Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional kembali menyelenggarakan Temu Wicara dengan Penerbit yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Acara yang diadakan di Ruang Auditorium Perpusnas Salemba pada hari Rabu (5/12), bertujuan sebagai ajang silaturahmi dengan penerbit dan ajang penyampaian informasi seputar ISBN serta menghadirkan narasumber yang akan menyampaikan informasi-informasi penting tentang perkembangan penerbitan dan perbukuan nasional seperti Perwakilan Ikatan Penerbit Indonesia Nova Rasdiana, Perwakilan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Oos Anwas, Perwakilan Komite Buku Nasional Erlan primansyah.
â€œUntuk tahun 2018, Temu Wicara ISBN kami selenggarakan menjelang akhir 2018 dengan tujuan agar dapat mereview apa yang telah dilakukan selama satu tahun silam serta dapat menjadi pegangan dan rekomendasi pada tahun depan,â€ jelas Kepala Sub Direktorat Bibliografi Perpusnas Prita Wulandari. Prita menjelaskan dalam upaya mensosialisasikan ISBN, Perpusnas telah melaksanakan Rapat Teknis pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu pada awal tahun 2018 juga telah terselenggara Temu Wicara dengan Penerbit dan membahas tentang kegiatan Pengadaan Koleksi iPusnas. Disamping itu pada tanggal 13 September 2018, Perpusnas juga hadir di JCC untuk mensosialisasikan ISBN online dalam acara International Indonesia Book Fair.
Perpustakaan Nasional RI merupakan Badan Nasional ISBN (International Standard Book Number) yang berhak memberikan ISBN kepada Penerbit yang berada di wilayah Indonesia. â€œDikebanyakan negara yang mengurusi ISBN adalah Swasta dan berbayar tetapi di Indonesia diurusi oleh pemerintah dan gratis. Dengan demikian negara telah hadir untuk mengurusi karya cipta bangsa sebagai mata rantai perjalanan mata rantai ilmu pengetahuan sebagai jembatan masa lalu, kini dan masa yang akan datang,â€ terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.
Kepala Perpusnas mengatakan para penerbit dan penulis memiliki kodrat sebagai penjaga peradaban yang dikaruniakan pikiran, budi, karsa untuk menuangkan ide dan gagasan yang bernilai positif, demokrasi, kebahagiaan, kemakmuran dan nilai-nilai kemanusiaan. â€œOleh karena itu perpustakaan tidak bisa dipisahkan dengan institusi peradaban. Buku tidak akan lenyap di muka bumi karena kenikmatan yang hakiki adalah dengan membaca,â€ ujar Syarif.
Syarif mengharapkan dengan adanya Temu Wicara dengan penerbit dapat membangun dan memperbanyak penulis-penulis yang bertaraf internasional. â€œPerpustakaan Nasional harus mengadakan workshop pelatihan menulis dengan narasumber dari penulis-penulis Â yang mumpuni,â€ lanjut Syarif. Kepala Perpusnas setelah menghadiri International Indonesia Book Fair pada bulan September lalu mencermati keluhan-keluhan yang diutarakan para penulis bahwa penghasilannya masih dibawah UMR DKI Jakarta dengan demikian harus diperhatikan Â nasibnya.
Syarif juga menerangkan belanja buku pada tahun 2018 tidak mencapai 300 miliar. â€œPertanyaannya saat ini bagaimana menghadirkan buku tersebut ke seluruh indonesia dimana statistik menunjukkan sekita 7-8 penduduk Indonesia adalah sarjana dan sisanya sebagian besar atau 92% adalah tamatan SD, SMP, SMA. Sehingga perlu dihadirkan buku-buku teknologi terapan atau tepat guna yang mudah dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tersebut,â€ terang Syarif.
Perpustakaan adalah mitra bagi penerbit dan penulis untuk menjajakan karyanya. Dimana paradigma perpustakaan telah berubah yang dahulu seberapa banyak perpustakaan dikunjungi tetapi hari ini bagaimana perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat sehingga cerdas dan sejahtera. â€œPada tahun ini Perpustakaan memiliki tagline Perpustakaan bergerak dalam rangka knowledge mobilization dan tahun 2019 nanti menuju Perpustakaan Berkarya dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa,â€ imbuh Syarif.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Menjadi  Mitra Penerbit dan Penulis untuk Menjajakan Karya

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah memerlukan sarana transportasi perpustakaan keliling yang cepat dan memadai, seperti boat atau kapal cepat. Hal tersebut secara khusus disampaikanÂ Â Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Jailani Tomagola, saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional pada Kamis, (13/02).
â€œDi lihat dari topografinya, wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah kepulauan, sehingga untuk menjangkau seluruh masyarakat, diperlukan speed boat atau kapal cepat. Termasuk perpustakaan pun kami menginginkan adaya perpustakaan keliling dengan menggunakan speed boat,â€ tutur Jailani.
Lebih lanjut, Jailani mengatakan, Perpustakaan Nasional sudah memberikan bantuan buku, hanya saja terkendala belum tersalurkan ke seluruh desa. Hal ini dikarenakan adanya wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalur darat, sehingga harus menggunakan transportasi laut.
â€œSelain itu, ketersediaan buku di perpustakaan juga masih kurang,â€ keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Ahmad Ajlan Alwi, bahwa kunjungannya ke Perpustakaan Nasional ini untuk berkoordinasi mengenai pelayanan perpustakaan. Dirinya mengakui jika keberadaan perpustakaan penting untuk mencerdaskan anak bangsa.
â€œKami berharap agar ada sinkronisasi antara Perpustakaan Nasional dengan Dinas Perpustakaan agar program yang ada merata sampai ke pelosok. Sehingga dapat memberikan kontrubusi positif agar wilayah pelosok tidak tertinggal dengan daerah lain,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, terkait pengadaan buku bisa dialokasikan dengan menggunakan dana desa. Karena dana desa saat ini bisa dialokasikan untuk bidang perpustakaan. Dan Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4,5 milyar untuk pembangunan gedung perpusnas.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Perempuan memiliki tugas besar yang harus dilakukan dalam pembangunan moral masyarakat. 
 
Hal tersebut diucapkan oleh Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Agus Sutoyo pada acara Peluncuran Buku &ldquo;Angin Perubahan dan Kota Tangguh Pasca Korona&rdquo; yang diselenggarakan di Gedung Layanan Perpusnas pada Senin (20/05/2024).
 
Agus menambahkan bahwa buku &ldquo;Angin Perubahan: Catatan Kecil Tentang Pemberdayaan Perempuan Menuju Kesetaraan&rdquo; dapat menjadi salah satu penggerak literasi bangsa mengenai perjuangan perempuan bangsa.
 
Nurmaria Sarosa selaku penulis buku Angin Perubahan pun mengatakan bahwa perempuan memiliki kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia, dan juga memiliki kontribusi signifikan menuju Indonesia Emas 2045. 
 
Andrinof Achir Chaniago mengucapkan dalam sambutannya bahwa tulisan seperti buku Kota Tangguh Pasca Korona yang berisi pemikiran-pemikiran semakin sedikit beredar, terutama pada tema yang memiliki kompleksitas tinggi seperti pembangunan wilayah perkotaan.
 
&ldquo;Dengan adanya orang seperti Wicaksono, yang memiliki ide dan pemikiran yang komprehensif mengenai masalah perkotaan masa kini dan ke depannya. Diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam bagaimana tata kota yang kuat,&rdquo; tambahnya.
 
Wicaksono Sarosa selaku penulis buku &ldquo;Kota Tangguh Pasca Korona&rdquo; menambahkan bahwa pasca pandemi, ketahanan suatu kota dalam menghadapi bencana adalah sebuah masalah yang harus diperhatikan.
 
&ldquo;Resiliensi sebuah kota menjadi hal yang penting, bahkan kota di negara maju seperti Dubai pun masih jauh dari kata sempurna dalam menghadapi sebuah bencana,&rdquo; ucapnya.
 
Staf Ahli Bidang Keuangan &amp; UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting turut mengucapkan dalam sambutannya mengenai penuangan pemikiran ke dalam tulisan.
 
&ldquo;Pentingnya suatu pemikiran dituangkan ke dalam tulisan agar pemikiran tersebut dapat menjadi sesuatu yang tembus lintas generasi sehingga tidak hilang ditelan zaman,&rdquo; ucapnya.
 
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan dalam sambutannya terkait pembangunan kota yang Tangguh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum penting bagi sejarah bangsa Indonesia. 
 
&ldquo;Pembangunan bersejarah IKN menjadi sebuah momen yang baik, salah satunya untuk Perpusnas upaya dalam mengembangkan tulisan-tulisan terkait pembangunan kota resilien,&rdquo; ucapnya.
 
Acara peluncuran buku tersebut turut dimeriahkan dengan serangkaian acara seperti peragaan busana batik pertunjukan seni musik angklung, bazar dan juga Bedah Buku untuk kedua buku yang diluncurkan. 
Reporter: Andri Tri
Fotografer: Deny Irawan

Angin Perubahan dan Kota Tangguh Pasca Korona, Dua Judul Buku Diluncurkan di Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Beberapa fungsi Perpustakaan Nasional adalah sebagai perpustakaan deposit dan perpustakaan pelestarian karya atau hasil kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, Perpusnas merasa perlu segera disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi. Pembahasan dilakukan menggunakan teknologi video conference mengingatÂ pageblukÂ (pandemi) Covid-19 masih terjadi.
Draft RPP sudah beberapa kali dibahas dengan Kemendikbud dan beberapa kementerian. Hari ini, Rabu, (29/4), merupakan pertemuan ke-4 RPP memasuki babak pembahasan tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian). PAK dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Pembahasan melalui video conference melibatkan sembilan institusi (K/L) anggota PAK, antara lain Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naâ€™im, mengatakan rancangan yang sedang digodok ini akan menabalkan Perpusnas sebagai Big Deposit di masa depan, meski beberapaÂ locusÂ memerlukan diskusi atau pemahaman yang intens, seperti mana saja yang termasuk ke dalam kategoriÂ private goodsÂ (karya pribadi/rahasia) atauÂ public goods.
â€œPeruntukkan untuk umum harus diperjelas,â€ ujar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Syamsul Hadi menambahkan.
Hal yang serupa diutarakan salah satu panitia RPP, Tubagus Andri. Kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ harus diperjelas karena dapat berpotensi pelanggaran dan pengawasannya akan sulit. â€œSekarang sudah banyak yang menggunakan platform media sosial, seperti kanal YouTube, vlog. Bagaimana pengawasannya?,â€ ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ demi mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan. Sedangkan, peruntukkan untuk umum mengacu pada karya rekam yang dikirimkan ke Perpusnas.
â€œUntuk analog dan digital (terkait bentuk, red) diatur dalam PP. Sementara, untuk content (isi) sudah diatur batasannya dalam undang-undang Perpustakaan,â€ terang Ofy.
Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam RPP bertujuan untuk ; 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa, ; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untyuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR,; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan,; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan
Pelestarian tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital. Dan karya rekam terdiri atas audio, visual dan audio visual.
â€œUrgensi RPP terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 adalah soal pelestarian budaya bangsa,â€ imbuh Kepala Perpusnas beberapa waktu lalu.
RPP SSKCKR memuat 8 bab dan 40 pasal. Pada pembahasan UU 13/2018 sebelumnya yang melibatkan mitra kerja Komisi X DPR-RI disarankan, RPP yang disusun harus tersinergi terhadap 11 UU lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Ada lima poin penting yang akan dimuat dalam RPP. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksnakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, yakni bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Di sela-sela pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait, Perpusnas terus menerus melakukan dialog yang melibatkan organisasi profesi seperti IKAPI, SPS, ASIRI, LSF, APPTI, KPAI, TV, dan seniman film maupun suara baik dalam naungan label maupun indie. Pada proses dialog tersebut Perpusnas mendengarkan dan menerima seluruh masukan yang disampaikan.
Perpusnas berharap pembahasan RPP pada PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujui Â untuk kemudian diundangkan.
Â 
Reportase :
Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyemarakkan puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun ini dengan menandatangani kerja sama di bidang perpustakaan. Kegiatan diadakan di hotel Shangri La, jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat pada hari Rabu. (12/06/2024) Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia telah ditetapkan pada tanggal 26 April oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Kemenkumham mengusung tema &ldquo;Kekayaan Intelektual dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Membangun Masa Depan dengan Inovasi dan Kreatifitas&rdquo;. Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Kemenkumham, Yasonna H. Laoly, dihadiri para pemangku jabatan dan tamu undangan terkait dari seluruh Indonesia. &ldquo;Salah satu tujuan kegiatan ini sebagai mendorong seluruh elemen dari ekosistem Kekayaan Intelektual untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional. Nantinya kita juga akan menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,&rdquo; lapor Min Usihen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dalam laporan sambutan. Joko Santoso, selaku Sekretaris Utama Perpusnas hadir untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS berisi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani terlebih dahulu pada tahun 2019. Perpusnas sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan, sangat mendukung perpustakaan Kemenkumham dalam meningkatkan layanan dan koleksi digital perpustakaan. Ruang lingkup PKS antara lain tentang peningkatan pengetahuan kekayaan intelektual bidang perpustakaan, fasilitasi pendaftaran keanggotaan Perpusnas, sinkronisasi pangkalan data perpustakaan elektronik DJKI dan integrasi data katalog perpustakaan elektronik DJKI. 
Reporter : Anastasia Linawati 
Dokumentasi : Prakas Agrestian

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Sayangnya fasilitas perpustakaan di Prov. Lampung ini belum dibarengi sarana layanan perpustakaan yang memadai. Hingga kini gedung layanan yang baru belum juga selesai dibangun sejak 2008 silam. Perpustakaan Nasional mendukung penuh agar program pembangunan fasilitas ini dapat segera diselesaikan.
Demi memenuhi kebutuhan 9,2 juta masyarakatnya akan sarana perpustakaan yang memadai, Pemerintah Prov. Lampung menggelontorkan dana sebesar 88 milyar untuk membangun perpustakaan berkonsep modern dengan tinggi 4 lantai. Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan 2019. Sayangnya pandemi Covid-19 pada 2020 membuat penyelesaiaan pembangunan gedung perpustakaan baru ini tidak dapat dapat dilanjutkan karena keterbatasan anggaran.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengatakan ini merupakan kewajiban semua pihak untuk bersama-sama berjuang agar program pembangunan perpustakaan modern ini dapat terwujud. â€œJika ini sudah sudah selesai pasti memberikan banyak manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,â€ ungkapnya saat menerima Kunjungan Pemerintah Prov. Lampung di Jakarta, (27/5).
Syarif Bando meminta agar jajarannya dapat membantu Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perpustakaan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. â€œPada saat pengajuan harap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pengajuan DAK. Perpusnas akan membantu untuk berkoordinasi dengan Bappenas juga Kementerian Keuangan mengenai permasalahan dihadapi Prov. Lampung,â€ imbuhnya.
Sekretaris Daerah Prov. Lampung Fahrizal Darminto mengatakan Fahrizal berharap dengan adanya perpustakaan modern di Prov. Lampung akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan juga kebutuhan riset. â€œSaat ini baru gedungnya saja. Itupun masih banyak yang belum dilengkapi. Termasuk sarana prasarana, furniture, kebutuhan perangkat IT, dan koleksi juga masih perlu ditambah,â€ ungkapnya.
Fahrizal menambahkan masyarakatnya sudah sangat menunggu kapan perpustakaan baru ini akan dibuka dan bisa mereka gunakan. â€œKami berharap dengan bantuan pemerintah pusat khususnya Perpusnas harapan masyarakat kami segera terwujud,â€ pungkasnya.
Reportase: Eka Purniawati

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Menjadi Mitra Penerbit dan Penulis untuk Menjajakan Karya

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Angin Perubahan dan Kota Tangguh Pasca Korona, Dua Judul Buku Diluncurkan di Perpusnas

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Modern Provinsi Lampung