Jakarta- Sejak dimulai pada 2018, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) telah menunjukkan dampak yang semakin nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
Hasil positif terlihat di mana perpustakaan digunakan sebagai tempat berbagai macam kegiatan dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Amich Alhumami, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada saat kegiatan pemantauan dan evaluasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2021 yang digelar secara daring.
â€œKami sampaikan bahwa pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan teknis itu arahanya adalah peningkatan ekonomi produktif. Contohnya pelatihan potong rambut di Muna, Sulawesi Tenggara, di Rejang Lebong mengadakan pelatihan memasak, kemudian di Aceh Besar sarana untuk latihan menari. Ini adalah contoh nyata untuk produktivitas ekonomi bagi komunitas kecil di masing-masing daerah. Dan replikasi itu betul-betul terlihat dari satu daerah ke daerah yang lain,â€ paparnya.
Amich juga mengatakan Program ini tidak sekedar membangun infrastruktur seperti gedung dan ruang baca, menyiapkan koleksi, serta SDM perpustakaan yang mumpuni. Namun merupakan upaya mendorong perpustakaan bergerak dari sekedar layanan konvensional ke arah yang lebih luas sebagai pusat pengembangan keilmuan dan keterampilan.
â€œTidak hanya layanan secara konvensional yang melekat, tapi juga disertai media untuk berbagai macam pelatihan-pelatihan yang diarahkan untuk peningkatan keterampilan untuk pemberdayaan. Pemanfaatan sumber daya publik sumber diarahkan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Itu esensi dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosialâ€, jelasnya, pada Selasa, (28/9/2021).
Dalam acara yang dihadiri Dinas Perpustakaan Daerah mulia dari Provinsi, Kabupaten/Kota hingga desa di Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Papua, dan Sulawesi Utara tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menyebutkan bahwa melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial membuktikan bahwa pelayanan perpustakaan sangat inklusif terbuka bagi siapa saja yang berbeda-beda kebutuhan kepentingan dan kondisinya.
â€œTahun 2019-2021, Perpusnas dan juga berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia, utamanya di kabupaten dan desa terus melakukan berbagai macam perbaikan, komunikasi serta koordinasi melalui forum dan juga saling belajar dari perpustakaan yang lain,â€ ungkap Joko.
Capaian Kinerja Program Perpustakaan Berbasis Transformasi Sosial bisa dilihat dari berbagai aspek dan dimensi. Pada 2019 melalui 21 Tim Sinergi yang terbentuk di tingkat Provinsi, ada 10 provinsi yang melakukan replikasi gerakan sosial literasi pada 50 Kab/Kota dan Â 101 desa menggunakan APBD. Pada 2020 capaian ini semakin meningkat dengan Tim Sinergi sudah terbentuk pada 32 Provinsi. Replikasi mandiri pada 2020 dilakukan di 19 Provinsi pada 76 Kab/Kota dan 344 desa/kelurahan. Sedangkan, monitoring capaian pada 2021 hingga saat ini menunjukkan replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara mandiri telah dilakukan di 76 Kab/Kota dan 706 desa/keluarahan.
Arah transformasi perpustakaan sendiri menurut Joko mengacu pada RPJMN 2020-2024 pada prinsipnya mengarah ke dalam tiga hal yaitu perpustakaan sebagai (1) pusat ilmu pengetahuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang melahirkan berbagai Inovasi dan kreativitas masyarakat, (2) pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan khazanah budaya bangsa.
Reporter: Eka Purniawati

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tunjukkan Dampak Nyata Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta- Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta mengembangkan profesi pejabat fungsional arsiparis, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) membentuk organisasi profesi internal. 31 pejabat fungsional arsiparis Perpusnas nantinya akan tergabung dalam Persatuan Arsiparis Perpustakaan Nasional (Papirus).
Kepala Perpusnas, Muhamad Syarif Bando dalam rapat koordinasi pembentukan organisasi profesi kearsipan Perpusnas pada Selasa (10/8) memberikan apresiasi atas akan dibentuknya Papirus. â€œIni menandakan bahwa jalan mengembangkan karir bagi para arsiparis di Perpusnas semakin terbuka,â€ ungkapnya. Syarif Bando meminta melalui Papirus, arsiparis Perpusnas dapat meningkatkan koordinasinya dengan Arsip Nasional (Anri) sebagai lembaga pembina kearsipan di Indonesia.
Lebih lanjut Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa arsip sama pentingnya dengan perpustakaan. â€œSeluruh aturan di negara ini adalah produk birokrasi, yang selanjutnya itu semua kita sebut arsip. Maka bisa dikatakan tanpa arsip, aset melayangâ€, paparnya.
Menurut Syarif Bando, seorang arsiparis harus mampu menunjukkan bahwa arsip itu penting kepada siapa pun. Arsip bisa menjadi bukti bagaimana sebuah negara terbentuk, termasuk Indonesia.
Melalui berdirinya Papirus, dirinya berharap akan menjadi bukti kesungguhan hati para pejabat fungsional arsiparis di lingkungan Perpusnas untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
Organisasi profesi menjadi penting dalam menunjukkan profesionalitas seseorang dalam menjalankan tugasnya. Papirus diharapkan dapat menjadi mitra Perpusnas dalam meningkatkan kinerja kearsipan, dan mengelola arsip menjadi lebih baik.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Bentuk Organisasi Profesi Kearsipan Internal 

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI menggelar upacara peringatan Hari KORPRI ke-48. Inspektur Perpustakaan Nasional, Darmadi yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan, melalui peringatan Hari KORPRI, ASN diminta untuk siap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi tetapi juga dalam mengelola pemerintah.
â€œDalam menghadapi perubahan tersebut harus dilakukan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci. Cara lama yang monoton yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara lain,â€ kata Darmadi saat membacakan sambutan dari Presiden RI Joko Widodo di lapangan parker Perpusnas Salemba, Jakarta, Jumat (29/11).
Karenanya, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh anggota KORPRI untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Diantaranya, birokrasi harus berubah, tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja rutinitas dan tidak ada lagi kerja linear.
â€œKita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan. Dengan terus menerus bergerak mencari terobosan dan melakukan inovasi. Pelayanan yang berbelit dan menyulitkan harus dipangkas. Mengingat kecepatan melayani menjadi kuncu reformasi birokrasi,â€ jelasnya.
Selain itu, dengan kemajuan teknologi, cara kerja birokrasi juga harus berubah. Inovasi teknologi harus bisa mempermudah bukan mempersulit pekerjaan. Kemajuan teknologi adalah instrument untuk mempercepat penyelesaian masalah.
Dalam upacara peringatan hari KORPRI ke-48 ini, juga diserahkan Penghargaan Pustakawan Layanan Terbaik Tahun 2019. Penerima penghargaan tersebut, diantaranya Juara 1 Atis Taufik Abdul Rahman, Juara 2 Sri Rejeki, Juara 3 Rifa Fadilah. Sedangkan Juara harapan 1 C. Juli Odor Br. Nainggolan, Juara Harapan 2 R. Sapto Puji Raharjo, Juara Harapan 3 Agung Dwi Setyo Nurcahyo.
Â 
Reportase Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Ranny Kusumawardani

Upacara Peringatan Hari KORPRI ke-48, ASN Diminta Kerja Cepat, Kreatif, dan Inovatif

Jakarta-Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian kegiatan dalam memperoleh barang atau jasa.
&ldquo;Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik tidak bisa berjalan tanpa sarana prasarana. Agar tersedia sarana dan prasarana tersebut, kementerian dan lembaga diberi anggaran untuk melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dengan memperhatikan manfaat dan spesifikasi barang yang diadakan,&rdquo; jelas Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, dalam arahan kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa pada hari Selasa secara virtual, dihadiri para stakeholder pengadaan barang dan jasa Perpusnas. (14/02)
Pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan memiliki proses yang rumit daripada pengadaan di sektor lainnya, seperti swasta. Hal ini didasarkan bahwa pengadaan barang dan jasa pembiayaannya berdasarkan APBN dan harus dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi masyarakat.
&ldquo;Penyediaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, mengoptimalkan produk dalam negeri, mengembangkan ekonomi, meningkatkan UMKM serta pembangunan berkelanjutan,&rdquo; terang Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Janti Suksmarini dalam laporannya.
Janti juga menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang tepat dari anggaran diukur dari kualitas, kuantitas, biaya dan layanan penyedia.
Sebagai Kepala Bagian Umum Perpusnas, Dewi Kartikasari, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang tepat, harus menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP).
&ldquo;Perpusnas menerapkan tujuh (7) SOP antara lain SOP Proses Utama Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Persiapan Pemilihan Penyedia, SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi, SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi, SOP Pelaksanaan Kontrak,&rdquo; paparnya.
Perpusnas juga telah membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan SK Kepala Perpusnas No. 6 Tahun 2023.
&ldquo;Sebagai ketua Tim PBJ, kami mengharapkan jika semua anggota tim kompak dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan,&rdquo; harapnya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan leading sector penilaian kualitas pengelolaan barang/jasa instansi pemerintah.
&ldquo;Tujuan pengadaan barang dan jasa harus dikawal, memperhatikan penilaian &ndash; penilaian dari LKPP dan mari mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini,&rdquo; harap Syarif Bando.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Linawati
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Dokumentasi: Anastasia Linawati

Serius Benahi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpusnas Adakan Sosialisasi

Makassar, Sulawesi Selatan â€“ Perpustakaan Nasional melaksanakan Sosialisasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan,Â  Makassar, Senin, (20/8). Acara yang dihadiri sekitar 420 peserta tersebut dihadiri oleh pustakawan perpustakaan umum kabupaten/kota, pustakawan dan dosen perguruan tinggi, guru, pelajar dan mahasiswa. Perpustakaan Nasional sebagai lembaga non kementerian turut mengambil bagian dalam implementasi sembilan agenda prioritasÂ  (Nawa Cita) program dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terutama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup manusia.
â€œKami telah berkeliling sekitar 250 kabupaten/kota terkait upaya membangun karakter bangsa juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan kali ini berfokus pada peningkatan kulitas sumber daya manusia bidang perpustakaan dalam hal penguasaanÂ  teknologi informasi untuk memastikan insan pengelola perpustakaan dapat menguasai perkembangan teknologi di bidang perpustakaan,â€ jelas Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. Kepala Perpusnas juga menyampaikan bagaimana dalam membangun sinergitas, agar apa yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum, p[erpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah semuanya dapat terkoneksi dalam suatu jaringan yang telah terbangun dalam Indonesia OneSearch (IOS).
Lebih lanjut, Syarif mengajak kepada peserta yang hadir untuk merubah paradigma mengenai perpustakaan yaitu perpustakaan yang pada awalnya sebagai deretan buku-buku berdebu yang dijaga oleh pustakawan hinggaÂ  buku tersebut membusuk, menjadi perpustakaan yang terdepan dalam membantu masyarakat dalam merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Syarif menyampaikan ada dua teori untuk memastikan apa yang ada di buku sebagi teori untuk bisa diaplikasikan pada masyarakat yaitu dengan membaca dan vokasi. Perpustakaan Nasional saat ini mengembangkan e-resources, iPusnas dan IOS yang dapat dimanfaatkan gratis ke seluruh pelosok nusantara sehingga jaringan perpustakaan akan terhubung dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas hingga pulau Rote. â€œKami beritahukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, jaringan Perpustakaan Nasional telah berhasil mengkoneksikan 1200 perpustakaan denganÂ  2.1 miliar artikel di dalamnya,â€ ujar Syarif.
Pada tahun 2019 sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo, Perpustakaan Nasional menjadi pusat untuk melanggan jurnal internasional. â€œKata kunci kedepan bagaimana perpustakaan menjadi bagian terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk menemukan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada,â€ terang Syarif. Kepala Perpusnas yang menjadi keynote speaker acara sosialisasi menjelaskan bahwa sebuah negara yang hanya menggantungkan kepada sumber daya alam tidak akan sustainable tetapi negara yang menggantungkan kepada kemampuan jaringan dengan aplikasi teknologi tingkat tinggi akan menjadi sesuatu yang terus mendominasi perjalanan dunia dimana pada saat ini telah memasuki era indistri 4.0 yaitu suatu yaitu era berkembangnya teknologi cyber system yang canggih. Diawali pada abad ke-18 revolusi industri 1.0 dengan digantikannya tenaga manusia dan hewan oleh mesin, saat itu James Watt menemukan mesin uap di Eropa, revolusi industri 2.0Â  dimulai ketika listrik ditemukan dan menggantikan kekuatan mesin, sedangkan revolusi industri. 3.0 mulai berkembang ketika komputerisasi, otomasi dan digital mewarnai perkembangan internet yang sangat cepat.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir dimana menjadi peserta yang terbanyak dibandingkan daerah lainnya dan mengapresiasi terhadap pemilihan Duta Baca Provinsi Sulawesi Selatan Rezky Amalia Syafiin yang diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk melek baca dan sadar baca kemudian menjadikan buku sebagai kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Soni mengharapkan sosialisasi layanan berbasis TIK dapat menjadi momentum, khususnya bagi mahasiswa dan pengelola perpustakaan untuk meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan teknologi infotrmasi dan komunikasi bidang perpustakaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi dan inovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digeluti.
â€œUpaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menghadirkan layanan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online seperti e-resources, iPusnas dan Indonesia OneSearch patut diapresiasi untuk memperoleh akses dan layanan informasi secara cepat,â€ terang Soni. Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga menegaskan perpustakaan sudah menjadi urusan wajib di daerah otonomi sama seperti urusan kesehatan dan pendidikan. â€œSaking pentingnya urusan perpustakaan ini maka seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia harus punya kepala dinas perpustakaan,â€ terang Soni.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Terdepan Dalam Pemanfaatan Teknologi di Masyarakat

Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2024 [Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Kalimantan]
<div id="BEBF6CAC_D875_4D82_6BFA_BE265FF1C314"></div>

Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2024 [Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Kalimantan]

Berita

-