<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia menggelar <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Focus Group Discussion<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> (FGD) Kelembagaan Perpustakaan Nasional di Ruang Serbaguna Lantai 4, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat (HOKH), Sri Marganingsih mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional merupakan bagian dari lembaga publik yang berperan menyediakan sumber informasi bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang informasi yang berkembang.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Sebagai sarana publik untuk mendapatkan dan mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan, eksistensi perpustakaan menjadi sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat cerdas dan membangun peradaban negara&rdquo;, ungkap Sri.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa salah satu strategi dalam mewujudkan pelayanan perpustakaan yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan pengembangan dan penguatan organisasi perpustakaan yang mendukung penerapan teknologi informasi dalam tata kelola perpustakaan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Pengembangan aspek kelembagaan organisasi Perpusnas harus terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi informasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga tujuan besar Perpusnas dicapai dengan baik&rdquo;, lanjut Sri.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Perpusnas, Supriyanto menjelaskan bahwa eksistensi dan berkembangnya kelembagaan Perpusnas saat ini tidak bisa dilepaskan dari jasa pendahulunya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kita perlu mempelajari kembali sejarah dari kelembagaan Perpusnas karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya, lalu generasi berikutnya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman sebelumnya&rdquo;, ujar Supriyanto.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Supriyanto menjelaskan bahwa Perpusnas berdiri&nbsp; sejak 17 Mei 1980 dan kedudukannya masih berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Badan ini merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan sejarah, politik dan sosial (SPS), Perpustakaan wilayah DKI Jakarta, dan Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kemudian pada tanggal 6 Maret 1989, melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1989 menetapkan Perpustakaan Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir pada kesempatan yang sama, Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agus Hardja Santana menjelaskan mengenai penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko secara terintegrasi dalam mewujudkan <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">good governance<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Agus menjelaskan bahwa pencapaian tujuan organisasi Perpusnas perlu mendapatkan kejelasan mengenai penetapan tujuan organisasi, tingkat kualitas pengelolaan manajemen risiko, dan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi Perpusnas.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk satu kesatuan atau integral yang tidak bisa dipisahkan. Inilah yang dinamakan sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP&rdquo;, ujar Agus.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan, lembaga perlu mengidentifikasi apa yang menjadi penghambat atau risiko. Setelah diidentifikasi apa saja yang menghambat dibuatkan mitigasi untuk pengendalian hambatan tersebut.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dengan mitigasi lebih awal, maka bisa dilihat pengawasan dan pelaksanaan proses manajemen sehingga tujuan lembaga dapat tercapai&rdquo;, ungkap Agus.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin Saputri
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Andri Tri Kurnia
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan

Â 
Glodok, Jakarta--Bertempat di Fave Hotel Glodok, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan diklat LKIP bagi staf. LKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana laporan tersebut wajib disusun setiap instansi pemerintah setiap tahun sebagai pertanggungjawaban yang isinya menguraikan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegaitan yang dibiayai APBN.
Diklat yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini secara resmi dibuka oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI pada Rabu (10/11/2021). Dalam pidatonya, ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama diklat dapat dipraktikkan saat menyusun LKIP. Diharapkan dengan adanya diklat tersebut, staf dapat menyusun LKIP sesuai standar yang berlaku dan pada akhirnya dapat berkontribusi meningkatkan nilai SAKIP lembaga.
Â 
ReporterÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Purnomo

Ingin Tingkatkan Nilai SAKIP, Perpusnas Gelar Diklat LKIP

Jakartaâ€”Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2022 telah resmi ditutup oleh Ofy Sofiana, Plt. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, pada Rabu (30/3/2022) petang.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 yang diselenggarakan selama dua hari dihadiri kurang lebih 10 ribu peserta yang terbagi dalam ruang daring dan luring. Para peserta datang dari seluruh daerah di Indonesia, yang adalah Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua Forum Perpustakaan/Penerbit Pengusaha Rekaman, dan pihak-pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas.
Selama gelaran Rakornas Perpustakaan yang mengangkat tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional berlangsung, para perwakilan dari daerah silih berganti menyampaikan masalah dan usulan solusi yang kemudian didiskusikan bersama dan dibawa dalam beberapa kali sesi diskusi panel untuk dirembukkan bersama.
Isu utama yang dibawa dalam rakornas adalah digitalisasi perpustakaan, yang dipandang sudah menjadi kebutuhan wajib seluruh perpustakaan dewasa ini. Sayangnya, benturan anggaran kembali menjadi isu penting yang menjadi masalah dasar. Apalagi, pandemi Covid-19 yang masih terus melanda negeri, membuat anggaran Perpusnas yang kemudian dialokasikan ke daerah menjadi terkoreksi dan dikurangi.
Maka selain memupuk semangat bersama dalam gala literasi yang tak boleh berhenti, seluruh stakeholder terkait juga dilibatkan dalam rakornas. Rakornas dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang juga didaulat menjadi pembicara utama. Rakornas juga diisi penandatanganan MoU antara Perpusnas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Selain itu, dilakukan penandatanganan MoU antara Perpusnas dan tujuh perguruan tinggi.
Acara ini juga memberikan penghargaan penting pada beberapa kategori perpustakaan daerah dalam melakukan kegiatan literasi. Sesi diskusi panel juga menghadirkan sejumlah pihak terkait gerakan literasi, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR RI, Gubernur Sulawesi Tenggara, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 menghasilkan beberapa poin rekomendasi penting, yang menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh insan perpustakaan di seluruh Indonesia. Rekomendasi ini dibacakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Moh. Hasan Sijaya, dengan isi rekomendasi tersebut antara lain:
<ol>
<li>Peningkatan budaya literasi dalam mendukung Program Prioritas Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter dengan indikator Nilai Budaya Literasi yang telah ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 71 (tinggi), dengan komponen utama tingkat kegemaran membaca masyarakat, akses internet, dan kunjungan ke perpustakaan/taman bacaan seluruh jenis perpustakaan di Indonesia agar mendukung target capaian tersebut.</li>
<li>Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi, serta para pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan perpustakaan baik konvensional maupun digital guna mendukung pembangunan sumber daya manusia.Â </li>
<li>Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan melaksanakan transformasi perpustakaan sebagai sarana memperkuat akses informasi ilmu pengetahuan dan mendukung terwujudnya ekosistem digital nasional.</li>
<li>Mendorong terwujudnya perpustakan sebagai pusat pengetahuan, pusat kegiatan literasi, pusat berkegiatan masyarakat dan pusat pemajuan kebudayaan yang memungkinkan masyarakat dapat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan dan kecakapan hidup di seluruh wilayah Indonesia.</li>
<li>Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah mendirikan perpustakaan umum di seluruh kecamatan hingga desa dan kelurahan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.</li>
<li>Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi masyarakat melalui peningkatan akses pengetahuan menyediakan bahan bacaan baik cetak maupun digital di tempat-tempat umum dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional dan berbasis aplikasi digital.</li>
<li>Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan progam dan kegiatan untuk mendukung percapaian target nasional peningkatan budaya literasi, sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2020-2024.</li>
<li>Perpustakaan Nasional dan para pemangku kepentingan bidang perpustakan untuk mendorong percepatan tersusunnya regulasi Peta Jalan Pembangunan Literasi (PJPL).</li>
<li>Perpustakaan Nasional bersama Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan untuk mengembangkan jejaring Kerjasama perpustakaan lingkup nasional.</li>
</ol>
Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2022 kemudian secara resmi ditutup oleh Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, sekaligus memberikan penguatan pada seluruh hadirin untuk selalu membawa gerakan literasi yang baik di daerahnya masing-masing.
â€œSemua yang kita lakukan ini merupakan panggilan tugas dan kecintaan kita sebagai insan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat di seluruh negeri yang kita cintai ini, sebagai prasyarat untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang maju dan unggul,â€ katanya.
Dia berharap upaya peningkatan literasi dilakukan terus setelah rakornas selesai. â€œSemoga apa yang telah kita kerjakan dan menjadi komitmen bersama dalam forum penting ini, dapat kita tindaklanjuti sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan dan kepustakawanan,â€ harap Ofy Sofiana.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Perpustakaan Tahun 2022 Resmi Ditutup, Ini Poin Penting Rekomendasinya

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan seminar yang melibatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020 di lingkungan Perpusnas.
Dalam seminar yang diselenggarakan secara virtual ini, sebanyak 54 CPNS yang merupakan peserta pelatihan dasar (latsar) CPNS golongan III dan golongan II, ditugaskan mempresentasikan kajian terkait tugas pokok Perpusnas. Sesuai jadwal, seminar berlangsung selama 11 kali pada 7â€”23 September 2021.
Pada pembukaan seminar, Kepala Perpusnas Syarif Bando menyatakan terdapat 12 aspek kajian perpustakaan yang akan ditampilkan oleh para CPNS yang merupakan komponen berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama tentang tugas pokok Perpusnas.
Syarif Bando menambahkan, apabila aspek tersebut sudah dipahami oleh para CPNS, maka mereka dapat lebih mudah melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Perpusnas. Menurutnya, kegiatan presentasi ini merupakan bekal yang bermanfaat untuk para CPNS. Mengingat, para CPNS mendapatkan pemahaman tentang 12 komponen tugas pokok dan fungsi Perpusnas secara komprehensif, sebelum diangkat sebagai PNS.
â€œYang paling beruntung di era seluruh peneriman sejak Perpustakaan Nasional didirikan dan menerima CPNS, angkatan ini yang paling beruntung,â€ tandas Syarif Bando dalam acara Arahan dan Pembukaan Paparan Presentasi Makalah Kajian Peserta Latsar CPNS Perpustakaan Nasional, pada Selasa (7/9/2021).
Dia berharap 12 komponen ini dipahami betul oleh para CPNS. Sehingga mereka dapat bekerja efektif pada era kenormalan baru. Para CPNS diminta agar berani mengungkapkan ide dan gagasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Perasaan inferior sebagai junior harus dihilangkan.
â€œTetapi tetaplah menghormati dan menghargai dalam bertingkah laku kepada orang yang lebih tua atau senior, dalam pergaulan secara pribadi. Adat ketimuran kita tetap dipelihara,â€ pungkasnya di hadapan 611 pegawai.
Pada pertemuan pertama, satu kelompok mempresentasikan kajian dengan tema Empat Jenis Perpustakaan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Umum, dan Khusus).
Reporter: Arie Zani Purnomo/Hanna Meinita
Â 
Â

CPNS Perpusnas Harus Memahami Tugas Pokok Instansi

Kemayoran, Jakarta &ndash; Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Akhmadi menyampaikan literasi Kendal mulai menyala setelah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan subbidang perpustakaan.
 
Kabupaten Kendal menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan DAK Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 10 miliar untuk pembangunan Gedung perpustakaan.
 
Kepala Dinas Arpus menceritakan kondisi sebelumnya Dinas Arpus Kabupaten Kendal betul-betul berada di zona nyaman. Dalam satu hari hanya 15 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Gedung yang tidak representative dan ruangan yang terbatas menjadi masalah yang dihadapi Dinas Arpus Kendal.
 
"Matahari cerah literasi ini dimulai tahun 2021, tiada lain adalahadanya DAK subbidang perpustakaan dari Perpusnas sebesar 10 M," ungkapnya dalam Sesi Berbagi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Selasa (14/5/2024).
 
Dia mengatakan sebelumnya saat mengajukan desain perpustakaan sama seperti perpustakaan pada umumnya, namun Bupati Kendal memberi masukan agar desain gedung perpustakaan dibuat modern dan ikonik.
 
"Kami teringat pesan dari Perpusnas, salah satu paradigma perpustakaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan perpustakaan dari awal hingga akhir layanan setiap hari harus menjadi tempat bagi masyarakat berbagai lapisan dengan berbagai kegiatan," katanya.
 
Kepala Dinas Arpus mengatakan gedung perpustakaan yang difungsikan Agustus 2023 cukup menarik animo masyarakat. Bahkan satu hari sebanyak 1.300 pengunjung datang ke perpustakaan. 
 
"Hal ini tidak lepas dari komitmen pemkab Kendal yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk perpustakaan. Bahkan di tahun 2023, anggaran untuk perpustakaan mencapai Rp 7 Miliar," katanya.
 
Bangunan dua lantai ini memiliki keunikan tersendiri, dia menjelaskan salah satunya rak buku leveling. Rak buku ini selain sebagai tempat untuk menyimpan bahan Pustaka juga dapat menjadi tempat duduk. Bahkan rak buku leveling ini menjadi spot foto favorit pengunjung.
 
"Selain pembenahan fasilitas,tentunya juga dibarengi dengan pembenahan dalam diri kami, yang dulu nyaman kalau pengunjung sedikit, sekarang harus lebih melayani dengan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak," lanjutnya.
 
Dia memaparkan terdapat beberapa aktivitas kunci dalam pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat. Diantaranya, inovatif, adaptif, dan kolaboratif.
 
"Kita harus terus mengembangkan cara-cara baru yang out of the box, adaptif dengan perkembangan teknologi, adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, selain itu kolaboratif adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait," paparnya.
 
Kepala Dinas Arpus mengatakan sejumlah kegiatan praktik baik pun dilaksanakan di perpustakaan Kabupaten Kendal. Diantaranya, wisata perpustakaan, bengkel literasi, daku Pustaka (Daftar Kartu Anggota Perpusda Online), Selasa Pustaka, Kamis Menulis, Gerakan Berbagi Buku, Sabtu Kata, Literasinema, Pembentukan PELITA (Penggerak Literasi) Kendal, Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai komunitas.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Alfian / Aji / Ahmad Kemal

Dapat DAK, Literasi Kendal Mulai Menyala

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan

Ingin Tingkatkan Nilai SAKIP, Perpusnas Gelar Diklat LKIP

Rakornas Perpustakaan Tahun 2022 Resmi Ditutup, Ini Poin Penting Rekomendasinya

CPNS Perpusnas Harus Memahami Tugas Pokok Instansi

Dapat DAK, Literasi Kendal Mulai Menyala

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024