Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah Nusantara adalah dokumen tertulis yang menjadi khasanah karya budaya bangsa Indonesia. Kekayaan naskah Nusantara melimpah, dan tersebar di hampir seluruh kepulauan di Indonesia. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa, kumpulan naskah Nusantara merupakan bagian sumber inspirasi para pendiri bangsa. Pancasila sendiri disusun berdasarkan konsensus yang dilandasi oleh sumber pengetahuan yangÂ  berasal dari naskah Nusantara. Bahkan, semboyan â€œBhinneka Tunggal Ikaâ€Â  tergaliÂ  dari naskah Jawa Kuno yang berjudul Sutasoma.
Naskah-naskah Nusantara bukan hanya mengandung kisah-kisah sastra, tapi melingkupi dihampir semua bidang kehidupan manusia. Kearifan-kearifan lokal sepertiÂ  nilai-nilaiÂ  toleransiÂ  danÂ  akulturasiÂ  tertuangÂ  dalam naskah-naskah keagamaan telah dipraktekkan dan diaktualisasikan masyarakat Indonesia sejak masa lalu, dan perlu terus- menerusÂ  disosialisasikan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa esensi perpustakaan adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi, mendiseminasikan dan menyajikan tentang sejarah perjalanan sebuah peradaban yang direkam dalam berbagai medium yang disebut manuskrip. "Dunia ini memang sangat gelap tanpa sejarah dan manuskrip itu sendiri adalah warna warni dan corak daripada sejarah itu sendiri. Perpustakaan Nasional diakuinya memiliki koleksi naskah dari abad ke-5 dan masih terawat hingga kini,â€ imbuhnya saat membuka pagelaran Festival Naskah Nusantara IV di Jakarta, Senin, (17/9).
Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Munawar Holil menyampaikan Manassa memiliki cita-cita suatu saat nanti akan ada banyak orang yang menaruh perhatian pada naskah sebagai salah satu tinggalan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang berisi banyak aspek kehidupan yang bukan saja penting pada masa lalu tapi untuk masa kini dan masa depan.
Ia pun membagi pengalamannya kalaÂ  mengikuti konferensi di Malaysia. "Mereka sudah jauh melakukan penelitian tentang pengobatan di dalam manuskrip, padahal penyelenggara sama sekali tidak mengerti tentang manuskrip. Para ahli pengobatan mengatakan banyak sumber-sumber lisan dan tulisan di nusantara yang bisa digali tanpa harus mengacu ke barat," terang Munawar.
Sinergi Perpusnas dengan Manassa sepanjang Festival Naskah Nusantara digelar tidak hanya menyelenggarakan seminar tetapi juga mengintegrasikan dengan kegiatan lainnya seperti pameran naskah dan lokakarya sehingga generasi muda dapat menyebarluaskan melalui media sosial milik mereka.
Memang, sebagian naskah yang ada masih memerlukan penelitian lebih lanjut oleh para filolog seiring dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Â Pengkajian naskah bersifat interdisipliner dan melibatkan berbagai ahli dan stakeholder, sehingga dampak dari hasil penelitian itu dapat lebih diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia masa kini.
Festival Naskah Nusantara IV mengusung tema â€œRelevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara Menuju Indonesia Majuâ€, dan berlangsung selama sepekan (17-22 September). Setiap hari masyarakat disuguhkan oleh berbagai seminar internasional dengan tema-tema, antara lain menyoal pendidikan berkarakter menuju revolusi mental, aktualisasi hukum adat, nilai-nilai luhur keagamaan, dan jatidiri bahari Indonesia.
Festival Naskah Nusantara IV menampilkan 17 pembicara lintas disiplin dari dalam dan luar negeri sertaÂ stakeholder terkait,Â antara lain praktisi pendidikan Arief Rahman, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddique, Yudi Latief, Lukman Hakim Saifuddin, Susi Pudjiastuti, sejumlah akademisi, filolog, dan sejarawan. Â "Melalui kegiatan ini, kami berharap naskah nusantara semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat luas," jelas Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana.
Selain diisi dengan seminar internasional, semarak Festival Naskah Nusantara juga diramaikan dengan pameran naskah nusantara yang menampilkan naskah-naskah kuno koleksi Perpusnas, lokakarya terkait tradisi pernaskahan nusantara, pembuatan topeng kayu, pembuatan/penulisan aksara di media lontar dan kertas daluang, pembuatan wayang panji dari kayu, perawatan naskah melalui digitalisasi, bazaar buku, lomba foto, hiburan musik tradisional, seperti tembang Macapat, kecapi suling, karinding, keroncong, dan pop modern.
Â 
Reportase : Arwan Subakti / Hartoyo Darmawan

Festival Naskah Nusantara IV : Relevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara  Â 

Jakarta -- Peningkatan Literasi masyarakat salah satunya dipengaruhi dimensi akses terhadap bahan informasi. Disparitas ketersediaan bahan bacaan merupakan kendala yang harus dihadapi negara kita yang sangat luas. Daerah dengan geografis yang luas dan terbatas dalam transportasi tentunya mengalami kesulitan dalam peningkatan literasi masyarakatnya. Papua yang luas tentunya memiliki tantangan yang besar terkait dengan penyediaan akses terhadap bahan bacaan.
Lalu, selain akses terhadap bahan bacaan, adakah kendala lain yang perlu disikapi dengan strategi khusus dalam peningkatan literasi di Papua? Hal inilah yang coba didiskusikan oleh praktisi pemangku kepentingan yang turun langsung dalam meningkatkan minat baca masyarakat.
Diskusi melalui Webinar bersama Duta Baca Indonesia dengan tema â€œGerakan Literasi di Papuaâ€ Â menghadirkan tiga narasumber. Selain Gol A Gong (Duta Baca Indonesia), webinar menghadirkan Dayu Rifanto (Pendiri Bukuntuk Papua) dan Hanny Felle (Ketua Rumah Baca Onomi Niphi). Diskusi dimoderasi oleh Ummu Fatimah Ria Lestari (Penyuluh Balai Bahasa Provinsi Papua) pada Senin (1/11).
Menanggapi pandangan atas disparitas akses bahan bacaan di Papua. Dayu sepakat atas pandangan tersebut. Ia menggambarkan di Sorong yang merupakan kota terbesar di Papua Barat, baru ada satu toko buku jaringan besar. â€œItu pun baru berdiri pada tahun 2019,â€ ucapnya. â€œSaya rasa untuk masyarakat di Sorong yang jumlahnya kurang lebih 280.000 s.d 300.000 penduduk, jumlah tersebut sangat sedikit,â€ tambahnya.
Fakta menarik lainnya di kota Sorong yang bisa dipertimbangkan sebagai kota paling maju di Papua Barat, keberadaan Perpustakaan Umum dirasanya kurang signifikan. "Di Kota sebesar Sorong, kalau kita lihat di Perpustakaan Daerah itu baru ada di Kabupaten Sorong, yang kita bisa bilang representatif. Di Kota Sorong sendiri masih bisa dibilang kurang," ucapnya.
Dari berbagai situasi tersebut ia menjelaskan memang agak sulit mencari bahan bacaan yang beragam di Papua Barat. Dalam keterbatasan tersebut, banyak bantuan dari berbagai komunitas dalam menyediakan bahan bacaan di masyarakat Papua. â€œKecuali ini dibantu waktu itu dengan banyak sekali bantuan terutama free Cargo Literasi yang sangat membantu dalam penyediaan bahan bacaan,â€ tambahnya.
Salah satu komunitas dalam penyediaan bahan bacaan adalah komunitas yang dibangun Dayu, yaitu Bukuntuk Papua. Komunitas ini berfokus menggalang donasi buku untuk dimanfaatkan di Papua.
Senada dengan Dayu, Hanny Felle yang kerap dipanggil Mama Hanny menceritakan kesulitannya dalam menyediakan bahan bacaan bagi anak-anak kelompok belajar yang dibinanya
Hanny mengakui bahwa buku sulit diakses di Papua. Apalagi buku anak-anak. Kalau pun ada kondisinya sudah tidak terlalu bagus. Berlatar kondisi tersebut, Hanny bersama dengan para relawan dari sejumlah LSM berkolaborasi membuat gerakan mengajari anak-anak mau membaca.
â€œAda lima relawan. Meski dengan kondisi dan sarana prasarana terbatas, kami konsisten mengajarkan aksara kepada mereka. Kami bergerak dari lingkungan terdekat. Fokus kami pada anak-anak usia sekolah 1-3 sekolah dasar,â€ ujar Hanny.
Saat ini, dari jejaring kerja sama yang dibangun Hanny saat ini sudah terbentuk 21 rumah baca di 7 distrik di Papua.
Terkait dengan rendahnya ketersediaan buku bacaan. Gol A Gong menyampaikan pandangannya bahwa solusi atas masalah ini adalah mendorong perbaikan di sisi Hulu. â€œBerkah dari Otonomi Daerah belum dimaksimalkan peran sertanya oleh para Anggota Dewan di seluruh Indonesia, dan eksekutif,â€ ucapnya.
Ia memberikan contoh terkait Undang-undang Sistem Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017 yang belum ada turunannya Peraturan Daerahnya. Undang-undang itu sebetulnya memudahkan kita masyarakat sebagai payung hukum bagi stake holder dalam penyediaan dan produksi buku bacaan yang dibutuhkan masyarakat.
Selain sisi Hulu dari eksekutif dan legislatif, Gol A Gong juga mendorong agar pegiat literasi dapat menulis bukunya sendiri, terutama buku bacaan untuk anak. â€œ Jadi Papua nanti tidak perlu lagi bergantung ke industri buku yang ada di Jawa,â€ kata Gol A Gong.
Sebelumnya, Adin Bondar, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca mengatakan bahwa literasi adalah salah satu faktor yang penting diperhatikan dalam peningkatan kemajuan bangsa. â€œSegala persoalan bangsa kita saat ini juga persoalan-persoalan rendahnya seluruh capaian indikator pembangunan itu itu dikarenakan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu masih belum memiliki standar kualitas yang baik,â€ katanya.
Karenanya, Adin mengatakan bahwa literasi adalah kunci untuk meningkatkan standar kualitas tersebut. â€œKonstruksi pembangunan nasional kita yaitu salah satunya adalah penguatan budaya literasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia,â€ pungkasnya.
*Reportase: Radhitya Purnama
Â 
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/F8IOrn7uooc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Â

Pegiat Literasi Sebagai Penggerak Penyediaan Akses Buku Masyarakat Papua. 

Salemba, Jakarta &ndash; Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Ofy Sofiana melantik sebanyak 19 pejabat fungsional, Selasa (4/7/2023).
 
Dala sambutannya, Sestama mengungkapkan harapannya bahwa pejabat fungsional yang baru dilantik mampu menghadapi tantangan dan merubah mindset.
 
Selain itu, diharapkan pula para pejabat yang dilantik akan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, dengan sikap mandiri dan profesional.
 
"Dengan pelantikan ini, kami berharap jenjang jabatan fungsional ini menjadi titik awal bagi&nbsp; yang dilantik untuk bisa mengikuti perubahan zaman yang terjadi serta mampu berkontribusi bagi kemajuan Perpusnas," ungkapnya.
 
Dia mengatakan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan mampu menjalankan tugas pemerintah secara profesional, sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 
Menurutnya, jabatan fungsional ini sangat bergantung pada kualifikasi profesionalitas, dengan tugas yang didasarkan pada penguasaan metodologi dan teknis analisis di bidang keahlian.
 
"Setiap pejabat fungsional dalam sebuah unit kerja pemerintahan memiliki posisi penting dan strategis," katanya.
 
Dengan terbitnya Peraturan Menpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, lanjutnya, membawa perubahan penting. Diantaranya kinerja yang didasarkan pada penetapan predikat kerja yang dikonversi ke dalam angka kredit.
 
Sestama juga menekankan bahwa para pejabat fungsional tidak lagi harus sibuk dengan pengurusan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
 
"Diharapkan kepada seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik untuk memberikan kinerja terbaik bagi Perpusnas. Sejatinya, eksistensi lembaga ini diukur dari kinerja kita sebagai unsur penggerak," harapnya.
 
Dalam pelantikan tersebut, enam pejabat fungsional dilantik sebagai pustakawan ahli madya, lima pejabat fungsional dilantik sebagai pustakawan ahli muda, lima pejabat fungsional dilantik sebagai pustakawan ahli pertama, satu oejabat fungsional dilantik sebagai pustakawan penyelia, dan dua pejabat fungsional dilantik sebagai perencana ahli pertama.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Alfyan/Prakas

19 Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan program literasi sebagai prioritas pembangunan daerah. 
 
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 pada Senin (26/2/2024).
 
"Ini dikarenakan salah satunya tingkat kecakapan literasi siswa dan masyarakat masih rendah," ujarnya.
 
Beberapa permasalahan lain, lanjutnya, rendahnya tingkat budaya/kegemaran membaca siswa dan masyarakat, ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat calon pembaca yang masih jarang, standar fasilitas perpustakaan yang tidak seragam dan umumnya masih rendah, serta variasi program yang disediakan yang sering tidak menarik masyarakat. 
 
"Selain itu, banyak naskah nusantara yang telah dikonservasi dan didigitalisasi terbengkalai atau belum dimanfaatkan," jelasnya.
 
Dalam merespons permasalahan tersebut, Perpusnas merumuskan tiga kebijakan utama. Pertama, pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi dengan membentuk 10.000 perpustakaan di tingkat desa/kelurahan. 
 
Kedua, standardisasi perpustakaan melalui pelatihan dan pendampingan pengelola perpustakaan di desa dan tempat baca lainnya. Dan ketiga, pengarusutamaan naskah nusantara dengan preservasi digitalisasi sebanyak 2.000 naskah.
 
"Program intervensi kami termasuk pembentukan 10.000 perpustakaan di desa, menyediakan bahan bacaan bermutu untuk jenjang PAUD dan SD, pelatihan untuk pengelola perpustakaan, dan preservasi digitalisasi naskah-naskah berharga," paparnya.
 
Perpusnas, lanjutnya, juga mendorong keterkaitan antara program literasi di sekolah dengan program literasi di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, desa, dan yang dikelola masyarakat.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tahun 2024 menjadi momen krusial untuk mengoptimalkan anggaran guna menuntaskan proyek-proyek yang belum selesai.
 
"Pesan dari Presiden adalah bahwa 2024 adalah tahun terakhir RPJMN, dan anggaran harus dioptimalkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas, baik yang sudah direncanakan maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menekankan dukungan daerah terhadap penyampaian visi Indonesia Emas. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan, dan dukungan masyarakat dalam menyusun rencana kerja untuk periode mendatang, khususnya pada tahun 2025. 
 
"Hal ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dan berkelanjutan," imbuhnya.
 
Dalam Rakortekbangnas, terdapat pembahasan desk urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Desk perpustakaan yakni untuk mengonfirmasi terkait target indikator kinerja utama urusan perpustakaan di daerah yakni Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian

Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Jadikan Literasi Sebagai Program Prioritas Pembangunan

Caruban, Madiun &ndash; Caruban Literacy Hub, branding dari Kompleks Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun selaras dengan konsep perpustakaan untuk transfer pengetahuan kepada masyarakat sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas.
Selain itu, Caruban Literacy Hub juga menjadi bentuk konkret implementasi dari salah satu visi Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, terkait kemandirian. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi unggul dan mandiri membutuhkan perpustakaan yang menjadi titik kumpul bagi talenta muda kreatif dan sebuah tempat untuk belajar secara kontekstual dalam meningkatkan keterampilan hidup serta kesejahteraan.
Tagline Kabupaten Madiun adalah Literacy for Life, Literasi untuk Kehidupan, Literasi untuk Kesejahteraan.
Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Madiun diresmikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Bupati Madiun, Rabu (22/2/2023). Gedung yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 untuk menu Perluasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,5 miliar. Gedung yang diberi nama Sadewa ini merupakan gedung kembar dari Gedung Nakula yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2017.
Bupati Dawami mengapresiasi kehadiran gedung perpustakaan tersebut dan berharap dapat membawa manfaat bagi masyarakat Madiun. &ldquo;Kami ucapkan terima kasih karena sudah benar-benar difasilitasi dengan dibangunkan gedung,&rdquo; ucapnya.
Menurutnya kegemaran membaca harus semakin dibumikan oleh masyarakat karena aktivitas membaca saat ini sudah begeser, membaca status lebih diminati dibanding membaca buku. Cita-cita untuk maju harus diperkuat dengan SDM unggul, untuk itu harus disiapkan sejak dini.
&ldquo;Kita ndak bisa maksa orang untuk baca buku, makanya kita harus menyesuaikan bagaimana kita meningkatkan minat baca di masyarakat, misalnya saja dengan mengarahkan anak-anak sekolah untuk mengunduh perpustakaan digital milik Perpusnas,&rdquo; jelasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Dawani juga mengungkapkan komitmennya untuk turut menjalankan program-program yang diusung oleh Perpusnas di Madiun guna membumikan literasi.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan Caruban Literacy Hub apabila difungsikan dengan baik dapat menjadi pusat belajar untuk Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Dia menerangkan bahwa sejatinya perpustakaan memiliki tugas untuk mengimplementasikan perintah Allah SWT tentang Iqra atau bacalah dan juga program Presiden Joko Widowo untuk meningkatkan kualitas SDM.
&ldquo;UUD 1945 memandatori kita untuk sama-sama mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa,&rdquo; katanya.
Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa Perpusnas sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian merupakan bagian terkecil dari pemerintahan pusat dengan tugas yang tidak akan pernah terlepas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat marjinal. Adapun solusi untuk meningkatkan kualitas hidup yakni dengan meningkatkan literasi mereka.
&ldquo;Literasi bukan milik siapapun tapi milik semua kepala yang hidup di dunia ini karena literasi yaitu kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa diimplementasikan untuk bisa memproduksi barang dan jasa,&rdquo; ungkapnya.
Dia memaparkan bahwa selama ini negara lain mampu menghasilkan produk dengan teknologi dan bernilai tinggi dengan membeli bahan baku dari Indonesia. Contohnya ialah pohon pisang, seluruh bagian dari pohon pisang, tidak hanya buahnya memiliki nilai jual, namun karena literasi masyarakat Indonesia masih rendah mengakibatkan seluruh bagian dari pohon pisang itu belum dapat diolah dengan baik.
&ldquo;Di Jepang itu harga daun pisang 3 lembar harganya Rp.500ribu dan menurut buku yang saya baca, karpet yang Bapak Ibu injak tu dibikin dari batang pisang. Jadi tidak ada satupun unsur dari pisang yang tidak bernilai uang, tapi berapa banyak penduduk kita yang menikmati nilai ekonomi dari batang pisang kalau tidak baca buku?,&rdquo; tanyanya.
Kepala Perpusnas menekankan bahwa perpustakaan yang dihadirkan di Madiun ini mampu mengantarkan masyarakat untuk menjangkau yang tidak mungkin dijangkau di sekolah melalui koleksi buku ilmu terapan.
Sementara itu, Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Dwi Priyanto menjelaskan satuan pendidikan mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun perpustakaan karena literasi memiliki 5 (lima) tingkatan yang berujung pada penciptaan barang dan jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
&ldquo;Literasi itu tidak hanya tanggung jawab kita di dunia akademik, tidak hanya tanggung jawaban guru dan dosen apalagi dibebankan ke Kepala Dinas Perpustakaan, melainkan tugas bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,&rdquo; ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Feri Sudarsono menegaskan pihaknya akan senantiasa mendukung untuk mengubah pola pikir masyarakat akan literasi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Madiun menjadi lebih baik.
&ldquo;Semoga jangan hanya bangunan saja yang dibangun gedung mewah, tapi juga harus dibarengi dengan membuat banyak inovasi,&rdquo; harapnya.
Sebagai Pegiat Literasi, Kartika Endah Prihatin, membeberkan upaya yang sudah dilakukannya bersama dengan pegiat literasi lain di Madiun, diantaranya menulis buku tentang kecantikan, menghadirkan perpustakaan saat pelaksanaan Posyandu, dan memberikan ilmu marketing online bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun di BUMDes Puwosari.
&ldquo;Dengan ilmu marketing online tersebut, masyarakat jadi dapat memanfaatkan media sosial dengan maksimal untuk memasarkan secara online setiap produk yang dimiliki,&rdquo; pungkasnya.
Produksi rumahan seperti brem, pecel, dan kue manco khas Madiun merupakan hasil pelatihan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun kepada masyarakat.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar

Literacy for Life Ajarkan Masyarakat Mandiri

JAKARTAâ€”Bunda Literasi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil menyatakan laju pertumbuhan penduduk Jabar tak sebanding dengan fasilitas perpustakaan, koleksi buku, dan sarana penunjang literasi lainnya. Hal ini yang menjadi penyebab turunnya Indeks Baca Masyarakat Jabar. Berdasarkan data pada 2016, Indeks Baca Masyarakat Jabar berada pada poin 68,16 atau masuk kategori cukup. Sayangnya pada 2020, sedikit kendor. Meski masih dalam ambang batas â€˜cukupâ€™, indeksnya turun 6,67 poin ke poin 61,49.
"Jumlah perpustakaan aktif di Jabar sebanyak 16.384, yang belum secara menyeluruh ada di setiap kota/kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Akses masyarakat ke perpustakaan juga masih terbatas, terlebih lagi saat pandemi yang mekin membuat mereka mengakses sumber, ditutup," kata Atalia saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 bertema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Penurunan ini, menurutnya, juga ditengarai kecenderungan generasi Z yang lebih suka menonton tivi, mendengar musik dan mengakses internet, termasuk kelas lebih tuanya yakni generasi milenial yang nyaris semuanya menjangkau informasi dengan smartphone.
"Padahal saya juga terkaget-kaget setelah tahu bahwa 104 anak yang mengalami gangguan jiwa karena kecanduan gawai, dirawat di RSJ di Jabar (Bandung), belum terhitung yang dirawat di RSJ di kota/kabupaten," bebernya.
Bahaya lain yang ditakutkannya adalah, anak-anak menjadi malas makan hingga mengalami gizi buruk, dan banyak yang juga mengalami obesitas karena terlalu sering duduk atau berbaring, bermain ponsel sambil makan dan minum. Anak-anak juga cenderung kehilangan teman, tak cakap bersosialisasi langsung, dan juga mengurangi produktivitasnya.
Bahaya-bahaya inilah yang kemudian mendorong Jabar kian gencar melakukan gerakan literasi, yang dicanangkan secara jangka panjang untuk tahun 2018 hingga 2023. "Kita memfasilitasi pembangunan gedung perpustakaan Kabupaten Pangandaran, juga banyak perpustakaan kecamatan, desa dan kelurahan. Kita menyediakan juga mobil perpustakaan keliling untuk 27 kabupaten/kota. Gedung perpustakaan disabilitas dan deposit juga dibangun di Gedebage," rincinya.
Selain itu, Jabar juga memfasilitasi pembentukan perpustakaan di mal, terminal, stasiun, taman, hingga sepanjang jalan aliran Sungai Citarum. Perpustakaan di sekolah dan ponpes juga diadakan, juga fasilitas gerobak baca, motor baca, becak baca, dan perahu baca.
"Kita juga punya Kolecer (Kotak Literasi Warga Cerdas), semacam kotak telepon yang bisa menampung 80 buku. Kolecer ini adalah sumbangan yayasan atau masyarakat, yang ada di 600 titik di Jabar. Kami menyediakan ini dengan harapan masyarakat lebih mudah mengakses buku bacaan," papar Atalia.
Untuk mengintegrasikan buku bacaan dengan teknologi, Jabar membuat aplikasi Candil (Macadina Digital Library) dengan isi 500 judul buku paling update yang bisa di-copy paste. "Kita juga bekerjasama dengan Grab Express untuk program Makan Jengkol (mari kita antar jemput buku dengan kolaborasi), di mana saat pandemi kita takut mengunjungi perpustakaan, kita bisa melalui Grab," katanya.
Selain aktif menyuarakan minat baca untuk masyarakat Jabar dengan festival, membaca dongeng dan menghadiri segala kegiatan yang berhubungan dengan buku, Bunda Literasi ini juga aktif menulis buku dengan tema anak-anak.
Sampai hari ini, Atalia sudah menulis empat buku, termasuk Catatan Kecil Tentang Kita, Mia &amp; Ikan Goreng, Rendi Sakit Perut yang baru saja dirilis. "Saya sengaja membuat buku agar memancing Bunda Literasi dari daerah lain juga aktif menulis buku. Jangankan Bunda Literasi, bunda-bunda lain di rumah juga bisa menulis buku. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang sudah bisa menulis buku. Intinya, gerakan literasi itu mulai dari yang kita bisa lakukan saja," tutupnya.
Jabar adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi yang kini dipimpin Gubernur Ridwan Kamil ini dihuni 48,27 juta orang. Jumlah ini adalah 17,86% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagai gambaran, jumlah penduduk Jabar sama dengan 10 kali jumlah penduduk Selandia Baru, atau dua kali lipat jumlah penduduk sebenua Australia.
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Festival Naskah Nusantara IV : Relevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara Â

Pegiat Literasi Sebagai Penggerak Penyediaan Akses Buku Masyarakat Papua.

19 Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Jadikan Literasi Sebagai Program Prioritas Pembangunan

Literacy for Life Ajarkan Masyarakat Mandiri

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Atalia Praratya, Bunda Literasi yang Sudah Hasilkan Empat Buku