Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meraih Terbaik II untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada JDIHN Awards Tahun 2021
Perwujudan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi secara optimal. JDIHN Awards merupakan pemberian penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi anggota terbaik JDIHN atas kinerja maksimal dalam pengelolaan JDIH di institusi masing-masing.
Pada 2021, sebanyak 57 institusi mendapatkan penghargaan dengan rincian 5 institusi untuk Kategori Kementerian, 5 institusi untuk Kategori Lembaga Negara, 5 institusi untuk Kategori LPNK, 5 institusi untuk Kategori LNS, 5 institusi untuk Kategori Provinsi, 10 institusi untuk Kategori Kabupaten, 5 institusi untuk Kategori Kota, 6 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD, 3 institusi untuk Kategori PTN/PTS, 3 institusi untuk Kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan 5 institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti, mengucap rasa syukur akan prestasi yang telah Perpusnas raih dalam bidang pengelolaan JDIH. Selain itu Woro juga berharap di tahun yang akan datang kinerja JDIH Perpusnas akan semakin meningkat dan mampu menghasilkan inovasi lain yang luar biasa.
â€œAlhamdulillah Perpustakaan Nasional mendapatkan penghargaan juara kedua terbaik bidang pengelolaan JDIH dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami harap taun depan kinerja dan inovasi JDIH Perpusnas akan meningkat dan lebih maju lagi,â€ ucap Woro. Â 
Adapun inovasi yang telah JDIH Perpusnas lakukan di tahun 2021 diantaranya mengunggah seluruh abstrak peraturan Perpusnas, melakukan interoperabilitas dalam rangka pengembangan dokumen hukum sejumlah 31.423 artikel hukum dan 1.522 buku hukum, mengintegrasikan layanan perpustakaan digital pada laman DJIH Perpusnas, membuat pemberitaan Perpusnas dan bidang hukum, serta mengadakan sosialisasi JDIH Perpusnas di 15 titik Indonesia. Â 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memberikan apresiasi terhadap kerja sama dan sinergitas yang sudah diberikan oleh seluruh anggota JDIHN dalam hal penataan regulasi yang berkelanjutan guna mendukung revolusi Hukum di Indonesia. Seluruh institusi memiliki kewajiban dalam melaksanakan praktik JDIH secara optimal.
â€œSeluruh negara di dunia sudah mulai memasuki industri 5.0 dimana manusia menjadi pusatnya. Kalau tidak beradaptasi dan tidak mengikuti, kita akan menjadi orang antik yang tertinggal,â€ jelasnya dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian JDIHN Awards Tahun 2021 yang berlangsung secara hybrid, pada Kamis (2/12/2021).
Hal sama juga terjadi dalam upaya merespons kebutuhan masyarakat bahwa percepatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Kecepatan akses saat melakukan pengambilan referensi menjadikan pemanfaatan sistem informatika dan digitalisasi sangat penting.
Menkumham menambahkan, perkembangan teknologi yang terjadi sangat cepat dan tidak terbayangkan ini harus diimbangi dengan reformasi birokrasi struktural maupun kultural, terutama dalam hal pelayanan publik.
â€œKecepatan menjadi kunci dalam peradaban manusia saat ini. Kultur dan etos kerja harus diubah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk digital,â€ ungkapnya.
Senada disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, seluruh perkembangan yang terjadi pada industri 5.0 akan dilakukan dengan pendekatan human centered. Untuk hal tersebut Indonesia diuntungkan arena pada tahun 2030 angka Dependency Ratio Indonesia mencapai titik terendah yakni 46,9% menandakan bahwa kelompok usia produktif mencapai 2 kali lipat dibandingkan yang tidak produktif.
â€œSatu-satunya cara agar mereka punya daya saing adalah pendidikan, salah satunya menjadi digital talent. JIDH seandainya bisa manfaatkan digitalisasi makan akan jadi pelayanan publik yang baik karena keteraksesan itu adalah kunci,â€ ujar Ramli.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Humas BPHN Kemenkumham

Perpusnas Raih Terbaik II pada JDIHN Awards Tahun 2021

Profesi pustakawan tidak akan hilang apabila memiliki soft skill. Pustakawan harus menjadi profesional agar&nbsp;selalu dibutuhkan&nbsp;kehadirannya oleh&nbsp;masyarakat.
Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Dra. Subeti Makdriani menyampaikan pernyataan tersebut selaku pimpinan dalam apel rutin Senin pagi secara virtual yang diikuti oleh seluruh pegawai Perpusnas. (29/05/2023)
&ldquo;Pustakawan merupakan salah satu profesi mulia, karena kiprahnya dalam melayani pengetahuan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan dunia terus memunculkan inovasi baru dalam segala aspek kehidupan&rdquo;, lanjut Subeti.
Perpusnas memiliki layanan khusus lansia dan disabilitas di lantai 7 gedung layanan. 
&ldquo;Hari ini, 29 Mei merupakan peringatan hari Lansia. Mengingat hal tersebut, Perpusnas memiliki koleksi berupa 3.276 judul buku beraksara Braille dan 462 buku audio yang meliputi biografi, fiksi, non fiksi, agama dan lain-lain. Tentu pustakawan diharapkan memberikan layanan maksimal dan koleksi tersebut dimanfaatkan oleh pengunjung lansia dan disabilitas&rdquo;, terang Subeti.
Tanggal 1 Juni memperingati hari Lahir Pancasila. Pustakawan turut berkiprah dalam mencerminkan berbangsa dan bernegara. 
Subeti menyatakan bahwa dalam sila pertama, pustakawan menunjukkan sikap menghargai, memberikan layanan yang adil kepada pemustaka tanpa membedakan suku, ras, agama dan antargolongan (SARA); sila kedua, pustakawan menjunjung tinggi martabat dan hak manusia dengan menyediakan informasi yang akurat; sila ketiga, pustakawan menyebarkan informasi, mempunyai peran penting dalam memberikan akses informasi merata kepada masyarakat, mempromosikan budaya Indonesia; sila keempat, pustakawan harus meningkatkan layanan dengan menyediakan berbagai forum diskusi dan berperan aktif di perpustakaan; sila kelima pustakawan mengupayakan program literasi yang inklusi, memastikan hak atas informasi yang adil bagi masyarakat yang dapat menjadikan masyarakat sejahtera.
&ldquo;Pustakawan mempunyai peran dalam setiap sila Pancasila, dari sila pertama hingga sila kelima&rdquo;, tutup Subeti dalam sambutan apel.
Reportase&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
&nbsp;
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Masyarakat Akan Selalu Membutuhkan Pustakawan

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79, Dewan Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Turnamen Catur KORPRI Perpusnas 2024. Ketua Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso membuka kegiatan tersebut di Aula Perpusnas, Senin (2/9/2024)
 
Joko Santoso mengatakan Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat silaturahmi dan solidaritas antar pegawai di Perpusnas 
 
&ldquo;Menurut saya kegiatan ini sangat luar biasa yang paling penting bukan soal menang atau kalah tapi yang penting meriahnya kegiatan, semangat silaturahmi dan juga Solidaritas antar pegawai Perpusnas RI,&rdquo; ungkapnya.
 
Bagi Joko, Tujuan utama dari permainan catur cuman satu yaitu untuk melakukan skak mat. Catur yang ditemukan dari abad ke 5 dari kata etimologi nya yaitu caturangga dari India.&nbsp; Saya sangat senang dengan catur, meskipun tidak pernah menang tapi paling tidak ini adalah olah pikir kita, olahraga otak kita bertujuan untuk membangun strategi untuk menang. 
 
&ldquo;Sama prinsip nya seperti kita kerja, analogi nya seperti bermain catur untuk mencapai tujuan dengan strategi. Ada satu kata indah Kalau ingin tercapai tujuanmu dan ada kendala jangan ubah tujuannya tapi yang kamu ubah adalah caranya untuk mencapai tujuan itu,&rdquo; pungkasnya.
 
Sementara itu, Ketua pelaksana mengatakan Turnamen Catur Suryadi melaporkan kegiatan ini telah dibuka tanggal 23 Agustus 2024 yang diikuti oleh seluruh pusat-pusat di Perpusnas sebanyak 28 orang dan mereka telah hadir disini dan siap untuk mengadu strategi untuk memenangkan turnamen dengan sportivitas. 
 
&ldquo;Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring bibit bibit baru. Hingga nanti diharapkan dari lomba ini bisa kita pilih untuk ke ajang pertandingan yang sifatnya Nasional. Dan harapannya dari kegiatan ini melahirkan juara juara turnamen catur yang bisa mewakili Perpusnas di ajang nasional,&rdquo; tutupnya.
 
Turnamen Catur KORPRI Perpusnas 2024 telah sukses diselenggarakan dengan penuh semangat dan sportivitas. Setelah melalui pertandingan yang ketat dan penuh strategi, Andi Pargo Simamora dari unit Direktorat Standarisasi dan Akreditasi berhasil meraih gelar juara pertama. Keberhasilan Andi Pargo Simamora ini menjadi bukti keahlian dan strateginya dalam permainan catur.
 
Di posisi kedua, M Safei dari unit Inspektorat menunjukkan performa yang luar biasa dan berhasil mengamankan tempat di juara kedua. Sementara itu, Renus Siboro dari unit Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus menempati posisi ketiga dengan permainan yang tak kalah impresif. Fery Adi Wiboyo dari unit Pusat Pendidikan dan berhasil meraih posisi keempat dalam turnamen ini.
 
&nbsp;
 
Reporter/ Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

KORPRI Perpusnas Gelar Turnamen Catur, Asah Otak dan Jalin Silaturahmi

Jakarta--Salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap negeri ini adalah menyuratkan Indonesia dalam sebuah tulisan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengadakan lomba menulis opini yang digelar pada 8 Juli 2021 hingga 7 Agustus 2021. Tema yang diangkat dalam lomba adalah â€œSaya Bangga, Saya Indonesiaâ€.
Dalam kurun waktu satu bulan, terkumpul 673 karya tulisan opini. Pengumuman 15 karya terbaik dilaksanakan bersamaan dengan talk show penulisan pada Senin (23/08/21), melalui media Zoom Cloud Meeting dan disiarkan secara langsung dari kanal YouTube Perpusnas.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perpusnas Press yang merupakan salah satu subkelompok di bawah unit Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih.
â€œSelain 15 karya terbaik yang sudah pasti akan dibukukan dan diterbitkan, rencananya Tim Redaksi Perpusnas press juga akan memasukkan karya-karya di luar 15 terbaik tersebut. Hal ini mengingat bahwa karya-karya yang dikirimkan peserta masih banyak yang layak untuk dibukukan, diterbitkan dan disebarluaskan ke masyarakatâ€™â€™, terangnya.
Talk show yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 76 tahun Indonesia Merdeka menghadirkan dua narasumber yaitu Duta Baca Indonesia Gol A Gong dan pegiat literasi sekaligus dewan juri penulisan 76 Tahun Indonesia Merdeka, Muhammad Ivan.
Muhammad Ivan menjelaskan bahwa karya tulis dinilai berdasarkan empat poin yaitu orisinalitas, kesesuaian tema dan jenis tulisan, kedalaman opini, dan kemanfaatan.
Ketua Tim Redaksi Perpusnas Press Edi Wiyono berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan tidak berhenti setelah menentukan pemenang.
â€œMudah â€“ mudahan kegiatan ini tidak hanya berhenti pada bagaimana mendapatkan juara, tapi proses untuk terus menulis, mengembangkan ide gagasan. Karena ide gagasan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dan dibeli oleh apapun jugaâ€, tuturnya.
Gol A Gong juga turut menghimbau dan menyemangati peserta, â€œMari bersatu bersama Duta Baca Indonesia, bergabung di fanpage media sosial Gerakan Indonesia Menulis, dan berbicara soal ide gagasan. Menulis buku tidak selesai hanya pada keaktifan menulis saja, tetapi menyebarkan buku, menjual buku, menjadi mentor, mengajari membaca dan sebagainya.â€
Tiga peserta terbaik yang terpilih adalah juara 1 oleh Achmad Sunjayadi dengan judul Melacak Jejak Destinasi Wisata di Indonesia, juara 2 oleh Ayu Prawitasari dengan judul Membaca Koen Loen dan Ampyang, dan juara 3 oleh Abdul Jalil, S.Pd. dengan judul Kearifan Lokal dari Tradisi Kuliner Kaddo Bulo.
Â 
Reporter: Anastasia Linawati

Tumbuhkan Rasa Kebanggaan terhadap Indonesia Melalui Tulisan

Kuningan, Jakarta &mdash;&nbsp;Sebagai manusia yang berpikir, manusia senantiasa belajar dan memperluas ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berolah rasa, dan memperbaiki perilaku. Membaca adalah salah satu cara yang mudah dan murah yang bisa dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk meng-up grade pengetahuannya.
Membaca dan menulis adalah perpaduan aktivitas yang sangat memungkinkan dilakukan dalam kondisi apapun. Kebiasaan membaca dan menulis akan menjadikan kita sebagai orang yang cerdas dan bermanfaat. Budaya baca dan menulis ini yang coba ditumbuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kementerian Hukum dan HAM. Ketersediaan koleksi bahan bacaan di perpustakaan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), perlu diperbanyak dan dibuat bervariasi.
Hal tersebut dijelaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat peringatan Hari Dharma Karyadika 2017, Hari Jadi Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, Senin, (30/10). Pada kesempatan yang sama Kemenkumham menjalin Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional, Kompas Gramedia, PT Pos Indonesia (Persero), Pustaka Bergerak, dan Forum Lingkar Pena (FLP), tentang peningkatan budaya membaca dan menulis baga tahanan, anak, narapidana, dan klien pemasyarakatan.
&ldquo;Mereka adalah bagian dari warga negara yang tetap mempunyai hak memperoleh dan memperluas pengetahuannya meskipun dalam belenggu terali besi,&rdquo; ujarnya. Menteri Yasonna pun meminta kepada seluruh satuan kerja Kemenkumham untuk menyediakan &ldquo;Pojok Baca&rdquo; yang sederhana namun penuh makna. Bahkan, kalau bisa bahan bacaaannya diperoleh melalui swadaya dari pegawai. Bagi warga binaan, ini sudah sejalan dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
Lewat program pembinaan kepribadian, warga binaan pemasyarakatan didorong untuk membaca sekaligus memahami buku-buku keagamaan, hukum, kesadaran berbangsa serta pengetahuan lainnya. &ldquo;Sehingga diharapkan akan muncul produk-produk tulisan warga binaan yang berkualitas yang dapat dinikmati dan diminati oleh masyarakat,&rdquo; tambah Menteri Yasonna.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Peringati Dharma Karyadika 2017 : Menteri Hukum dan HAM Jalin Nota Kesepahaman Dengan Perpusnas

Kebon Sirih, Jakartaâ€”Bicara sejarah dan perkembangan perpustakaan adalah bicara mengenai peradaban. Perpustakaan tidak hanya mengelola pengetahuan di setiap zaman, namun adalah saksi bisu dari perubahan. Pustakawan bisa berperan sebagai saksi kunci atau bahkan pelaku dari perubahan itu sendiri. Pustakawan telah menjadi bagian dari motor penggerak perubahan dunia lewat perpustakaan.
Untuk membentuk tenaga perpustakaan seperti itu, perlu dibuat standar kompetensi yang menggambarkan unit kompetensi apa saja yang diperlukan agar perpustakaan aktif terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejatinya, pustakawan adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan mengelola, menyediakan informasi yang sesuai, valid, dan up to date apapun yang dibutuhkan pemustaka.
Standar kompentensi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam mengembangkan pustakawan/tenaga perpustakaan ke arah yang lebih progresif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan kompetensi pustakawan merupakan kunci pengembangan perpustakaan.
â€œPustakawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis perpustakaan, namun juga manajerial dan sosio-kultural agar pustakawan mampu memahami, mengidentifikasi apa yang diperlukan masyarakat dan apa yang dapat perpustakaan dan pustakawan lakukan untuk masyarakat,â€ ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat membuka prakonvesi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) di Jakarta, Selasa, (30/10).
Sebelumnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 83 Tahun 2012 sudah mengatur SKKNI tentang Perpustakaan. Namun, seiring dinamika yang terjadi di dunia kepustakawan, muncul permintaan agar Permenaker tersebut dikaji ulang. Hasilnya, Perpusnas memutuskan SKKNI untuk diperbaiki terkait Permenaker Nomor 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Tata Cara Penerapan SKKNI.
Perbaikan Rancangan SKKNI dibahas ke dalam komisi-komisi yang sudah dibentuk oleh Tim Perumus. Tiap Komisi sesuai tugasnya membahas apakah ada unit kompetensi yang relevan diganti atau dihilangkan. Ada tujuh kelompok diskusi (komisi) yang dipercayai membedah Rancangan SKKNI, antara lain komisi pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, pelestarian koleksi perpustakaan, pengembangan profesi kepustakawanan, manajemen perpustakaan, penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK) perpustakaan.
Pra konvensi SKKNI melibatkan keikutsertaan 75 peserta sebagai keterwakilan, antara lain dari unsur-unsur kepala perpustakaan, asosiasi profesi, forum perpustakaan, lembaga sertifikasi/profesi, lembaga diklat, akademisi, praktisi/pakar, dan Perpusnas selaku instansi teknis. Ada lebih dari 100 unit kompetensi yang menjadi fokus pembahasan dari komisi.
Hasilnya, ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Sidang Pleno RSKKNI, dan diteruskan kepada Ketua Komite. Komite selanjutnya menugaskan Tim Perumus untuk menyempurnakan hasil rekomendasi. Hasil penyempurnaan tersebut, nantinya diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk dilakukan verifikasi eksternal. Setelah hasil verifikasi eksternal keluar, maka selanjutnya akan diadakan Konvensi RSKKNI dengan melibatkan unsur keterwakilan lebih banyak.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Raih Terbaik II pada JDIHN Awards Tahun 2021

Masyarakat Akan Selalu Membutuhkan Pustakawan

KORPRI Perpusnas Gelar Turnamen Catur, Asah Otak dan Jalin Silaturahmi

Tumbuhkan Rasa Kebanggaan terhadap Indonesia Melalui Tulisan

Peringati Dharma Karyadika 2017 : Menteri Hukum dan HAM Jalin Nota Kesepahaman Dengan Perpusnas

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional Â