Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) menyelenggarakan Workshop Inklusi Sosial Konten Kreator.
 
Kegiatan workshop ini merupakan kerja sama antara Perpusnas dengan Sosplan Creative dalam rangka perayaan ulang tahun Perpusnas ke-43. Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari (22-23 Mei) ini diikuti sebanyak 71 peserta secara onsite di Ruang Serbaguna Lantai 4 Gedung Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta.
 
Hadir sebagai narasumber, Direktur Ops. Sosplan Creative, Gede Joody Balinda menyampaikan, digital marketing merupakan srtategi marketing. Cakupan digital marketing begitu luas mencakup seluruh sosial media.
 
"Sebuah brand perlu menyeragamkan setiap pola digital marketing mereka dalam setiap platform sosial media. Ini dimaksudkan agar konsumen dapat merasakan feel yang sama," ungkapnya, Senin (22/5/2023).
 
Dijelaskan, fungsi dari branding adalah membuat top of mind kepada konsumen, sekaligus memberi nilai lebih kepada produk. Langkah sederhana untuk menciptakan brand, yakni positioning, nilai, pesan, dan karakter.
 
"Dalam melakukan branding, lakukan competitor research. Artinya, jangan sampai brand yang ingin dibentuk malah bertabrakan dengan brand kompetitor yang telah mencapai level raksasa," jelasnya.
 
Sementara itu, CEO Sosplan Creativ, Tito Ikhsan Rozak menyampaikan brand voice merupakan karakteristik brand. Brand voice terdiri dari character, tone, language, dan purpose.
 
"Customer Persona perlu diperhatikan dalam branding karena merupakan representasi fiksi dari target market," tuturnya.
 
Dalam workshop ini, peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan materi dari narasumber, peserta juga diberikan kesempatan untuk praktik yakni dengan menuliskan positioning, nilai, pesan, dan karakter dari brand yang ingin diciptakan.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Alfian

Perpusnas Gelar Workshop Inklusi Sosial Konten

Jakarta &ndash; Kawasan kars Maros-Pangkep dikenal sebagai penghasil batu marmer dan semen dengan kualitas tinggi. Sudah banyak daerah serta negara-negara asing menggunakannya.
Namun, eksploitasi yang membabi buta dikhawatirkan berdampak besar bagi kawasan kars Maros-Pangkep. Hal ini pun mendorong Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Irfan AB menulis buku berjudul 'Menjaga Warisan Peradaban Dunia', yang kemudian diluncurkan dalam diskusi publik di Gedung Teater Lantai Dua Perpustakaan Nasional, Sabtu (18/3).
"Penulisan buku ini merupakan langkah berani saya, karena sebenarnya banyak yang berkompeten. Saya memberanikan diri karena hal ini harus terus diwacanakan. Pasti akan ada pertanyaan maupun kritik di dalamnya. Itu sudah menjadi konsekuensi penulis," ujar Itfan.
Ia melanjutkan, kawasan Kars Maros-Pangkep menyimpan banyak hal. Antara lain termasuk yang terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok.. Bahkan Negeri Tirai Bambu itu kini telah menutup pintu bagi korporasi-korporasi, untuk melakukan eksploitasi. 
"Bahkan pemerintah Tiongkok memberikan insentif bagi BUMN dan perusahaan swastanya, untuk melakukan eksploitasi di luar. Bisa saja saat ini sudah terjadi di Indonesia," duganya.
Kemudian, sambung Irfan, kars Indonesia termasuk unik di dunia. Karena memiliki flora dan fauna khas, yang tidak ditemui di negara-negara lain di dunia. Di mana banyak warga negara asing menghabiskan waktu mereka, untuk menetap berminggu-minggu hanya ingin mendengarkan suara hewan seperti burung tiap malam.
"Untuk kars kawasan Maros-Pangkep, belum lama ini ditemukan gua terdalam di dunia, dengan kedalaman sekitar dua kilometer," serunya.
"Bahkan baru saja ditemukan batu cadas yang usianya diperkirakan mencapai 45 ribu tahun."
Irfan mengakui berbagai potensi tersebut, cepat atau lambat akan punah. Apalagi kars Maros-Pangkep dikenal sebagai produsen marmer dan semen, proses eksploitasi akan berdampak buruk. "Bukan tak mungkin sejarah kita yang berusia 45 ribu akan musnah di beberapa tahun kemudian," ungkapnya.
Hal ini yang kemudian mendorong Irfan untuk menginisiasi terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Pangkep-Maros.
Sementara itu, Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi Irfan yang telah mengejawantahkan isi bagaimana menjaga warisan peradaban dunia, melalui Perda Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Maros-Pangkep.
"Berbicara warisan peradaban dunia di kars Maros-Pangkep, kalau tak ada visi seperti Irfan, takkan lahir buku yang mengupas isi dari perda tersebut," pujinya.
Sebab, ini menjadi sekelumit aturan yang akan menjadi pondasi di kawasan kars Maros-Pangkep. 
Kepala Perpusnas teringat bagaimana sulitnya menggunakan bahan baku lokal karena dieksploitasi asing. 'Waktu pembangunan gedung di Salemba tahun 1997, seluruh keramik menggunakan marmer dari Maros. Saya ditunjuk menjadi penghubung pemerintah dengan pengelola yang berada di Australia. Ternyata pemilik tambang marmer berasal dari Filipina. Maka, saya terbang ke Manila untuk bernegosiasi," ungkap Syarif.
Menurut Syarif, tidak mudah bagi Irfan yang seorang politisi muda, merumuskan buku dengan legitimasi parlemen tingkat provinsi. Jika tak ada visi ke depan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia.
"Masih diperlukan langkah perjuangan yang besar ke depan untuk mengangkat poin-poin penting di mata internasional."
"Bukan tidak mungkin, kawasan ini bakal jadi bagian yang akan membuat para investor terus membuka mata, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi," tukasnya.
 Turut hadir dalam launching dan bedah buku Menjaga Warisan Peradaban Dunia Aktivis Lingkungan Muhammad Ikhwan, Arkeolog dan Peneliti Universitas Hasanudin drs. Irwan Sumantri, Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah M. Irfan Mahmud serta Aktivis Literasi Nirwan Arsuka.
Reporter: Hartoyo Darmawan
Fotografer: Prakas Agrestian dan Andri Tri Kurnia

Menjaga Peradaban Dunia, Upaya Perlindungan Kawasan Kars Maros-Pangkep

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &mdash;&nbsp;Peningkatan kualitas manusia menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, saat ini. Meski pertumbuhan ekonomi Kayong Utara mencapai 6%, tertinggi ke-2 di Kalimantan Barat, namun 50% masyarakatnya masih berlulusan Sekolah Dasar. Sejumlah upaya perbaikan dilakukan demi mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) Kayong Utara, salah satunya dengan meningkatkan minat baca.
Hal itu disampaikan Bupati Kayong Utara Hildi Hamid saat melakukan tatap muka dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Jakarta, Senin, (19/2). Perpustakaan, menurut Bupati, mampu mendukung program pendidikan gratis yang dicanangkan Pemkab Kayong Utara.
Kehadiran perpustakaan di Kabupaten Kayong Utara memang sangat dibutuhkan. Sebagai daerah yang baru terbentuk hasil dari pemekaran pada 2007, buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan soft skill amat dibutuhkan oleh masyarakatnya. Namun terkendala oleh terbatasnya bahan bacaan. Oplah surat kabar di Kayong Utara per tahun juga kurang dari 1.000 eksemplar.
Keseriusan Pemkab Kayong Utara juga dibuktikan dengan mendirikan 24 perpustakaan desa dan bangunan perpustakaan yang representatif, sehingga secara infrastruktur sudah memadai. Tinggal menambah kebutuhan bahan bacaan saja yang dirasa belum cukup.
&ldquo;Kurangnya bahan bacaan berdampak pada kualitas sumber daya manusianya. Minat baca yang rendah bukan karena semangat baca yang kurang, melainkan tidak ada buku yang bisa baca,&rdquo; ujar Bupati Kayong Utara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas mengapresiasi langkah-langkah yang telah diperbuat Pemkab Kayong Utara demi mendogkrak minat baca masyarakatnya. Saat ini, diakui Kepala Perpusnas, paradigma perpustakaan sudah berubah. &ldquo;Perpustakaan lah yang harus mendatangi masyarakat dan menjamin ketersediaan informasi dan pengetahuan bahan bacaan yang dibutuhkan masyarakat,&rdquo; katanya.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas mengatakan, Pemkab Kayong Utara bisa mencontoh inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Solok dalam upayanya menggiatkan minat baca.
&nbsp;Reportase : Hartoyo Darmawan
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Bupati Kayong Utara Sambangi Perpusnas :  Perpustakaan Dukung Program Pendidikan di Kayong Utara  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 Ayat 4, naskah kuno atau yang juga dikenal dengan manuskrip adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeti yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan kata â€œnusantaraâ€ apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. â€œJadi yang dimaksud dengan naskah nusantara yaitu naskah yang ditulis oleh nenek moyang kita terutama yang ada di wilayah Indonesia,â€ ujar Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA), Munawar Holil, selaku pemateri pertama pada acara bertema â€œ1 Data Digital Naskah Nusantaraâ€ yang diselenggarakan secara daring, Kamis (4/3/2021).
Ada tiga poin besar yang terkandung dalam naskah kuno yakni dokumen bahasa, dokumen sejarah, dan dokumen budaya. Dalam peta pemetaan bahasa yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan pada tahun 2019, bahasa daerah di Indonesia tergolong menarik karena menurut catatan para linguis, di dunia ada sekitar enam ribu bahasa dan Indonesia memiliki kekayaan bahasa kedua terbesar setelah Papua Nugini yakni sebanyak 718 bahasa daerah. Kekayaan bahasa ini berkaitan dengan persebaran naskah nusantara dimana berdasarkan Grand Design Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2019, Bali menyimpan naskah nusantara terbesar dengan total 3.106 sedangkan Sulawesi Utara hanya menyimpan 2 naskah nusantara.
Pada umumnya naskah nusantara disimpan di lembaga penyimpanan seperti perpustakaan, museum, dan keraton namun sebenarnya ada lebih banyak naskah nusantara yang tersebar di perorangan. Untuk koleksi naskah nusantara yang ada di lembaga kondisinya sangat terawat, hal ini berbanding terbalik dengan koleksi yang ada di perorangan. â€œBanyaknya naskah yang tidak terawat ini ada kaitannya dengan kepedulian dan pengetahuan dari si penyimpan naskah karena selain kepedulian banyak faktor lain juga yang mempengaruhi seperti iklim, bencana alam, SDM, kebijakan/UU, persepsi atau pandangan terhadap naskah, dan asosiasi atau komunitas naskah,â€ ungkap Munawar.
Lebih lanjut, Kang Mumun sapaan akrab Munawar menjelaskan bahwa upaya penyelamatan informasi naskah nusantara telah mengalami perubahan meskipun proses penyalinan teks tetap dilakukan sampai saat ini. Mikrofilmisasi ada sejak tahun 1980 sampai sekitar tahun 1990 sedangkan digitalisasi mulai dilakukan dari tahun 2000. Beberapa lembaga termasuk Perpusnas dan perorangan atau kelompok sudah melakukan proses digitalisasi naskah nusantara, akan tetapi jumlahnya masih jauh dari total keseluruhan naskah nusantara yang ada di Indonesia.
â€œKalau kita bandingkan rasio program digitalisasi dengan jumlah naskah yang ada yakni 82.158, itu baru 10% naskah nusantara yang didigitalkan jadi masih banyak PR kita,â€ pungkas Kang Mumun.
Reporter: Basma Sartika

Penyelamatan Naskah Nusantara Melalui Digitalisasi

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan - Menuju Maros yang Lebih Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing adalah slogan dari Kabupaten Maros. Religius memiliki arti agar seluruh gerakan yang dilakukan terbungkus dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan juga membawa kesejahteraan, melalui literasi.
Demikian disampaikan Bupati Maros, A. S. Chaidir Syam, saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan &ldquo;Literasi Berbasis Masjid&rdquo; di Kabupaten Maros yang digelar secara hibrida, Jumat (9/6/2023).
&ldquo;Kabupaten Maros mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat Ikatan Keluarga Alumni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (IKA-BKPRMI) dan seluruh pengurus yang sudah me-launching gerakan satu masjid satu perpustakaan pada 14 Mei 2022,&rdquo; ucapnya.
Gerakan ini harus diperjuangkan karena perpustakaan dewasa ini tidak hanya digunakan untuk membaca namun juga untuk berkegiatan. Dengan adanya perpustakaan di masjid, diharapkan mampu lahir ide-ide cemerlang dari masyarakat yang setelah beribadah, lanjut membaca.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, membenarkan perpustakaan merupakan tempat belajar terbuka, dengan mendapatkan panduan dari pustakawan untuk menerima pengetahuan yang diinginkan.
Dia juga menambahkan bahwa kitab suci Al-Qu&rsquo;ran memerintahkan untuk membaca karena dapat membantu untuk menguasai ilmu pengetahuan, sehingga akan terhindar dari kemiskinan.
&ldquo;Kenapa membaca? Karena nanti tidak berhenti disitu, melainkan kita akan diperintahkan untuk melaksanakan atau menyampaikan apa yang kita tahu berbasis buku yang telah dibaca,&rdquo; jelasnya.
Pada sesi talkshow, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional RI (ANRI), Andi Kasman memaparkan tentang literasi kearsipan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun aspek lain dari fungsi ketahanan nasional ialah masjid.
Berawal dari masjid atau pondok pesantren, masyarakat akan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang akan membangun sebuah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki karakter-karakter yang tangguh dan bertaqwa.
&ldquo;Masjid sebagai mana fungsinya yaitu sebagai tempat Ubudiyah (Peribadatan), Tarbiyah (Pendidikan), dan Ijtima&rsquo;iyah (Sosial Kemasyarakatan),&rdquo; paparnya.
Gerakan satu masjid satu perpustakaan akan berjalan optimal apabila kesulitan akses terhadap bahan bacaan berkualitas dapat teratasi. Selama ini, menurut Penggerak Literasi, Bachtiar Adnan Kusuma, baru gerakan membaca yang dikencangkan, sementara gerakan menulis masih ditinggalkan.
&ldquo;Sesungguhnya kebudayaan membaca dan menulis adalah seia sekata yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain,&rdquo; ungkapnya.
Bachtiar menegaskan dalam sebuah keabadian tidak ada yang abadi kecuali hanya yang ditulis dalam sebuah buku. Terlebih saat ini, masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, namun juga sebagai tempat untuk mengembangkan SDM.
Bagi Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Abdullah, masyarakat masjid terdiri dari dua komponen yakni pengguna dan pengurus masjid. Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap literasi di masjid dibutuhkan aksi nyata yang inovatif dari pengurusnya.
&ldquo;Salah satu upaya yang bisa dilakukan para pengurus masjid yaitu memanfaatkan uang kas yang dimiliki untuk membeli Al-Qur&rsquo;an digital, buku-buku cerita nabi untuk anak-anak, bahan bacaan berkualitas lainnya, dan sarana prasarana pendukung seperti AC misalnya. Dengan demikian akan tercipta perpustakaan masjid yang lengkap dan nyaman untuk disinggahi,&rdquo; terangnya.
 Reporter: Basma Sartika

Gerakan Satu Masjid Satu Perpustakaan, Lahirkan Ide Cemerlang dari Masjid

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus mendorong para penerbit maupun produsen karya rekam untuk menyerahkan karyanya ke Perpusnas maupun Perpustakaan Provinsi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2018 menandakan negara hadir untuk memfasilitasi individu yang memiliki minat, bakat, dan berkecimpung di dunia penerbitan, penulisan, karya rekam dan karya cetak. Karena masyarakat Indonesia butuh karya-karya terbaik bangsa yang akan merubah nasibnya di masa yang akan datang.
"Terlepas dari gelar-gelar yang dikeluarkan di akademik, tanpa pengusaha karya cetak, karya rekam, bangsa ini akan stagnan pada ilmu yang pernah kita capai di masa lampau," ungkap Syarif dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR dan PP 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR, di hotel Arya Duta Jakarta, Senin (8/11/2021).
Syarif mengatakan, Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang dapat diperhitungkan di kancah global jika masyarakatnya cerdas. Bagaimana agar cerdas? Masyarakat harus banyak membaca. Dan untuk membuatnya banyak baca, maka harus banyak menyediakan bahan bacaan.
Menurut sensus perpustakaan pada tahun 2019, rasio buku dan jumlah penduduk di Indonesia yakni 1 buku ditunggu 90 orang. "Bila sesuai dengan standar Unesco, tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya, maka Indonesia butuh 400 juta tiap tahunnya. Untuk mewujudkan itu tentu diperlukan adanya strategi," lanjutnya.
Syarif menjelaskan, perlu adanya sinergi antara penulis, penerbit dan juga pemerintah daerah setempat. Salah satunya, melalui beli putus buku.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Subeti Makdriani mengatakan, Undang-undang nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR merupakan revisi dari Undang-undang nomor 40 Tahun 1990. Revisi dilakukan karena penyerahaan dan penyimpanan KCKR belum maksimal dilakukan, kesadaran pelaksana serah masih minim, karya masih terbatas dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi, serta penerapan sanksi belum efektif.
"Dalam Undang-undang yang baru ini, mengajak bukan hanya pemerintah tetapi semua masyarakat diajak untuk merasa memiliki, ikut bangga dan bertanggung jawab untuk semua karya intelektual," ungkap dia.
Subeti menjelaskan, pentingnya pelaksanaan SS KCKR untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa. Selain itu, guna menyelamatkan KCKR dari ancaman bahaya. "Apalagi Indonesia berada di ring of fire, tentu ini dapat menyelamatkan KCKR dari bencana yang sering terjadi. Seperti banjir, gempa, dan sebagainya," jelasnya.
Koordinator Pengelolaan Koleksi Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Tatat Kurniawati menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang SS KCKR.
Dikatakan, bentuk karya yang diserahkan, diantaranya buku, terbitan berkala, kartografi, rekaman suara dan video analog. "Mengikuti perkembangan jaman, dalam peraturan ini juga mengatur bentuk karya dalam bentuk elektronik atau digital. Mengenai cara penyerahan, dapat dilakukan secara langsung, atau pun melalui pengiriman," katanya.
Tatat menegaskan, KCKR yang telah diserahkan kepada Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi menjadi barang milik negara atau barang milik daerah. "Namun, Hak Cipta atas KCKR yang telah diserahkan, tidak berubah kepemilikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Gelar Workshop Inklusi Sosial Konten

Menjaga Peradaban Dunia, Upaya Perlindungan Kawasan Kars Maros-Pangkep

Bupati Kayong Utara Sambangi Perpusnas : Perpustakaan Dukung Program Pendidikan di Kayong Utara Â

Penyelamatan Naskah Nusantara Melalui Digitalisasi

Gerakan Satu Masjid Satu Perpustakaan, Lahirkan Ide Cemerlang dari Masjid

Perpusnas Gelar Sosialisasi Undang-undang SS KCKR