Merdeka Selatan, Jakarta --- Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Menerima sekaligus audiensi dari tiga daerah, yaitu Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang, Bupati Solok, Epyardi Asda, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, Nirus Nikolas. Kehadiran unsur eksekutif dari berbagai daerah ini, memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui infrastruktur perpustakaan. Hal ini menunjukkan kesadaran pimpinan daerah atas peran strategis perpustakaan di daerahnya masing-masing.
Cory Sriwaty datang dengan membawa proposal pembangunan gedung layanan perpustakaaan, pojok baca digital, dan mobil perpustakaan keliling. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Karo berkomitmen untuk menyediakan ruang publik berupa taman kota yang berisi Â pojok baca yang representatif. "Jadi di situ banyak anak bermain, dan juga berolahraga, ketika kami sediakan mobil perpustakaan keliling, anak-anak berebut untuk membaca," ucap Cory. Situasi itu tentunya menunjukkan bahwa taman kota adalah lokasi yang ideal untuk dibangun pojok baca.
Sementara itu, Epyardi Asda datang untuk menyampaikan komitmennya dalam proses realisasi usulan Dana Alokasi Khusus daerahnya. Ia sangat optimis kalau lokasi strategis yang sudah ditentukan akan menjadi magnet bagi masyarakat. Saya sangat serius dengan hal ini, karena saya yakin dengan bangunan perpustakaan ini akan sangat bermanfaat, karena lokasinya sangat bagus, dan di situ sentral semuanya ekonomi, pendidikan, dan berada di pinggir jalan nasional," ujarnya
Komunikasi dan koordinasi juga terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok, tidak hanya dengan Perpustakaan Nasional, tetapi juga dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk Perpusnas sendiri, ini sudah keempat kalinya (berkunjung),â€ ujar Epryadi.
Setelah peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan di Toraja hasil Dana Alokasi Khusus. Toraja terus bergerak meningkatkan infrastruktur literasi di sana. Â Nirus Nikolas memastikan dukungan Perpusnas melalui berbagai program Perpustakaan Nasional RI untuk pembinaan di daerah, di antaranya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan juga penambahan mobil perpustakaan keliling. Proposal untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan perabot fasilitas layanan perpustakaan pun sudah diajukan.
Menanggapi kebutuhan di daerah untuk peningkatan literasi di daerah, Syarif Bando menyampaikan bahwa Perpusnas akan mendukung semaksimal mungkin. Dukungan infrastruktur perpustakaan di daerah diyakini akan memberi manfaat yang sangat besar. â€œJakarta sampai di langit dibangun gedung-gedung tinggi tidak akan mengubah nasib bangsa,Â  tapi kalau semua desa kita selesaikan (pembangunannya) baru kita maju,â€ ucap Syarif.
Ia juga mengharapkan komitmen dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan berbagai program perpustakaan dari pusat . Apabila Dana Alokasi Khusus berhasil disetujui, pemerintah daerah harus serius dalam pelaksanaannya, dan apabila ada kekurangan, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
reportase: Radhitya
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peran Strategis Perpustakaan Diakui, Pimpinan dari Berbagai Daerah Audinesi dengan Perpustakaan Nasional RI.

Malaka, NTT&mdash;Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Malaka.
Peresmian dilakukan bersama Bupati Malaka Simon Nahak di Betun, Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (17/7/2024). Pembangunan gedung perpustakaan di kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste ini menggunakan dana alokasi fisik (DAK) subbidang perpustakaan daerah tahun anggaran 2023.
Sestama Joko menyatakan perpustakaan memiliki esensi, terkait dengan masa lalu dan masa depan. Menurutnya, perpustakaan sama halnya dengan tokoh mitologi Romawi, Janus. Dewa ini memiliki dua wajah yang masing-masing menghadap masa lalu dan menghadap masa depan. Perpustakaan terkait dengan masa lalu dan masa depan melalui koleksi yang dimilikinya.
&ldquo;Ketika kita bicara perpustakaan, kita bicara tentang koleksi yang menggambarkan kekayaan kita, keragaman kita, berbagai macam budaya di masa lalu dan nilai kearifan lokal yang terus kita pelihara. Kita merawat ingatan bersama dalam berbagai macam rekaman, bahan perpustakaan, surat kabar, majalah. Itu adalah upaya kita merawat nilai-nilai itu jadi bagian dari peradaban dan ingatan masa lalu kita,&rdquo; jelasnya usai membubuhkan tanda tangan di prasasti.
Selain itu, perpustakaan juga berbicara mengenai masa depan. Di perpustakaan tersedia kajian, proyeksi, dan perkiraan mengenai masa depan. &ldquo;Itu semua bisa kita lakukan dengan mengkaji buku-buku. Dan Janus juga berbicara tentang masa depan itu, di mana salah satu muka menghadap ke masa depan,&rdquo; tuturnya.
Dia mengapresiasi pemikiran Bupati Simon yang menilai gerakan literasi sebagai gerakan sosial. Perpustakaan, tegasnya, merupakan rumah terbuka bagi siapa saja dan ruang publik bagi siapa pun dalam beraktivitas dan memanfaatkan pengetahuan.
&ldquo;Siapa pun boleh melakukan berbagai macam kegiatan terkait dengan budaya, kesejahteraan dan ekonomi, pembelajaran sepanjang hayat. Karena kebutuhan untuk memutakhirkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan, tidak akan pernah berhenti,&rdquo; ungkapnya.
Sestama Joko terkesan dengan tema gedung perpustakaan yakni merah putih. Menurutnya, hal ini melambangkan nasionalisme, patriotisme, dan semangat untuk merawat kebangsaan.
Terkait fasilitas layanan perpustakaan, dia mengapresiasi kehadiran ruang audiovisual. Hal ini baik untuk memfasilitasi generasi milenial dan generasi Z, yang secara demografi mendominasi masyarakat.
&ldquo;Generasi Z itu menyukai pengetahuan dalam bentuk multimedia. Jadi ruang multimedia ini sungguh tepat untuk kita mentransformasikan pengetahuan untuk generasi milenial itu,&rdquo; jelasnya.
Meski begitu, dia menegaskan, koleksi perpustakaan berbasis teks juga masih dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, dia berharap berbagai program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dilangsungkan di perpustakaan.
&ldquo;Karena layanan perpustakaan adalah layanan yang inklusif, bukan eksklusif. Inklusif artinya siapa pun boleh datang ke perpustakaan, yang bersepatu, yang sandal jepit, boleh. Kenapa? Karena semua memiliki kebutuhan yang sama akan pengetahuan. Ibu, kaum perempuan, pemuda, berbagai macam komunitas,&rdquo; urainya.
Dia menambahkan, tahun ini, Perpusnas mengusung program bantuan buku bacaan bermutu. Program ini menyalurkan bantuan untuk 10 ribu perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat yang masing-masing menerima seribu buku. Dijelaskan bahwa di Kabupaten Malaka, ada delapan desa yang menerima bantuan ini.
&ldquo;Kami berikan masing-masing seribu buku dan satu rak. Dan kami juga melatih tenaga pengelola agar ada upaya untuk terus memanfaatkan bacaan bermutu yang kami sasar untuk anak SD dan PAUD agar mereka mencintai membaca buku sejak dini, agar mereka menemukan cinta pertamanya kepada buku,&rdquo; sebutnya.
Dia berharap agar masyarakat menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik yang terbuka bagi masyarakat. &ldquo;Untuk bisa melatih keterampilan dan kecakapan, belajar kontekstual, mengatasi berbagai persoalan yang ada di lingkungan kita dan wahana pembelajaran sepanjang hayat,&rdquo; tukasnya.
Sementara itu, Bupati Simon menjelaskan lokasi gedung perpustakaan merupakan titik nol Kabupaten Malaka. Sebelumnya, lokasi gedung perpustakaan merupakan kantor kecamatan. &ldquo;Sekilas gambaran kenapa perpustakaan harus di sini. Karena berbicara tentang pendidikan, jantungnya ada pada perpustakaan,&rdquo; tuturnya.
Dia menegaskan, kehadiran gedung perpustakaan dibutuhkan untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia di kabupatennya. Dia berharap masyarakat menjaga kebersihan perpustakaan dengan tiga lantai tersebut. &ldquo;Salah satu program unggulan kami adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka butuh fasilitas seperti ini. Sampai dengan ruang disabilitas juga kita sediakan. Jadi perpustakaan ini menerima semua orang untuk baca,&rdquo; ujarnya.
Dia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Malaka. Terlebih, Malaka merupakan kabupaten termuda di NTT. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama begini baik dengan kabupaten kami yang masih muda. Kabupaten ini baru dibentuk 2013, kabupaten bungsu di provinsi NTT. Tapi perhatian pemerintah pusat ini ternyata tidak membedakan,&rdquo; pungkasnya.
Selain pembangunan gedung perpustakaan, Kabupaten Malaka juga menerima DAK fisik subbidang perpustakaan daerah berupa bantuan sarana prasarana meliputi TIK, perabot, dan bahan pustaka.
Reporter: Hanna Meinita
Dokumentasi: Andri Tri Kurnia/Deny Irawan

Sestama dan Bupati Malaka Resmikan Perpustakaan Kabupaten Malaka

Jakarta -&nbsp;Penting hukumnya bagi perpustakaan khusus di Indonesia untuk mampu menyebarkan konten yang mudah dimengerti dan diakses oleh pemustaka.
&ldquo;Konten yang dibangun harus bisa menyebar dan mudah untuk diakses. Sehingga dibutuhkan portal web yang mampu mengakomodir konten-konten tersebut,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando pada kegiatan Pendataan Perpustakaan Khusus, di The Acacia Jakarta Hotel, Senin (17/10/2022).
Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama. Kepala Perpusnas mengajak seluruh pustakawan dan pengelola perpustakaan khusus yang hadir untuk memainkan perannya dengan baik.
&ldquo;Sudah menjadi tugas perpustakaan untuk mengumpulkan informasi yang berserakan dan menyebarkannya kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhan mereka,&rdquo; tambahnya. &nbsp;
Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Disebutkan oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi bahwa Pasal 15 Ayat (3) huruf e UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan agar pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas.
&ldquo;Salah satu upaya Perpusnas sebagai perpustakaan pembina yakni dengan melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan serta mengeluarkan kode unik berupa Nomor Pokok Perpustakaan (NPP),&rdquo; ucap Deni.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa Perpusnas menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai&nbsp;enabler&nbsp;untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan.
Sebagai program nasional, Perpusnas saat ini sedang ikut mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Satu Data Indonesia pada Perpres No. 39 Tahun 2019.
&ldquo;Pemanfaatan SPBE dan Satu Data Indonesia tidak hanya terbatas pada internal antar instansi tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dan data publik bagi masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Menurut Peraturan Perpusnas No. 10 Tahun 2021, Satu Data Perpusnas merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah lingkup Perpusnas yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah.
Ketua Umum FPKI Periode 2022-2025, Riko Bentari Pertamasari memaparkan peran strategis Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) dalam pendataan perpustakaan khusus mendukung satu data perpustakaan adalah dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan advokasi kepada anggota FPKI tentang pentingnya pendataan perpustakaan.
&ldquo;Pendampingan kepada anggota FPKI dalam membangun repositori institusi sebagai simpul data mendukung satu data perpustakaan khusus Indonesia,&rdquo; paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Muda dari Perpustakaan Kemendikbudristek, Chaidir Amir mengingatkan pada Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan tertulis layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
&ldquo;Adapun manfaat yang didapatkan dari jejaring dan kerja sama perpustakaan tersebut diantara meningkatkan kualitas layanan, berbagi sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik baik, serta meningkatkan nilai akreditasi,&rdquo; ungkap Amir.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rizqi Amelia Putri, menyosialisasikan bahwa NPP merupakan kode identitas yang dipakai untuk melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan yang tersebar di wilayah NKRI.
Amel mengatakan manfaat dari NPP antara lain untuk mengidentifikasi keberadaan perustakaan, perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui pemutakhiran data, perpustakaan yang memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan, serta berhak memasang NPP pada papan nama perpustakaan.
&ldquo;Untuk pengajuan NPP, persyaratan yang harus dipenuhi yakni memiliki SK Pendirian Perpustakaan atau Surat Keterangan Domisili atau Keberadaan Perpustakaan yang disahkan oleh minimal Kepala Lembaga atau Pejabat Daerah Setempat,&rdquo; pungkas Amel.
Kegiatan ini juga dirangkaian dengan Pengukuhan Pengurus Pusat FPKI Periode 2022-2025 dan&nbsp;Soft-Launching&nbsp;Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe) milik Kementerian Pertanian.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
&nbsp;

Jakarta - It is legally important for special libraries in Indonesia to be able to disseminate content that is easily understood and accessed by users.
&ldquo;Content that is built must be able to spread and be easy to access. So a web portal is needed that is able to accommodate this content," said the Head of the National Library of Indonesia, Muhammad Syarif Bando at the Special Library Data Collection activity, at The Acacia Jakarta Hotel, Monday (17/10/2022).
In an effort to make Indonesia a producing country, the quality of Human Resources (HR) must be a major concern. The Head of National Library of Indonesia invited all librarians and special library managers who were present to play their roles well.
"It is the duty of the library to collect scattered information and disseminate it to users according to their needs," he added.
A special library is a library that is limited to users in government institutions, community organizations, religious educational institutions, houses of worship, or other organizations.
Mentioned by Plt. Deputy for Development of National Library Resources, Deni Kurniadi that Article 15 Paragraph (3) letter e of Law no. 43 of 2007 concerning Libraries mandates that the establishment of libraries located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) notify their existence to National Library.
"One of the National Library of Indonesia's efforts as a library supervisor is to collect data on all types of libraries and issue a unique code in the form of a Library Identification Number (NPP)," said Deni.
Meanwhile, Head of National Library of Indonesia's Data and Information Center, Taufiq A. Gani explained that National Library has made Information and Communication Technology (ICT) an enabler for structuring governance and improving the quality of library services.
As a national program, National Library of Indonesia is currently participating in developing an Electronic-Based Government System (SPBE) in Presidential Decree no. 95 of 2018 and One Indonesian Data on Presidential Decree No. 39 of 2019.
"The use of SPBE and One Data Indonesia is not only limited internally between agencies but also as a form of fulfilling the need for services and public data for the community," he explained.
According to National Library Regulation No. 10 of 2021, One National Library of Data is a government data management policy within the National Library of Indonesia which aims to create quality data, easily accessible, and can be shared between Central and Regional Agencies.
The Chairperson of the FPKI for the 2022-2025 period, Riko Bentari Pertamasari explained the strategic role of the Indonesian Special Library Forum (FPKI) in collecting library data specifically to support one library data by conducting outreach, mentoring, and advocating to FPKI members about the importance of library data collection.
"Assistance to FPKI members in building institutional repositories as data nodes to support one Indonesian special library data," he explained.
On the same occasion, the Young Expert Librarian from the Ministry of Education and Culture Library, Chaidir Amir reminded of Article 14 of Law no. 43 of 2007 concerning written libraries, integrated library services are realized through collaboration between libraries. Integrated library services as referred to in Paragraph (6) are carried out through telematics networks.
"The benefits derived from the library network and collaboration include improving service quality, sharing resources, sharing experiences and good practices, and increasing the value of accreditation," said Amir.
National Library of Indonesia's First Expert Librarian, Rizqi Amelia Putri, socialized that NPP is an identity code used to collect data on all types of libraries spread across the territory of the Republic of Indonesia.
Amel said the benefits of the NPP included identifying the existence of a library, libraries could report their progress through updating data, libraries that had NPPs would become priority programs for recipients of guidance and development of library affairs, and had the right to put NPPs on library nameplates.
"For submitting an NPP, the requirements that must be met are having a Library Establishment Decree or a Certificate of Domicile or Library Existence that is legalized by at least the Head of an Institution or Local Regional Official," concluded Amel.
This activity was also part of the inauguration of the Central Board of FPKI for the 2022-2025 period and the Ministry of Agriculture's Soft-Launching Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe).
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru mengunjungi Perpustakaan Nasional RI dalam rangka berkonsultasi tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) perpustakaan. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga Bersama anggota pansus dan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru diterima Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Jhon Romi menyatakan, pansus meminta masukan agar bisa menyusun aturan yang sesuai dengan program nasional, di antaranya mengenai pembiayaaan dan program gemar membaca. â€œMengenai pembiayaan apakah dari APBN atau APBD,â€ ujar Jhon di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/7).
Penanggung jawab Pansus Raperda Perpustakaan Sondia Warman menjelaskan, pihaknya memprioritaskan penyusunan raperda perpustakaan dalam agenda legislatif. Kehadiran perpustakaan dengan koleksi yang tepat, menurutnya, terkait dengan intelektualitas generasi muda.
Sementara itu, Muhammad Syarif menjelaskan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan sebagai substansi raperda perpustakaan. Pertama, raperda harus menjamin bahwa seluruh adat istiadat, potensi budaya, dan sumber daya di Kota Pekanbaru, diwujudkan dalam bentuk buku. Muatan lokal harus ditulis dan dipastikan menjadi koleksi pustaka perpustakaan Kota Pekanbaru.
Kedua, perda harus menekankan bahwa membaca meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œTanpa membaca maka menjadi hal yang mustahil bagi kita. Bahwa membaca adalah esensi pendidikan, karena selama ini parameter kita adalah ijazah,â€ urai Muhammad Syarif.
Agar perda menjadi produk hukum yang berkesinambungan, anggota pansus diminta membuat formula tentang literasi. Menurutnya, saat ini terjadi booming gerakan literasi, namun arahnya tidak jelas. â€œAda yang bilang membaca 15 menit sudah literasi, ada yang bilang gerakan orang tua mendongeng sudah masuk literasi. Perlu dirumuskan seperti apa formulanya,â€ jelasnya.
Ketiga, besaran dari anggaran perpustakaan sebaiknya dicantumkan di raperda. Muhammad Syarif juga meminta anggota DPRD Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan perpustakaan, yakni perpustakaan umum, khusus, sekolah, dan perguruan tinggi. â€œPasal 22 hingga pasal 25 UU Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan kewenangan perpustakaan ada di perpustakaan. Jadi, kepala dinas berwenang untuk mengurus perpustakaan yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, DPRD sangat menentukan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kiranya diberikan kewenangan penuh untuk mengelola perpustakaan, termasuk di sekolah. Karena ini adalah hal yang fundamental,â€ jelasnya.
Ketua Pansus Desi Susanti menyatakan mengapresiasi pertemuan ini dan pihaknya akan menelaan masukan dari Perpusnas. Kunjungan ini diakhiri dengan bertukar cendera mata dan foto bersama.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas RI Terima Pansus DPRD Kota Pekanbaru

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI mengadakan senam bersama sekaligus memberikan penghargaan kepada beberapa jajaran unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Pemberian reward terhadap unit kerja yang berprestasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, disiplin pegawai, dan mengembangkan sikap keteladanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, serta mendorong semangat untuk melahirkan karya yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Salah satu unit kerja yang mendapatkan penghargaan adalah Deputi I Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan tebaik di dunia dalam penyediaan artikel ilmiah dari IoS.
Senam pagi dan pemberian penghargaan ini dihadiri oleh seluruh jajaran unit kerja Perpusnas RI hingga pejabat tinggi Perpusnas. Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menghimbau kepada seluruh jajaran unit kerja Perpustakaan Nasional untuk melakukan senam ini secara rutin dan semangat. â€œHarapannya tidak hanya Jumat ini yang ramai dan semangat. Tapi setiap Jumat dilakukan dengan semangat dan ramai seperti hari Jumat saat ini,â€ harapnya.
Keseruan senam pagi ini dilanjutkan dengan lomba antar jajaran unit kerja Perpustakaan Nasional RI dan diakhiri dengan pemberian hadiah sebagai apresiasi terhadap semangat dan antusiasme pegawai mengikuti senam pada Jumat pagi.
Reporter: Vara Nur Isna/Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Pemberian Penghargaan Sebagai Bentuk Apresiasi Perjalanan Kerja 2019

Salemba, Jakarta&mdash;Sebanyak 111 pegawai struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional mengikuti proses Assessment Test yang diselenggarakan unit Sekretariat Utama Perpusnas di Jakarta, Senin, (16/1).
Assessment test yang digelar selama dua hari menyasar pada 56 pejabat struktural setingkat eselon 3 dan 4, dan 55 pejabat fungsional pustakawan muda, pustakawan madya, analis kepegawaian, dan auditor yang telah memenuhi persyaratan.
Assessment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Dalam arti yang lain assessment adalah suatu proses pengumpulan informasi guna mendapatkan profil psikologis seseorang, yang meliputi kelebihan, kekurangan, gejala-gejala, intensitasnya, kendala-kendala yang dialaminya, serta peran penting yang dibutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa assessment bisa diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya.
Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando dalam pengarahannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan dimaksudkan sebagai niatan rotasi besar-besaran, &ldquo;Tapi sebagai upaya menggali potensi para pejabat dan pemetaan kompetensi jabatan struktural dan fungsional,&rdquo; ujarnya.
Pemangku jabatan, lanjut Kepala Perpusnas, harus memiliki kemampuan memahami ruang lingkup jabatan yang diembannya, harus mampu membagi dan mengevaluasi beban tugas, serta mampu mempersiapkan kebijakan terhadap regulasi dan tidak terlalu kaku. &ldquo;Tidak sekedar memenuhi tugas dan kewajiban namun seorang pemimpin juga harus mampu mengembangkan potensi SDM anak buahnya,&rdquo; ucap Syarif Bando.
Assessment test yang diikuti semua peserta meliputi tes potensi akademik, psiko test, focus group discussion (FGD), dan proses wawancara.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Peran Strategis Perpustakaan Diakui, Pimpinan dari Berbagai Daerah Audinesi dengan Perpustakaan Nasional RI.

Sestama dan Bupati Malaka Resmikan Perpustakaan Kabupaten Malaka

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Kepala Perpusnas RI Terima Pansus DPRD Kota Pekanbaru

Pemberian Penghargaan Sebagai Bentuk Apresiasi Perjalanan Kerja 2019

Pemetaan Kompetensi Melalui Assessment Test