Jakarta--Reformasi birokrasi telah mencapai periode ketiga dari grand design reformasi birokrasi nasional tahun 2010 - 2025. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world-class bureaucracy yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efesien. Demikian disampaikan Inspektur Darmadi dalam sambutannya selaku pimpinan Apel Pagi pada Senin (11/10/2021).
Â 
Darmadi melanjutkan bahwa reformasi birokrasi ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, capable sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, profesional serta bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo bahwa kunci dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah kecepatan dalam pelayanan publik dan birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.
Â 
Untuk mewujudkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
Â 
â€œPembangunan Zona Integritas adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan atau role model yang bebas dari korupsi atau menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan pelayanan yang prima atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBMM),â€ urainya.
Â 
Lebih lanjut, Darmadi menerangkan bahwa fokus dari pembangunan zona integritas adalah unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Â 
Tiga unit kerja yang telah ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi pada 2020 adalah Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, UPT Perpustakaan Bung Karno di Blitar, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi.
Â 
Perpusnas, pada 2021, telah mengusulkan seluruh unit kerja untuk dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi. Apabila disetujui oleh Kemenpan RB, Perpusnas dapat mengusulkan untuk menjadi Kawasan Wilayah Bebas Korupsi pada 2022.
Â 
Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menghadapi tantangan perubahan baik tantangan masa kini maupun masa mendatang. Ada pun 10 kompetensi yang dapat dilakukan ASN sebagai strategi dalam menghadapi tantangan, yaitu kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan dalam manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, menilai dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.
Â 
â€œYang tidak kalah penting dalam penting untuk mencapai pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dukungan dan partisipasi penuh dari kita semua mulai dari Bapak Kepala Perpusnas RI, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, hingga keseluruhan pegawai,â€ tutur Darmadi.
Â 
Sambutan diakhiri dengan mengutip kata-kata bijak dari Bapak Proklamator Bung Hatta. â€œKurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Tidak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran.â€
Â 
Reporter: Noviani Maghfiroh
Â 
Â

Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi di Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Saat ini isu ketidaksetaraan yang dialami perempuan masih menjadi tantangan bersama. Untuk itu, perlu adanya sinergi dari seluruh stakeholder demi kepentingan terbaik perempuan Indonesia.
Demikian disampaikan Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) Lenny N Rosalin dalam Talkshow Peringatan Hari Kartini 'Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita', Jumat (23/04/2021).
"Jadi kalau kita boleh mensummary kan dari berbagai pengalaman dunia maupun peristiwa sehari-hari sebetulnya isu ketidaksetaraan ini bisa dikelompokkan dalam empat bagian, yakni beban ganda, stereotip, subordinasi, serta marjinalisasi," paparnya.
Lebih lanjut, Leny menjelaskan,Â  gender isu di Indonesia masih banyak terjadi, meskipun sudah ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 . Dalam instruksi tersebut, Presiden meminta bagaimana semua Kementerian/Lembaga melakukan gender mainstreaming sehingga kebiakan program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga bisa mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas perempuan karena ketertinggalannya.
"Perempuan masih mengalami ketimpangan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi," ungkapnya.
Misalnya saja kalau dicermati bagaimanapun stereotip dalam pendidikan gender gap masih tinggi. Hal ini terlihat dari data kami, bahwa rata-rata lama sekolah untuk laki-laki selama 9 tahun yang berarti sudah tamat SMP sedangkan perempuan baru delapan tahun, berarti kelas 2 SMP sudah drop out.
"Berarti dia hanya memiiki ijazah SD, artinya dia hanya akan bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan mungkin tanpa perlindungan sosial. Ini nanti kaitannya akan kompleks sekali, akhirnya resiko-resiko itu kembali kepada mereka yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi," jelasnya.
Kemudian, lanjut Leni, di bidang kesehatan, Indonedia memiliki angka kematian ibu melahirkan yang tinggi. Inilah yang menyebabkan salah satunya dampak dari anak yang dilahirkan stunting. Berdasarkan data, sebanyak 15 persen masih ada masyarakat yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan.
"Dari jumlah perempuan yang tidak melahirkan dan tidak ditangani tenaga kesehatan yang terlatih, kemungkinan dia melahirkan di tempat lain yang mungkin tidak higienis sehingga infeksi dan menyebabkan kematian ibu terus naik. Masalah ini di tingkat hulu maupun hilirnya memang harus segera diselesaikan,"pungkasnya.
Dalam Talkshow peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI bekerjasama dengan PIMTI Madya Perempuan, juga mennghadirkan narasumber lainnyaÂ  Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material Eniya Listiani Dewi, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktut Utama Pertamina Nicke Widyowati, dan Mantan Jamdatun Kejaksaan Agung Leoke Larasati Agoestina.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Leni: Masih Banyak Isu Ketidaksetaraan yang Dialami Perempuan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian sebagai Badan Publik yang cukup informatif dengan perolehan nilai 75,74 poin. Ini merupakan penghargaan pertama yang diterima oleh Perpusnas.
Kepala Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, Sri Marganingsih mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Perpustakaan Nasional untuk menyelenggarakan pengelolaan Badan Publik yang transparan dan akuntabel.
â€œHadirnya PPID di Perpustakaan Nasional sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan dan akuntabelâ€, tuturnya usai mengikuti acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik secara daring, Rabu (25/11).
Sri Marganingsih pun mendorong agar Pejabat Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional dapat meningkatkan predikatnya di tahun mendatang. â€œJangan puas dengan predikat cukup informatif, tetapi kami berharap dapat mencapai predikat informatif,â€ harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Maâ€™ruf Amin mendorong Badan Publik yang masih berpredikat cukup informatif untuk terus melakukan akselerasi dan perbaikan keterbukaan informasi publik dengan mengaplikasikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi kepada publik.
â€œDengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan. Hal ini penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ tuturnya.
Saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dimana transformasi digital menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini perlu direspon secara bijak oleh seluruh Badan Publik dengan memberikan pelayanan yang inovatif, adaptif dan solutifÂ  untuk masyarakat. Selain itu, arus informasi yang bergulir begitu cepat seringkali tanpa ada proses filterisasi, tidak menutup kemungkinan adanya arus informasi yang tidak benar untuk menyesatkan masyarakat yang dikenal dengan istilah kesalahan informasi.
â€œSaya meminta Badan Publik melalui PPID dapat memaksimalkan penggunaan seluruh kanal untuk penyebaran informasi publik yang benar, melindungi masyarakat dari sebaran disinformasi, misinformasi dan malinformasi sekaligus membendung arus hoaks yang berkembang,â€pesannya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penganugerahan ini bukanlah suatu yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
â€œKomisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,â€ ungkapnya.
Reportase : Wara Merdeka

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Cukup Informatif

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber atau PERPUSNAS-CSIRT untuk mencegah dan mengantisipasi serangan siber dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengatakan tim PERPUSNAS-CSIRT diharapkan bekerja dengan sigap dan tangguh dalam menghadapi serangan siber di lingkungan Perpusnas. Tim bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.Â Pembentukan tim CSIRT berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).Â 
â€œUcapan terima kasih dan apresiasi kami haturkan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara beserta jajaran yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada kami, sehingga pada tahun 2022 ini Perpustakaan Nasional berhasil menjadi salah satu dari 25 lembaga pusat yang dipercaya untuk membentuk dan meluncurkan tim tanggap insiden siber,â€ ujarnya dalam peluncuran tim PERPUSNAS-CSIRT di Teater Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Rabu (2/3/2022).
Dia menjelaskan, sebagai lembaga publik, Perpusnas berinovasi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Peningkatan kecepatan dan perluasan jangkauan layanan dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital dan jejaring internet, memberikan memberikan dampak kepada peningkatan kinerja penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan publik Perpusnas. Namun, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak terlepas dari risiko keamanan informasi.
â€œImplementasi keamanan informasi yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional yaitu, sertifikasi ISO 27001 sejak tahun 2019, peningkatan keamanan jaringan komputer, peningkatan keamanan aplikasi dan situs web, penerapan manajemen hak akses sistem, penggunaan antivirus skala enterprise pada server-server, penerapan sertifikat SSL atau secure HTTP, dan sebagainya,â€ urainya.
Upaya sudah dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Di antaranya membentuk tim dan operasional layanan IT service desk sejak 2021 sebagai salah satu unsur dalam upaya penerapan dan sertifikasi ISO 20000, serta membentuk kelompok kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang menjadi leading sector tata kelola TIK, peningkatan keamanan informasi, dan antisipasi terhadap serangan siber.
Perpusnas juga aktif dalam jejaring Satu Data Indonesia dengan membentuk tim walidata dan tim produsen data, serta pemanfaatan infrastruktur Pusat Data Nasional.
Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak, mengungkapkan pada hakikatnya, ancaman siber dikategorikan sebagai ancaman hibrida. Serangan siber bersifat teknis dan sosial. Pada umumnya, serangan siber teknis menyerang data yang berada di jaringan, server, database dan aplikasi seperti pishing, malware attack, dan lainnya. Sementara serangan siber sosial menargetkan manusia untuk mempengaruhi cara pikir, sistem kepercayaan, dan sikap tindak manusia yang berinteraksi di ruang siber dengan target ide, pilihan, pendapat, emosi, opini, dan motivasi.
Saat ini, pihaknya beserta instansi terkait sedang menyusun tiga peraturan strategis keamanan siber yaitu strategi keamanan siber nasional, perlindungan infrastruktur informasi vital, dan manajemen krisis siber. â€œPeraturan akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden,â€ jelasnya.
Pembentukan CSIRT sendiri merupakan salah satu prioritas strategis yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dia menambahkan, pada 2020, telah dibentuk 15 CSIRT dilanjutkan pada 2021 sebanyak 39 CSIRT sebagai pelaksana keamanan siber.
Ke depan, kemampuan sumber daya tim Perpusnas-CSIRT ditingkatkan melalui berbagai pelatihan, workshop, dan simulasi penanganan, sehingga siap menghadapi semua serangan siber. Dia berharap, tim dapat berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder keamanan siber, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden siber.
â€œSecara khusus, pembentukan tim ini kami harapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perpusnas antara lain pembinaan perpustakaan secara nasional,â€ pungkasnya.
Perpusnas-CSIRT beranggotakan tim dari Pusdatin dan melibatkan perwakilan dari unit kerja di Perpusnas. Beberapa kanal dibuka untuk menerima respons terkait masalah keamanan siber di lingkungan Perpusnas, baik melalui form aduan di situs web, call center maupun via pesan WhatsApp.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Antisipasi Serangan Siber, Perpusnas Luncurkan Tim Perpusnas-CSIRT

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Keberadaan Pojok Baca Digital atau PocadiÂ  di KN Tanjung Datuk yang merupakan kapal patroli terbesar yang dimiliki Bakamla, sudah dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian disampaikan, Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Bakamla, Kolonel Eli Susiyanti dalam kunjungannya ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (20/2).
 Eli mengatakan, menindaklanjuti MoU bidang perpustakaan yang sudah ditandatangani pada 21 Maret 2019 lalu, KN Tanjung datuk sudah menerima bantuan hibah dari Perpustakaan Nasional. Bantuan tersebut, kemanfaatannyaÂ sudah bisa dirasakan oleh masyarakat pesisir, seperti Kepulauan Natuna dan banyak daerah pesisir yang menjadi persinggahan KN Tanjung Datuk.
 "Kami menggelar open shipÂ Â di daerah dimana kami berlabuh. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diperbolehkan untuk menaiki kapal dan menikmati layanan perpustakaan yang ada di dalamnya. Masyarakat sangat antusias dengan adanya digital corner library ini. Bantuan hibah koleksi dari Perpustakaan Nasional pemanfaatannya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.
 Lebih lanjut, Eli menjelaskan, bahkan pihaknya mengenalkan Pocadi ke berbagai pertemuan di dalam maupun luar negeri. "Dengan bangga kami kenalkan ke dunia internasional melalui posgab bahwa KN Tanjung Datuk menjadi salah satu KN yang sudah dilengkapi dengan digital library yang bisa dimanfaatkan masyarakat pesisir," jelasnya.
 Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, kerjasama tersebut merupakan upaya Perpusnas dalam mengembangkan perpustakaan sehingga dapat diakses seluruh masyarakat. "Bakamla memiliki akses ke daerah pesisir bahkan hingga perbatasan, sehingga adanya perpustakaan di KN Tanjung Datuk bisa merangkul masyarakat yang ada di pesisir. Hal ini sesuai dengan harapan bersama untuk mencerdaskan masyarakat," tuturnya.
 Reportase : Wara Merdekawati
 Fotografer : Raden Radityo

Keberadaan Pocadi Dirasakan Masyarakat Pesisir

Salemba, Jakarta&nbsp;&ndash; Anggota DPRD Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, mengunjungi Perpustakaan Nasional untuk berkonsultasi mengenai Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Anggota DPRD Kota Payakumbuh, yang diwakili Panitia Khusus I, diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menyatakan Ranperda bertujuan mengembangkan fasilitas dan layanan perpustakaan di daerahnya. &ldquo;Kami berkonsultasi dan meminta masukan dari Perpusnas agar Ranperda perpustakaan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kami juga berharap ada bantuan dari Perpusnas untuk tingkatkan fasilitas dan layanan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (14/11). Anggota Pansus I meminta masukan di antaranya tentang mengembangkan koleksi baik secara fisik maupun digital, hukuman untuk koleksi buku yang tidak dikembalikan, dan pengembangan profesi pustakawan.
Menanggapi hal ini, Joko Santoso mengapresiasi kedatangan Pansus I DPRD Kota Payakumbuh. Menurut Joko, Perpusnas memiliki perhatian khusus kepada perpustakaan di daerah. &ldquo;Hampir setengah dari anggaran Perpusnas ada di daerah, melalui dana dekon, bantuan mobil perpustakaan keliling, perpustakaan kapal, dan sebagainya. Kami sangat memperhatikan perpustakaan di daerah,&rdquo; jelas Joko.
Pada akhir pertemuan, Joko mengundang anggota dewan untuk berkunjung ke Gedung Layanan Perpusnas Terbaru di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, yang diresmikan ioleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017 lalu.
Reportase: Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi di Perpusnas

Leni: Masih Banyak Isu Ketidaksetaraan yang Dialami Perempuan

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Cukup Informatif

Antisipasi Serangan Siber, Perpusnas Luncurkan Tim Perpusnas-CSIRT

Keberadaan Pocadi Dirasakan Masyarakat Pesisir

Demi Pengembangan Perpustakaan, DPRD Kota Payakumbuh Konsultasi ke Perpusnas