Batam, Kep. Riau – Pengelolaan desa memiliki dua asas yakni asas rekognasi dan asas subsidiaritas. Dengan kedua asas ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan  mengurus dirinya sendiri. Kewenangan ini dilatarbelakangi oleh keanekaragaman antara satu desa dengan desa lainnya. Kewenangan mengurus dan mengatur urusannya sendiri juga meliputi dana desa. Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bito Wikantosa saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Pusat XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, pada Senin (8/7).

“Dana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan antara pembangunan kota dan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,”ungkap Bito.

Dana desa diberikan agar desa mampu mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dana desa yang diberikan negara kepada desa dapat dimanfaatkan setelah melalui rembug desa dan musyawarah desa. Tanpa melalui kedua proses ini, dana desa yang dimiliki tidak dapat digunakan.  Bito menambahkan, “Dewasa ini dana desa telah tersalurkan ke 20 desa di 20 kecamatan, 16 kabupaten dari 12 provinsi.

Salah satu item dana desa adalah untuk membuat taman bacaan dan membangun perpustakaan desa.  Taman bacaan dan perpustakaan yang ada di dalam desa akan menumbuhkan kebiasaan membaca dengan memanfaatkan perpustakaan desa. Hasil dari membacan diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan kecakapan hidup dalam berpikir kritis, pemetaan potensi dan problem solving bagi anggota masyarakat desa.

 

Reportase: Elsa Tuasamu

Fotografer: Radhitya Purnama