Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Setelah memiliki gedung fasilitas layanan perpustakaan, gerakan literasi di Kabupaten Nias Utara semakin bergeliat.
 
Demikian disampaikan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dalam kunjungan kerjanya ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (24/1/2023).
 
Bupati menyampaikan, gedung perpustakaan telah memiliki standar yang baik. Meskipun masih diperlukan berbagai pengembangan.
 
Kabupaten Nias Utara menjadi salah satu penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan Tahun 2019 untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan.
 
"Sarana standar perpustakaan di Nias Utara sudah bagus meskipun butuh berbagai pengembangan, butuh motivasi agar masyarakat bersemangat," tutur Bupati.
 
Guna memberikan layanan prima bagi masyarakat, lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara menginginkan adanya pengembangan atau perluasan pelayanan perpustakaan hingga di tingkat kecamatan.
 
"Lima desa di Nias Utara mendapat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, untuk kunjungan literasi dan pelatihan. Ini menjadikan perpustakaan sebagai bentuk sentral di bidang pendidikan," ungkapnya.
 
Sebagai dukungan pemkab terhadap pengembangan perpustakaan, pihaknya juga telah mengesahkan Perda tentang Perpustakaan, dan juga mengukuhkan bunda literasi.
 
"Kami mendukung penuh kegiatan perpustakaan dan literasi di Nias Utara, Bahkan kami pun bersinergi dengan pemerintah desa, pendidikan dan UKM," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan itu, Bupati juga melaporkan terkait bantuan-bantuan Perpusnas yang telah beroperasi untuk melayani masyarakat setempat.
 
Diantaranya, mobil perpustakaan keliling, motor keliling, dan pocadi. Bahkan di tahun 2023 pihaknya juga mendapatkan bantuan DAK untuk menu TIK senilai Rp 1 Miliar.
 
Mendengar hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen Bupati terhadap pengembangan perpustakaan di Kabupaten Nias Utara.
 
Menurutnya, Kabupaten Nias Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Meski demikian, warga setempat harus mengenal potensi alam yang dimilikinya.
 
"Salah satunya melalui membaca. Indonesia bangsa dengan sumber daya alam yang melimpah. Bagaimana bisa tahu potensi yang kita punya? lewat buku yang ada di perpustakaan," jelasnya.
 
Kepala Perpusnas berharap, Pemkab Nias dapat mengembangkan UMKM dengan kolaborasi dengan perpustakaan."Diharapkan ada UMKM yang memang kolaborasi dengan Perpusnas untuk percepatan perkembangan UMKM. Perpustakaan berperan sebagai suporting ilmu pengetahuan dengan menyediakan buku ilmu terapan," harapnya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Ahmad Kemal

Dapat Dana DAK, Literasi di Kabupaten Nias Utara Semakin Bergeliat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan adalah pintu untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Kamis (10/3/2022).
Dalam upaya merealisasikan cita-cita untuk membangun Pekanbaru sebagai smart city madani dengan masyarakat unggul, maka akses ke perpustakaan harus senantiasa lebih didekatkan. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk semakin mencintai buku dan meningkatkan budaya baca di Pekanbaru.
â€œUntuk menciptakan masyarakat unggul yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi harus berproses sehingga dibutuhkan program yang bisa langsung mengenai akar rumput,â€ ungkap Firdaus.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak, berprinsip bahwa perpustakaan adalah tempat yang tepat dijadikan sebagai tujuan untuk menghilangkan dahaga akan ilmu pengetahuan. Untuk itu, anak-anak usia sekolah di Kota Tidore Kepulauan terus didorong untuk mengunjungi perpustakaan.
â€œKetika ingin menghilangkan dahaga ilmu pengetahuan tempatnya ada di perpustakaan, untuk itu minat baca harus didorong agar bisa lebih tinggi lagi,â€ ucapnya.
Berada di antara Semarang dan Brebes, Kabupaten Pemalang memiliki masyarakat dengan minat baca yang luar biasa. Akan tetapi prestasi tersebut belum didukung dengan kehadiran gedung perpustakaan yang representatif sebagai ruang belajar publik.
Dijelaskan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, Abdul Latip, meskipun demikian pihaknya selalu berupaya untuk menyediakan akses terhadap bahan bacaan untuk masyarakat melalui program perpustakaan digital.
â€œPerpustakaan itu golnya adalah mencerdaskan masyarakat, jadi kami harus bersinergi dengan semua pihak khususnya Perpusnas untuk memberikan yang terbaik bagi mereka,â€ jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Suyatno, mengatakan bahwa Wali Kota Blitar sangat concern terhadap perpustakaan dan siap untuk mengembangkan perpustakaan sebagai kebutuhan masyarakat.
â€œWali Kota Blitar sangat concern, jadi beliau ingin mengembangkan perpustakaan lebih baik lagi,â€ kata Suyatno.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menanggapi kunjungan kerja dari keempat daerah tersebut dengan memberikan apreasi tinggi akan seluruh upaya yang telah dilakukan untuk mencerdaskan anak bangsa.Â 
Namun, Syarif Bando menambahkan bahwa masih ada daerah yang memandang perpustakaan sebelah mata, hal ini menjadi sebuah tantangan untuk membuat perpustakaan menjadi perhatian. Sehingga, perpustakaan dituntut untuk membuat suatu perubahan baru dalam menarik perhatian masyarakat.
Selain itu, tidak ada cara lain untuk mentransferÂ¬ teori yang ada di dalam buku ke otak tanpa melalui proses membaca. Sehingga paradigma perpustakaan di Indonesia harus diubah menjadi 10% manajemen koleksi, 20% manajemen ilmu pengetahuan, dan 70% transfer ilmu pengetahuan.
â€œSemua teknologi canggih yang ada sekarang tidak dapat dihasilkan tanpa adanya transfer knowledge dari buku ke otak melalui membaca. Itulah sebabnya orang sekolah belum tentu baca tapi orang baca sudah pasti sekolah,â€ pungkas Syarif Bando.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpustakaan, Jadi Dambaan di Daerah

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Perpustakaan Nasional, Selasa pagi, (6/10). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Dwi Wahyu Atmaji dan anggota Ombudsman RI Adrianus A Meliala. Di saat yang sama, seluruh pejabat tinggi madya dan pratama Perpusnas turut membubuhkan penandatanganan Pakta Integritas.
Sesmenpan RB Dwi Wahyu Atmaji dalam penyampaian singkatnya mengatakan bahwa road map pembangunan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, bikorasi yang capable, memiliki pelayanan yang prima. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam road map tersebut, yakni penguatan pengawasan. 
â€œInilah yang menjadi latar belakang dibangunnya Zona Integritas. Zona Integritas merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi, dan juga bentuk komitmen serta perubahan ke arah yang lebih baik,â€ ujar Dwi Wahyu Atmaji. Â Â Â Â 
Kemenpan RB mencatat hingga 2020, sudah 3.691 unit kerja dari 70 kementerian/lembaga, 20 provinsi, dan 161 kabupaten/kota yang telah memiliki zona integritas. Perpustakaan Nasional secara khusus memasukkan lima unit kerja, yaitu Pusat Jasa dan Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dan Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. 
Dwi berharap kepada unit kerja yang ditunjuk agar segera melakukan langkah-langkah penting seperti perbaikan pada aspek pelayanan, perubahan pola pikir, dan pola budaya kerja.
Senada dengan Dwi, anggota Ombudsman RI Adrianus A Meliala yang turut menyaksikan penandatanganan mengatakan, meski Ombudsman bukan bagian dari pemerintahan, namun pihaknya akan selalu mendorong para kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah (pemda) untuk menciptakan zona integritas, mencapai level yang diharapkan sama seperti unit kerja lainnya. 
Kepala Perpusnas mengatakan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi. Pencanangan zona integritas merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan Korupsi, dan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
â€œKami bisa pastikan bahwa seluruh layanan di Perpustakaan Nasional dilayani tanpa pungutan alias gratis karena semua ditanggung APBN,â€ pungkas Syarif Bando. 
Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Bangun Zona Integritas : Perpusnas Tanda Tangani Piagam Zona Integritas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam bahasa Jawa, Uwuh memiliki arti sampah. Namun di tangan seniman Iskandar Hardjodimuldjo, sampah berhasil diolah menjadi wayang. Dalam rangkaian kegiatan Perpusnas Expo 2019, Iskandar membagikan ilmunya membuat wayang dari bahan-bahan bekas.
"Kebanyakan karya saya menggunakan sampah, seperti kertas, kulit kacang, bekas sumpit, dan botol mineral," jelas Iskandar saat memberikan pelatihan (workshop) di Perpustakaan Nasional,Â  pada Kamis (12/9).
Dalam workshop ini, Iskandar mengajarkan cara membuat wayang dari botol plastik. Dia menyebut, perwarnaan dalam pembuatan wayang memiliki karakter tersendiri. "Warna muka biasanya kuning, putih, hitam untuk kategori satria. Warna merah biasanya untuk kategori pemarah. Untuk tubuh biasanya warna kuning atau coklat," imbuhnya kepada peserta workshop.
Menurutnya, wayang sudah tersebar ke seluruh Nusantara tetapi sayangnya sudah mulai punah. Iskandar menjelaskan, wayang yang belum punah yakni wayang kulit dari Palembang dan wayang kulit (banjar) dari Kalimantan.
Melalui kreasinya, Iskandar ingin menyadarkan masyarakat bahwa sampah dapat dijadikan karya seni yang bermanfaat. Hasil karya Iskandar berupa wayang yang terbuat dari botol telah menempati pameran tetap di Bangkok dan dikoleksi di museum Belanda.
Iskandar menyebut wayang uwuh bukan karya seni yang membutuhkan biaya besar. Pada 2013, Iskandar diundang untuk menampilkan karyanya dalam pameran Jakarta Biennale yang diikuti peserta dari 16 negara. Dia berkisah, dana yang dimilikinya saat itu hanya Rp 500. "Pada saat itu, sungai Ciliwung sedang banjir hingga membuat sampah mengambang, lalu sampah-sampah itu saya ubah menjadi wayang," jelasnya.
Reportase: Aninda Ernest/Fotografer: Alfian Hadi Nugroho
Â 
Â

Wayang Uwuh, dari Sampah Menjadi Karya Seni 

Salemba, Jakarta - Tidak sekedar berperan sebagai penunjang, Sekretariat Utama di lingkungan Perpustakaan Nasional adalah jantungnya lembaga untuk memastikan impact tupoksi terwujud. Demikian dikatakan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan dalam Rapat Teknis Sekretariat Utama di Teater Salemba, Rabu (22/1).
Â 
"Sekretariat Utama atau Sestama adalah jantungnya, mesin lembaga untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan di Perpustakaan Nasional. Sebenarnya pelaksanaan teknis di kedeputian, justru itulah yang akan menunjang apa yang dikehendaki sebuah lembaga diawasi oleh Sekretariat Utama," katanya.
Â 
Sebagai mesin kelembagaan,Â  unit Sestama menjadi kontrol dari komponen lainnya. Sestama dapat menegur Deputi jika capaian kinerjanya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai perencana, ada tiga komponen didalamnya yakni 3M yang terdiri dari Man, Money dan Material.
Â 
â€œSestama memiliki peran yang sangat substansial. Bicara tentang SDM itu sudah tugas besarnya Sekretariat Utama. Kebutuhan anggaran serta sarana prasarana kerja yang dibutuhkan seluruh unit itupun tugas sestama,â€ jelasnya.
Â 
Sementara itu, Menurut Ketua Panitia Rakernis Sekretariat Utama, Joko Santoso, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat kritikal, karena sebagai awal mula penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Terlebih, pembangunan perpustakaan masuk dalam salah satu program prioritas nasional revolusi mental pembangunan kebudayaan.
Â 
â€œPerpustakaan Nasional mengemban amanah prioritas nasional budaya literasi inovasi dan kreativitas. Mengenai hal tersebut, Sekretariat Utama memiliki beban besar, yakni bagaimana menunjang seluruh kepentingan baik secara teknis maupun substansial baik di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi maupun Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dapat dilaksanakan dengan baik,â€ jelasnya.
Â 
Lebih lanjut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan ini mengatakan, dalam rakernis selain memaparkan rencana kerja tahun 2020, juga diperlukan evaluasi terhadap capaian rencana strategis (renstra) tahun 2015-2019, dalam evaluasi bertumpu pada tiga hal. Diantaranya evaluasi proses, pelaksanaan dan output yang sudah dilakukan, dan menyangkut kebijakan antara kesesuaian kebijakan permasalahan.
Â 
â€œAda satu peribahasa, perencanaan yang baik akan menjadi salah satu unsur penunjang utama dalam menunjang keberhasilan sebuah program atau kegiatan. Dalam waktu dua hari ini, kita mantapkan rencana kerja tahun 2020 dan mendukung renstra Perpusnas tahun 2020-2024,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Rakernis Sekretariat Utama, Kaperpusnas : Sestama Jantungnya Lembaga  

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Di huni diatas 670.000 jiwa, Kabupaten Tanggamus sudah mulai menyadari pentingnya perpustakaan dan membaca. Bupati Tanggamus sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Bunda Baca. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat tertarik ke perpustakaan. Sejumlah Gerakan Literasi coba digagas demi memantik semangat untuk membaca.
â€œKami ingin membuat tampilan perpustakaan menjadi lebih menarik dan masyarakat tambah nyaman berkunjung,â€ urai Naim Umar, salah seorang anggota DPRD Kab Tanggamus di hadapan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, saat melakukan kunjungan kerja, pada Kamis, (12/3).
Pihaknya, tambah Umar, telah mendengar bahwa perpustakaan telah bertransformasi menjadi lebih modern dan humanis. Konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial dirasa tepat untuk mengubah mind set cultural masyarakat. tidak lagi berkutat pada aktivitas ritual tapi mampu bereksistensi dengan segenap kemampuan yang dimilikinya sehingga lebih produktif. Â 
â€œAktivitas pendampingan dari perpustakaan yang disesuaikan dengan potensi alam dan SDM sanggup memberikan manfaat keekonomian yang lebih besar. Kesejahteraan masyarakat akan terdongkrak. Kami juga ingin meluaskan manfaat Â perpustakaan hingga ke desa. Ada 299 desa berdiri di Kabupaten Tanggamus. Kami ingin bagaimana membuat regulasinya,â€ lanjut Umar. Â 
Terkait yang disampaikan, Deputi Woro mengatakan memang perlu regulasi yang menguatkan keberadaan perpustakaan di desa-desa. Inisiasi tersebut bisa dari kalangan legislatif. â€œKabupaten Tanggamus bisa mencontoh perda pengelolaan perpustakaan yang sudah dibuat oleh sejumlah daerah,â€ terang Woro. Dengan regulasi yang dibuat nantinya akan mempermudah eksekutif melaksanakan agenda perpustakaan maupun pengembangan literasinya.
Reporter : Eka Nia/Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

DPRD Kab. Tanggamus Ingin Perluas Manfaat Perpustakaan Dengan Regulasi

Jakarta,Â Pembinaan kepada seluruh jenis perpustakaan di Indonesia menjadi fokus yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Ini sejalan dengan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional Dunia (Conference of Directors of National Libraries/CDNL) Â dengan tema Ketidakpastian: Bagaimana Perpustakaan Nasional Menghadapi Risiko dan Kesempatan pada Rabu, (8/9/2021).
"Tentu saja kami fokus meningkatkan peran perpustakaan umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan di didaerahnya masing-masing," ungkapnya.
Dalam pertemuan tahunan yang dilaksanakan secara virtual ini, Syarif Bando mendapatkan kesempatan mengenalkan Perpusnas di hadapan Kepala Perpustakaan Nasional dari 37 negara.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi tentang konsep pengelolaan perpustakaan dan meraih peluang di tengah ketidakpastian," ujarnya.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, lanjut Syarif, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India dengan kurang lebih 164.610 perpustakaan.
Terdiri dari perpustakaan umum, provinsi, kabupaten/ kota dan desa, perpustakaan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas ,sampai dengan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.
Syarif menjelaskan, untuk memastikan urusan perpustakaan di Indonesia menjadi kepentingan nasional, Perpusnas secara rutin melaksanakan rapat koordinasi perpustakaanÂ  yang menghadirkan para Menteri, Gubernur, Bupati, tokoh masyarakat, profesional dan para guru besar dari perguruan tinggi.
"Mereka kami hadirkan untuk memberikan materi tentang pentingnya perpustakaan untuk masyarakat," ungkapnya.
Perpusnas telah mewujudkan paradigma perpustakaan menjangkau masyarakat dengan mewujudkan perpustakaan digital. Beberapa apliksi digital telah disediakan untuk masyarakat, diantaranya iPusnas, Indonesa One Search, serta Khastara untuk mengakses naskah kuno dan manuskrip.
"Ini menjadi kelebihan kami di Perpusnas, sebelum pandemi Covid-19 kami sudah memiliki aplikasi digital. Sehingga ketika peraturan pemerintah mewajibkan semua warganya untuk melakukan aktivitas di rumah, aplikasi digital ini bisa dimanfaatkan kapan dan dimana saja," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

Kepala Perpustakaan Nasional Kenalkan Program Perpusnas di Forum Internasional