Salemba, Jakartaâ€”Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dan terus menerus demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Penilaian risiko merupakan salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat membantu memetakan, mengukur, mengantisipasi, dan menangani risiko yang akan menghambat atau bahkan mungkin menggagalkan tercapainya tujuan organisasi.
Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah merasa perlu menerapkan manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan efisiensi, reputasi, dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.
Pada tahun 2020 Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan konsultan Proxis melakukan kajian manajemen risiko Perpustakaan Nasional. Maksud kajian tersebut adalah untuk melakukan identifikasi risiko, evaluasi, dan pengukuran risiko serta pengelolaan risiko. Hasil dari kajian tersebut dipaparkan di hadapan pejabat dan seluruh pegawai Perpustakaan Nasional melalui fasilitas Zoom meeting pada Rabu (11/11).
Menanggapi paparan hasil kajian manajemen risiko tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando menyampaikan terima kasihnya atas kerja keras konsultan yang telah berhasil mengindentifikasi risiko yang ada di setiap unit kerja Perpustakaan Nasional. â€œKajian ini betul-betul menjadi acuan bagi saya dan jajaran saya untuk memperbaiki keadaan yang belum baik,â€ ujar Syarif Bando.
Kajian manajemen risiko tersebut dilaksanakan berdasarkan standar internasional ISO 31000:2018 yang memiliki tiga kompenen utama, yaitu prinsip, kerangka, dan proses. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dibagi menjadi empat fase, yaitu persiapan, survei, analisis, dan pelaporan. Total risiko dari hasil wawancara dan kajian dokumen terhadap 17 unit kerja eselon 2 ditemukan sebanyak 406 risiko, dengan rincian: Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan 63 risiko, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 56 risiko, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan 20 risiko, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara 20 risiko, DIrektorat Standarisasi dan Akreditasi 13 risiko, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus 9 risiko, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi 9 risiko, Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca 11 risiko, Inspektorat 39 risiko, Biro Perencanaan dan Keuangan 18 risiko, Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat 25 risiko, Biro SDM dan Umum 23, Pusat Pembinaan Pustakawan 18 risiko, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 16 risiko, Pusat Data dan Informasi 18 risiko, UPT Perpustakaan Bung Karno 16 risiko, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta 32 risiko.
Hasil dari kajian tersebut menjadi dasar untuk penyusunan grand design manajemen risiko di Perpustakaan Nasional tahun 2020-2024 dan menyusun pedoman manajemen risiko.
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Arwan Subakti

Kajian Manajemen Risiko Jadi Acuan untuk Perbaikan 

Salemba, Jakarta&ndash;Kepala Perpustakan Nasional Muhammad Syarif Bando secara resmi melantik 84 pejabat fungsional pustakawan baru, Jakarta, Selasa, (23/1). Sebagian besar pustakawan yang terlantik merupakan pustakawan jalur inpassing. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengatakan jabatan pustakawan merupakan profesi yang terhormat yang ikut bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pustakawan dibutuhkan untuk mendongkrak budaya literasi masyarakat.
Bertambahnya sumber daya pustakawan menjadi energi baru untuk menunjukkan kiprahnya secara berkualitas dan profesional. &ldquo;Saya meminta kepada seluruh pustakawan yang terlantik untuk mempelajari PermenPAN-RB tentang angka kredit pustakawan agar semakin berkompeten dalam menjalankan tugasnya,&rdquo; pesan Kepala Perpusnas.
84 pustakawan baru adalah manfaat yang besar. Oleh karena itu, Kepala Perpusnas meminta kepada pustakawan senior untuk berkolaborasi dengan sumber daya pustakawan yang ada untuk segera membagi peta wilayah. Analisis setiap daerah, temukan masalah yang terjadi. &ldquo;Perpustakaan menjangkau masyarakat adalah paradigma baru yang mesti diketahui luas,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas.
Mengakhiri sambutan, Kepala Perpusnas mengutip quotes dari Emha Ainun Najdib
&ldquo;Rumah yang indah&rdquo; hanya bungkusnya, &ldquo;Keluarga bahagia&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Pesta pernikahan&rdquo; hanya bungkusnya, &ldquo;Cinta kasih, Pengertian, dan Tanggung jawab&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Ranjang mewah&rdquo; hanya bungkusnya, &ldquo;Tidur nyenyak&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Kekayaan&rdquo; itu hanya bungkusnya, &ldquo;Hati yang gembira&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Makan enak&rdquo; hanya bungkusnya, &ldquo;Gizi, energi, dan sehat&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Kecantikan dan Ketampanan&rdquo; hanya bungkusnya; &ldquo;Kepribadian dan Hati&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Bicara&rdquo; itu hanya bungkusnya, &ldquo;Kenyataan&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Buku&rdquo; hanya bungkusnya; &ldquo;Pengetahuan&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Jabatan&rdquo; hanya bungkusnya, &ldquo;Pengabdian dan pelayanan&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Pergi ke tempat ibadah&rdquo; itu bungkusnya, &ldquo;Melakukan Ajaran Agama&rdquo; itu isinya.
&ldquo;Kharisma&rdquo; hanya bungkusnya, &ldquo;Karakter&rdquo; itu isinya.
#Salam Literasi
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas Lantik 84 Pustakawan Baru

Jakarta - Bulan juni merupakan bulan yang istimewa karena diperingati sebagai bulan Bung Karno. Tiga hari penting yang berkaitan dengan bung Karno ada di bula juni, yaitu tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila, 6 Juni hari lahir Bung Karno, dan pada tanggal 21 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno.
Demikian disampaikan Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno di saat Apel pagi via daring, Senin (26/6/2023).
Dalam upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan membangun masyarakat yang bermartabat dan toleran, pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya meningkatkan literasi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Literasi Pancasila menjadi kunci penting dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan kerukunan serta persatuan di tengah perbedaan yang ada.
&ldquo;Nurni Sham juga menyampaikan bahwa Peringatan Bung Karno yang dimulai sejak hari Pancasila membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat. selain itu ekonomi masuk menggeliat seiring banyaknya aktivitas jual beli produk UMKM selama peringatan bulan Bung Karno&rdquo; ucapnya.
Beberapa kegiatan juga telah digagas oleh Upt Perpustakaan Proklamator Bung Karno Yakni, kenduri Pancasila, Pameran koleksi Bung Karno, Literasi Vidografi, Perpustakaan Bung Karno Expo, Desain Grafis, Literasi Mustika Rasa, Festival Fotografi, Internalisasi Pemikiran Bung Karno, Safity Riding, Senata tari Badung Bali, Festival Mewarnai dan Melukis, Pementasan Drama Naskatonil Bung Karno, Reward Pemustaka, Literasi Pemanfaatan Daur Ulang Limbah, Pameran Jadul, dan Literasi Wastra Nusantara.
Salah satu aspek penting dari literasi Pancasila adalah pemahaman yang mendalam tentang sila-sila Pancasila itu sendiri. Sila-sila tersebut meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam mengajarkan sila-sila ini, penting untuk menekankan kesepadanan dan keterkaitan antara sila-sila tersebut, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat.
Selain itu, penting juga untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sejarah, filosofi, dan implementasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Pembelajaran tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila dan kisah-kisah inspiratif terkait nilai-nilai Pancasila juga menjadi bagian dari literasi Pancasila yang holistik.
Literasi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sekitar berperan penting dalam membentuk kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Dengan membangun budaya literasi Pancasila yang kuat, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain, terlepas dari perbedaan yang ada.
&ldquo;Upaya meningkatkan literasi Pancasila juga memiliki dampak positif dalam menjaga kebhinekaan Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila, masyarakat menjadi lebih mampu menghormati dan menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan pandangan politik. Hal ini membantu mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban, pungkasnya&rdquo;.
Reportase : Herwin Saswita

Literasi Pancasila Membangun Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kehadiran perpustakaan bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kemaslahatan bangsa, ini sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar saat menerima kunjungan Wakil Bupati Sumba Timur, David Melo Wadu bersama Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Julie Laiskodat, Senin (6/2/2023).
"Maka budaya gemar membaca dan literasi merupakan satu capaian dalam upaya membangun masyarakat yang inklusi. Perpustakaan memiliki peran penting menjamin akses berbagai pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat," ungkapnya.
Deputi menegaskan, kehadiran perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif ini telah dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024. Dimana salah satu prioritasnya adalah pembangunan SDM yang didalamnya terdapat peningkatan literasi untuk mewujudkan manusia berpengetahuan.
"Ketika orang baca, memiliki kebiasaan membaca maka akan terjadi transfer pengetahuan. Pengetahuan ini harus diimplementasikan sebagai praktik baik dala hidupnya," tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Perpusnas memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)&nbsp; yang merupakan suatu pendampingan terhadap masyarakat melalui literasi terapan. Ketika diberi fasilitas dan pendampingan, maka masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
"Telah banyak testimoni yang melakukan kajian ini dan hasilnya menunjukkan bahwa program ini berjalan efektif. Maka Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadikan TPBIS sebagai program prioritas utama. Mohon kiranya dapat diduplikasi di daerah." jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bunda Literasi Provinsi NTT, Julie Laiskodat. Menurutnya, perpustakaan menjadi ujung tombak dalam peningkatan literasi. "Tanpa literasi, semua program akan hanya menjadi omong kosong saja," ungkapnya.
Bunda Literasi Julie mengatakan, banyak potensi yang dimiliki Provinsi NTT, mulai dari bidang pariwisata, tenun maupun potensi alamnya. Seperti halnya, Provinsi NTT memiliki 737 motif tenun dan tiap motifnya memiliki nilai cerita. "Ini sudah didaftarkan hak patennya dan sudah dibukukan. Semua sudah ada di perpustakaan," lanjutnya.
Penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun 2022 ini mengakui peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat. "Kebutuhan di NTT karena nasi tak tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya berharap semua Kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT memiliki gedung perpustakaan," ungkapnya.
Sepakat, Wakil Bupati Sumba Timur, David Melo Wadu mengungkapkan literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis serta memahami informasi.&nbsp;
Literasi ini sangat penting untuk mengembangkan potensi karena memberikan dasar untuk memperoleh pengetahuan dan memahami dunia sekitar.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Aditya Irfan

Perpustakaan Berperan Menjamin Akses Berbagai Pengetahuan

Makassar, Sulawesi Selatan&mdash;Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berupaya agar pustakawan dan pengelola perpustakaan lebih giat mengembangkan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
Untuk itu, Perpusnas mengadakan workshop akreditasi perpustakaan yang diikuti para pustakawan pembina di dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan utama memberikan pemahaman perlunya penerapan SNP dan akreditasi perpustakaan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan yang telah memenuhi SNP akan mendapatkan akreditasi dari Perpusnas.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan para pustakawan pembina harus memahami hipotesis bahwa budaya baca dan belajar merupakan faktor penting untuk mengetahui, menguasai, mentransfer, dan menerapkan IPTEK.
&ldquo;Semakin tinggi penguasaan IPTEK, semakin tinggi kemampuan menerapkan IPTEK tepat guna, semakin tinggi kemampuan produksi barang dan jasa yang bermutu,&rdquo; ujarnya dalam Workshop Akreditasi Perpustakaan di Provinsi Sulsel, yang diselenggarakan di Makassar, pada Rabu (5/4/2023).
Menurutnya, bangsa dengan kemampuan literasi tinggi akan menjadi negara produsen dan mampu bersaing secara global.
Kepala Perpusnas menambahkan mengelola perpustakaan dapat dilakukan dengan memenuhi 11 aspek pembinaan yakni gedung/tata ruang, perabot/perlengkapan, sumber daya manusia, anggaran, koleksi bahan perpustakaan, sistem layanan, minat baca, promosi perpustakaan, kerja sama perpustakaan, mitra perpustakaan, serta penelitian/pengembangan. Untuk itu, pustakawan pembina harus menjabarkan hipotesis tersebut dalam melakukan pembinaan kepada perpustakaan di daerahnya.
Mengenai SDM, ditekankan agar para pustakawan, khususnya perpustakaan daerah, tidak meminta diperhatikan oleh kepala daerah. &ldquo;Yang benar adalah melakukan kreativitas dan inovasi agar menarik perhatian kepala daerah,&rdquo; tegasnya.
Dia menegaskan anggaran kecil seharusnya tidak menjadi kendala dalam melakukan kegiatan. &ldquo;Yang benar adalah melakukan skala prioritas untuk men-trigger. Anggaran tidak mungkin cukup tapi bagaimana melakukan terobosan. Perpusnas melakukan ini melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,&rdquo; urainya. 
Saat ini, ujarnya, paradigma pengelolaan perpustakaan mengalami perubahan. Dijabarkan bahwa fungsi perpustakaan untuk memanaj koleksi sebesar 10 persen, fungsi perpustakaan untuk memanaj ilmu pengetahuan sebesar 20 persen dan sebesar 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan. Melalui program prioritas nasional TPBIS, perpustakaan tidak sekadar mengelola koleksi buku.
Dalam program ini, pengunjung perpustakaan didampingi dan dilatih keterampilan dari koleksi buku yang ada di perpustakaan, kemudian mengaplikasiannya dalam usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. &ldquo;Pilihan ekonomi kami tidak membatasi, misalnya A ingin kuliner, B beternak, C kerajinan batik. Tugas kami hanya menyiapkan bahan bacaan yang relevan, baik tercetak maupun digital,&rdquo; tukasnya.
Memasuki tahun kelima, menurutnya, sudah 2 juta masyarakat yang terjangkau program TPBIS. Selain itu, kisah para penerima manfaat telah dibukukan agar dapat menjadi pembelajaran. &ldquo;Karena ada yang kami latih cuma beternak ayam, dan akhirnya dengan imajinasinya sendiri melatih istrinya untuk membuat katering dan sekarang sudah membuka laundry. Jadi istrinya melatih teman-temannya untuk membuat laundry dan dia leader-nya,&rdquo; tuturnya.
Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto, menjelaskan akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan.
Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Hingga Februari 2023, tercatat jumlah perpustakaan terakreditasi sebanyak 9.363 perpustakaan (5,6%) dari 164.610 perpustakaan di Indonesia (perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi).
&ldquo;Jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan (91%) dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan Kabupaten/Kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan (60%) dari 514 Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota,&rdquo; ungkapnya.
Workshop akreditasi perpustakaan di Provinsi Sulawesi Selatan diikuti para pustakawan pembina di Dinas Perpustakaan Provinsi dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota.
&ldquo;Kegiatan workshop akreditasi perpustakaan ini dilaksanakan sebagai bagian upaya Perpusnas untuk sharing knowledge kepada masyarakat khususnya pustakawan dan pengelola perpustakaan untuk lebih giat melakukan pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Parenrengi, menegaskan jumlah perpustakaan terakreditasi di Sulsel, harus ditingkatkan. Tercatat hingga Februari 2023, perpustakaan yang terakreditasi di Sulsel sebanyak 196 perpustakaan (2,1%) dari 9.121 jumlah perpustakaan.
&ldquo;Targetkan tahun ini sudah melampaui rata-rata nasional. Karena itu, perlu perhatian serius dan upaya maksimal untuk kita meningkatkan jumlah perpustakaan terakreditasi. Tentu ini bukan hanya tugas pemerintah tapi dibutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pelaksanaan akreditasi perpustakaan terutama di perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang jumlahnya cukup banyak,&rdquo; ungkapnya.
Akreditasi perpustakaan, jelasnya, sangat penting bukan hanya untuk meningkatkan citra dan legitimasi tetapi meningkatkan kinerja seluruh indikator pengelolaan perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Pustakawan Diminta Lebih Giat Mengembangkan Perpustakaan

Jakarta-Sejarah dan perjuangan dalam mewujudkan regulasi untuk kebangkitan dan kemajuan ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia dihadirkan dalam sebuah buku berjudul Kebangkitan Ekraf dari Regulasi karya Dr. H. Abdul Fikri Faqih yang merupakan mitra legislatif sebagai Wakil Ketua X DPR RI.
Buku tersebut merupakan gambaran dinamika pembahasan regulasi Rancangan Undang- Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang secara intensif dibahas dari tahun 2018 hingga 2019 dan pada akhirnya disahkan menjadi undang &ndash; undang.
Regulasi yang dimaksud adalah Undang &ndash; Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang dirancang dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah serta telah diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2019.
Sebagai bentuk apresiasi kepada penulis dan sekaligus sebagai bentuk kampanye budaya membaca dan menulis, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) meluncurkan buku tersebut sekaligus dirangkaikan dalam talkshow bertema Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat di gedung teater Perpusnas, Rabu secara hybrid. (15/03/2023)
Hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando beserta jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman, Bupati Pasaman Barat, H. Hamsuardi, Bupati Nias, Yaatulo Gulo, Bupati Aceh Jaya, Nurdin dan Bupati Minahasa, Royke Octavian Roring serta salah satu penyanyi/aktor/komika Indonesia yang sedang naik daun berkat lagunya, Komang, Raim Laode.
Dalam sambutannya, Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas karya yang telah ditorehkan oleh Fikri Faqih. &ldquo;Kehadiran buku yang fundamental ini adalah sebuah kekayaan khazanah bangsa. Dengan regulasi ini, values dari sebuah produk ekonomi kreatif akan semakin terjamin, sehingga masyarakat akan mendapatkan nilai tambah serta hak paten,&rdquo; ungkapnya.
Kaitan perpustakaan dalam ekonomi dijelaskan oleh Syarif Bando. &ldquo;Peran perpustakaan dalam pengembangan ekonomi antara lain 67% pengunjung perpustakaan mendapatkan informasi bisnis di perpustakaan, 43% mendapatkan tawaran pekerjaan dan 72% pengunjung mendapat kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan,&rdquo; imbuhnya.
Sementara itu, Fikri Faqih menjelaskan alasan lamanya pembahasan hingga menjadi UU. &ldquo;Lamanya pembahasan karena panitia kerja ingin menciptakan undang &ndash; undang yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan di bidang ekonomi kreatif. Serta Peraturan Pemerintah yang selesai di tahun 2022 karena adanya problematika dari sisi pelaku ekonomi kreatif, yaitu tentang permodalan dan marketing system,&rdquo; jelasnya.
Fikri Faqih menambahkan, &ldquo;Literasi dan ekonomi kreatif harus bergerak bersama dan tidak bisa dipisahkan serta berkolaborasi&rdquo;.
Sementara itu, Raim Laode mengungkapkan keterkaitan antara literasi dengan bidang yang digelutinya. Selaku pihak yang bergerak di bidang seni, Raim Laode memandang literasi dalam suatu produk.
&ldquo;Produk literasi adalah kreatifitas. Kita hidup di era, dimana orang kreatif mengalahkan kapitalis dengan kreatifitas,&rdquo; kata Raim Laode.
Syarat literasi menurutnya ada dua. &ldquo;Syarat literasi adalah motivasi dan sarana,&rdquo; tambahnya.
UU Nomor 24 Tahun 2019 memberikan kepastian hukum untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan ekosistem yang kondusif sehingga memberikan perlindungan dan meningkatkan kemampuan ekonomi kreatif dalam skala global.
Hal tersebut disampaikan oleh Sandiaga Uno. &ldquo;Berbicara tentang ekosistem harus ada pemainnya. Terdapat sekitar 24 juta pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Subsektor kuliner sebanyak 42%, subsektor fashion 18%, subsektor kriya 15% dan 14 subsektor lainnya antara lain aplikasi, permainan, musik, arsitektur, desain kreasi visual dan lain &ndash; lain,&rdquo; terangnya.
Sandiaga Uno menambahkan, bahwa per tahun 2022 dengan disahkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang diundangkan pada tanggal 12 Juli 2022 senyatanya memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif. &ldquo;Produk ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan mendapatkan keleluasaan, menjadikan HAKI dan produknya menjadi obyek pembiayaan. Yang artinya akses pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif sudah bisa dibiayai oleh perbankan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun crowdfunding,&rdquo; pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan peluncuran buku yang ditandai dengan penandatanganan bersama di atas kanvas oleh Muhammad Syarif Bando, Sandiaga Salahuddin Uno dan Abdul Fikri Faqih.
&nbsp;
Reportase&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Dokumentasi : Aditya Irfan

Harapan Baru bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Batam, Kep. Riau â€“ Pengelolaan desa memiliki dua asas yakni asas rekognasi dan asas subsidiaritas. Dengan kedua asas ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan Â mengurus dirinya sendiri. Kewenangan ini dilatarbelakangi oleh keanekaragaman antara satu desa dengan desa lainnya. Kewenangan mengurus dan mengatur urusannya sendiri juga meliputi dana desa. Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bito Wikantosa saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Pusat XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, pada Senin (8/7).
â€œDana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan antara pembangunan kota dan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,â€ungkap Bito.
Dana desa diberikan agar desa mampu mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dana desa yang diberikan negara kepada desa dapat dimanfaatkan setelah melalui rembug desa dan musyawarah desa. Tanpa melalui kedua proses ini, dana desa yang dimiliki tidak dapat digunakan.Â  Bito menambahkan, â€œDewasa ini dana desa telah tersalurkan ke 20 desa di 20 kecamatan, 16 kabupaten dari 12 provinsi.
Salah satu item dana desa adalah untuk membuat taman bacaan dan membangun perpustakaan desa.Â  Taman bacaan dan perpustakaan yang ada di dalam desa akan menumbuhkan kebiasaan membaca dengan memanfaatkan perpustakaan desa. Hasil dari membacan diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan kecakapan hidup dalam berpikir kritis, pemetaan potensi dan problem solving bagi anggota masyarakat desa.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

Berita

Direktur Pelayanan Sosial Dasar: Berdayakan Perpustakaan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat