Jakarta -- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengadakan rapat pembahasan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perpusnas 2021 melalui pertemuan daring zoom Senin (23/08). Rapat membahas terkait persiapan verifikasi lapangan dari Tim Koordinasi SPBE Nasional.
Kepala Pusat Data dan Analisis Perpustakaan Nasional RI, Taufik Gani mengatakan bahwa evaluasi SPBE terakhir dilakukan pada tahun 2019 mendapatkan predikat baik dengan skor 3,06. Ia menjelaskan, berdasarkan dengan pengisian Lembar Kinerja Evaluasi Mandiri, Target Penilaian Target Nilai Akhir SPBE 2021 Perpusnas RI adalah 3,5 sampai 3,7. Dari kategori Baik menjadi sangat Baik. Target ini merupakan target optimis yang didasarkan atas penilain objektif atas proses penerapan SPBE yang sudah dilakukan selama ini.
"Saya melihat bahwa SPBE Perpusnas ini bukan hanya dikembangkan dalam masa yang singkat, langsung jadi. Ini merupakan proses yang sudah dilakukan bertahun-tahun sejak dari awal, secara bertahap, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan juga ddenga mengikuti regulasi ataupun kebijakan pemerintah dan terus memperbaiki penerapan e-Government ini," ucap Taufik
Menanggapi proses ini, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa hal pertama yang harus diperbaiki adalah kebijakan internal tentang SPBE. Perpusnas menurut Syarif Bando harus membuat daftar kegiatan yang dirancang berbasis SPBE berdasarkan (1) Skala Prioritas/sifat mandatorinya, (2) SPBE penunjang, dan (3) SPBE berbasis koordinatif.
SPBE juga perlu dievaluasi mengenai hasil implementasinya dan tingkat kematangannya baik dalam kapabilitas proses maupun fungsi teknis. "Harap dalam kebijakan internal, daftar itu ada. Jelaskan sudah sejauh mana. Apakah sudah terukur, sudah terintegrasi dengan user, dan sudah bisakah dievaluasi," terang Syarif.
Kegiatan rapat kemudian dilanjutkan dengan eksaminasi lebih lanjut terhadap Lembar Kinerja Evaluasi SPBE dan kesiapan dokumen pendukungnya. Verifikasi lapangan dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 26 Agustus 2021.
Reportase: Radhitya Purnama

Persiapan Evaluasi SPBE Perpusnas: Mengukur Maturitas Pelaksanaan SPBE

Jakarta â€“ Membuat kegiatan membaca dan bercerita menjadi menyenangkan untuk anak? Mari kupas peran buku anak dan Layanan Anak di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Perpusnas menggelar acara bertajuk Buku Anak dan Layanan Anak Perpusnas sebagai bagian dari rangkaian acara Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Tahun 2021 pada Kamis (23/9/2021) secara daring melalui kanal Youtube Pujasintara Perpusnas dan aplikasi Zoom.
Acara ini menghadirkan dua orang narasumber yakni Dosen sekaligus Peneliti Kelas Ilustrasi Buku Anak dari Institut Teknologi Bandung, Riama Maslan Sihombing, dan Penutur sekaligus Penulis Cerita Anak, Aryo Zidni.
Aryo Zidni atau yang akrab disapa Kak Aio menyampaikan, pada usia emas anak nilai moral dalam cerita bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Adapun dua tips yang dapat digunakan dalam penyampaiannya pada anak, yakni â€œdikit-dikit dan â€œdeket-deketâ€. Hal tersebut memiliki makna bahwa setiap cerita yang dibawakan harus disisipi dengan sedikit nilai moral atau kebaikan secara sedikit demi sedikit dan secara berulang. Dengan demikian, harapannya anak-anak tergerak untuk membuat kebaikan.
â€œPerkenalkan sesuatu yang baik dikit-dikit yang dekat-dekat dulu, itu maksudnya apa, jadi deket-deket dulu misalnya tentang yang dekat sama mereka di keluarga keluarga, deket-deket dulu yang di tempat bermain, deket-deket yang di lingkungannya,â€ ujar pendiri dari Ayo Dongeng Indonesia itu.
Riama dalam paparannya menjelaskan bahwa Perpusnas berperan sebagai motor pelestari kekayaan budaya bangsa dan pembangun generasi mendatang. Dia juga menjelaskan ada tiga hal yang bisa mulai dikenalkan kepada anak di periode emasnya. Ketiganya merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam merangsang mereka untuk berpikir kritis.
â€œSatu, ga bosen-bosennya tentang kebaikan pokonya ya kepada anak-anak ya. Dan juga yang kedua, adalah tentang alam sebetulnya. Kita banyak sekali bisa belajar dari alam dan karena alam itu jujur ya, nggak berbohong ke kita nggak pilih-pilih. Lalu yang ketiga dari seni,â€ tutur Riama.
Dengan diselenggarakan acara ini banyak ide baru yang bisa dilakukan Perpusnas untuk mengembangkan Layanan Anak. Salah satunya adalah membuat rekomendasi 100 buku anak yang harus dibaca sebelum beranjak dewasa. Diharapkan kegiatan bercerita dan membaca dapat menjadi kegiatan yang menghibur sekaligus mengisi kegiatan anak untuk belajar secara menyenangkan.
Reporter: Syifa Azka Layalia

Perpusnas Kupas Peran Buku Anak dan Layanan Anak

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dewasa ini fungsi perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan juga menyejahterahkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi saat menerima audiensi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Asrul Alting beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (14/7/2022).
Dia menambahkan perpustakaan tidak hanya memberikan ruang sebagai co-working space namun juga marketplace. Karena kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya sekadar untuk memproduksi melainkan memasarkan produk hingga ke luar daerah.
â€œPerpustakaan menjadi wadah dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan praktik life skills melalui koleksi bahan bacaan. Selain itu, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ terang Deni.
Menanggapi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan konsultasi terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Karena baginya, kehadiran perpustakaan sangat berperan dalam kemajuan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
â€œKedatangan kami hari ini adalah untuk belajar guna lebih mengembangkan program-program yang ada di perpustakaan daerah,â€ ungkap Asrul.
Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk Pembangunan Gedung senilai 7 miliar rupiah. Hingga saat ini, progress pembangunan telah mencapai 30% dengan titik pembangunan berada di wilayah yang cukup strategis yakni bersebrangan dengan masjid raya dan pusat olahraga masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zarkasih Zainuddin menjelaskan bahwa kondisi ini yang kelak akan dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
â€œDengan lokasi yang strategis tersebut, nantinya orang yang telah selesai olahraga dan salat bisa diarahkan untuk ke perpustakaan,â€ jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny IrawanÂ

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/686WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="689" height="459" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/515WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="699" height="466" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
 Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berupaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Perpusnas. Untuk itu, Perpusnas menyelenggarakan FGD Implementasi Tindak Lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 antara Perpusnas dan Arsip Nasional RI (ANRI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Peraturan Menteri disusun untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Perpusnas, Sri Marganingsih, menyatakan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik.
&ldquo;Perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini memberikan keluasaan kepada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja. Selain itu, menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi,&rdquo; ujarnya di Hotel Oria, Jakarta, pada Kamis (24/11/2022).
Sementara itu, Subkoordinator Subkelompok Organisasi dan Tata Laksana, Perpusnas, Budi Kusumawardhani, menjelaskan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022, khususnya pasal 26, mencabut fungsi koordinator yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pasal 28.
Dalam FGD tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda BPOM, Kurniawan Norat, memaparkan kondisi lembaganya yang sudah menerapkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 pada beberapa bidang. Kebijakan instansinya adalah menghapus fungsi koordinator dan membentuk tim kerja. Kebijakan ini menuntut birokrasi pemerintah menjadi lebih lincah (agile).
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Selenggarakan FGD Peraturan Menteri PANRB No 7 Tahun 2022

Jakarta - Perpustakaan sangat berperan dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, inovatif, dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui ikhtiar kolektif, untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat. Adapun peran perpustakaan di Perguruan Tinggi adalah sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan menunjang pelaksanaan program perguruan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain pendidikan dan pengajaran, penelitian seerta pengabdian kepada masyarakat.
â€œSaya yakin dan percaya bahwa perguruan tinggi sudah mampu mengantarkan civitas academinya menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sampai ke jenjang S1 dan S2,â€ ungkap Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, pada webinar Perpustakaan Digital Solusi dalam Menghadapi Era Teknologi 5.0 yang digelar berkat kerja sama antara Perpusnas dan UPT Perpustakaan Universitas Islam Makassar (UIM), Rabu (16/2/2022) secara virtual.
Akan tetapi, mengingat bahwa kita saat ini dipaksa hidup di dunia dengan teknologi yang sangat cepat, perpustakaan pun tak luput dituntut untuk berubah mengikuti perubahan yang terjadi agar tetap eksis, Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah dengan cara memanfaatkanÂ  keunggulan teknologi dalam operasional (proses bisnis) dan pemberian layanan. Pemberian akses bahan bacaan yang akurat, terkini, terlengkap dan terpercaya melalui layanan perpustakaan digital diharap mampu menghasilkan barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global.
â€œYang paling penting untuk direvolusi di perguruan tinggi adalah jangan selalu berpikir tentang ijazah, tetapi bagaimana mengantar anak-anak kita kepada kemampuan mereka terhadap lima tingkatan literasi,â€ jelas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor I UIM, Arfin Hamid menekankan bahwa kehadiran perpustakaan baik secara konvensional dan digital tidak diragukan manfaatnya, begitu pun dengan peran pustakawan. Hal ini dikarenakan, keberadaan perpustakaan dan pustakawan adalah sebuah keharusan dalam pencerdasan SDM.
â€œAkan tetapi, melihat situasi dan kondisi saat ini, perpustakaan digital pada era teknologi 5.0 harus melakukan berbagai perubahan, pembenahan dan penyelarasan agar dampak layanan dan kehadirannya dapat dirasakan oleh seluruh pengguna dan para pemangku kepentingan,â€ tegas Arfin.
Wakil Dekan I FAH UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim, mengatakan perkembangan dunia digital dan kemajuan teknologi secara tidak langsung telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Lahirnya era teknologi 5.0 berdampak pada suatu industri dan juga membuat suatu tatanan sosial menjadi kompleks. Dalam hal ini, peran perpustakaan digital dan keberadaannya menjadi suatu solusi dari perkembangan informasi yang masif.
â€œDalam era teknologi 5.0, perpustakaan digital mampu memahami kebutuhan pengguna dan memberikan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan secara relevan dan tepat sasaran,â€ ucap Andi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Tenri A. Palallo, menyatakan perpustakaan adalah jantung pendidikan yang mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar yakni Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang â€œSombere dan Smart Cityâ€ dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua.
â€œDalam merealisasikan hal tersebut, upaya untuk menghasilkan SDM Kota Makassar unggul perlu ditopang dengan kehadiran perpustakaan digital yang memiliki seluruh fasilitas dan teknologi memadai,â€ beber Tenri.
Reporter: Basma Sartika

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Persiapan Evaluasi SPBE Perpusnas: Mengukur Maturitas Pelaksanaan SPBE

Perpusnas Kupas Peran Buku Anak dan Layanan Anak

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Perpusnas Selenggarakan FGD Peraturan Menteri PANRB No 7 Tahun 2022

Perpustakaan, Kunci Hasilkan SDM Berkualitas