Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Penyediaan gedung fasilitas perpustakaan masih menjadi dambaan beberapa pemerintah daerah guna mendukung peningkatan literasi masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memprioritaskan pembangunan perpustakaan di tahun 2023.
Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba menyampaikan, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan gedung perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Namun, karena akibat pandemi Covid-19, maka anggaran untuk pembangunan pun terkena refocusing.
"Kami sudah mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada refocusing dan pengajuan kami terpaksa ditunda," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (31/5/2022).
John mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan sangat dinantikan. Kekurangan sarana dan prasarana ini tentunya menjadi kendala untuk menggugah minat baca masyarakat, padahal fasilitas ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakay.
"Selama ini kami belum memiliki fasilitas gedung perpustakaan, kemampuan keuangan juga sangat terbatas. Maka kami berharap pembangunan perpustakaan ini dapat menjadi prioritas di tahun 2023. Maka, dapat mengakomodir target 25 tahun Indonesia emas melalui literasi," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/205WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.51.24 PM.jpeg" border="0" />
Â 
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Y. Rembang. Pihaknya juga berharap pembangunan gedung perpustakaan dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Tidak hanya berisi buku-buku saja, tetapi juga gedung sebagai tempat berkegiatan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, dengan membangun minat baca masyarakat, bukan hanya membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil untuk kesejahterannya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/389WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.52.36 PM.jpeg" border="0" />
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, untuk 164.610 perpustakaan. Terdiri dari perpustakaan umum, khusus, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
Untuk memenuhi fasilitas layanan perpustakaan di daerah, lanjut Deni, pemerintah pusat melalui Perpusnas memiliki program bantuan DAK yang dapat digunakan untuk enam menu. Diantaranya, pembangunan gedung, perluasan, perabot, TIK, dan koleksi.
"Kami menghimbau untuk pemerintah daerah mengajukan permohonan DAK. Tentunya dengan memenuhi beberapa syarat, misalnya untuk pembangunan gedung harus disertakan sertifikat bangunan, serta DED," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Jakarta - â€œMembaca tidak akan merugikan karena harta pasti habis, sedangkan ilmu tidak akan pernah habisâ€. Ungkapan tersebut dilontarkan oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus saat melakukan audiensi secara daring bersama dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, pada Rabu pagi (28/7/2021).
Meskipun masih dalam kondisi yang sulit akibat pandemi Covid-19, Bupati Lampung Barat yang didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yudha Setiawan, beserta jajaran tetap bersemangat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerahnya dengan literasi. Kehadiran perpustakaan, menurut Parosil, mampu dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam menumbuhkan minat baca yang sangat besar manfaatnya. Untuk itu, setelah dicanangkan menjadi Kabupaten Literasi pada tahun 2018, pojok baca dan perpustakaan terus dibangun di seluruh desa serta sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
Lebih lanjut, Parosil menambahkan sudah ada sejumlah inovasi yang ditemukan, salah satunya pada kopi. Kopi yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Lampung Barat terus dikembangkan, sehingga saat ini tidak hanya kopi yang dijual, melainkan juga daun dan kulit kopi. Produk olahan dari daun dan kulit kopi yang bisa ditemukan di pasaran antara lain berbentuk teh, kue kering, saus sambal, dan sebagainya.
â€œSemenjak kami mencanangkan Kabupaten Literasi, daun kopi kami jual, kulit kopi pun kami jual. Kulit kopi kami jual menjadi roti cookies. Ini kulit merahnya kopi yang biasa dibuang bisa menjadi roti dan saos,â€ jelas Parosil dengan antusias. Â Â 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas sangat mengapresiasi perhatian atas upaya yang telah dilakukan oleh Bupati Lampung Barat untuk meningkatkan literasi. Baginya, pemimpin yang peduli pada literasi adalah pemimpin yang bisa memajukan daerahnya.
â€œTugas seorang pemimpin adalah memastikan masyarakat mau berubah dengan ilmu pengetahuan,â€ ucap Syarif Bando.
Dia juga menambahkan bahwa semua yang sudah dilakukan oleh Bupati Lampung Barat sejalan dengan tagline Presiden Joko Widodo tentang Manusia Unggul dengan arti manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi yang tinggi.
â€œKopi, daunnya dan kulitnya bisa didapatkan kreativitas dan inovasinya dari membaca buku,â€ ujarnya.
Reporter: Basma Sartika

Harta Pasti Habis Namun Ilmu Tak Lekang Oleh Waktu

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menginisiasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah yang bertempat di Ruang Serbaguna lantai 4 Perpusnas, Jalan Merdeka Selatan No 11 pada Kamis, (31/1). Acara tersebut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,Pengawas, Staf PPK dan Auditor di lingkungan Perpusnas.
Dalam sambutannya Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar berharap adanya sosialisasi mampu memberikan pengetahuan baru bagi seluruh pegawai khususnya yang bersinggungan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpusnas. Sri Sumekar menguraikan mengenai pengadaan barang/jasa di Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar Rp 465.076.327.000 dari total anggaran sebesar Rp 584.933.638.000 atau 80% dari pagu. â€œKita menyadari mempunyai tanggung jawab yang berat dalam membelanjakan anggaran yang diberikan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita negaraÂ  melalui program atau kegiatan yang kita laksanakan,â€ ujar Sekut Perpusnas.
Sri melanjutkan bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpusnas harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanan kegiatan yang berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. â€œSaya pesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh seluruh materi yang diberikan oleh narasumber, yang kemudian kita aplikasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan baik dan sesuai prosedur,â€ pesan Sri menutup sambutan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Menyambut Terbitnya PP No. 16 tahun 2018

Banda Aceh - Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi,&nbsp;Hetifah, bersama dengan mitra kerjanya yakni Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menampung aspirasi pemustaka Aceh saat melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Pemerintah Provinsi Aceh di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Jumat (16/12/2022).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edy Yandra memandu rombongan berkeliling melihat fasilitas Gedung Layanan Perpustakaan (library tour) yang baru selesai dibangun dan resmi beroperasi pada awal tahun 2022 tersebut. Turut mendampingi dari Perpusnas diantaranya Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Taufiq A. Gani, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Nurcahyono, serta Direktur dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Emyati Tangkelembang.
Pada kesempatan itu, anggota dewan berkesempatan menggali aspirasi para pemustaka dengan cara berdialog. Hetifah mengatakan bahwa meskipun belum seratus persen selesai, namun fasilitas Gedung Layanan Perpustakaan Aceh sudah sangat bagus.
&ldquo;Apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang sudah menyediakan fasilitas gedung seperti ini. Diharapkan aspirasi dan kepuasaan pemustaka dapat tetap dipantau dan dipenuhi,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Hetifah juga menyampaikan hasil dialog yang terjalin antara anggota komisi dan pemustaka menunjukkan bahwa para pemustaka merasa puas terhadap ketersediaan koleksi buku yang bersifat umum. Sehingga, mereka berharap agar Perpustakaan Aceh dapat segera melengkapi kekurangan koleksi yang bersifat khusus, spesifik, lebih mendalam dan teknis untuk keperluan penelitian, skripsi dan tesis.
&ldquo;Kami berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh bersama Perpustakaan Nasional dapat memenuhi harapan para pemustaka yang lebih spesifik tersebut,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, Edy Yandra mengakui kelemahan itu karena pihaknya selama ini masih fokus pada penyelesaian interior dan eksterior gedung. Untuk itu, ke depan dia akan menjalin sinergi dengan perguruan tinggi dan Perpusnas guna mendapatkan dukungan dalam penyediaan koleksi buku yang dimaksud.
Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa keberadaan Indonesia One Search (IOS) dapat membantu menyelesaikan permasalahan itu.
&ldquo;Indonesia One Search (IOS) adalah sebuah union katalog yang memudahkan pemustaka seluruh Indonesia untuk melakukan penelusuran koleksi dari semua jenis perpustakaan termasuk dari perguruan tinggi dalam sebuah portal pencarian (one stop searching),&rdquo; terangnya.
Selain itu, Taufiq juga mengatakan IOS telah menghimpun metadata dan link bahan digital Jurnal Akses Terbuka dari berbagai perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia.
&ldquo;Mungkin permasalahan di advokasi dan sosialisasi yang masih&nbsp;kurang. Perpusnas melalui Pusdatin sudah menetapkan Aceh menjadi salah satu lokus pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi IOS di tahun 2023,&rdquo; katanya.
Nurcahyono yang bertanggung jawab terhadap pembinaan perpustakaan perguruan tinggi menyebutkan Perpusnas telah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pustakawan perguruan tinggi se-Aceh di bulan Oktober. Dia juga menambahkan bahwa assessment terhadap 4 (empat) kandidat perpustakaan perguruan tinggi di Aceh yang akan mendapat bantuan sedang dilakukan.
Emyati menerangkan pihaknya menerima penyerahan koleksi secara fisik maupun interoperabilitas secara online dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
&ldquo;Perpusnas sudah mengimplementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, berupa penyerahan koleksi sebagai deposit.&nbsp; Kami juga sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan BRIN untuk penyerahan secara fisik atau interoperabilitas online. Untuk itu, kami juga akan bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan di Aceh guna lebih menyosialisasikan pemanfaatan dari koleksi yang kami miliki,&rdquo; jelasnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Hetifah menyatakan kunjungan kerja Komisi X kali ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, aspirasi dan solusi yang terungkap pada sesi ini akan terus dipantau serta diawasi sesuai tugas maupun fungsi Komisi X DPR RI.

Komisi X DPR RI dan Perpusnas Tampung serta Tindak Lanjuti Aspirasi Pemustaka Aceh

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perrpusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œDi dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif pada Senin (30/8/21) saat memberikan sambutan pada kegiatan SosialisasiÂ (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

Jakartaâ€”Para kepala daerah diajak untuk bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjangkau masyarakat, khususnya di pedesaan, dalam mendapatkan informasi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial berawal dari kepedulian terhadap masalah kehidupan di pedesaan yang stagnan. â€œBahwa sejatinya hampir 50 persen penduduk kita yang ada di sana yang ternyata membutuhkan buku-buku petunjuk teknis untuk bagaimana keluar dari persoalan ekonomi yang dihadapi di satu sisi dan membangun spirit motivasi untuk mereka mau berubah dengan sedikit ilmu pengetahuan yang mungkin bisa didapatkan di perpustakaan desa,â€ jelasnya saat memberikan sambutan dalam Peer Learning Meeting Tingkat Nasional yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (2/12/2020).
Karenanya, uluran tangan dan keterbukaan dari para kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Perpusnas menjadi pendamping atau memberikan tutorial kepada daerah agar mendapatkan wawasan untuk mengelola potensi sumber daya yang melimpah di sekitarnya. Syarif berharap stimulus yang diberikan Perpusnas ini direspons oleh para kepala daerah.
Tahun ini, penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup 32 provinsi dan 100 kabupaten. Testimoni dari penerima manfaat yang mengalami peningkatan kualias hidup setelah mendapatkan ilmu di perpustakaan dapat memotivasi masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka berbagi pengetahuan, pengalaman, dan berlatih keterampilan hidup.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi mengungkapkan saat ini, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan literasi. Dia menegaskan masyarakat dengan tingkat literasi tinggi merupakan modal utama dalam membangun masyarakat berpengetahuan â€œKemajuan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam dan ongkos pekerja yang murah,â€ jelasnya.
Pada masa pandemi Covid-19, Subandi menyatakan, perpustakaan desa dapat mengoptimalkan perannya sebagai pusat informasi dan pengetahuan sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan masyarakat bangkit dari keterpurukan. Dia mencontohkan perpustakaan Desa Candil di Belitung Timur. â€œSaya menjejaki kawasan hutan meranggas di sekitar perpustakaan desa sekaligus mengenal apa yang dapat kita sebut sebagai perpustakaan alam. Dengan konsep perpustakaan alam, perpustakaan ingin mengenalkan pada masyarakat bahwa pengetahuan itu tidak hanya dapat diperoleh dari buku tapi juga dari alam dan lingkungan kita,â€ urainya.
Sementara itu, Ketua Tim Pakar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Haryono Suyono menyatakan buku dan materi yang ada di perpustakaan harus dipilih sesuai kepentingan masyarakat. Selain itu, buku seharusnya bisa diantar ke desa, khususnya lembaga-lembaga sosial di desa, agar bisa menambah ilmu dan keterampilan masyarakat. â€œBahan bacaan yang positif saya anjurkan diantarkan ke lembaga-lembaga sosial yang ada di desa. Sehingga perpustakaan menjadi agen perubahan bangsa dan masyarakat desa menjadi komponen perubahan,â€ tuturnya.
Peer Learning Meeting Tingkat Nasional diselenggarakan di empat lokasi atau region yakni Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Peer Learning Meeting Tingkat Nasional dilaksanakan untuk memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman antar perpustakaan, memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta untuk terus melaksanakan rencana kerja transformasi perpustakaan kabupaten maupun desa, serta memperkuat proses mentoring dan monitoring perpustakaan kabupaten dan desa.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Harta Pasti Habis Namun Ilmu Tak Lekang Oleh Waktu

Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Menyambut Terbitnya PP No. 16 tahun 2018

Komisi X DPR RI dan Perpusnas Tampung serta Tindak Lanjuti Aspirasi Pemustaka Aceh

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

Kepala Daerah Didorong Terlibat dalam Literasi untuk Kesejahteraan