Jakarta - Kesadaran sejarah tidak mungkin dibangun tanpa membaca buku. Dalam hal ini, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memegang peranan penting untuk memberikan akses bahan bacaan kepada masyarakat terutama para generasi muda. Sehingga diharapkan mereka memiliki pengetahuan sejarah yang memadai dan ke depannya ketika kesadaran sejarah sudah ada, generasi muda mampu mempercepat proses pembangunan pembentukan jiwa integritas untuk menghadapi tantangan global.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta merupakan peristiwa besar bangsa Indonesia yang harus selalu diperingati dan kenang setiap tahunnya. Memperingati dan mengenang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan mampu membangun spirit kebangsaan dan merajut kesatuan negara kita tercinta.
Berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sama dengan mengulas jasa para pejuang. Pejuang adalah mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa merasakan nikmatnya merdeka seperti saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando saat membuka kegiatan webinar dengan tema â€œProklamasi Indonesia Merdeka 1945-1950: Data dan Faktaâ€ yang diselenggarakan secara daring, pada Senin (16/8/2021).
Menurut Syarif Bando, dulu, para pejuang melawan musuh yang terlihat, sedangkan generasi saat ini berjuang melawan ketidakberdayaan dalam mempertahankan Sumber Daya Alam (SDA) yang habis diekploitasi oleh negara lain. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kemampuan dalam mengelola SDA secara baik untuk memberikan kesejahteraan semaksimal mungkin kepada masyarakat Indonesia.
â€œUpaya Perpustakaan Nasional dalam memberikan akses bahan bacaan seluas-luasnya kepada masyarakat mengambil bagian terkecil dalam mencerdaskan anak bangsa,â€ ujarnya.
Sependapat dengan yang disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Akademisi sekaligus Pengamat Sejarah dari Universitas Indonesia, Didik Pradjoko mengatakan kesadaran sejarah hanya bisa dibangun dengan rajin membaca buku. Karena, membaca menjadi satu kunci pintu masuk terhadap pengetahuan.
Dalam paparannya, Didik menerangkan bahwa kelompok inteligensia yang ada dalam perjuangan kebangsaan Indonesia terdiri dari anggota-anggota terpelajar yang memberikan penerangan kepada masyarakat tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dengan kata lain, kelompok inteligensia berperan sebagai aktivis pergerakan kebangsaan.
â€œGerakan kelompok inteligensia sangat penting dalam menyuarakan pendapat antikolonial pada saat itu. Diharapkan, pelajar dan mahasiswa di masa sekarang bisa meneladani tokoh-tokoh kelompok inteligensia ini untuk meneruskan perjuangan merek,â€ harap Didik.
Pada kesempatan yang sama, Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, M. Yuanda Zara menambahkan bahwa pada Periode Revolusi tahun 1945-1949, perjuangan kemerdekaan Indoesia tidak hanya diperjuangkan di medan tempur ataupun di meja diplomasi melainkan juga di medan pikiran.
â€œPerjuangan di medan pikiran adalah melalui komunikasi persuasif atau dikenal juga sebagai propaganda politik,â€ ungkap Yuanda.
Peran propaganda sebagai pilar perjuangan dinilai penting karena jumlah penduduk Indonesia banyak dan terdiri dari ratusan etnis, lalu terdapat perbedaan pandangan yang ekstrim tentang arti â€˜kemerdekaanâ€™, kemudian wilayah Indonesia juga sangat luas dengan jaringan informasi dan transportasi yang buruk. Untuk itu, usaha awal propaganda yang dilakukan diantara melalui penyebaran dari mulut ke mulut, aksi pengibaran bendera, diseminasi via radio, penerbitan oleh koran dan majalah, pengetikan tangan berkali-kali, serta melalui â€˜rapat samuderaâ€™.
Adapun aktor yang berperan dalam proses propaganda pada masa itu antara lain Kementerian Penerangan, BP KNIP, jurnalis nasionalis, dan penyiar radio. Tidak hanya berbentuk tulisan, aksi propaganda juga dilakukan menggunakan tampilan visual berbentuk karikatur dan juga grafiti.
Reporter: Basma Sartika

Bangun Kesadaran Sejarah dan Nasionalisme dengan Membaca

Indralaya, Sumatera Selatan - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mendorong pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar lebih aktif dalam membangun komunikasi dengan Perpustakaan Nasional RI. Jajaran pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir diminta agar memanfaatkan program bantuan yang dimiliki Perpusnas, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan fisik bidang perpustakaan.
â€œPerpusnas sudah memberikan DAK Bantuan Fisik Perpustakaan. Untuk tahun 2020 baru saja ditutup. Ada tiga menu yang ditawarkan yakni Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan dengan anggaran 10-15 miliar rupiah, rehabilitasi layanan yang terdiri dari tiga submenu renovasi gedung layanan perpustakan, bantuan pengembangan TIK, bantuan pemberian perabot perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,â€ jelas Ofy Sofiana dalam pertemuan di Kantor Bupati Ogan Ilir. Dalam kesempatan tersebut, Ofy mendampingi Komisi X DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI di Ogan Ilir, Sumsel, Jumat (26/7/2019).
Menurut Ofy, kabupaten yang diresmikan pada 18 Desember 2003 ini belum mendapatkan banyak bantuan dari Perpusnas. Data Perpusnas mencatat, Kabupaten Ogan Ilir baru mendapat bantuan buku untuk tiga pondok pesantren pada 2017. Saat ini, ada berbagai program bantuan buku Perpusnas yang diberikan untuk daerah di antaranya bantuan buku untuk pondok pesantren atau Pendidikan keagamaan, perpustakaan kabupaten/kota, lembaga permasyarakatan, perguruan tinggi, rumah sakit, komunitas. Selain itu, ada juga hibah mobil perpustakaan keliling dan motor untuk pegiat literasi. â€œIni beberapa hal yang kepala dinas mohon untuk intens lagi untuk berkomunikasi dengan Perpustakaan Nasional,â€ tutur Ofy.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang menjadi pimpinan rombongan menyebut kunker bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan guna mendapatkan masukan langsung dari kabupaten/kota. Fikri menjelaskan selama periode 2014-2019, Komisi X sudah menghasilkan tiga Undang-undang yaitu UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Karenanya, pemerintah pusat diminta berperan aktif dalam melakukan sosialisasi UU untuk memastikan sistem pemerintahan berkesinambungan.
Sebanyak 12 anggota Komisi X DPR RI mengikuti kunker di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang. Dalam kegiatan ini, turut mendampingi mitra kerja Komisi X DPR RI yaitu Perpusnas,Â Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Â Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga,Â Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi, danÂ Badan Ekonomi Kreatif. Dalam pertemuan, anggota dewan dan mitra kerja diterima Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Perpusnas Dorong Kabupaten Ogan Ilir Aktif Berkomunikasi

Jakarta - Permasalahan stunting terjadi dikarenakan lemahnya budaya membaca dan ketidakpahaman Masyarakat.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj.) Bupati Bener Meriah, Haili Yoga, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Kamis (14/9/2023).
&ldquo;Kunjungan kerja ini sudah tepat dilakukan karena dengan datang langsung ke sini, kami jadi mendapatkan solusi,&rdquo; ucapnya.
Haili mengatakan pihaknya mencoba memberikan pemahaman bahwa perpustakaan hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut.
&ldquo;Sudah banyak desa di Kabupaten Bener Meriah yang perpustakaan sudah berkembang,&rdquo; katanya.
Untuk memastikan program peningkatan budaya membaca berjalan dengan baik, Haili mengakui turun langsung ke lapangan untuk mengeceknya.
&ldquo;Perkembangan ini dicek secara langsung ke lapangan dan agar dapat terlaksana dengan baik, kami juga menjalin kolaborasi dengan semua pihak seperti kantor wilayah kementerian agama. Jadi kami mengimbau calon pengantin (catin) untuk membaca agar tidak melahirkan anak stunting,&rdquo; jelasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar menanggapinya dengan berkata hal tersebut sangat sejalan dengan peran Perpusnas saat ini.
&ldquo;Memperkuat literasi keluarga dapat mengurangi potensi stunting pada anak dan kemiskinan. Targetnya adalah masyarakat pranikah, setelah berkeluarga, hamil, punya anak, hingga memasuki masa golden age harus disuntik dengan literasi yang kuat,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Adin menambahkan perpustakaan diharapkan dapat menjadi ruang terbuka yang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai jenis aktivitas.
&ldquo;Sejatinya, pengetahuan yang tidak diimplementasikan, tidak ada manfaatnya. Jadi setelah membaca di perpustakaan, langsung dilakukan kegiatannya,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia&nbsp;

Baca Jadi Solusi Stunting

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berperan sebagai backbone dalam upaya mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menciptakan SDM Unggul.
Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Utama STIK-PTIK Lemdiklat Polri, M. Arsal Sahban, kala menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Siber yang berlangsung secara hybrid, Senin (20/12/2021).
Permasalahan yang ditemui saat menciptakan SDM Unggul berada pada ketersediaan referensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalani keseharian mereka. Sehingga Perpusnas dinilai menjadi yang paling mampu untuk memegang peranan sebagai backbone karena dapat menjangkau stakeholders dari semua lini kehidupan.
Menurut Arsal, paradigma baru tentang perpustakaan yang menjangkau masyarakat harus fokus kepada tiga hal yakni interface yang user friendly, referensi ilmu pengetahuan yang lengkap, dan kecepatan akses. Apabila ketiga hal tersebut diwujudkan maka visi Presiden akan SDM Unggul dapat segera tercipta.
â€œPerpustakaan digital yang bisa dijangkau oleh masyarakat dimana pun berada memerlukan tiga hal tersebut yang berfokus kepada kebutuhan penggunanya. Apapun harus dilakukan untuk mencerdaskan bangsa,â€ ujar Arsal.
Sependapat dengan yang disampaikan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan bahwa Perpusnas akan mengangkat tema besar pada tahun 2022 yaitu Perpusnas Goes Digital 2022: To Build Digital Library Ecosystem.
Di masa mendatang, meskipun paradigma tentang perpustakaan berubah namun apabila pustakawan tidak mampu memainkan perannya dalam penyediaan konten dan mengelola teknologi informasi sebagai medianya maka tidak akan ada artinya. Untuk itu, Perpusnas harus memiliki konsep agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat.
â€œKita memiliki tugas untuk membuat mapping kebutuhan yang ada, dengan demikian akan terlihat mana yang menjadi prioritas. Ini adalah langkah awal untuk memastikan arah perjalanan digital Perpusnas sudah berada pada track-nya. Namun, masih diperlukan penyempurnaan dan peningkatan dari apa yang belum ada,â€ ungkap Syarif Bando. Â 
Sementara itu, Pemeriksa Forensik Utama Puslabfor Bareskrim Polri, Muhammad NuhÂ  Al-Azhar, mendeskripsikan Perpusnas di zaman digital layaknya sebuah mobil. Pada prinsipnya mobil terdiri dari dua komponen utama, mesin dan bodi. Mesin di Perpusnas digambarkan sebagai desain manajemen informasi, sedangkan bodinya adalah platform digital yang dimiliki.
Â â€œJadi tidak hanya cepat tapi juga cantik dari sisi bodi, sehingga mau tidak mau mindset-nya harus diubah. Karena sebagus apapun konten yang kita buat kalau tidak bisa menjangkau masyarakat, percuma,â€ jelas Nuh.
Lebih lanjut, Nuh memaparkan tiga tagline yang cocok untuk Perpusnas di tahun 2022 antara lain Perpusnas is Everywhere, Learning from Watching and Listening, dan Private Bookshelf.
Karena pada tahun 2022, Perpusnas diharapkan sudah sepenuhnya goes digital dengan menghadirkan konten yang tidak hanya buku namun juga berbentuk video dan audio untuk memudahkan para milenial belajar.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas adalah Backbone untuk SDM Unggul

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2023

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam rangkaian Expo Perpusnas 2019, Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Komunitas Kopi menggelar Literasi Kopi, membahas mengenai pengelolaan biji kopi, Jumat (6/9) di Lantai 4 Gedung Layanan Perpustakaan Nasional.
Hadir sebagai narasumber, Eko Murdiyanto salah satu penggiat kopi yang berbagi pengalaman mengelola kopi dari hulu ke hilir dengan peserta yang hadir. Eko Murdiyanto mengatakan ada beberapa jenis biji kopi di Indonesia, diantaranya robusta, arabika, liberika serta turunan liberika yang memiliki biji lebih kecil berjenis excelsa. Jenis arabika dan robusta merupakan biji kopi paling populer.
Menurutnya, ada keunikan jenis kopi yang ada di Indonesia, salah satunya di Papua. "Kopi di papua mempunyai rasa mint dan jeruk, berbeda dengan kopi jenis robusta yang cenderung lebih pahit dibanding arabika," kata Eko, yang juga seorang petani kopi.
Sementara itu, Eko menjelaskan kopi jenis liberika dan ekselsa mempunyai cita rasa asam dan pahit yang berbeda dengan robusta maupun arabika. Kelemahannya, biji kopi ekselsa cenderung mudah berubah rasa, ketika diseduh secara manual dan diberi gula, maka rasa akan berubah menjadi lebih juicy.
Mengenai kualitas kopi, Indonesia menjadi peringkat 6 dari 8 negara terbaik dunia. "Karena kopi terbaik itu adalah kopi yang ditanam di gunung berapi yang masih aktif," pungkasnya.
Sementara itu, talkshow dan workshop literasi kopi ini masih terus berlangsung hingga Senin, 9 September 2019 mendatang.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati / Aninda Ernest
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Mengenal Pengelolaan Biji Kopi

Jakarta â€“ Dalam rangka merancang pembangunan di Papua, pemerintah membuat perumusan langkah strategis dan kolaborasi serta percepatan pembangunan tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik kedepan untuk menajamkan strategi tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Bappenas, Himawan Ariyoga, dalam laporannya pada Konferensi Pembangunan Papua 2019 (Papua Development Summit 2019) di JW Marriot Hotel Jakarta, Selasa (17/12).
â€Acara ini merupakan momentum refleksi dan evaluasi atas perjalanan membangun tanah Papua di masa yang akan datang dalam konteks Indonesia Maju Bersama Tanah Papua,â€ ungkapnya.
Dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan dalam sambutannya bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. â€œPapua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Jika Indonesia memiliki SDM unggul maka Papua akan maju,â€ jelasnya.
Selain bertujuan untuk menyosialisasikan keberhasilan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, penyelenggaraan konferensi ini juga dijadikan sebagai ajang pengenalan budaya Papua serta pemasaran produk Papua. 
Adapun agenda percepatan pembangunan Papua antara lain meliputi pembangunan SDM sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal, percepatan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi untuk peningkatan pelayanan, serta transformasi ekonomi yang memanfaatkan SDA.
Reporter: Dewi Kartikasari

Berita

Menkopolhukam: Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua

Pencarian