Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima sebanyak 536 naskah kuno sunda yang diserahkan oleh Yayasan Ngariksa Budaya Indonesia.
Naskah kuno sunda tersebut merupakan koleksi R. Haris Sukanda Natasasmita dan Viviane Sukanda Tessier yang dihimpun pada tahun 1970-1980-an.
Akuisisi ini menambah koleksi 467 naskah manuskrip Sunda yang telah dimiliki Perpusnas, sehingga totalnya menjadi 1.003 naskah.
Angka ini menempatkan Perpusnas sebagai institusi yang mengoleksi manuskrip Sunda terbanyak di dunia mengalahkan Perpustakaan Universitas Leiden di Belanda yang menyimpan 785 naskah sejenis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan penyerahan ini bukan hanya sekadar penambahan koleksi, tetapi juga memiliki makna strategis dalam pengarus-utamaan naskah nusantara.
"Pengarus-utamaan naskah nusantara adalah program yang kita gagas untuk bisa dimulai implementasinya pada tahun 2024 ini dan kita berusaha untuk menggalurkan ini menjadi satu program prioritas di Perpusnas," ujarnya dalam Gelar Wicara Tokoh Pernaskahan Nusantara: Kerja Bersama Menuju Pengarusutamaan Naskah Nusantara, yang diselenggarakan secara hibrida pada, Rabu (7/8/2024).
Plt. Kepala Perpusnas menyatakan bahwa proses pengumpulan dan penataan naskah ini telah menjadi prioritas utama bagi lembaga tersebut, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar.
"Saya mencoba berbicara dengan kawan-kawan di perpustakaan tentang apa yang sudah dikerjakan terkait penataan naskah. Ternyata, mereka telah banyak bekerja mengumpulkan naskah, namun publikasinya memang masih kurang," ungkapnya.
Dia mengatakan keterbatasan sumber daya manusia dan biaya yang diperlukan untuk preservasi naskah menjadi salah satu kendala utama.
"Naskah-naskah yang sudah rusak harus melalui proses konservasi terlebih dahulu, yang memakan waktu dan biaya cukup besar, sementara tenaga yang kita miliki terbatas," jelasnya. Oleh karena itu, tim di Perpusnas melakukan seleksi prioritas untuk menentukan naskah yang harus didahulukan dalam proses pelestarian.
Selain tantangan internal, Perpusnas juga menghadapi desakan dari pihak luar untuk mengakuisisi naskah-naskah dari berbagai daerah. "Kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang memperhatikan naskah-naskah dari luar dan siap bekerja sama. Hari ini kita berkumpul bersama untuk menyatakan komitmen bersama dalam melestarikan warisan Nusantara ini," lanjutnya.
Penyerahan naskah kuno Sunda ini juga menjadi momen penting yang dihasilkan dari kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan DREAMSEA (Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia) yang telah mendigitalisasikan naskah kuno tersebut.
&ldquo;Kami akan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap naskah-naskah ini, melalui digitalisasi dan penyediaan informasi di laman resmi Perpusnas. Kami percaya, masa lalu adalah pembelajaran bagi kita untuk menatap masa depan,&rdquo; tuturnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Ngariksa Budaya Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan penyerahan naskah kuno ini sebagai upaya untuk mendorong negara melalui Perpusnas agar lebih proaktif dalam menjaga kekayaan peradaban masa lalu.
Menurutnya, tantangan utama bangsa ini adalah bagaimana mengatasi keterputusan dari masa lalu yang sarat dengan nilai-nilai dan kearifan leluhur.
"Seringkali kita kehilangan konteks ketika menghadapi berbagai persoalan, baik sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, maupun agama, karena kita terputus dari nilai-nilai dan kearifan para leluhur kita," ujar Lukman.
"Oleh karenanya, Ngariksa berikhtiar untuk menghadirkan masa lalu dalam konteks kekinian sebagai bekal untuk menatap masa depan, agar kita tidak terputus dari nilai-nilai dan keluhuran kearifan para pendahulu kita," lanjutnya.
Sementara itu, dalam Gelar Wicara Principal Investigator DREAMSEA Oman Fathurahman menyampaikan program DREAMSEA memiliki fokus pada inventarisasi dan digitalisasi manuskrip yang rentan dengan pendekatan proaktif.
"Sejak 2017, DREAMSEA telah mengubah pendekatan menjadi lebih proaktif. Kami tidak lagi menunggu proposal datang, tetapi mencari dan menginventarisasi manuskrip yang membutuhkan bantuan digitalisasi, dengan mendatangi komunitas local yang memiliki manuskrip berharga tetapi tidak memiliki akses untuk melestarikannya," jelasnya.
Selama tujuh tahun terakhir, program yang didukung oleh filantropis dari Arcadia Fund ini telah berhasil mendatangi 168 pemilik manuskrip di berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
"Dari upaya ini, kami telah berhasil menyelamatkan 8.570 manuskrip melalui proses digitalisasi," terangnya.
Kurator Utama British Library Annabel Teh Gallop menyatakan sekitar 500 naskah nusantara di British Library secara keseluruhan koleksi telah didigitalkan.
"Kami memulai proyek ini tahun 2013-2023. Di British Library tidak anggaran khusus untuk digitalisasi, sehingga harus di cari melalui anggaran dari luar seperti yayasan maupun penderma," ungkapnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Prakas/Aji/Alfian

Akuisi 536 Naskah, Perpusnas Miliki Koleksi Naskah Kuno Sunda Terbanyak di Dunia

Jakarta â€“ Kreatifitas membaca harus dilanjutkan dengan kreatifitas menulis.
Penulisan, produksi, dan publikasi merupakan satu ekosistem yang saling berhubungan dalam upaya menghadirkan buku-buku di tengah masyarakat.
Inkubator Literasi Pustaka Nasional yang diinisiasi Perpusnas Press pertama kali digelar di tahun 2020 dan berlanjut di tahun 2021. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum positif untuk memulai tradisi dan iklim penulisan, serta dalam waktu yang sama menyalurkan pemikiran positif dan inovatif yang dapat mendorong peningkatan budaya literasi di masyarakat.
Masih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Perpusnas Press menggelar Talkshow dan Peluncuran Inkubator Literasi Pustaka Nasional Kota Blitar dan Sekitarnya dengan tema â€œPenguatan Nilai Kebangsaan Berbasis Kearifan Lokalâ€ secara daring melalui Zoom pada Selasa (24/8/2021).
Dinyatakan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpunas, Sri Marganingsih, gelaran pertama Inkubator Literasi Pustaka Nasional hanya berlangsung di Perpusnas, akan tetapi di tahun ini sudah merambah dan direplikasi di beberapa daerah.
â€œPelaksanaan Inkubator Literasi Pustaka Nasional tahun 2021 juga sudah dilakukan di Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kota Depok (Jawa Barat), Kota Banjar (Jawa Barat), dan Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara),â€ ujar wanita yang hangat disapa ibu Marga ini.
Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Penulis Buku yang sudah menghasilkan lebih dari 20 judul buku, Muhsin Kalida, pada kesempatan ini menjelaskan lebih jauh mengenai metode psychowriting yang telah ia implementasikan. Baginya metode psychowriting adalah tentang bagaimana memunculkan ide penulisan dengan cara yang mengasyikkan bersamaan dengan ilmu psikologi. Â 
â€œPsikologi itu membuat orang yang tidak mau menjadi mau atau yang tidak suka menjadi suka. Jadi harus memakai otak kanan dan kiri untuk bisa menghadirkan ide menulis, salah satunya dengan cara bermain-main. Ada psikologi di menulis itu asyik,â€ jelas Muhsin.
Pembina Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Kabupaten Tulungagung, Ngainun Naim, menyambut baik rencana perihal Kota Blitar yang akan menjadi lokus berikutnya gelaran Inkubator Literasi Pustaka Nasional tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan, menurutnya, kondisi budaya literasi di Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek sedang bergerak dalam aspek literasi.
â€œSelama beberapa tahun terakhir, para mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan menulis essay tentang budaya desa. Komunitas-komunitas literasi yang terdiri dari guru atau siswa atau masyarakat umum, mampu menerbitkan buku secara rutin. Kata kuncinya itu mau dan mampu untuk bersama-sama menumbuhkembangkan budaya literasi,â€ papar Naim.
Founder Ruang Baca Komunitas yang juga merupakan salah satu penulis terpilih pada Inkubator Literasi Pustaka Nasional tahun 2020, Sofyan Munawar, berpendapat bahwa energi literasi tetap harus dihidupkan meskipun berada di tengah masa pandemi Covid-19. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, dan inspirasi dari berbagai pihak dalam penyelenggarakan kegiatan literasi berbasis digital.
â€œPandemi ini bisa dikatakan sebagai hambatan atau tantangan, namun bisa dipersepsikan menjadi peluang dan kesempatan agar kegiatan literasi bisa terus eksis,â€ ujar Sofyan.
Menanggapi pernyataan dari tiga narasumber sebelumnya, Pemimpin Redaksi Perpusnas Press, Edi Wiyono, menyampaikan bahwa kegiatan Inkubator Literasi Pustaka Nasional mengambil peran untuk menjawab tantangan yang ada dalam hal peningkatan literasi masyarakat dan penerbitan buku di Indonesia.
â€œIni adalah tentang bagaimana Inkubator Literasi Pustaka Nasional bisa mendorong dan memberikan ruang kepada penulis yang tidak memiliki kesempatan untuk menerbitkan karyanya,â€ ucapnya.
Lebih lanjut Edi mengungkapkan bahwa isu kearifan lokal sudah mulai tersingkirkan, untuk itu penjagaan harus diwujudkan dengan maksimal dalam bentuk dokumentasi berupa buku. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Reporter: Basma Sartika

Sadar Membacaâ€¦ Sadar Menulisâ€¦

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan resmi Direktur KITLV Indonesia Marcus Wilhelmus Bellen di Jakarta, Senin, (9/2). Di awal pertemuan tersebut KITLV menyampaikan rasa kagumnya terhadap kemegahan fasilitas baru layanan Perpustakaan Nasional.
Kunjungan kali kedua&nbsp;Koninklijk Instituut voor Tal-, Land-en Volkenkunde&nbsp;(KITLV) ke Perpusnas tersebut membicarakan banyak hal, diantaranya tentang koleksi Naskah Panji yang berada di Perpustakaan Leiden, Belanda. Naskah Pandji, pada 2017 lalu telah mendapat pengakuan resmi dari UNESCO sebagai salah satu warisan dunia atau&nbsp;Memory Of the World&nbsp;(MOW).
Naskah Panji selama ini telah banyak tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti lain Malaysia, Kamboja, Thailand, dan satu di negara di Eropa, yakni Belanda. Dari 250 Naskah Panji yang tersimpan di Leiden, sebagian besar diantaranya telah terdigitalkan. Perpustakaan Nasional menurut Kepala Pusat Preservasi Sri Sumekar saat ini juga telah mendigitalisasikan Naskah Panji sebanyak 76 manuskrip. Perpusnas mendorong semua pihak yang mengelola Naskah Panji untuk turut bersama mendayagunakan Naskah Panji agar lebih dikenal masyarakat.
&ldquo;Perpustakaan Nasional dan KITLV akan bersinergi, belajar dan melakukan pemanfaatan bersama terhadap koleksi-koleksi manuskrip yang banyak tersimpan di Leiden,&rdquo; imbuh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.&nbsp;Sinergi tersebut, lanjut Kepala Perpusnas, melibatkan orang-orang yang profesional, memiliki kualitas dan kapabilitas terhadap pelestarian naskah-naskah kuno dan sejarah pada umumnya.
Senada dengan Kepala Perpusnas, Direktur KITLV yang akrab disapa Marrick Bellen membuka pintu seluas-luasnya terhadap kerjasama apapun di bidang perpustakaan, terutama dalam hal pemanfaatan bersama atas koleksi manuskrip yang berada di Leiden, Belanda. Kerja sama juga menyangkut berbagi pengetahuan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah Belanda-Indonesia dengan memanfaatkan Perpusnas sebagai ruang publik.
Manuskrip, lanjut Kepala Perpusnas, merupakan salah satu hasil peradaban yang patut dibanggakan. Peradaban merupakan sekumpulan nilai-nilai yang dihasilkan oleh manusia dalam segala hal. Tanpa sejarah, dunia akan gelap&nbsp; dan warna-warni dunia itu salah satunya dari manuskrip.
Sebagai benteng terakhir demokrasi, perpustakaan adalah sumber informasi dan menjadi pusat sejarah dari masa lalu. Dan pemerintah secara khusus melalui Perpusnas akan memfasilitasi pihak-pihak yang ingin mengkaji, meneliti maupun membedah kandungan dari manuskrip-manuskrip yang ada untuk peradaban positif di masa yang akan datang. Perpusnas akan mengapresiasi hal tersebut.
Selanjutnya, Kepala Perpusnas berpesan, agar kandungan-kandungan yang berada di dalam manuskrip dibagi ke dalam beberapa konteks, seperti sosial, budaya, sejarah, maupun politik. &ldquo;Diolah serta disesuaikan dengan kemasan informasi yang kekinian sehingga mudah dipahami oleh generasi-generasi yang akan datang,&rdquo; ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut menemani Kepala Perpusnas, antara lain Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Kepala Pusat Jasa dan Informasi Titik Kismiyati, Kepala Pusat Preservasi Sri Sumekar, Kepala Bidang Layanan Koleksi Khusus Teguh Purwanto, Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Agus Sutoyo, dan Kepala Bidang Kerjasama dan Otomasi Wiratna Tirtawirasta. Sementara itu, Kepala KITLV Jakarta ditemani oleh Tim Perpustakaan KITLV dan Tim Representatif Universitas Leiden di Indonesia.
Di akhir pertemuan, Direktur KITLV beserta rombongan diajak berkeliling melihat sejumlah layanan koleksi yang ada di Perpusnas, seperti layanan anak, layanan difabel/lansia, layanan peta, layanan naskah kuno, layanan monograf terbuka, dan layanan koleksi nusantara.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas dan KITLV Sinergi Pemanfaatan Manuskrip

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Ada ungkapan bilang bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sejumlah capaian keberhasilan yang diraih Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menunjukkan hal tersebut. Pelayanan publik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memperoleh angka 3,65, atau pada kategori baik. Perbaikan peringkat pada aspek pelayanan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dinilai sebagai kesungguhan Perpusnas.
Perpusnas secara khusus menempati peringkat lima dari 18 Kementerian/Lembaga yang dinilai oleh KemenPAN-RB. Aspek evaluasi meliputi kebijakan pelayanan, professional SDM, inovasi, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), serta konsultasi dan pengaduan.
â€œSecara keseluruhan indeks kepuasan pemustaka Perpusnas meningkat 0,08 poin dibandingkan periode sebelumnya. Dari 4,31 menjadi 4,39. Sudah mencapai skala 5. Jika merujuk skala minimal 4 yang mengacu pada PermenPAN-RB nomor 14/2017, maka indeks kepuasan pemustaka Perpusnas yakni sebesar 3,51 (baik),â€ urai Deputi I Perpusnas Ofy Sofiana pada arahan Rakernis Kedeputian I Perpusnas di Aula Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, pada Selasa, (21/1).
Di samping raihan positif di bidang pelayanan perpustakaan, kedeputian 1 juga mendapatkan pengakuan/penghargaan karena telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu untuk unit kerja Pusjasa, Deposit Bahan Pustaka, UPT Proklamator Bung Karno (Blitar), dan UPT Bung Hatta (Bukittinggi). Lalu sertifikat ISO/IEC 27001:2013 perihal Information Security Management System, serta sertifikat Memory of the World (MOW) dari UNESCO untuk koleksi Negarakretagama, Babad Dipanegara, dan Cerita Panji.
Selain catatan keberhasilan, Deputi Ofi Sofiana meminta kepada jajarannya agar (1) pengadaan koleksi harus didasari oleh hasil kajian kebutuhan masyarakat; (2) sosialisasi e-resources akan lebih difokuskan cara pemanfaatannya; (3) perlunya pelatihan etika layanan secara berkala; (4) workshop keterampilan berbasis inklusi sosial; dan (5) penyediaan co-working space dan pusat informasi layanan di BCB perlu diwujudkan.
Â 
Reportase : Nia Purniawati
Fotografer : Ahmad KemalÂ

Rakernis Deputi I Perpusnas : Aspek Pelayanan dan Indeks Kepuasan Pemustaka Tempati Kategori Baik

Jakarta, Untuk memberikan persepsi serta pemahaman yang sama tentang pencegahan korupsi agar kejadian tindak korupsi tidak terjadi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Persepsi Antikorupsi secara daring, Rabu (1/9/2021).
Sosialisasi yang diikuti seluruh pegawai Perpusnas ini, juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai untuk tidak melakukan tindak korupsi, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).
"Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan good governance dan Alhamdulillah selama lima tahun berturut-turut Perpustakaan meraih opini BPK atas laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando pada saat membuka acara.
Meski demikian, ujar Syarif, selalu tidak ada jaminan dengan hasil penyelenggaraan keuangan negara yang baik dari BPK itu tidak terjadi celah di dalam penyalanggunaan keuangan negara yang berkaitan dengan kewenangan. Maka, sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengawal ketat agar tindak korupsi, kolusi maupun nepotisme tidak terjadi di lingkungan Perpusnas.
Berdasarkan hasil survei, indeks persepsi antikorupsi (IPAK) Perpusnas yang dilakukan dari tahun 2018 menunjukkan trend kenaikan indeks. Di tahun 2018 mendapat 3,08 poin, kemudian 2019 naik menjadi 3,61 poin dan di tahun 2020 naik 0,16 menjadi 3,77 poin. Dari hasil ini, Perpusnas masuk dalam kategori Sangat Anti Korupsi.
"Semua bentuk pelayanan di Perpusnas gratis, seperti pembuatan kartu anggota yang sebelumnya dikenakan tarif administrasi sekarang sudah tidak ada. Semua kita gratiskan sehingga sudah tidak ada celah bagi pegawai, dan ini sudah kita umumkan agar masyarakat mengetahui," ujarnya.
Kepala Satuan Tugas Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Rachmawati menjelaskan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
Korupsi adalah suatu perbuatan merugikan perekonomian dan keuangan negara dalam bentuk penyuapan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan perbuatan curang hingga praktek gratifikasi.
"Misalnya gratifikasi, adanya pemberian dari orang yang tidak diketahui, tetap harus dilaporkan sebelum 30 hari," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Dian mengapresiasi kepatuhan LHKPN Perpusnas dari tahun 2017-2020 sangat patuh 100 persen. Hanya saja pengelolaan gratifikasi Perpusnas masih perlu diperbaiki lagi.
Sementara itu, Ketua Reformasi Birokrasi Perpusnas Adin Bondar mengatakan, antikorupsi memegang peranan penting menjadi bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perpustakaan Nasional sudah berkomitmen dengan adanya peraturan Kepala Perpusnas Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional.
â€œTahun ini sebanyak 13 unit kerja diajukan untuk Layanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tiga unit kerja diajukan sebagai Layanan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),â€ ungkapnya.
Reportase: Wara Merdeka

Gandeng KPK, Perpusnas Gelar Sosialisasi Peningkatan Persepsi Antikorupsi 

Â  Â EGO sektoral bagaikan benteng kokoh yang menghadang setiap upaya untuk bersinergi meraih tujuan dan kemajuan. Istilah ego sektoral berkaitan dengan mental cerobong (silo mentality atau silo thinking) yaitu pola piker dan tindakan yang melekat pada sekktor atau bagian tertentu tidakmingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi/perusahaan/negara yang sama. Akibatnya bukan hanya mereduksi efisiensi operasional secara keseluruhan juga akan menggerus moral kebersamaan sehingga tidak mau berkontribusi dan sangat sulit untuk mencapai sinergi. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk hendaknya mampu menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi negara yang maju; namun demikian keberagaman juga menjadi ancaman ketika ketika primordialisme dan ego sektor menguat dan saling mengalahkan. Pun, di instansi/lembaga pemerintahan, keberagaman menjadi realitas yang tidak dapat dihindari. Perbedaan antar sektor mengakibatkan adanya perbedaan visi, isi dan orientasi masing-masing sehingga memunculkan kompetisi antar sektor yang menajam. Satu sektor memandang sektor lain tidak lebih penting dari seeektornya sendiri, demikian pula sebaliknya. Mentalitas sempit yang lebih mementingkan sektornya masing-masing ini bisa terus menguat manakala perekat antar sektor melemah atau tidak ada. Rasanya sangat sulit untuk meniadakan ego sektoral, yang memungkinkan dilakukan adalah mereduksinya antara lain melalui solidaritas dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Terlebih di era demokrasi terutama pilpres dan pilkada langsung masih meninggalkan luka-luka sosial yang cenderung destruktif dalam polarisasi kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan atau pun justru dipertentangkan demi kepentingan masing-masing, termasuk membela kepentingan asing. Disinilah diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki wawasan kebangsaan dan berkarakter negarawan.
 Whole of Government (WoG) Approach Pendekatan WoG adalah An approach that integrates the collaborative efforts of the departments and agencies of a government to achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise. Prinsipnya kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WoG menekankan pentingnya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan. WoG merupakan evoluasi dari New Public Management (NPM) yang menekankan pada efesiensi dan cenderung mendorong berkembangnya ego sekktoral. WoG sering disamakan dengan konsep join-up government, policy integration, cross-cutting policy making, policy coherence, policy coordination, concerned decision making atau cross government. WoG ini menjawab atas permasalahana sulitnya koordinasi dan kolaborasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. WoG mendesak dilakukan karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maupun tuntuttan zaman teknologi informasi dan komunikasi, terlebih era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang. Pun, factor intenal seperti fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam mengambil peranan dalam pembangunan. Ada tendensi satu sektor menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya maupun adanya ketimpangan antara sektor yang tumbuh tidak beriringan bahkan kontraproduktif dan saling mengalahkan. Di berbagai negara maju, WoG sudah diimplementasikan misalnya di Inggris saat dipimpin Tony Blair tahun 1990-an memordenisasi gerakan dan system berbasis WoG yang dikenal dengan istilah Joined-Up Government. WoG merupakan pendekatan inter-agency yang menyatukan beberapa instansi yang relevan. Di Australia saat dipimpin Jhon Howard telah mendorong adanya koalisi social anatar kctor pemerinath, bisnis dan kelompok masyarakat. Koalisi soail ini mendorong terjadinya penyamaan persepsi terhadap suatu hal sehingga terwujud koordinasi alamiah. Di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan besar berupa kuatnya mentalitas ego sektoral dan comfort zone (zona nyaman) untuk mengimplementasikan WoG tersebut secara menyeluruh. Pun, sejak 1974 telah dimulai pelayanan publik dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, BPKB/STNK di kantor-kantor Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap), sebagai salah satu contoh aplikatif mengenai WoG.
 Strategi Kolaborasi &amp; Sinergi Kolaborasi dan sinergi kelembagaan maupun pemerintahan akan melahirkan pelayanan prima berbasis dedikasi maupun totalitas kinerja; dibarengi melibatkan public untuk membangun reputasi instansi maupun kepercayaan public (public trust). Kolaborasi menekankan pada kerjasama sedangkan sinergi merupakan kolaborasi/hubungan kerjasama yang produktif sebagain suatu kemitraan yang harmonis dan strategis antar para pihak untuk menghasilkan karya (produk dan jasa) yang bermanfaat dan berkualitas. Kolaborasi &amp; sinergi dibangun mulai dari diri sendiri kemudian berangsur-angsur melibatkan semua angota tim, masyarakat dan warganegara sesuai dengan tujuan kolektif yang ingin diraih bersama. Membangun kolaborasi dan sinergi memerlukan waktu dan konsistensi sehingga terbangun kerjasama kreatif berbasis rasa saling menghargai, saling berbagi,saling membutuhkan satu sama lain, membangun kekuatan dan mengkompensasi kelemahan. Intinya Together we grow !. yang sebenarnya nilai-nilai ini telah diwariskan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia dalam kehidupan bergotong royong sejak zaman perjuangan untuk merdeka maupun membangun martabat bangsa dan negara. Kini, kita generasi penerus harus mampu mengisi kemerdekaan dan menciptakan karya-karya gemilang demi kepentingan nasional. Tingkatkan Produktivitas Nasional Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu unsur utama yang harus dikelola dengan sangat baik adalah Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) beserta keunikannya. Harus dinagun Dimensi 3 S (Struktur, Sistem dan SDM) sebagai satu kesatuan utuh dalam mencapai produktivitas maupun tujuan-tujuan lainnya. Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Berdasarkan data Bank Dunia, indeks modal manusia (HCI) Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, Singapura dengan skor 0,88 berada pada peringkat 1, Malaysia dengan skor 0,67 berada pada peringkat 55, kemudian Thailand dengan skor 0,60 pada peringkat 65 dan Filipina dengan nilai 0,55 pada peringkat 84. Kita harus berpacu lebih kebcabg agi untuk meningkatkan kualitas SDM agar produktivitasnya tinggi dan memeiliki daya saing unggul, perlu dimulai sedini mungkin. Investasi membangun SDM harus dimulai sejak hari pertama dilahirkan dengan asupan gizi yang seimbang dan jaminan layanan kesehatan yang prima agar nantinya mempunyai produktivitas tinggi. Di sisi lain, kita khawatir adanya jumlah stunting (kekerdilan) yang meningkat. Pun, Daya saing global (Global Competitiveness Index) Indonesia turun 5 peringkat menjadi urutan ke-50 dari sebelumnya peringkat 45 dari 145 negara berdasarkan data World Economic Forum 2019. Sementara itu, GCI Singapura di peringkat 1, Malaysia di peringkat 27dan Thailand di peringkat 40. Parameter yang digunakan untuk mengukur GCI ada 12 aspek yaitu dinamika bisnis, infrastruktur, institusi, kemampuan inovasi, sistem keuangan, stabilitas makroekonomi dan ukuran pasar, .adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja dan produk. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas nasional antara lain : 1) Perbaikan system manajemen dan penyederhanaan birokrasi (Good Governance) seperti melakukan a) deregulasi dan debirokratisasi, b)transparansi dan demokratisasi, c) efektivitas dan efisiensi (over-head cost yang tinggi, d) Optimalisasi sumberdaya dan kapasitas terpasang, e) Akuntabilitas pelayanan publik. 2) Inovasi teknologi dan engineering melalui penguatan a) Research and Development b) Inovasi Teknologi, c) Rekayasa Sosial , d) Pelestarian Lingkungan Hidup dan e) Pembangunan Berkelanjutan. 3) Peningkatan Kualitas SDM melalui a) Pengembangan standar kompetensi, b) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, c) Rekognisi dan sertifikasi kompetensi profesi, d) Perbaikan gizi, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. 3) Pengembangan budaya produktif melalui a) Sosialisasi dan internalisasi, b) Modeling and benchmarking, c) Bimbingan dan konsultasi , d) Penghargaan dan kompetisi, dan e) Jaringan informasi dan pelayanan. 4) Global warming and green productivity melalui a) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (FGD: Global Warming, Green Productivity, Eco-Finance dan Urban Transportation), b) Green jobs, c) Green technology (mesin, bangunan, proses produksi, energi, dll), d) Green management , e) Green city dengan memaksimalkan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah penguatan komitmen unsur pimpinan pemerintahan/organisasi, focus area pada sektor tertentu, pemberdayaan organisasi dan personil pelaksana, perancangan, pelaksanaan dan perbaikan program kegiatan, pelembagaan dan pembudayaan. Fokus Area mencakup sektor pemerintah meliputi Instansi yang membuat kebijakan, Instansi yang memberikan pelayanan public, Instansi yang mengelola anggaran besar maupun sktor swasta meliputi usaha skala Usaha UMKM dan Koperasi , Jenis Usaha Industri yang sebanyak mungkin menggunakan bahan domestic dan usaha â€“usaha lain yang paling besar mencemari lingkungan. Dengan beberapa solusi ke depan antara lain a) penguatan kinerja sektor industry, b) perencanan Tenagakerja yang komprehensif, c) Menciptakan iklim investasi UMKM, d) Repossisi pengiriman tenagakerja ke luar negeri, e) Memberdayakan sektor informal, f) Kebijakan nasional yang berorientasi employment, g) Peningkatan kinerja aparatur di semua tingkatan dari pusat dan daerah. Untuk kinerja industri nasional dapat ditingkatkan antara lain melalui a) penguasatan struktur, system dan SDM (Sumber Daya manusia); b) pengembangan infrastruktur industri, c) penguasaan teknologi, dan d) akselerasi inovasi melalui penguatan R&amp;D (Research and Development), dan mengutamakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Akhirnya, marilah kita bersama-sama mereduksi ego sektoral (dan bila mampu nihilkan) kemudian perkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas maupun kepentingan nasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjalani kehidupan kenormalan baru walaupun dalam kepungan covid 19 agar mampu mengakselerasi inovasi dan meningkatak produktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI  DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL 

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Di era digital, penting bagi seseorang untuk memiliki kemampuan literasi yang baik sehingga tidak mudah terhasut dengan informasi yang absurd. Literasi adalah kemampuan pengetahuan seseorang yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.
Situasi akibat pandemic Covid -19 memaksa interaksi banyak dilakukan secara daring (virtual). Baik aktivitas pendidikan maupun rutinitas di tempat kerja. Meski demikian, Perpustakaan Nasional sudah sangat siap untuk memberikan pelayanan pengetahuan dengan maksimal. Sejumlah layanan digital siap memanjakan kebutuhan informasi pemustaka dan masyarakat.
â€œPerpustakaan Nasional mempunyai layanan Indonesia OneSearch (IOS), iPusnas, dan Khastara yang bisa dieksplorasi dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk menambah pemahaman dan kemampuan intelektual seseorang,â€ terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat membuka Webinar â€˜Literasi Digital di Masa Pandemiâ€™ bersama Duta Baca Indonesia, Jumat siang, (25/9).
IOS ditambahkan Kepala Perpusnas adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua jenis koleksi publi dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Portal IOS menyediakan akses ke sumber elektronik internasional (e-resources) yang dilanggan oleh Perpusnas bagi semua anggota IOS.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Agus Djoko, Josan Kusuma
â€œIOS berbasis OAI-PMH (Open Archive Initiative), sebuah protokol pengambilan metadata yang sudah digunakan oleh 75 persen repositori di dunia,â€ imbuh Kepala Perpusnas.
Selain mengenalkan IOS, Syarif Bando mengenalkan layanan digital lain, Khastara dan iPusnas. iPusnas lebih dari sekedar aplikasi pembaca buku digital biasa. iPusnas sudah memuat tidak kurang satu juta buku baru. â€œiPusnas adalah surga bagi para pecinta buku digital,â€ pungkasnya.
Â

Berita

Webinar Literasi Digital Di Masa Pandemi : Manfaatkan Layanan Digital Perpustakaan Di masa Pandemi

Pencarian

Berita Lainnya

Akuisi 536 Naskah, Perpusnas Miliki Koleksi Naskah Kuno Sunda Terbanyak di Dunia

Sadar Membacaâ€¦ Sadar Menulisâ€¦

Perpusnas dan KITLV Sinergi Pemanfaatan Manuskrip

Rakernis Deputi I Perpusnas : Aspek Pelayanan dan Indeks Kepuasan Pemustaka Tempati Kategori Baik

Gandeng KPK, Perpusnas Gelar Sosialisasi Peningkatan Persepsi Antikorupsi

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL