaten tertinggal pada 30 Juli 2019, pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus bergerak menggiatkan pembangunan dari berbagai sektor. Pembentukan literasi dan menciptakan manusia unggul menjadi concern dari Pemkab Musi Rawas. Perpustakaan dan bunda baca adalah ujung tombak dari program tersebut. Pembangunan gedung perpustakaan lewat dana alokasi khusus (DAK) menjadi satu agenda yang ingin dicapai Pemkab Musi Rawas.
â€œKami berniat mengajukan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan di 2021. Kami pun sudah siapkan lahan di bekas lokasi Dekranasda. Lokasi perpustakaan berada di kawasan padat dan ramai,â€ ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Supriyadi di hadapan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti, Kamis, (13/3).
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB) Deni Kurniadi mengingatkan lahan untuk pembangunan gedung minimal satu hektar atau 10.000 meter persegi. Dan harus dilengkapi dengan detail engineering design (DED). â€œAnggaran untuk penyusunan DED menggunakan APBD. Silakan diajukan karena pertengahan 2020, sudah ditetapkan daerah-daerah mana saja yang mendapatkan DAK,â€ terang Deni.
Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menjelaskan idealnya lokasi pendirian gedung berada di lahan kosong. Tapi, jika sudah ditetapkan, Perpusnas meminta urusan penghapusan aset harus sudah selesai di tahun ini. â€œJangan sampai pas penetapan baru penghapusan. Akan memakan waktu,â€ terang Nurhadi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab. Musi Rawas Ajukan DAK Gedung Perpustakaan di 2021

Literasi Akhir Pekan dengan Peluncuran Buku Karya Chappy Hakim 

Jakarta, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melantik Muhammad Syarif Bando sebagai Pustakawan Ahli Utama (Pustama) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada Rabu (29/12/2023).
 
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama serta Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.
 
Menteri Nadiem menyampaikan dalam empat tahun terakhir sistem pendidikan dan ekosistem kebudayaan Indonesia mengalami transformasi yang sangat besar, karena gerakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Capaian gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo.
 
"Di jenjang per sekolahan kita mengubah cara pembelajaran dan penilaian peserta didik menjadi lebih fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi," ungkapnya.
 
Dia menjelaskan salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah mengirimkan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan berkualitas ke-20.000 PAUD dan SD khususnya di daerah 3T.
 
"Pengiriman disertai dengan pelatihan bagi guru dan pustakawan untuk memastikan pemanfaatan buku di sekolah secara optimal," jelasnya. 
 
Menteri Nadiem berharap pustama dapat mengakselerasi dan meningkatkan kualitas pustakawan, khususnya dalam merespon perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.
 
"Pustakawan hari ini dituntut menjadi pustakawan digital yang mampu mengelola dan memfasilitasi akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat," harapnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Robi

Berita

Pustakawan Dituntut Menjadi Pustakawan Digital