Perpustakaan Nasional menggelar acara diskusi virtual mengenai sejarah Swasembada Pangan pada Kamis, 29 Juli 2021 pada pukul 09.00 WIB yang disiarkan melalui Zoom dan juga kanal Youtube Perpustakaan Nasional. Acara diskusi ini merupakan diskusi ke enam dari rangkaian acara FGD Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh Kelompok Monograf dan Berkala Langka atau Klasika.
Â 
â€œWHO sebagai organisasi dunia menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sudah mampu berswasembada pangan jika produksi pangan nya sudah mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Negara yang tidak mampu mencukupi pangan rakyat akan sangat rentan terhadap gejolak kedaulatan.â€ tutur Luthfiati Makarim.
Â 
FGD Diskusi Sejarah dengan tema Swasembada Pangan ini mengundang dua orang narasumber yaitu M. Luthfi Khair A., S.Hum yang merupakan Peneliti LIPI di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Bidang Sejarah Indonesia, dan Ruriatno, S. IPust yang merupakan Pustakawan Ahli di Perpustakaan Nasional. Acara dipandu oleh Aditia Muara Padiatra, beliau merupakan seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Â 
Materi yang disampaikan oleh Ruriatno dari Perpustakaan Nasional adalah mengenai kebijakan Swasembada Pangan pada era Demokrasi Terpimpin dalam rentang tahun 1959-1965. Untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi Indonesia sejak masa sebelum merdeka, digalakan Panca Usaha Tani. â€œPanca Usaha Tani ini meliputi kegiatan penyediaan air dalam jumlah cukup dan waktu yang tepat; penggunaan benih unggul dengan potensi hasil yang tinggi, mempunyai ketahanan hidup yang tinggi dan masa tumbuh yang relatif pendek; penyediaan pupuk yang cukup; pengendalian hama terpadu, dan cara bercocok tanam yang baik.â€ papar Ruriatno.
Â 
Luthfi Khair dalam paparannya menjelaskan Swasembada Pangan di Era Orde Baru, beliau menjelaskan bahwa swasembada beras menjadi target utama pembangunan Orde Baru. Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di peringatan 40 tahun FAO. â€œSoeharto bersama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi yang merupakan sumbangan dari para petani untuk korban kelaparan di sejumlah negara di Afrika. Ini ini yang disebut sebagai Swasembada Pangan.â€œ tutur Luthfi.
Â 
Acara ditutup dengan kesimpulan dari paparan sejarah yang diterangkan bahwa untuk mencapaik Swasembada Pangan diperlukan fokus serius dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membentuk hubungan yang harmonis dalam mencapai kesejahteraan pangan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berperan sebagai backbone dalam upaya mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menciptakan SDM Unggul.
Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Utama STIK-PTIK Lemdiklat Polri, M. Arsal Sahban, kala menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Siber yang berlangsung secara hybrid, Senin (20/12/2021).
Permasalahan yang ditemui saat menciptakan SDM Unggul berada pada ketersediaan referensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalani keseharian mereka. Sehingga Perpusnas dinilai menjadi yang paling mampu untuk memegang peranan sebagai backbone karena dapat menjangkau stakeholders dari semua lini kehidupan.
Menurut Arsal, paradigma baru tentang perpustakaan yang menjangkau masyarakat harus fokus kepada tiga hal yakni interface yang user friendly, referensi ilmu pengetahuan yang lengkap, dan kecepatan akses. Apabila ketiga hal tersebut diwujudkan maka visi Presiden akan SDM Unggul dapat segera tercipta.
â€œPerpustakaan digital yang bisa dijangkau oleh masyarakat dimana pun berada memerlukan tiga hal tersebut yang berfokus kepada kebutuhan penggunanya. Apapun harus dilakukan untuk mencerdaskan bangsa,â€ ujar Arsal.
Sependapat dengan yang disampaikan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan bahwa Perpusnas akan mengangkat tema besar pada tahun 2022 yaitu Perpusnas Goes Digital 2022: To Build Digital Library Ecosystem.
Di masa mendatang, meskipun paradigma tentang perpustakaan berubah namun apabila pustakawan tidak mampu memainkan perannya dalam penyediaan konten dan mengelola teknologi informasi sebagai medianya maka tidak akan ada artinya. Untuk itu, Perpusnas harus memiliki konsep agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat.
â€œKita memiliki tugas untuk membuat mapping kebutuhan yang ada, dengan demikian akan terlihat mana yang menjadi prioritas. Ini adalah langkah awal untuk memastikan arah perjalanan digital Perpusnas sudah berada pada track-nya. Namun, masih diperlukan penyempurnaan dan peningkatan dari apa yang belum ada,â€ ungkap Syarif Bando. Â 
Sementara itu, Pemeriksa Forensik Utama Puslabfor Bareskrim Polri, Muhammad NuhÂ  Al-Azhar, mendeskripsikan Perpusnas di zaman digital layaknya sebuah mobil. Pada prinsipnya mobil terdiri dari dua komponen utama, mesin dan bodi. Mesin di Perpusnas digambarkan sebagai desain manajemen informasi, sedangkan bodinya adalah platform digital yang dimiliki.
Â â€œJadi tidak hanya cepat tapi juga cantik dari sisi bodi, sehingga mau tidak mau mindset-nya harus diubah. Karena sebagus apapun konten yang kita buat kalau tidak bisa menjangkau masyarakat, percuma,â€ jelas Nuh.
Lebih lanjut, Nuh memaparkan tiga tagline yang cocok untuk Perpusnas di tahun 2022 antara lain Perpusnas is Everywhere, Learning from Watching and Listening, dan Private Bookshelf.
Karena pada tahun 2022, Perpusnas diharapkan sudah sepenuhnya goes digital dengan menghadirkan konten yang tidak hanya buku namun juga berbentuk video dan audio untuk memudahkan para milenial belajar.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas adalah Backbone untuk SDM Unggul

Sekayu, Musi Banyuasin - Derasnya arus informasi palsu di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, bisa dibendung melalui kecerdasan dalam berliterasi digital. Pemahaman literasi digital menunjukkan kemampuan dalam memilah informasi yang berguna dan diperlukan, atau merugikan. Kecakapan literasi secara digital bermanfaat tidak hanya untuk kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan sosial. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryanti dalam Talkshow Interaktif Literasi Digital Kabupaten Musi Banyuasin bersama Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, di Opproom Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu, pada Kamis (12/12/2019).
â€œLiterasi digital bisa menghindarkan kita dari kasus hukum. Dengan kita upload di medsos, tanpa kita sadari kalau upload sesuatu yang tidak cerdas, tidak hati-hati, maka kita akan terkena kasus hukum. Sudah banyak kasus seperti ini. Karenanya kita harus cerdas. Karena banyak informasi berserakan dan kita harus pandai memilih, informasi mana yang kita perlukan,â€ ujar Deputi Woro.
Bahkan Deputi Woro menilai, individu yang bisa mengolah dan memahami informasi dengan baik, akan mendapatkan keuntungan. Informasi yang bermanfaat tersebut bisa diakses secara digital melalui koleksi perpustakaan. "Setelah kita paham, informasi tersebut kita olah atau berinovasi menjadi karya kita. Kemudian kita viralkan hasil kita. Jadi ini sisi positifnya,â€ jelasnya.
Najwa Shihab menilai, tantangan terbesar dunia saat ini adalah menangkal peredaran hoaks. Menurutnya, hoaks â€˜menjangkitiâ€™ seluruh kalangan, dari berbagai latar belakang pendidikan. Yang memprihatinkan, sekira 65 persen orang Indonesia percaya pada hoaks. Karenanya, Najwa menekankan pentingnya kesadaran dalam menerima dan mengolah informasi.
â€œPerhatikan judulnya, biasanya berita hoaks itu judulnya bombasitis, misalnya viralkan, sebarkan. Selain itu, sudah ada banyak tool untuk mengecek informasi yang kita terima. Dan kunci utamanya adalah bersikap skeptis, ini istilahnya mempertanyakan setiap informasi, yang positif sekalipun,â€ urai penyiar â€œMata Najwaâ€ ini.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan diperlukan kearifan dalam literasi digital. Dibutuhkan kecakapan atau kemampuan untuk mengolah sumber informasi dari media digital termasuk menyaring, mengevaluasi, dan menyebarkannya. Dengan adanya internet, warga dunia sudah saling terhubung dan karenanya dibutuhkan penyaring.
â€œData dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebut sekarang 50 persen penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Nah dari 50 persen itu, 74 persen mengakses lewat gawai. Dan usia 16-22 tahun disebut mengecek gawai, dalam sehari bisa lima jam. Jadi kalau ada fitur di gawai yang bisa mengakses ke konten apapun, maka harus disaring,â€ ujarnya.
Bupati Dodi berharap minat baca terus dipupuk sejak usia dini. Jadi ke depannya tidak terjadi kondisi tingkat literasi rendah. â€œSaya berharap ke kepala dinas agar acara ini tidak berhenti di sini,â€ imbaunya. Kepada duta baca pelajar tingkat SMP, Bupati Dodi mengimbau agar menularkan kegemaran membaca kepada sesama pelajar.
Bunda Baca Musi Banyuasin Erini Mutia Yufada mengaku tidak khawatir dengan minat baca di kalangan pelajar dan anak muda. Berdasarkan pengalamannya dengan buah hati, Mutia melihat anaknya betah membaca jika sudah memiliki buku baru.
â€œKegelisahan saya bukan masalah meningkatkan minat baca, tapi memastikan bacaan anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi bagaimana dengan minat baca yang baik ini, tapi bacaannya sesuai dengan usia mereka,â€ jelasnya. Karenanya, mantan penyiar berita ini mengajak orangtua dan para pendidik untuk lebih peka dalam memahami perilaku anak saat menggunakan alat komunikasi.
Selain talkshow, di acara dilakukan penyematan kepada 76 duta baca pelajar tingkat SMP se-Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan Bupati Dodi dan peluncuran aplikasi Perpustakaan Digital i-Muba.
Reporter: Hanna Meinita dan Agus Djoko
Fotografer: Arwan Subakti
Â 
Â

Cerdas dalam Literasi Digital, Memilah Informasi yang Bermanfaat

Salemba, Jakarta- Perpustakaan Nasional menggelar sosialisasi terkait pencegahan penyebaran Covid19 untuk seluruh pegawai di Perpusnas Salemba dan Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Kamis (12/3). Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid19 saat pegawai berada di dalam maupun diluar lingkungan kerja. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menyebut setiap pegawai Perpusnas memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya pencegahan Covid19 ini.
â€œUpaya preventif perlu dilakukan oleh pegawai dimanapun berada. Hal tersebut untuk menciptakan pikiran positif serta tidak meninbulkan keresahan salah satunya di lingkungan kerja Perpusnas,â€ tegas Woro Titi.
Dokter Poliklinik Perpustakaan Nasional, dr. Firlihany Anggraini menyebut beberapa gelaja klinis yang mungkin ditimbulkan saat seseorang tertular virus Covid19 ini seperti demam lebih dari 38 derajat Celsius, batuk disertai gangguan pernafasan (sesak) dan sakit tenggorokan, hingga letih lesu.
Dr. Firlihany menghimbau setiap pegawai senantiasi bersikap objektif dan berpikir positif. â€œBerpikir positif artinya tidak perlu panik meski waspada itu diperlukan. Dengan berpikir objektif dan positif maka setiap komunikasi yang terjalin antar pegawai juga akan baik dan tidak menimbulkan kekhawatiranâ€, sebutnya.
Setiap pegawai juga wajib memperhatikan cara pencegahan penyebaran virus Covid19 dengan:
<ul>
<li>Sering memcuci tangan</li>
<li>Gunakan masker bila batu/sakit</li>
<li>Konsumsi gizi seimbang</li>
<li>Hati-hati kontak dengan hewan</li>
<li>Olahraga dan istirahat yang cukup</li>
<li>Tidak mengkonsumsi daging yang tidak dimasak</li>
</ul>
Yang paling penting, apabila merasakan batuk disertai sesak nafas segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan.
Reportase: Eka Purniawati Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid19

Makassar, Sulsel&mdash;Seiring perkembangan jaman dan teknologi informasi (TI), ilmu dan informasi tidak lagi tersimpan dalam bentuk karya cetak dan karya rekam (KCKR).&nbsp;E-book, e-magazine,&nbsp;dan&nbsp;e-paperyang banyak bermunculan saat ini tidak tertera secara eksplisit dalam UU Deposit Nomor 4 Tahun 1990, sehingga banyak pelaku KCKR yang tidak menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi. Alasan ini yang menjadi dasar Perpusnas dan Komisi X DPR-RI memandang perlu untuk mengganti UU tersebut menjadi RUU tentang serah simpan KCKR dan Karya Elektronik dengan materi perubahan yang cukup mendasar.
Usia UU yang lebih dari 25 tahun dianggap sudah tidak mampu menjawab kemajuan peradaban teknologi informasi. Permasalahan yang acap ditemui, yakni (1) kurangnya kesadaran pelaku serah simpan KCKR untuk menyerahkan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi, (2) regulasi mengenai serah simpan belum mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, seperti&nbsp;e-book, e-journal, e-newspaper, dan lainnya, (3) belum mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang berasal dari luar negara Indonesia yang melakukan penelitian di dalam negeri untuk wajib menyerahkan KCKR yang dihasilkan tentang segala jenis informasi terkait daerah tertentu di Indonesia, (4) penerapan sanksi dalam UU ini juga belum efektif sehingga perlu dipertimbangkan alternatif sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi yang tidak mematuhi, (5) perlu pengaturan mengenai kordinasi antara Perpusnas dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai kewajiban serah simpan KCKR, dan (6) substansi dan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan per-UU yang baru, seperti UU Perpustakaan, UU Sistem Perbukuan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga tersusun pengaturan yang komphrehensif.
&ldquo;Selama kurun waktu 25 tahun pelaksanaan KCKR belum bisa maksimal sehingga perlu ada kajian dari sisi substansi dan implementasi tentang KCKR,&rdquo; terang Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Sutan Adil Hendra di hadapan ratusan peserta workshop UU Serah Simpan KCKR di Makassar, Selasa, (21/11).
RUU Serah Simpan KCKR dan Karya Elektronik memuat tujuh Bab dan 42 Pasal. Titik berat RUU tersebut mengatur mengenai bidang informasi, dokumentasi, proteksi dan kesejahteraan. Kesemuanya menunjang penelitian dan pengembangan Iptek,&nbsp;urai Sutan yang sekaligus sebagai Ketua Tim Panja RUU.
Informasi yang dimaksud dalam RUU agar terciptanya penyelenggaraan penyebaran informasi dan pengetahuan yang merata ke seluruh Indonesia yang menunjang pembangunan Pendidikan, penelitian, serta pengembangan Iptek. Dokumentasi dimaksudkan sebagai sarana penyimpanan dokumen karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik yang bersejarah.
Proteksi dalam RUU ini diartikan sebagai cita-cita untuk mewujudkan koleksi nasional, menyelamatkan KCKR dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia. Dan kesejahteraan dimaksudkan agar segala bentuk KCKR dan karya elektronik bisa menjadi sarana promosi bagi penerbit, produser rekaman, maupun film.
Workshop UU Serah Simpan KCKR dimaksudkan untuk mendengar berbagai masukan dari masyarakat sebelum nantinya dijadikan Undang-undang yang baru. Workshop diselenggarakan serentak di tiga kota, yakni Palembang, Surabaya, dan Makassar. Wokrshop melibatkan seluruh kepala perpustakaan di Kabupaten/Kota, para penerbit, pengusaha rekaman dan film, para pegiat perpustakaan dan informasi, akademisi, pustakawan, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Serikat Perusahaan Pers (SPS).
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Workshop UU KCKR : Karya Elektronik Akan Masuk Dalam RUU Serah Simpan Terbaru

Singkawang, Kalimantan Baratâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berupaya melakukan percepatan pengembangan tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat Indonesia. Ini dilakukan melalui sinergitas di tingkat pusat dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter bangsa.
Selain itu, sinergi dilakukan dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan terbitnya Permendesa PDT &amp; T Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. â€œRegulasi ini menjadi pedoman bagi kepala desa di dalam menentukan program pengembangan perpustakaan, pendirian perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan dengan didanai oleh dana desa,â€ jelas Deni Kurniadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Senin (5/4/2021).
Pemerataan kualitas layanan perpustakaan di seluruh Indonesia merupakan perhatian Perpusnas. Deni menjelaskan, sejak 2019, Perpusnas memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik perpustakaan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupa pembangunan gedung, perluasan, renovasi gedung, perabot, TIK, dan koleksi. Hingga tahun 2021, ada dua kabupaten di Kalbar yakni Sanggau dan Sambas yang menerima bantuan pembangunan gedung. "Kami menunggu usulan dari teman-teman baik di Kalbar maupun di seluruh Indonesia untuk mengusulkan pembangunan fisik perpustakaan,â€ jelasnya.
Perpusnas juga mendukung pengembangan perpustakaan di Singkawang. Hal ini diwujudkan melalui jalinan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Kota Singkawang, STIH Singkawang, dan STKIP Singkawang.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan literasi berperan penting dalam indeks pembangunan manusia. Salah satu indikatornya adalah pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang identik dengan literasi. Dia menegaskan, orang yang menguasai literasi bisa menguasai berbagai ilmu dengan cepat dan bisa meningkatkan pemahaman tentang keilmuan.
Untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat di Kalbar, khususnya kaum muda, dia mendorong perpustakaan daerah agar membeli koleksi buku best seller dengan kertas yang deluxe. â€œKalau buku-buku yang dibeli itu kertasnya kertas koran, ya tak menarik untuk dibaca. Kalau di kantor-kantor beli buku itu, cetakannya yang putih sehingga dia tahan lama,â€ ungkapnya.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menjelaskan peningkatan minat baca mesti diawali dari Dinas Pendidikan. Dia berharap dewan guru mewajibkan siswa sekolah dasar untuk membaca. Jika dilaksanakan sejak kelas 1 SD, dia menambahkan, siswa akan mengingat pada jenjang pendidikan selanjutnya. â€œKita harapkan kepada para dewan guru mengharuskan anak membaca dan apalagi anak kelas 1, 2, 3, itu disiplin membaca. Dan kemudian kita boleh besok memberi PR untuk mereka membaca, kemudian kita tanyakan kembali,â€ ujarnya.
Pada awal Februari, Perpusnas memberikan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Kota Singkawang. Selain itu, Perpusnas juga memberikan pojok baca digital (Pocadi). Tjhai Chui Mie berharap bantuan ini dibarengi dengan tingkat minat baca. Apalagi saat ini sudah ada program Gerobak Pintar dan perpustakaan digital, iSingkawang Hebat di kota tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menjelaskan pihaknya mendorong kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, termasuk Perpusnas, agar menjadi penggerak utama dalam meningkatkan indeks literasi. Menurutnya, yang paling penting dalam hal tersebut adalah memotivasi dan menumbuhkan minat baca sejak dini, bukan hanya memberikan bantuan koleksi buku dan memperbanyak sarana prasarana. Dia menyayangkan anggaran Perpusnas yang dinilai terlalu kecil yakni sekira Rp600 miliar dengan cakupan luas dan berperan signifikan terhadap peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Dia mengungkapkan, gerakan literasi nasional melibatkan tiga unsur yakni gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat.
Penggiat literasi Aria Djalil berharap mahasiswa dilibatkan dalam upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Perguruan tinggi diminta agar mengerahkan mahasiswa menjadi fasilitator baca. â€œMereka nanti piket di kelas, di jalan, di bandara, di mal, di tempat-tempat umum. Mereka berkunjung ke sekolah membacakan kepada adik-adiknya tentang buku, mereka datang ke rumah tangga untuk membantu membaca sambil ibu-ibunya belanja karena anaknya bisa diajak membaca,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan

Perpusnas adalah Backbone untuk SDM Unggul

Cerdas dalam Literasi Digital, Memilah Informasi yang Bermanfaat

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid19

Workshop UU KCKR : Karya Elektronik Akan Masuk Dalam RUU Serah Simpan Terbaru

Literasi Berperan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia