Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€“Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diusung oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat pertanian.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, saat menerima audiensi dari jajaran Pustaka Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (4/3/2022).
Lebih lanjut, Deni megungkapkan bahwa melalui program itu pula perpustakaan berperan dalam pengentasan kemiskinan yakni dengan mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan berwirausaha.
â€œYang disasar dari program ini adalah dampaknya. Bagaimana keluarga bisa meningkat dari segi ekonominya,â€ ujarnya.
Dalam semangat yang sama, jajaran dari Pustaka Kementan mengutarakan keinginannya untuk bersinergi dengan Perpusnas dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di sektor pertanian.
Dukungan berupa Pojok Baca Digital (Pocadi) dan jalinan kerja sama dengan Pusat Data serta Informasi (Pusdatin) Perpusnas dan Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (PPPSPT) Perpusnas diharapkan dapat menjadi bentuk kolaborasi yang tepat.
Penempatan Pocadi pada beberapa titik balai penyuluhan pertanian dapat memberikan semangat kepada masyarakat pertanian untuk terus berinovasi.
Selain itu, dalam pengembangan sistem, Pustaka Kementan juga memerlukan dukungan dalam bentuk rekomendasi dari Perpusnas untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Terkait dengan PPPSPT, Kementan yang memiliki 7 (tujuh) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian memerlukan bimbingan teknis dan arahan terkait perpustakaan yang ada pada kesepuluh unit pendidikan tersebut.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPPUK) Perpusnas, Upriyadi, mengatakan bahwa item yang diberikan bersamaan dengan pengajuan penyediaan Pocadi terdiri dari buku siap layan, komputer, digital library station, smart LED 42inci, 5 unit Android, 1 unit UPS, interior dan eksterior Pocadi.
â€œPocadi tahun ini tidak terlalu banyak, hanya ada untuk 100 titik, jadi silakan bapak/ibu bersurat kepada Kepala Perpusnas,â€ sarannya.
Pada kesempatan yang sama Kepala PPPSPT Perpusnas, Nurcahyo, menjelaskan dalam hal pembinaan perpustakaan pada unit pendidikan pertanian yang dimiliki Kementan, seluruh Polbangtan dan sekolah harus melakukan pembenahan lalu self-assesment. Apabila nilai yang diperoleh di atas 60 maka dapat dipromosikan untuk diakreditasi oleh Perpusnas.
â€œKami siap melakukan PKS. Selain itu, ada bantuan buku juga,â€ jelasnya.
Perpustakaan tidak hanya merupakan tempat untuk mencari informasi, namun juga sebagai tempat berlatih keterampilan, tempat berkumpul masyarakat, bahkan sebagai pusat kebudayaan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Berperan Penting dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian

Bandar Lampung, Lampung--Sering kali Indonesia ditempatkan pada urutan dua terbawah perihal pemeringkatan minat baca atau literasi berdasarkan riset lama (2006) yang dijadikan alat propaganda internasional oleh negara maju. Kini, posisi Indonesia sudah berada pada 16 besar dunia.
Penyair kenamaan Taufiq Ismail pernah menuliskan 'Tragedi Nol Buku' yang menggambarkan tidak adanya buku wajib yang harus dibaca para anak didik tiap tahunnya. Beda dengan di negara-negara maju maupun berkembang yang punya kewajiban membaca buku wajib.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando secara gamblang mengoreksi hasil riset yang mengatakan budaya baca Indonesia rendah. Rendahnya budaya baca pernah dialami negara-negara maju. Namun, perlu trik-trik agar masyarakat, khususnya anak-anak agar keranjingan dengan membaca. Pun di bidang pendidikan, para guru/dosen harus membuka mata melihat perkembangan peradaban dunia. Paradigmanya harus diubah. "Bekali anak-anak didik dengan kemampuan menghadapi tantangan dunia 20-30 tahun yang akan datang. Angka-angka di ijazah itu bukanlah yang utama," terang Syarif Bando saat Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Bandar Lampung, Selasa, (8/10).
Orang tua, lanjut Kepala Perpusnas, jangan menghukum anak-anak karena budaya bacanya rendah, tapi penuhi dulu kebutuhan bukunya. Saat ini yang terjadi bukan minat baca yang rendah, tapi kurangnya bahan bacaan yang berkualitas.
Bermunculannya duta-duta baca dan bunda literasi yang tersebar di berbagai daerah diharapkan Kepala Perpusnas harus menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Mampu memberikan energi dan sinergi positif termasuk dengan perpustakaan, karena paradigma perpustakaan sudah mulai berubah mengikuti perkembangan zaman.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Koeswantari menjelaskan dukungan legislatif terhadap perpustakaan sudah ditunjukkan dalam bentuk regulasi. Ada dua peraturan daerah (Perda) yang terkait transformasi perpustakaan, yakni tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah dan budaya literasi. "Saat ini sedang dilakukan harmonisasi namun tidak mengurangi esensi," terang Ririn.
Dewan akan mendukung niatan pemerintah Lampung memperluas gerakan literasi daerah, termasuk perpustakaan berbasis inklusi sosial. "Saya pikir semua unsur harus terlibat, bersinergi, sehingga menjadi kekuatan besar dan terlaksana, tandasnya. Sekedar informasi, saat ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah membuat Perbup Literasi.
Sementara itu, Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal mengaku siap memotivasi para orang tua untuk menjaga kebiasaan membaca di lingkungan keluarga. "Ada tiga tahap yang bisa dilakukan agar anak suka membaca, yaitu memulai, membiasakan, dan membudayakan. Orang tua adalah perpustakaan pertama bagi anak-anak," ujar Riana.
Sedangkan penulis buku Fitri Restiana menyarankan ketika kecintaan membaca sudah baik. Tuangkan menjadi tulisan dalam bentuk resensi, misalnya. Dari hasil tulisan tersebut bisa dikirimkan ke penerbit ataupun media. Jika berhasil dan imbalan diterima, belikan kembali buku. "Jangan pernah berpikir menulis itu sulit," pesan Fitri.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan
Â

Safari Nasional Gerakan  Pembudayaan Kegemaran Membaca, Lampung Kompak Sukseskan Budaya Baca

Senayan, Jakarta--Setelah melalui serangkaian diskusi publik, focus group discussion (FGD) dengan penerbit maupun pengusaha rekaman di sejumlah kota, pembahasan pasal per pasal dengan instansi terkait, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Komisi X DPR-RI sepakat menyetujui revisi RUU Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (30/10). Rapat yang digelar pagi tadi melanjutkan pembahasan yang dilakukan pada hari sebelumnya.Â 
Pada rapat tersebut, Mendikbud didampingi oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Perdagangan, dan Perpustakaan Nasional. Hampir seluruh fraksi yang hadir sudah menyampaikan pandangan dan pernyataan menyetujui RUU KCKR, kecuali fraksi Partai Hanura yang tidak datang. Selanjutnya, RUU KCKR terbaru akan dibawa dan diperdengarkan pada Sidang Paripurna keesokan harinya (Rabu, 31 Oktober).
Revisi RUU KCKR adalah kebutuhan mendesak yang mesti segera ditindaklanjuti mengingat UU sebelumnya, yakni UU KCKR Nomor 4 Tahun 1990, sudah berusia 28 tahun. Usia UU yang sudah lebih dari 20 tahun diyakini sudah tidak sesuai dengan konteks perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Praktek reward and punishment yang diatur pada UU sebelumnya juga tidak berjalan maksimal. Para penerbit maupun pengusaha rekaman belum paham dan sadar sepenuhnya maksud dan tujuan UU KCKR. Perpusnas sebagai pihak yang menjalankan amanah UU sebagai penghimpun, penyimpan, dan pelestari setiap hasil/karya anak bangsa, baik yang tercetak maupun terekam tidak maksimal berbuat sehingga yang terus dilakukan hingga saat ini adalah upaya sosialisasi dari waktu ke waktu.
Kini, di era pertumbuhan teknologi yang pesat, semua pihak diharapkan sudah menyadari urgensi dari RUU KCKR terbaru.Â  Reward and Punishment akan didorong sehingga akan timbul kesadaran bersama bahwa kemajuan peradaban bangsa bisa terlihat dari bukti fisik yang tersimpan baik di Perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap karya yang dihasilkan anak bangsa tidak lantas hilang, punah, dan tidak dikenal oleh generasi selanjutnya.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â

Mendikbud dan Komisi X DPR-RI Sahkan RUU KCKR

Jakartaâ€”Bulan Mei merupakan bulan monumental bagi Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Setiap tanggal 17 Mei, Perpusnas memperingati hari lahirnya, yang sekaligus diperingati sebagai Hari Buku Nasional.
Memasuki usia 42 tahun, Perpusnas mengusung tagline Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional. Teknologi informasi dimanfaatkan dengan maksimal dalam menjangkau masyarakat. Transformasi perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menyiasati keterbatasan buku cetak, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Hal ini disampaikan pustakawan ahli utama Perpusnas, Fathmi, dalam apel pagi di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual. Apel pagi diselenggarakan setelah libur lebaran. Pada kesempatan tersebut, Fathmi berharap semangat Idulfitri dapat meningkatkan kinerja pegawai Perpusnas, khususnya para pustakawan.
Fathmi menyatakan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 4 mengamanatkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, upaya untuk mencerdaskan bangsa menjadi hal yang utama agar rakyat Indonesia memiliki daya saing.
â€œSaya mengambil istilah yang digunakan Kepala Perpusnas, Bapak Muhammad Syarif Bando, bahwa kalau kita cerdas maka bisa sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, maka NKRI bisa utuh selamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera, dan kuat, maka kita akan menjadi bagian dari percaturan global,â€ urainya saat memberikan sambutan, pada Senin (9/5/2022).
Layanan perpustakaan yang prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka harus dilakukan sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Perpustakaan. Perpusnas melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) berupaya melakukan hal ini melalui delapan inovasi. Pujasintara merupakan salah satu unit kerja di Perpusnas yang menjalankan tugas di bidang jasa informasi dan layanan perpustakaan serta pengelolaan naskah nusantara.
Pertama, diseminasi informasi terseleksi, yang melayankan paket informasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan tugas pustakawan untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi kepada masyarakat. Diseminasi informasi terseleksi merupakan pekerjaan 70% pustakawan melakukan transfer pengetahuan, dengan dukungan manajemen pengetahuan sebesar 20%, dan 10% manajemen koleksi.
â€œKepala Perpusnas menyampaikan bahwa yang namanya pustakawan itu tugasnya adalah mengumpulkan informasi yang berserakan, kemudian membuatnya sebagai diseminasi informasi, kemudian bisa menjadi paket informasi. Itulah hidangan kita kepada masyarakat,â€ sebutnya.
Kedua, penerapan kartu anggota berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Hal ini merupakan upaya Perpusnas dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan serta memperluas wawasan dengan mudah dan cepat. Selain itu, inovasi ini bertujuan mengintegrasikan data anggota perpustakaan, menyederhanakan sistem keanggotaan perpustakaan, meningkatkan mutu layanan perpustakaan, serta mengurangi keterbatasan akses bahan bacaan di daerah.
Ketiga, layanan mandiri smartlocker dan anjungan pengembalian mandiri (APM). Smartlocker adalah loker yang disediakan bagi pemustaka yang meminjam koleksi tanpa harus berjumpa dengan pustakawan. â€œPemustaka dapat langsung mengambil koleksi yang dipesannya dengan menggunakan kunci yang berasal dari kartu anggota. Loker berlokasi di lantai 2 Gedung Layanan Perpusnas di Medan Merdeka Selatan dan APM terletak di lantai 1,â€ jelasnya.
Keempat, libtalk seri penelusuran, merupakan sarana diskusi pustakawan yang membahas subjek seputar dunia perpustakaan. Libtalk seri penelusuran merupakan wadah bagi peserta untuk berbagi dan belajar, mengetahui jenis-jenis resources, dan cara penelusuran informasi. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan menghadirkan pustakawan dari berbagai perpustakaan yang ingin mempromosikan layanan perpustakaannya.
Kelima, Tanya Pustakawan virtual, yang merupakan perwujudan perpustakaan digital dengan menyediakan media komunikasi virtual berupa surat elektronik dan chat yang memungkinkan masyarakat berinteraksi, bertanya, dan berkonsultasi terkait pemenuhan kebutuhan informasinya dengan pustakawan referens di Perpusnas.
Keenam, layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam memberikan bimbingan pemanfaatan e-resources, jurnal ilmiah internasional, iPusnas, Indonesia OneSearch, keanggotaan online, dan mengenalkan layanan digital Perpusnas.
Ketujuh, buletin khusus layanan perpustakaan yang merupakan layanan menyebarkan informasi tentang berita layanan, rekomendasi koleksi, dan produk kemas ulang informasi di lingkungan kerja Pujasintara.
Kedelapan, panduan penelusuran subjek tertentu, merupakan panduan singkat yang disusun oleh Pujasintara mengenai cara menelusur sumber informasi yang terpercaya. â€œHal ini diberikan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia berupa kemampuan menelusur referensi,â€ ujarnya.
Upaya Perpusnas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dinilai baik sebagaimana penghargaan yang diraih dalam bidang layanan publik. Fathmi menyebut, tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kinerja pelayanan publik, Perpusnas melalui Pujasintara memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori Sangat Baik di lingkup Kementerian/Lembaga.
Perpusnas berhasil mempertahankan kualitas layanan publiknya, setelah pada 2020, Pujasintara meraih penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori Sangat Baik dari Kementerian PANRB. Pada 2018 dan 2019, hasil evaluasi pelayanan publik Perpusnas melalui Pujasintara meraih predikat Baik.
â€œPenilaian dilakukan berdasarkan enam unsur yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi,â€ tukasnya.
Selain itu, penilaian layanan publik terhadap kepuasan pemustaka di Perpusnas tahun 2021 sebesar 3,61. Berdasarkan kriteria Permen PANRB No. 14 Tahun 2017, nilai tersebut masuk kategori Sangat Baik.
Secara internal, Perpusnas juga mengapresiasi pustakawan layanan dan pemustaka yang telah memanfaatkan layanan yang disediakan.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Delapan Inovasi Perpusnas untuk Layanan Perpustakaan Prima

Jakarta,- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meminta Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menguatkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Syarif Bando saat bertemu Ketua Pimpinan Pusat IPI, Syamsul Bahri di Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jumat (6/1/2022).
&ldquo;Perpustakaan sudah mulai mendapatkan perhatian sehingga sudah mulai terasa tantangannya. Di dalam negeri khususnya, &nbsp;saat ini di tingkat desa banyak yangg ingin membangun perpustakaan dan minta diberi dukungan dan difasilitasi baik dari sisi teknis, regulasi, hingga bantuan fisik seperti buku dan lainnya,&rdquo; ungkapnya.
Akibatnya juga menurut Syarif, jumlah pustakawan semakin hari semakin kurang mengingat jumlah perpustakaan baru yang juga semakin berkembang.
&ldquo;Kita dipaksa untuk meninggalkan perpustakaan pola lama untuk mempercepat jangkauan ke masyarakat di mana perpustakaan menjangkau masyarakat secara digital. Makanya Perpusnas terus berupaya untuk bertransformasi digital, &ldquo; imbuhnya.
Kepala Perpusnas meminta IPI dengan terjun pada peningkatan kualitas SDM di daerah dengan mengadakan berbagai pelatihan di daerah untuk para pengelola perpustakaan, hingga sosialisasi peningkatan indeks literasi masyarakat dan gemar membaca.
Di lain pihak, Syamsul Bahri menjelaskan IPI akan terus mendukung program-program kerja Perpusnas. &ldquo;Kami juga akan terus menyusun program kerja IPI yang bisa bersinergi dengan program-program Perpusnas dalam pengembangan perpustakaan ke depannya sebagai pusat kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat,&rdquo; jawabnya.
Syamsul menjelaskan IPI telah menetapkan program kerja prioritas salah satunya peningkatan kompetensi pustakawan karena kompetensi SDM menjadi salah satu komponen yang mendukung pelaksanaan program pengembangan perpustakaan. Syamsul menekankan IPI senantiasa meminta dukungan Perpusnas.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: IPI Lebih Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Perpustakaan di Daerah

Jakarta, - Peningkatan jumlah perpustakaan yang sesuai standar menjadi fokus program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Tahun 2024 pada aspek standarisasi dan pengembangan tenaga perpustakaan.
 
Hal ini mengingat pemenuhan standar nasional perpustakaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 masih menjadi tantangan di berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.
 
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2024 yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan fokus akreditasi perpustakaan akan lebih banyak pada perpustakaan sekolah sebagai jenis perpustakaan dengan jumlah terbesar di Indonesia yang mencapai angka 144.191 pada tahun 2023.
 
&ldquo;Tahun ini kami targetkan ada lebih dari 1000 asesor yang akan bergerak baik di pusat maupun daerah,&rdquo; sebutnya pada Rabu (15/5/2024).
 
Selain itu menurut Joko Santoso penyederhanaan dan penyelarasan instrumen akreditasi juga dilakukan. &ldquo;Instrumen akreditasinya kita simplifikasi agar bisa mendorong peningkatan jumlah perpustakaan yang terakreditasi,&rdquo; imbuhnya.
 
Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023, Novy Diana Fauzie mengatakan bahwa dalam sisi pemenuhan pustakawan yang kompeten, para pustakawan harus senantiasa memiliki keinginan mengembangkan diri dan kompetensinya sesuai standar.
 
&ldquo;Sebagai seorang pustakawan, mengikuti lomba pustakawan berprestasi misalnya, bisa menjadi bagian dari self assessment untuk menilai sejauh mana kita telah melakukan tugas sebagai seorang pustakawan,&rdquo; terangnya.
 
Saat ini, tenaga perpustakaan yang telah mengikuti sertifikasi baru 21% dan baru 81% di antaranya yang tersertifikasi kompeten. 
 
Lebih lanjut, Novy menyebut di era perkembangan dan transformasi digital, pustakawan memiliki peran yang vital dalam pengembangan layanan digital perpustakaan. &ldquo;Layanan digital perpustakaan merupakan hal mutlak karena sumber informasi sudah sangat berkembang ke arah digital,&rdquo; jelasnya.
 
Selain itu, Novy menambahkan, pustakawan juga perlu melakukan pendampingan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan dalam pengelolaan perpustakaan menurutnya, dapat menjadi tantangan dalam proses pengembangan diri bagi pustakawan.
 
Saat ini, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan juga membutuhkan perhatian. Jumlah tenaga perpustakaan dibandingkan jumlah perpustakaan di Indonesia masih belum mencukupi. Misalnya sesuai data Kajian IPLM dan Kajian ABK 2023, kekurangan tenaga perpustakaan pada perpustakaan sekolah mencapai 527.672 orang.
 
Di sisi lain, Kepala Perpustakaan SMAN 3 Jakarta sebagai Juara 1 kluster 2 Lomba Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2023, Yudi Hermunanto mengatakan dukungan berbagai pihak di dalam lingkungan sekolah menjadi yang paling penting dalam menghadapi akreditasi.
 
&ldquo;Tidak hanya semata-mata dari kepala perpustakaan dan tim saja namun seluruh stakeholder mulai dari&nbsp; peserta didik, pendidik, orang tua siswa, alumni dan pengelola perpustakaan dan juga kepala sekolah. Kami tidak bisa bekerja sendiri untuk menciptakan perpustakaan yang baik, yang layak untuk para pemustaka,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Eka Purniawati/&nbsp;Anastasia Lily Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Dorong Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi menekankan pentingnya pembangunan perpustakaan desa sebagai sarana pembelajaran masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penggunaan Dana Desa Untuk Literasi dialokasikan pada Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yakni bangunan perpustakaan desa dan buku/bahan bacaan; Mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak usia wajib belajar, seperti perpustakaan desa dan buku bacaan; serta Perpustakaan desa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga desa yang akan menjadi buruh migran dan dimanfaatkan pelajar dalam mengerjakan tugas sekolah. Hal ini disampaikan Anwar Sanusi saat menjadi narasumber di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 di Jakarta, pada Kamis (14/3/2019).
â€œTahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi lebih spesifik dalam mendorong dibangunnya perpustakaan desa sebagai sarana pembelajaran. Terutama bagi anak-anak usia wajib belajar, sebagai sarana pembelajaran dan agar dapat melakukan edukasi yg efektif, diharapkan dalam 10 tahun ke depan seluruh desa dapat memiliki perpustakaan di wilayah masing-masing,â€ jelas Anwar Sanusi.
Ada enam hal yang mesti dilakukan agar literasi desa dapat meningkatkan ekonomi perdesaan yakni Pendamping desa harus bisa melakukan upaya untuk membangkitkan minat baca masyarakat; Memperbanyak perpustakaan/taman baca masyarakat di pedesaan; Penyediaan buku praktis manajemen, usaha, BUMDesa, akuntasi, dan sebagainya; Penyediaan buku motivasi dari pengusaha dan BUMDesa yang terbukti sukses; serta Pengembangan perpustakaan digital desa.
Anwar menambahkan dalam empat tahun ini, pembangunan infrastruktur perdesaan dan program pemberdayaan masyarakat meningkat signifikan. Ini bertujuan agar derajat masyarakat desa meningkat.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Arwan Subakti
Â

Berita

Sekjen Kemendesa: Dana Desa untuk Pembangunan Perpustakaan & Buku Bacaan

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Berperan Penting dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian

Safari Nasional Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Lampung Kompak Sukseskan Budaya Baca

Mendikbud dan Komisi X DPR-RI Sahkan RUU KCKR

Delapan Inovasi Perpusnas untuk Layanan Perpustakaan Prima

Kepala Perpusnas: IPI Lebih Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Perpustakaan di Daerah

Perpusnas Dorong Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar