Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Bupati Blora Djoko Nugroho, Wakil Bupati Penukal Albab Pematang Ilir (Pali) Ferdian Andreas Lacony, Rombongan DPRD Kabupaten Indramayu di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Perpusnas Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat, Rabu (23/7). Para mitra perpustakaan tersebut selain bersilaturahmi juga menggali informasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan mengembangkan perpustakaan di daerahnya masing-masing.
Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan dalam menjalankan tugasnya yang paling sulit adalah membangun kesadaran membaca masyarakatnya. "Kami telah menyelenggarakan pameran buku dan saya awasi langsung namun tetap saja sepi pungunjung," ujar Djoko. Wakil Bupati Pali Ferdian Andreas Lacony juga sependapat bahwa sangat mudah membangun infrastruktur namun seribu kali lebih sulit membangun sumber daya manusia. "Pali adalah kota penghasil minyak, dimana APBD yang mulanya sekitar 500 miliar kini naik menjadi 1.3 triliun, namun kenaikan anggaran tidak berbanding lurus dengan peningkatan indeks prestasi manusia," terang Ferdian.
Ketua Komisi 1 Muhammad Marzuki, Wakil Ketua Komisi 1 Ibnu Risman Syah serta rombongan DPRD Kabupaten Indramayu berkonsultasi dalam rangka penyusunan rencana pembuatan peraturan daerah (perda) tentang Gerakan Indramayu Membaca. Marzuki mengemukakan kekhawatirannya terhadap perkembangan teknologi apabila tidak didukung oleh aturan yang jelas. "Kami perlu menginisiasi untuk membuat aturan yang melindungi generasi muda sehingga minat membaca juga menungkat. Selain itu kami juga mengawal penggunaan dana desa wajib untuk pemberdayaan manusia salah satunya melalui perpustakaan," imbuh Marzuki.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 Ibnu Risman Syah akan mengembangkan dan menggali kembali sejarah Indramayu. Risman menegaskan dalam perda nantinya mewajibkan seluruh masyarakat untuk membaca. Perda juga nantinya dapat menjadi payung hukum dalam penggunaan dana desa untuk pengembangan manusia melalui perpustakaan, sehingga dapat diwujudkan taman baca atau sudut perpustakaan di seluruh wilayah kabupaten Indramayu.Â 
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan kepada para mitra yang berkunjung pentingnya membuat peraturan daerah mengenai perpustakaan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo tentang Revolusi Mental. Syarif mengemukakan dalam penyusunan perda nantinya melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Selain itu juga diatur mengenai pengadaan koleksi dan pembangunan sarana prasarana yang memadai.
Syarif merujuk Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa, memastikan bahwa pengembangan perpustakaan sebagai prioritas penggunaan dana desa. Artinya masyarakat desa boleh menggunakan desa untuk mengembangkan perpustakaan. Perpustakaan Nasional sebagai pembina selalu akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan literasi masyarakat melalui perpustakaan.
Kepala Perpusnas dalam pertemuan tersebut memaparkan definisi literasi ada empat yaitu kemampuan seseorang mengumpulkan bahan bacaan, kemampuan seseorang memahami yang tersirat dan tersurat, kemampuan seseorang mengemukakan ide-ide dan gagasan, kemampuan seseorang atau negara atau perusahaan menciptakan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Reportase : Arwan Subakti

Kunjungan Mitra Perpustakaan Nasional dalam Pembangunan Manusia Melalui Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik minat baca masyarakat. Seperti halnya di wilayah Sulawesi Selatan, yang saat ini tengah mengembangkan perpustakaan lorong.
Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Liestiyati F Nurdin mengatakan adanya perpustakaan lorong dapat mendekatkan bahan bacaan dengan masyarakat. "Saat ini kami kembangkan perpustakaan lorong ada di tiap kecamatan. Salah satunya Perpustakaan lorong Parang Tambun," katanya di sela-sela kunjungannya di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/08).
Menurutnya keberadaan perpustakaan lorong memiliki peran penting untuk masyarakat terutama anak-anak zaman sekarang yang lebih tertarik pada gadget ketimbang membaca buku. "Kami pun ingin membuat perpustakaan ibu dan anak, yang dirancang agar anak bisa betah berada disana untuk membaca buku. Kami harap Perpustakaan Nasional bisa bekerjasama untuk mewujudkan perpustakaan ini," tutur istri Gubernur Nurdin Abdullah.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi perpustakaan lorong yang sudah dikembangkan di Sulawesi Selatan. "Kami mengapresiasi masyarakat dan juga pemerintah setempat atas perhatiannya yang luar biasa dalam mengembangkan perpustakaan. Adanya perpustakaan lorong diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti halnya di Bantaeng pengelolaan perpustakaannya sudah baik," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Liestiyati F Nurdin berkesempatan mengunjungi tiap layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Diantaranya, Layanan Anak, Layanan Disabilitas, serta Graha Literasi.
Reportase : Wara Merdekawati Fotograger : Ahmad Kemal Nasution

Sulawesi Selatan Kembangkan Perpustakaan Lorong

Salemba, Jakarta--Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Sri Sumekar, melantik 20 pejabat pengawas dan administrator (eselon 3 dan 4), pada Jumat, (31/5). Dalam pesannya Sestama mengingatkan agar para pejabat yang terlantik untuk amanah. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut adanya siklus pergantian karena adanya kekosongan jabatan akibat pensiun, wafat, dan tugas belajar ke luar negeri.
Ke-20 pejabat yang dilantik sebelumnya telah melalui serangkaian tahapan seleksi dan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Perpusnas.Â  Seleksi dan evaluasi dilakukan melalui presentasi dan wawancara guna menggali dan mengevaluasi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural. Sesuai dengan amanah PP No 12 Tahun 2017 dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan RB, Tim Penilai Kinerja akan melakukan evaluasi jabatan secara berkala.
"Apapun jabatan yang diemban, baik di struktural ataupun fungsional, setiap kita adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin terhadap diri sendiri. Artinya saat ini Allah yang menghendaki sebagian kita menjadi pemimpin. Itu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban di akherat. Memimpin orang lain merupakan tugas tambahan dari Allah," pesan Sestama.
Sestama lantas mengutip QS Yusuf ayat 54-55, bahwa kriteria pemimpin yang baik adalah yang amanah (memperoleh jabatan dengan benar dan menunaikan dengan benar), amin (dapat dipercaya), hafiz (pandai menjaga amanah), dan alim (berpengetahuan tentang tugas jabatan dan kepemimpinannya).Â 
Barang siapa menjadi pemimpin, biarkan dia memulai dengan memimpin dirinya sendiri. Sebelum memimpin orang lain, dan biarkanlah di memimpin dengan teladan sebelum memimpin dengan kata-kata.Â 
Berikut nama-nama pejabat terlantik :
<ol>
<li>Tuti Hendrawati sebagai Kepala Bidang Kerja Sama Perpustakaan dan Otomasi</li>
<li>Emyati Tangke Lembang sebagai Kepala Bidang Akuisisi</li>
<li>Supriyanto sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Kepala Bidang Layanan Koleksi Khusus</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Kepala Bidang ReprografiÂ </li>
<li>Witanto sebagai Kepala Bagian Tata Usaha</li>
<li>Rismini sebagai Kepala Bagian Hukum dan Humas</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Kepala Bidang Transformasi Digital</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Kepala Bidang Layanan Kerja Sama dan Informasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno</li>
<li>Nurny Syam sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Kepala Sub Bagian Penerbitan</li>
<li>Vira Farhana sebagai Kepala Sub Bidang Kerja Sama Perpustakaan</li>
<li>Arwan Subakti sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat</li>
<li>Eka Tutik Rohmawati sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi</li>
<li>Alfa Husna sebagai Kepala Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka</li>
<li>Desy Rahmayeti sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perpustakaan Proklamator Bung HattaÂ </li>
<li>Asep Muslih sebagai Pustakawan Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka</li>
<li>Joko Sumarto sebagai Pustakawan Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Pustakawan</li>
<li>Moh Kodir sebagai Pustakawan Ahli Madya pada Pusat Preservasi Bahan Pustaka</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan/Adit
Â 
Â

Lantik 21 Pejabat Pengawas, Administrator, dan Fungsional Ahli Madya, Sestama Ingatkan Agar Amanah  

Jakarta &ndash; Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu caranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan.
Perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat guna meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007, pada Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.
&ldquo;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar baik pada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, pembangunan perpustakaan telah menjadi urusan Pemerintah Daerah,&rdquo; ujar Sekretaris Utama (sestama) Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana pada acara Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah pada Rabu, (12/07/2023).
Ofy Sofiana menjelaskan, konsekuensi adanya kewajiban pemerintah daerah membentuk kelembagaan, menurut data telah terbentuk kelembagaan Perpustakaan di Kabupaten/Kota sejumlah 482 (93.74%). Dengan klasifikasi Tipologi A sebanyak 70 Dinas Perpustakaan, Tipologi B sebanyak 179 Dinas Perpustakaan, dan Tipologi C sebanyak 227 Dinas Perpustakaan.
Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar dalam menetapkan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.
Ofy Sofiana menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk membangun perpustakaan di daerah, dengan harapan eksistensi perpustakaan dapat berjalan dengan baik seperti bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan dengan menu pembangunan gedung perpustakaan, renovasi gedung perpustakaan, perluasan gedung perpustakaan. Menu lain DAK adalah koleksi, perabot dan informasi teknologi.
Bantuan lainnya dari Perpusnas ke pemerintah daerah berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), perpustakaan terapung, motor perpustakaan, bantuan koleksi, dan pojok baca digital (Pocadi) yang menjangkau kaum milenial. &ldquo;Selain itu kami juga memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang merubah paradigma perpustakaan yang semula perpustakaan sekedar tempat membaca buku dan mencari buku namun juga bisa menjadi tempat beraktifitas masyarakat untuk memperoleh keterampilan sehingga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; terang Sestama Perpusnas.
Ofy berharap dengan terselenggaranya FGD, dapat memperoleh banyak informasi strategis terkait kelembagaan perpustakaan di daerah. &ldquo;Oleh sebab itu, jangan patah semangat dan putus asa. Bagaimanapun esensi perpustakaan adalah membangun sumber daya manusia dan perpustakaan menjadi lembaga netral dan sebagai lembaga layanan publik,&rdquo; tutupnya.
Peserta FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah pada hari pertama dari tiga hari penyelenggaraan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan Kota Jakarta Pusat, Dinas Perpustakaan Kota Jakarta Timur, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi, Dinas Perpustakaan Kota Bogor, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Perpustakaan Kota Depok.
&nbsp;
Reporter: Arwan Subakti
 Fotografer: Arie Zani Purnomo

Pemerintah Daerah Wajib Membentuk Kelembagaan Perpustakaan

Salemba, Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengambil sumpah jabatan serta melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpusnas pada Rabu (19/10/2022).
Adapun pejabat yang dilantik, diantaranya Nani Suryani sebagai Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Dewi Kartikasari sebagai Kepala Bagian Umum, Rosy Ardriyati sebagai Kepala Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan dan Protokoler (TUPKP).
Selain itu, Hendriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya, Nina Kristiana sebagai Pustakawan Ahli Madya, Nanang Yudhi Kurniawan sebagai Pustakawan Ahli Madya, Nur Karim sebagai Pustakawan Ahli Muda, dan Ika Fenny Kurniawaty sebagai Perencana Ahli Muda.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa Perpusnas merupakan salah satu insitusi pemerintah yang memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Indonesia serta meningkatkan indeks literasi masyarakat.
"Hal ini untuk memenuhi tugas kita seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan anak bangsa, mensejahterakan anak bangsa serta kita juga menjadi lem perekat persatuan di tengah perpecahan hoax," ungkap Syarif.
Syarif Bando mengatakan, kepada pejabat yang baru bahwa pelantikan ini menandakan tugas dan tanggungjawab yang melekat semakin berat. Pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terbaik dan kredibel untuk mengisi jabatan yang kosong ini.
"Maka saya berharap ada perubahan dari bapak/ibu yang menempati jabatan baru. Dengan cara bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder baik di internal maupun eksternal," katanya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Aji

Salemba, Jakarta &ndash; Head of the National Library (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando took the oath of office and appointed Primary High Leadership Officers, Administrators, Supervisors, and Functional Officers within the National Library of Indonesia on Wednesday (19/10/2022).
The officials who were appointed included Nani Suryani as Head of the Center for Development of Public and Special Libraries, Dewi Kartikasari as Head of the General Section, Rosy Ardriyati as Head of Administration, Archives and Protocol (TUPKP).
In addition, Hendriyanto as Associate Expert Librarian, Nina Kristiana as Associate Expert Librarian, Nanang Yudhi Kurniawan as Associate Expert Librarian, Nur Karim as Junior Expert Librarian, and Ika Fenny Kurniawaty as Junior Expert Planner.
In his direction, the Head of National Library Muhammad Syarif Bando emphasized that National Library is a government institution that has the same goal, namely how to increase the reading habit of the Indonesian people and increase the community literacy index.
"This is to fulfill our duties as stated in the 1945 Constitution, namely to educate the nation's children, prosper the nation's children and we are also the glue that holds unity in the midst of hoax divisions," said Syarif.
Syarif Bando said, to the new officials that this inauguration signifies that the inherent duties and responsibilities are getting heavier. The appointed officials are the best and credible people to fill this vacant position.
"So I hope that there will be changes from those of you who occupy new positions. By synergizing and collaborating with stakeholders both internally and externally," he said.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka
Photographer: Aji

 Pejabat Baru Diharapkan Mampu Berkolaborasi dan Bersinergi

Salemba, Jakarta - Sumber daya manusia yang unggul dapat dibangun melalui budaya literasi yang kuat. Perpustakaan memiliki peran dalam penguatan literasi ini karena menjadi pusat sumber informasi dan pusat sosial budaya untuk memberdayakan masyarakat. Kehadiran perpustakaan yang melayani hingga ke daerah terpencil sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat, bisa dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri.
Peningkatan kualitas SDM dilakukan perpustakaan dengan menyediakan sumber bacaan dan memfasilitasi masyarakat dengan berbagai pelatihan dan keterampilan. Selain peningkatan kualitas SDM, hal ini memberdayakan sosial-ekonomi masyarakat.
â€œDengan upaya tersebut diharapkan performa individu meningkat, sistem dan organisasi perpustakaan menjadi kuat, sehingga berdampak pada membaiknya kualitas layanan perpustakaan dan juga pemanfaatannya oleh masyarakat yang secara otomatis, meningkatkan literasi masyarakat,â€ jelas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI, Deni Kurniadi, dalam webinar yang diselenggarakan secara virtual dengan tema â€œSumber Daya Manusia Unggul Melalui Budaya Literasiâ€ pada Jumat (9/10/2020).
Deni menjelaskan, karakter berbudaya gemar membaca bisa dibangun bersama seluruh elemen bangsa. Karenanya dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melangkah bersama demi terwujudnya bangsa yang cerdas, maju, dan sejahtera.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal menyatakan budaya literasi merupakan kunci peradaban bangsa. Untuk membangun bangsa, dibutuhkan SDM yang mampu menjadi lokomotif dan kompetitif dalam percaturan global. Dia menjelaskan, percepatan pembangunan bangsa akan menemukan momentumnya melalui SDM yang unggul di berbagai bidang.
â€œKita harus punya SDM yang menjadi lokomotif seperti almarhum Presiden Habibie. Dari satu orang bisa membangun industri penerbangan kita, persenjataan kita, dan seterusnya. Satu orang menjadi lokomotif yang mendorong kemajuan bangsa. Kita tidak cukup menjadi SDM rata-rata, kita perlu lokomotif. Justru saat ini di negeri kita ini, kurang SDM yang memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi,â€ jelasnya.
Anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan buku menjadi sarana yang mendorong individu mengenal dunia. Melalui buku, individu akan memperluas cakrawala berpikir dan mengenal kebudayaan dunia.
Perpustakaan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mustafa menjelaskan, peran ini bisa terlihat di Korea Selatan, di mana kemajuan Negeri Ginseng terjadi salah satunya karena fasilitas perpustakaan yang memadai. Sejak lama, menurutnya, Korsel memiliki perpustakaan yang berkualitas dan berperan dalam memajukan bangsa.
Dia berbagi kisah setelah menyaksikan salah satu serial drama Korea yang mengambil latar belakang tahun 1989. Mustafa menjelaskan, pada tahun tersebut dirinya sedang menempuh pendidikan SMA. Berdasarkan pengamatannya, kegiatan belajar di Korsel tidak berbeda jauh dengan kondisinya di Indonesia.
â€œBedanya apa? Sekolahnya lebih bagus, fasilitas lebih banyak, dan anak-anaknya lebih berdisiplin, tapi kurikulumnya sama saja. Kenapa hasilnya berbeda dengan kita? Mereka perpustakaannya bagus sekali tahun 1989. Di drama remaja itu, sering sekali disebutkan mereka sering belajar di perpustakaan, dan kelihatannya 24 jam karena kadang mereka pulang larut malam dan mereka pulang aman saja itu. Perpustakaannya beda dengan zaman saya tahun â€˜89, dan hasilnya sekarang, kemajuan di Korea Selatan seperti sekarang itu,â€ urainya.
Mustafa menegaskan saat ini, budaya literasi di Indonesia masih rendah. Ini terlihat dari maraknya berita bohong dan perundungan di masyarakat. â€œJadi literasi yang telah membudaya hanya jika kita sudah tidak bisa lagi terpisahkan dalam keseharian kita dengan literasi,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter: Hanna Meinita, Robby Anggriawan, Josan Kusuma

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kunjungan Mitra Perpustakaan Nasional dalam Pembangunan Manusia Melalui Perpustakaan

Sulawesi Selatan Kembangkan Perpustakaan Lorong

Lantik 21 Pejabat Pengawas, Administrator, dan Fungsional Ahli Madya, Sestama Ingatkan Agar Amanah

Pemerintah Daerah Wajib Membentuk Kelembagaan Perpustakaan

Pejabat Baru Diharapkan Mampu Berkolaborasi dan Bersinergi

Budaya Literasi yang Kuat Ciptakan SDM Unggul