Senayan, Jakarta ---- Tim keanggotaan Layanan Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) datang langsung ke Perpustakaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memberikan layanan langsung cetak kartu keanggotaan Perpusnas. Kegiatan ini berlangsung dua hari 10-11 Agustus 2022. Kegiatan ini merupakan dukungan Perpusnas pada rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian PAN RB yang diperingati setiap tanggal 27 Juli.
Kerja sama berupa layanan keanggotaan ini penting agar seluruh jajaran Kemenpan RB dapat memanfaatkan secara maksimal koleksi Perpusnas, baik dalam bentuk buku tercetak, maupun dalam bentuk koleksi digital.
Sebelumnya, pada acara Webinar Kementerian PANRB yang dilakukan pada 5 Agustus, Plt. Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas RI, Yuliatry Bunga, mengajak seluruh pegawai Kementerian PANRB untuk memanfaatkan secara maksimal seluruh koleksi dan layanan yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional."Kami siap membantu dalam bentuk dukungan referensi untuk pengembangan Kementerian PANRB. ucap Yuliatry. "Bantuan untuk penelusuran informasi dan referensi, termasuk jika kesulitan untuk menemukan artikel yang sesuai di e-resources, dapat berkonsultasi dengan pustakawan Perpustakaan Nasional dalam layanan tanya pustakawan melalui surat elektronik dan chat," tambahnya.
Layanan keanggotaan yang dilakukan Perpusnas di Kantor Kementerian PANRB mendapatkan antusias yang sangat tinggi, tercatat di hari pertama dilakukan pencetakan kartu anggota sebanyak 120 buah.
Reportase: Tim Pujasintara

Perpusnas Meriahkan Peluncuran DigiLib PANRB melalui Layanan Cetak Kartu Keanggotaan

Kemayoran, Jakarta Pusat&nbsp;&mdash; Perpustakaan Nasional kembali menyelenggarakan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) angkatan ke-41 dan Diklat Pelestarian Bahan Pustaka (BP) angkatan ke-4 Tahun 2018 di Ibis Hotel Kemayoran, Jakarta, Senin, (19/2). Diklat CPTA dan pelestarian bahan pustaka diikuti sebanyak 60 orang yang berasal dari Perpusnas, perpustakaan provinsi, perpustakaan umum Kabupaten/Kota, dan perpustakaan khusus. Diklat CPTA merupakan pra syarat untuk menjadi pejabat fungsional pustakawan, sedangkan diklat pelestarian BP&nbsp; merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, persepsi dalam pelestarian BP.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menerangkan diklat merupakan peluang untuk meningkatkan kompetensi. &ldquo;Wahyu diturunkan kepada manusia pilihan Tuhan untuk disampaikan kembali lewat bahasa yang mudah dimengerti oleh umatnya, yakni aksara. Untuk bisa mengerti aksara, diperlukan keterampilan mengenal huruf. Dari proses mengenal huruf, tersusunlah kata-kata yang kemudian terangkai menjadi kalimat.&nbsp; Rangkaian kalimat inilah yang akhirnya mempunyai makna yang bisa dipahami manusia. Maka, perpustakaan juga demikian. Perpustakaan adalah sekumpulan aksara yang berisikan hasil karya manusia. Hasil dari karya manusia salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang selanjutnya dimuat ke dalam berbagai media penyampaian, diantaranya buku agar bisa dibaca dan dipahami oleh generasi manusia berikutnya," urai Kepala Perpusnas.&nbsp;&nbsp;
Jika manusia sudah terbiasa membaca, maka upaya literasi sudah berada di arah yang benar. Literasi menurut Kepala Perpusnas dibagi empat, yakni 1) kemampuan seseorang mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan, seperti buku, majalah, koran, jurnal, gambar, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang eksis dengan profesinya, 2) kemampuan seseorang memahami apa yang tersirat dan tersurat, 3) kemampuan seseorang mengemukakan ide (gagasan) baru dari segala yang dilihat dan dibaca, dan 4) kemampuan seseorang atau korporasi/lembaga atau bahkan negara menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakatnya sesuai perkembangan jaman.
Keberadaan perpustakaan bisa menjembatani terjadinya literasi mengingat perpustakaan adalah institusi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. &ldquo;Masyarakat Indonesia harus terlepas dari belenggu kemalasan, kebodohan dan kemiskinan. Semua komponen bangsa harus terlibat,&rdquo; tegas Muhammad Syarif.&nbsp;Oleh karena itu, Presiden Jokowi melalui UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa urusan perpustakaan ditetapkan oleh pemerintah menjadi urusan wajib dan menaikkan status perpustakaan dari kantor menjadi dinas. Bangsa yang maju adalah yang menghargai perpustakaan, seperti yang dikatakan para pendiri bangsa,&nbsp; Thomas Jefferson &ldquo;Saya tidak bisa hidup tanpa buku,"&nbsp; dan Muhammad Hatta&nbsp; &ldquo;Aku rela dipenjara asal bersama buku".
Subtansi diklat, lanjut Kepala Perpusnas, adalah menanamkan keyakinan didalam diri bahwa ilmu yang didapat berguna bagi orang lain sehingga mampu memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Agama apapun mengajarkan bila mau selamat haruslah belajar. "Perpustakaan dikenal di seluruh dunia sebagai institusi peradaban, sebagai benteng demokrasi yang selalu memberikan hak-hak mendasar kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap orang yang menemui kesulitan pasti datang ke perpustakaan. Perpustakaan selalu menyediakan&nbsp; jalan keluar untuk berbagai masalah yang dihadapi,&rdquo; tutup Muhammad Syarif.
Reportase : Arwan Subakti

Beri Arahan Diklat CPTA dan Pelestarian Bahan Pustaka 2018, Kepala Perpusnas : Diklat Buka Peluang Untuk Meningkatkan Kompetensi 

Jakarta - Melaksanakan mandat PeratuÂ­ran Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Kedua hal tersebut sangat penting untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, insfrastuktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terpadu. Sebagai langkah awal, Perpusnas akan membuat konsep naskah akademik untuk kemudian dikonsultasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Membuka kegiatan Presentasi Progress dan Peta Rencana SPBE yang dilakukan secara daring pada Jumat (23/7/2021), Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya mengatakan bahwa SPBE pada dasarnya adalah tentang satu data. Diharapkan dengan kehadiran SPBE masyarakat mampu mengakses satu data yang terintegrasi antara seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).
Lebih lanjut dalam menyusun Arsitektur SPBE, Syarif Bando mengimbau jajarannya untuk menyamakan data infrastruktur Perpusnas dengan K/L lain sebelum akhirnya mengerucut pada data substansial yang hanya bisa diperoleh dari Perpusnas. Menurutnya, arsitektur adalah tentang keindahan. Oleh sebab itu, harus ada pembeda antara data substansial dan data infrastruktur, sehingga Arsitektur SPBE dapat tersusun dengan baik.
â€œApakah data yang akan dikelola Perpusnas beda dengan data yang dikelola Kemendikbud? Secara substansial ada perbedaan tapi secara insfrastruktur sama,â€ ujarnya.
Syarif Bando juga menambahkan bahwa untuk merancang konsep arsitektur yang aplikatif dibutuhkan skala prioritas yang terdiri dari jumlah koleksi yang dimiliki seluruh perpustakaan di Indonesia, tingkat keberhasilan program yang dimiliki Perpusnas dalam meningkatkan minat baca masyarakat, dan tingkat keberhasilan Perpusnas untuk memberikan trigger kepada semua institusi baik pusat maupun daerah tentang pentingnya literasi.
Merespons hal itu Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perpusnas, Taufiq A. Gani menyampaikan bahwa nilai indeks SPBE Perpusnas pada tahun 2019 adalah 3,06 dan masuk kedalam predikat Baik. Untuk meningkatkan nilai tersebut, Perpusnas harus memiliki strategi dan perencanaan yang lebih baik lagi dalam mengelola SPBE. Selain itu, pada aspek kelembagaan perlu dibangun koordinasi yang lebih baik antar unit kerja perihal data.
â€œSemua data nantinya disinkronsisasi ke Pusdatin jadi kalau ada request minta ke Pusdatin. Data menjadi satu pintu melalui Wali Data,â€ jelas Taufiq. Â Â 
Reporter: Basma Sartika

Tindaklanjuti Perpres No. 95 Tahun 2018, Perpusnas Susun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Kemayoran, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah terus berkomitmen untuk memajukan sektor perpustakaan.
 
Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan di daerah.
 
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebut meskipun saat ini sudah masuk era digital, namun perpustakaan tetap berperan penting sebagai pusat pembelajaran terbuka.
 
Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan fokus utama pada peningkatan kualitas SDM.
 
"Perpustakaan bukan sekadar ruang fisik. Perpustakaan adalah ruang belajar, ruang pengetahuan dan ruang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi," ungkapnya dalam Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan, Senin (14/8/2023).
 
Menurutnya, literasi tidak hanya sebatas bisa membaca, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk dan jasa yang kompetitif di tingkat global.
 
"Maka pengetahuan yang dimiliki juga harus diimplementasikan agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar global," lanjutnya.
 
Kepala Perpusnas mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung dan menyelenggarakan kegiatan literasi dan pendidikan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. 
 
"Untuk mewujudkan ini diperlukan komitmen pemerintah daerah terhadap keberpihakannya pada perpustakaan," ungkapnya.
 
Senada, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengungkapkan perlu adanya komitmen bersama untuk mendukung pengembangan literasi.
 
"Perpustakaan dan literasi harus dianggap sebagai aspek esensial dalam pembangunan nasional," katanya.
 
Dikatakan, penguatan budaya literasi dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan leyanan perpustakaan. Sedangkan pemerintah wajib menyediakan fasilitas tersebut.
 
Perpustakaan, lanjutnya, bukan hanya tempat penyimpanan buku, melainkan mengalami transformasi dalam fungsi dan dimensinya. Perpustakaan hadir sebagai lembaga publik yang memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk belajar secara konseptual, mengembangkan keterampilan, dan berbagi pengalaman.
 
"Dalam menghadapi transformasi ini, persyaratan fasilitas perpustakaan harus mengacu pada konsep ruang terbuka yang inklusif, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan softskill mereka," lanjutnya.
 
Deputi mengatakan, usulan DAK bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2024 mencapai Rp 1,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 657 miliar ditujukan untuk lokasi prioritas DAK sedangkan pagu DAK hanya sebesar RP 525 miliar.
 
"Para calon penerima DAK yang hadir nantinya akan diseleksi lagi mengenai kesiapan dalam menerima DAK," jelasnya.
 
Dikatakan, hingga saat ini sekitar 148 gedung fasilitas layanan perpustakaan telah dibangun. Deputi menekankan pentingnya kolaborasi dan branding kota dalam membentuk perpustakaan sebagai lebih dari sekadar ruang publik.
 
"Sehingga perpustakaan dapat menjadi tempat wisata bahkan ikon daerah, serta berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,"
 
Sementara itu, Plt Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Didik Darmanto mengatakan kebijakan DAK diberikan kepada daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah yang tujuan akhirnya untuk peningkatan kualitas SDM.
 
Perpustakaan di daerah yang menerima DAK diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang disediakan.
 
"Kami berharap bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, melainkan juga pusat pembelajaran dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Kami ingin melihat peningkatan dalam jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan setelah mendapatkan DAK," kata Didik.
 
Dalam upaya mencapai tujuan ini, lanjutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting. "Diperlukan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan DAK, agar perpustakaan dapat dibangun dan dimanfaatkan dengan baik sesuai rencana," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aditya Irfan/Ahmad Kemal

Perpusnas Gelar Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan

Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Syarif Bando yang didampingi Sekretaris Utama, Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Mariana Ginting menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan (17/2/2023).
Pada kesempatan kali ini Pemerintah Badung diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintah &amp; Kesra Kabupaten Badung, I Nyoman Sujendra dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani.
Dalam Sambuatannya Kepala Perpustakaan Nasional sangat mengapresiasi kinerja dari dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten badung dalam pengembangan perpustakaan.
&ldquo;Kabupaten Badung ini merupakan pintu dari Bali, pintu dunia internasioanal sehingga harus disiapakan insan-insan yang memiliki litearasi.&rdquo; tambah Syarif Bando
Pada pertemuan kali ini juga dilaksanakan penandatangana nota kesepakatan antara Perpustakaan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Nota kesepakatan ini bertujuan memperat kerja sama perpustakaan, peningakatan gerakan membaca dan gerakan literasi untuk kesejahteraan di Kabupaten Badung.
&ldquo;MoU ini merupakan komitmen kita bersama dalam proses pengembangan di perpustakaan di Badung&rdquo; jelas Ofy Sofiana
Ofy Sofiana menambahkan bahwa Kabupaten Badung merupakan kabupaten pertama yang mengintegrasikan kartu anggota Perpustakaan Daerah dengan kartu anggota Perpusnas sehingga anggota Perpustakaan Badung otomatis menjadi anggota Perpustakaan Nasional.
&ldquo;Kita harus merubah mindset&nbsp;supaya tidak jadi konsumen saja dengan memanfaatkan perpustakaan dan diharapkan dengan adanya kerja sama ini diharapkan adanya peningkatan di Kabupaten Badung.&rdquo; ungkap I Nyoman Sujendra 
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani juga mengungkapkan bahwa kerja sama antara Perpustakaan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Badung &nbsp;sudah dibangun bertahun-tahun sebelum &nbsp;adanya MoU tapi diharapakn dengan adanya mou ini dapat meningkatkan kerja sama antara perpusnas dengan kabupaten badung kedepannya.
Reportase: Fauzan Abdi
Fotografer: Alfian

Perpusnas - Pemkab Badung Teken MoU Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perpustakaan dan Literasi

Perpustakaan Nasional menggelar acara diskusi virtual mengenai sejarah Swasembada Pangan pada Kamis, 29 Juli 2021 pada pukul 09.00 WIB yang disiarkan melalui Zoom dan juga kanal Youtube Perpustakaan Nasional. Acara diskusi ini merupakan diskusi ke enam dari rangkaian acara FGD Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh Kelompok Monograf dan Berkala Langka atau Klasika.
Â 
â€œWHO sebagai organisasi dunia menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sudah mampu berswasembada pangan jika produksi pangan nya sudah mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Negara yang tidak mampu mencukupi pangan rakyat akan sangat rentan terhadap gejolak kedaulatan.â€ tutur Luthfiati Makarim.
Â 
FGD Diskusi Sejarah dengan tema Swasembada Pangan ini mengundang dua orang narasumber yaitu M. Luthfi Khair A., S.Hum yang merupakan Peneliti LIPI di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Bidang Sejarah Indonesia, dan Ruriatno, S. IPust yang merupakan Pustakawan Ahli di Perpustakaan Nasional. Acara dipandu oleh Aditia Muara Padiatra, beliau merupakan seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Â 
Materi yang disampaikan oleh Ruriatno dari Perpustakaan Nasional adalah mengenai kebijakan Swasembada Pangan pada era Demokrasi Terpimpin dalam rentang tahun 1959-1965. Untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi Indonesia sejak masa sebelum merdeka, digalakan Panca Usaha Tani. â€œPanca Usaha Tani ini meliputi kegiatan penyediaan air dalam jumlah cukup dan waktu yang tepat; penggunaan benih unggul dengan potensi hasil yang tinggi, mempunyai ketahanan hidup yang tinggi dan masa tumbuh yang relatif pendek; penyediaan pupuk yang cukup; pengendalian hama terpadu, dan cara bercocok tanam yang baik.â€ papar Ruriatno.
Â 
Luthfi Khair dalam paparannya menjelaskan Swasembada Pangan di Era Orde Baru, beliau menjelaskan bahwa swasembada beras menjadi target utama pembangunan Orde Baru. Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di peringatan 40 tahun FAO. â€œSoeharto bersama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi yang merupakan sumbangan dari para petani untuk korban kelaparan di sejumlah negara di Afrika. Ini ini yang disebut sebagai Swasembada Pangan.â€œ tutur Luthfi.
Â 
Acara ditutup dengan kesimpulan dari paparan sejarah yang diterangkan bahwa untuk mencapaik Swasembada Pangan diperlukan fokus serius dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membentuk hubungan yang harmonis dalam mencapai kesejahteraan pangan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan

Upacara bendera diadakanÂ di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok, mengenai pelaksanaanÂ upacaraÂ benderaÂ memperingati Hari Lahir (Harlah) Pancasila pada saat normal, dibandingkan di tengah situasi pandemi virus Corona 2019 atau Covid-19, saat ini. â€œUpacara benderaÂ HariÂ LahirÂ PancasilaÂ tetap diselenggarakan meskipun di tengah pandemi Covid-19, tidak terlepas dari upaya untuk senantiasa mengingat sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa rangkaian peringatanÂ HariÂ LahirÂ Pancasila.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/SK394gURqoY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Upacara dijadwalkan dipimpin Presiden Joko Widodo. Undangan yang akan hadir mengikutiÂ upacaraÂ benderaÂ di halaman gedung Pancasila adalah Wakil Presiden RI dan pejabat tinggi negara/pejabat negara.

Berita

Upacara Bendera Virtual Peringatan Hari Lahir Pancasila