Bantul, DIY â€“ Literasi menjadi salah pintu bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbudaya dan berkarakter diciptakan.
Tahun 2030-2040 diprediksi bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi sekaligus menjadi tuntutan dan tantangan generasi bangsa ke depan. Hal ini mengakibatkan setidaknya lima tahun ke depan akan menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan SDM yang dinamis, kreatif, inovatif, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kelak generasi bangsa selanjutnya mampu menjadi sosok yang mampu bersaing dan memajukan negeri, sekaligus menjadi awal pembentukan calon pemimpin hebat Indonesia di masa depan.
â€œYang selalu menjadi harapan pemerintah saat ini adalah masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa yang bermutu serta mampu dimanfaatkan dalam kompetisi global,â€ ungkap Syarif Bando saat memberi sambutan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kabupaten Bantul dengan tema â€œPenguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€ yang diselenggarakan secara hybrid, Senin (15/11/2021).
Menurutnya perpustakaan dan pustakawan masih dibutuhkan di era digital, namun untuk tetap mempertahankan pemustaka dan pengguna perpustakaan dibutuhkan layanan yang penuh inovasi dan kreativitas.
â€œPenting sekali bagi kita untuk masuk ke dalam transformasi digital dan ini menjadi komitmen kita bersama,â€ tegasnya.
Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, menerangkan bahwa prioritas pemerintah pada RPJMN 2020-2024 telah menitikberatkan pada pembangunan SDM. Guna mendapatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dibutuhkan upaya untuk membangun manusia berkarakter melalui penguatan budaya literasi.
â€œLiterasi punya kontribusi yang sangat positif tentunya dalam rangka membangun kreativitas dan juga inovasi. Selain itu juga untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang mana sangat diperlukan di era 4.0 saat ini,â€ ujar Esti.
Komisi X DPR RI dalam hal ini mendorong Perpusnas untuk memanfaatkan secara maksimal pola perilaku masyarakat dalam menggunakan internet. Caranya yakni dengan menyediakan konten kreatif berisi motivasi untuk membudayakan membaca secara berkelanjutan dan menyediakan koleksi buku digital. Dengan demikian indeks literasi Indonesia dapat meningkat.
â€œPerpustakaan yang hadir secara fisik dengan buku-bukunya itu jauh lebih baik karena kita punya kewajiban tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa namun juga dalam hal membangun karakter anak bangsa melalui interaksi sosial,â€ jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Esti, kehadiran perpustakaan digital dapat berperan untuk memperkuat upaya yang sedang dilakukan dalam meningkatkan indeks literasi. Â 
Lebih lanjut Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menambahkan bahwa literasi bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata. Rendahnya indeks literasi suatu bangsa menjadikan masyarakatnya mudah tersulut oleh hoax, sehingga seluruh perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan indeks literasi harus menjadi gerakan nasional.
â€œTindakan klarifikasi adalah salah satu bagian dari gerakan literasi. Kalau ada berita apapun itu harus kita cari sumber yang tepat dan akurat, jangan dimakan mentah-mentah,â€ terang Abdul.
Negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia merupakan negara dengan tingkat kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat tertinggi di dunia. Salah satu penyebabnya adalah tingkat literasi yang tinggi, sehingga mampu membuat masyarakatnya hidup damai berdampingan.
â€œBerita yang meragukan itu ya harus dicari tahu sumbernya. Klarifikasi adalah sikap kita dalam mengembangkan literasi untuk menuju hidup yang lebih bermanfaat, damai, dan bahagia,â€ pesannya.
Bunda Literasi Kabupaten Bantul, Emi Masruroh, menyatakan bahwa posisinya sebagai Bunda Literasi sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sangat strategis untuk mengolah kegiatan literasi berdasarkan peran individu dalam masyarakat.
â€œSaya termotivasi untuk nanti berkoordinasi dengan ibu-ibu penggerak PKK se-Kabupaten Bantul untuk menyelipkan kegiatan literasi di posyandu yang ada di tiap kelurahan. Tidak selalu berbentuk membaca buku saja, tapi juga tentang bagaimana mengurus anak dan menjaga kesehatannya,â€ urai Emi.
Diketahui ada banyak komunitas membaca atau pemilik perpustakaan mandiri di Kabupaten Bantul. Menurut Emi, para pegiat literasi itu sangat bermakna dan berarti bagi pertumbuhan literasi di Kabupaten Bantul. Namun, semua tidak akan ada artinya ketika perpustakaan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap tidak digunakan untuk mengakses bahan bacaan, maka dari itu peran ibu sangat penting dalam mendampingi para pegiat literasi tersebut.
â€œSaya dan teman-teman siap untuk melakukan seluruh kegiatan dalam rangka peningkatan literasi di Kabupaten Bantul,â€ pungkas Emi.
Pada kegiatan yang diikuti oleh sekitar 3000 peserta tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Bantul dan penyerahan simbolis bantuan berupa Pojok Baca Digital (Pocadi) yang merupakan layanan ekstensi untuk peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat oleh Kepala Perpusnas kepada Lurah Seloharjo.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Radhitya Purnama Â

Literasi Hasilkan SDM Berbudaya dan Berkarakter

Salemba, Jakarta â€“ Tim Verifikasi Lapangan Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (15/7). Kedatangan Tim Verifikasi Lapangan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.
Ketua Tim Verifikasi Lapangan KemenPAN RB Desmarita mengatakan, tujuan dari evaluasi ini untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan SB dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari evaluasi ini, diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah baik dan yang belum untuk kebutuhan perbaikan berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diberikan.
â€œSebelumnya sudah dikirimkan kepada kami yaitu rencana aksi, jadi disini kami akan melihat. Kami sudah melakukan evaluasi tahun lalu dan memberikan rekomendasi. Nah, apakah rekomendasi kami terjawab dalam rencana aksi ini, itu yang kami lihat untuk mencapai minimal angka 75,01 seperti yang diharapkan bersama,â€ katanya. Lebih lanjut, Desmarita menjelaskan, berdasarkan data tahun lalu untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapat nilai 67,62 masuk dalam kategori B. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi (RB) cukup tinggi yakni 73,05 sehingga hanya perlu mengejar 2 point dari target 75,01.
â€œKalau dilihat tidak ada penurunan angka di tiap tahunnya, untuk SAKIP rata-rata naik 3 point dari sebelumnya 64,80 saat ini 67,62. Sedangkan tren nilai RB naik cukup signifikan yakni 73,05. Diharapkan dalam percepatan ini mendapat 75,01. Dan diharapkan di tahun 2022 untuk lembaga/kementerian sudah 95 persen semua,â€ jelasnya. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, reformasi birokrasi dilaksanakan untuk memastikan layanan masyarakat sebagai abdi masyarakat bisa diwujudkan, dan sebagai layanan ketatanegaraan sebagai warga negara itu merupakan tangggung jawab seluruh aktivitas dan proses pengeluaran APBE harus tercatatkan. Reformasi diturunkan untuk mengawal semua kegiatan yang dipastikan untuk pembuktian terhadap pelayanan yang baik untuk masyarakat. 
â€œKomitmen Perpustakaan Nasional untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat tidak diragukan. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa perpustakaan sudah saatnya diberikan tempat. Sebab kita boleh belajar dimana saja, kapan saja tapi yang tidak bisa kita mencoba merubahnya adalah transfer knowledge dari teori dan praktek, cuma satu solusinya yakni membaca. Sehingga orang sekolah belum tentu baca tetapi orang baca pasti sekolah,â€terangnya.
Syarif mengatakan, dengan kedatangan Tim Verifikasi Lapangan KemenPANRB ini diharapkan dapat memperbaiki institusi untuk mengambil bagian agar Perpustakaan Nasional dipastikan memberi kontribusi yang berkualitas kepada pelayanan publik.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Hartoyo Darmawan

Tim Verlap Kementerian PANRB Evaluasi Percepatan Pelaksanaan RB di Perpustakaan Nasional

Rakornas Perpustakaan Tahun 2023: Inklusi Sosial Menjadi Basis Pembangunan Perpustakaan

Depok, Jawa Barat - Perkembangan literasi di kota Depok secara perlahan meningkat dan peran perpustakaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Masyarakat dapat mengakses perpustakaan melalui website dan terdapat Taman Bacaan Masyarakat di 11 kecamatan. Kegiatan literasi juga marak dilakukan oleh penggerak PKK, komunitas masyarakat sehingga dapat dikatakan warga Depok merupakan masyarakat pembelajar," ujar Walikota Depok Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Aula Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Depok, pada hari Kamis (20/7).
Idris menyampaikan walaupun Dinas Perpustakaan Kota Depok usianya masihÂ  sangat muda, akan berupaya melayani masyarakat melalui ketersediaan buku-buku yang berkualitas. "Perpustakaan Umum Kota Depok memiliki 27.000 eksemplar dan saat ini telah terotomatisasi melalui sistem aplikasi INLIS," terang Idris. Walikota Depok menerangkan bahwa Perpustakaan Umum Kota Depok juga telah terhubung dengan Indonesia OneSearch yang merupakan jejaring perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpusnas RI.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menjadi keynote speaker selalu menekankan pentingnya perpustakaan dalam membangun sumber daya manusia. "Jangan dikatakan minat baca yang rendah tapi ketersediaan bahan bacaan yang tidak memadai. Di jakarta dan sekitarnya 1 buku ditunggu oleh 10.000 orang, di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sekitarnya 1 buku ditunggu oleh 15.000 orang," terang Syarif.
Syarif mencontohkan di Finlandia waktu belajar di sekolah hanya 2 jam. Kualitas sumber daya manusia negara Finlandia ditentukan oleh tiga faktor yaitu gizi, bahan bacaan dan pendidiknya. Kecepatan standard membaca saat ini 300 kata per menit, kecepatanÂ  yang sedang saat ini 500 kata per menit, di Eropa dan Amerika kecepatan membaca antara 800 hingga 1000 kata per menit. "Kenapa kita membaca yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan yang kita miliki," imbuh syarif. Ka Perpusnas menjelaskan ke peserta melalui gambar mobil formula dan mengevaluasi sejauh mana tingkat pengetahuan peserta, apakah bisa memakai, bisa merakit,Â  mengerti, design dan manajemen produk.
"Suatu negara yang maju dan berkembang memiliki kemampuan membaca, berwacana dan menulis yang efektif," papar Kepala Dinas dan Kearsipan Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah. Salah satu tolak ukur tingginya minat baca adalah dengan kunjungan ke perpustakaan. Talkshow Pembudayaan Kegemaran Membaca menghadirkan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Sri Mulyani dan Pegiat Literasi Wien Muldian, pada saat yang bersamaan juga diselenggarakan Pekan Koperasi Kota Depok selama 3 hari (19-21 Juli) bertempat di Lapangan Balai Kota Depok dalam rangka HUT Koperasi Nasional ke-71 Tahun 2018.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan dalam Membangun Sumber Daya Manusia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Para pustakawan didorong agar mengikuti sertifikasi kompetensi. Ini mesti dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pustakawan yang profesional dan andal di bidangnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut paradigma perpustakaan harus berubah. Pada masa kini, perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan, melainkan perpustakaan hadir sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan.
Syarif Bando menambahkan, kompetensi pustakawan harus disesuaikan dengan perubahan paradigma tersebut. Ini bisa dilakukan melalui penyesuaian pada tatanan administrasi dalam uji kompetensi pustakawan oleh tim sertifikasi pustakawan.
"Ketika dunia mengatakan pustakawan menjadi profesi yang akan menghilang, itu betul kalau masalah profesi pustakawan paramaternya adalah manajemen koleksi, itu sudah lama mati. Tapi yang tidak akan pernah mati adalah transfer pengetahuan," ungkapnya dalam gelar wicara Sertifikasi Kompetensi Pustakawan dengan tema "Urgensi Sertifikat Kompetensi dalam Penjamin Mutu Pustakawan" yang digelar secara hybrid, Kamis (27/05/2021).
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan diminta untuk melakukan uji coba hal tersebut di daerah yang dipilih. Melalui pengambilan sampel di beberapa daerah untuk menjadi laboratorium uji petik perpustakaan. Diharapkan nantinya akan terlihat peningkatan kompetensi pustakawan yang mampu menjawab problematika sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. "Tunjuk satu perpustakaan sebagai laboratoriumnya, kemudian dari hasil uji kompetensi itu bisa dibuktikan di sana mampu atau tidak, dia mengimplementasikan ilmunya di sana," lanjutnya.
Ketua LSP Pustakawan Endang Ernawati mengatakan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.711 pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi, namun yang dinyatakan kompeten jumlahnya sebanyak 1.213 pustakawan. Dari jumlah tersebut menunjukkan pustakawan yang telah tersertifikasi baru 10,15 persen dari jumlah pustakawan di Indonesia sebanyak 11.948 orang. Dia menyebutkan Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pustakawan yang kompeten agar pengelolaan perpustakaan lebih optimal.
Dijelaskan, sertifikasi pustakawan melalui serangkaian proses kompetensi kerja yakni sikap, pengetahuan, dan keahlian. "Bagi yang belum dinyatakan kompeten masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti komptensi uji kompetensi sampai dua kali. Jumlah yang masih rendah ini menjadi tantangan kita," jelasnya.
Selain itu, lanjut Endang, masih banyaknya pustakawan yang tidak sadar terhadap perubahan lingkungan dan masih berpikir pragmatis. "Dengan sertifikasi ini agar lebih meyakinkan kepada pemustaka dan perpustakaan di mana dia bekerja, bahwa dirinya kompeten dalam bekerja," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat mengatakan, sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu, termasuk profesi pustakawan.
Kunjung mengajak para pustakawan untuk melakukan sertifikasi karena sertifikasi penting sebagai pengakuan di tingkat internasional maupun untuk penyetaraan pengakuan di regional.
"Pustakawan tidak hanya sekadar memanage koleksi tetapi bagaimana pustakawan juga menjadi pelaku transfer pengetahuan kepada masyarakat dalam pengembangan SDM di masa mendatang," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpustakaan Nasional RI Dorong Pustakawan Ikuti Sertifikasi Kompetensi

Bukittinggi â€“ Sinergi dan kerja kolaborasi Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dalam kegiatan peluncuran dan diskusi buku Perpusnas Press, Yang Tak Lekang Digerus Zaman dan Hatta: Role Model nan Role Player, Kamis (10/09) bertempat di Hotel Rocky, Bukittinggi Sumatera Barat.
Peluncuran dan diskusi buku ini mengusung tema â€œMenulis Sebagai Proses Kreatifâ€ dihadiri para penulis buku dan tamu undangan yang berasal dari beberapa Dinas Perpustakaan di Sumatera Barat. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk peringatan International Literacy Day 2022 yang jatuh setiap tanggal 8 September.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dengan menghadirkan empat orang narasumber yaitu Muhammad Subhan (Penulis, Pegiat Literasi), Johnni (Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi), Mardhiyan Novita MZ (Penulis Buku, Duta Baca Sumatera Barat 2018-2022), Edi Wiyono (Pemimpin Redaksi Perpusnas Press) dengan dipandu oleh moderator Johar Dwi Aji Putra (Analis Humas UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Dalam sambutannya Ofy Sofiana mengatakan bahwa kerja kolaborasi Perpusnas dengan segenap stakeholder dan penulis di daerah harus ditingkatkan untuk meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat. Untuk menjadi penulis yang baik tentunya harus membaca banyak sumber-sumber referensi.
â€œDalam upaya memperkuat konten literasi dan penguatan perbukuan, Perpustakaan Nasional secara berkesinambungan mendorong lahirnya buku-buku baru. Berbagai kegiatan telah dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepenulisan seperti Inkubator Literasi Pustaka Nasional dan workshop/pelatihan menulis. Kegiatan tersebut outputnya berupa tulisan-tulisan yang dibukukan dan diterbitkan untuk kemudian disebarluaskan ke masyarakat sebagai bagian dari pengayaan referensi dan sumber ilmu pengetahuan,â€ tambah Ofy.
Buku pertama berjudul Yang Tak Lekang Digerus Zaman adalah buku yang dihasilkan dari Inkubator Literasi Pustaka Nasional untuk wilayan Sumatera Barat. Inkubator Literasi Pustaka Nasional adalah program kepenulisan Perpustakaan Nasional RI yang diinisiasi Perpusnas Press. Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat, khususnya pustakawan, pengelola perpustakaan dan pegiat literasi di daerah. Inkubator Literasi didesain untuk mendorong, membina dan mempercepat kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk menghasilkan karya dalam bidang penulisan yang kemudian dibukukan, diterbitkan dan didiseminasikan ke masyarakat.
Sedangkan untuk buku kedua yang berjudul HATTA: Role Model Nan Role Palyer adalah buku hasil kolaborasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Penerbit Perpusnas Press. Buku ini hasil dari workshop Karya Tulis Ilmiah Populer Tentang Bung Hatta. Kegiatan workshop karya tulis ini bertujuan untuk membekali peserta tentang kemampuan menulis secara kreatif sebagai dasar bagi peserta untuk menggali potensi dan mengasah skill dari ilmu tentang teknik menulis yang mereka dapatkan, sekaligus mendekatkan generasi muda kepada sosok Bung Hatta.
Sementara itu dalam sesi diskusi Pemimpin Redaksi Perpusnas Press, Edi Wiyono mengatakan bahwa setiap tanggal 8 September sebagai Hari Keberaksaraan Internasional, sehingga bagaimana merelasikan kegiatan peluncuran dan diskusi buku ini dengan tema International Literacy Day 2022 yaitu Transforming Literacy Learning Spaces. Â 
â€œHari ini merupakan Hari Literasi internasional. Bagaimana mentransformasikan ruang pendidikan dan direlasikan dengan kegiatan Inkubator Literasi Pustaka Nasional. Inkubator ini sebagai medium ruang belajar menulis untuk mendorong agar kepenulisan juga muncul di daerah, termasuk penulis-penulis dari Ranah Minang,â€ uangkapnya. Â 
Pembicara lainnya Muhammad Subhan menyampaikan bahwa ILPN Sumbar adalah program kerja sama dan kolaborasi antara Perpusnas Press dan Elipsis. Program ini ternyata bisa dibawa ke komunitas, disinilah peran pemerintah hadir untuk menghasilkan penulis daerah. Dari bimtek yang lulus diberikan semacam penguatan. Terpilih 15 orang yang menulis konten kearifan lokal Sumatera Barat.
Â â€œNilai ini sangat positif diangkat program ILPN. Dilakukan penulisan, perbaikan naskah, diskusi, sehingga lahirlah buku yang Tak Lekang di Gerus Zaman. Teman-teman penulis telah menemukan cinta pertamanya dibuku ini,â€ imbuh Founder Elipsis ini.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, Johnni berbagi pengalaman tentang beberapa aktivitas terkait penguatan literasi masyarakat. â€œPenulis yang baik adalah pembaca buku yang baik. Menulis adalah proses membaca kreatif. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bukittinggi, saat covid kami meyiapkan ruang baca yang baik untuk masyarakat Untuk meningkatkan minat baca kita adakan buku digital. Dalam ektivitas menulis, ada salah satu siswa SMP sudah menghasilkan 20 Buku,â€ urainya.
Sementara itu pembicara lainya adalah Mardhiyan Novita MZ. Dia sebagai penulis dua buku yang diluncurkan dan didiskusikan yang juga sebagai Duta Baca Sumatera Barat 2018-2022. Buku pertama menulis tentang badoncek. â€œAwalnya bukan menulis tentang itu, tapi karena ada pedampingan penulisan, maka dirombak dan diperbaiki secara total,â€ tegasnya.
Sedangkan buku kedua tentang Bung Hatta terinspirasi saat kegiatan workshop kepenulisan yang diselenggaran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. â€œSejauh mana mereka mengenal Bung Hatta. Apa mereka bangga dengan Bung Hatta. Bung Hatta terpinggirkan dan terlupakan. Disitulah mucul ide tentang mempertanyakan eksistensi Hatta di wawasan dan hati kita. Apakah benar kita rindu dengan kepemimpinan beliau,â€ ujarnya mempertanyakan. Justru pertanyaan dan kegelisahan inilah yang membuat Dhiyan terpilih sebagai penulis terbaik untuk kedua buku yang diluncurkan.Â

Peluncuran dan Dikusi Buku Perpusnas Press

Upacara bendera diadakanÂ di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok, mengenai pelaksanaanÂ upacaraÂ benderaÂ memperingati Hari Lahir (Harlah) Pancasila pada saat normal, dibandingkan di tengah situasi pandemi virus Corona 2019 atau Covid-19, saat ini. â€œUpacara benderaÂ HariÂ LahirÂ PancasilaÂ tetap diselenggarakan meskipun di tengah pandemi Covid-19, tidak terlepas dari upaya untuk senantiasa mengingat sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa rangkaian peringatanÂ HariÂ LahirÂ Pancasila.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/SK394gURqoY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Upacara dijadwalkan dipimpin Presiden Joko Widodo. Undangan yang akan hadir mengikutiÂ upacaraÂ benderaÂ di halaman gedung Pancasila adalah Wakil Presiden RI dan pejabat tinggi negara/pejabat negara.

Berita

Upacara Bendera Virtual Peringatan Hari Lahir Pancasila