Segenap pegawai Nasrani Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengikuti Kebaktian Paskah "Hidup Sebagai Alat Kebenarannya" pada Jumat (19/4/2024).
Dalam kebaktikan tersebut pelayanan firman tuhan disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar.

Perpusnas Gelar Kebaktian Paskah

Salemba, Jakarta - Di penghujung tahun, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan pelantikan pejabat fungsional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Pejabat fungsional yang dilantik, diantaranya satu orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 12 orang Analis Kepegawaian yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan 3 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. 
 
Perubahan ini diresmikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.
 
Selain itu, PPPK yang dilantik sebanyak 46 orang. Mereka terdiri dari 36 Pejabat Fungsional Pustakawan, 4 Pejabat Fungsional Arsiparis, 4 Pejabat Fungsional Pranata Komputer, 1 Pejabat Fungsional Penerjemah, dan 1 Pejabat Fungsional Statistisi.
 
Plt. Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya pelantikan ini dalam mengisi kebutuhan tenaga teknis di lingkungan perpustakaan. Ia pun mengajak para PPPK untuk memiliki kemampuan beradaptasi, disiplin, komitmen terhadap tugas, serta meningkatkan kinerja Perpusnas.
 
"Saya harap para pegawai yang dilantik, khususnya PPPK dapat memiliki kemampuan beradaptasi, bekerja sambil belajar dengan baik, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta dapat meningkatkan kinerja lembaga," ungkapnya dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pejabat Fungsional pada Jumat (29/12/2023).
 
Dia menyampaikan rekrutmen PPPK ini merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023. Dari 93 formasi yang tersedia, 46 tenaga teknis berhasil lolos seleksi.
 
Sebagai informasi, lanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Pusat, Perpustakaan Nasional memperoleh formasi P3K sebanyak 8 tenaga kesehatan dan 117 tenaga teknis.
 
"Dari hasil seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional tahun anggaran 2023, peserta yang lulus dan diterima sebanyak 83 orang yang terdiri dari delapan tenaga kesehatan dan 75 tenaga teknis," lanjutnya.
 
Dalam refleksi akhir tahun, Plt. Sestama mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan profesionalitas, kreativitas, dan inovasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas institusi maupun pribadi agar kepercayaan masyarakat terus meningkat.
 
"Di penghujung tahun 2023 kita perlu refleksi akhir tahun, yang merupakan sebuah waktu yang berharga untuk meninjau perjalanan Perpustakaan Nasional. Mari kita berbenah diri, menata potensi, jalin sinergi dan kolaborasi," ujarnya.
 
Plt. Sestama menuturkan pelantikan ini menjadi momentum untuk mensukseskan Resolusi Tahun 2024 dengan memperkuat sinergi yang semakin pasti dan berakhlak untuk Perpusnas yang berdampak positif bagi masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal/ Andri TK

Pelantikan Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Perpusnas

Gelora Bung Karno, Jakarta - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam pengadaan formasi dan afirmasi bagi tenaga pustakawan, baik PNS maupun PPPK di pusat maupun di daerah pada Sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (7/4/2022).
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah bahwa sejatinya kebutuhan akan formasi pustakawan sangat dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan akreditasi perpustakaan. Sehingga afirmasi kebutuhan pustakawan harus diusulkan kepada KemenpanRB.
â€œKenapa tidak kita mengejar afirmasi untuk PPPK pustakawan secara khusus misalnya? Sehingga nanti kalau bicara soal mau melakukan akreditasi terhadap perpustakaan, sudah ada pustakawannya jadi tinggal nambahin sedikit untuk jadi asesor,â€ ungkapnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan untuk penambahan tenaga PPPK pustakawan pihaknya telah mengajukan secara tertulis kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
â€œUntuk penambahan tenaga, kami sudah menyurat kepada KemenpanRB terkait penambahan tenaga PPPK. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya dari sana,â€ jawabnya.
Legislator PPP, Illiza Saâ€™aduddin Djamal mengemukakan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) yakni pengolahan hasil SSKCKR dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan koleksi serah simpan yang ditetapkan oleh Perpusnas. Lebih lanjut, dia mempertanyakaan terkait standarisasi yang dipakai oleh Perpusnas.
â€œKami ingin tahu pak standarisasi yang dipakai dan kemudian jika ada dokumen yang sifatnya menjadi kerahasiaan negara apakah juga bisa diakses untuk dan atau pihak tertentu saja?â€ tanya Iliza.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Perpusnas menerangkan bahwa standar yang digunakan dalam pengolahan hasil SSKCKR sudah sesuai dengan yang dilakukan secara internasional, namun ada perbedaan dalam urusan penempatannya.
Â â€œPengelolaan karya cetak dan karya rekam yang dilakukan sama dengan standarisasi di disi yang berlaku secara internasional. Tetapi memang hanya penempatannya yang dilakukan secara khusus karena menyangkut masalah hak copy right,â€ jelas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama dibahas juga mengenai belum tersebarnya secara merata bahan bacaan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Legislator Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru menegaskan bahwa bukan masyarakat yang tidak memiliki keinginan untuk membaca namun akses terhadap bahan bacaan yang tidak ada, sehingga dia mendorong Perpusnas mampu memfasilitasinya.
Selain itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri berharap daerah 3T dijadikan skala prioritas dalam hal penyediaan bahan bacaan. Hal ini didasari oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) besar yang dimiliki oleh daerah 3T tersebut, namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya.
â€œApakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Jawabannya tentu tidak sama karena untuk mengetahui sesuatu dan untuk berpengetahuan mereka butuh baca,â€ tegasnya.
Sidang RDP ini digelar secara hybrid di Ruang Rapat Komisi X DPR RI. Gd. Nusantara 1 dan daring melalui Zoom serta kanal Youtube Komisi X DPR RI.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Afirmasi Tenaga Pustakawan

<span style="font-size: 11pt; font-family: DengXian; font-weight: bold; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Yogyakarta&mdash;<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Colombo Plan kembali berbagi praktik terbaik dalam memperkuat peran perpustakaan umum dalam pembangunan sosial.&nbsp;
&nbsp;
Upaya kolektif ini dituangkan dalam kegiatan bertajuk Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) atau Knowledge Sharing Program on Library Transformation Based on Social Inclusion.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menyatakan program TPBIS diinisiasi oleh pihaknya untuk meningkatkan literasi, kreativitas, serta mengurangi kemiskinan akses informasi. Dalam program berbagi pengetahuan tentang TPBIS yang diselenggarakan tahun ini, sebanyak 19 peserta dari 11 negara Asia-Pasifik bersama dengan peserta dari Indonesia, akan belajar dan berbagi pengalaman mengenai TPBIS.
&nbsp;
&ldquo;Saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang berasal dari berbagai negara, yaitu Bangladesh, Bhutan, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Vietnam, serta Indonesia,&rdquo; ujarnya saat membuka kegiatan yang tahun ini mengusung tema &ldquo;Leveraging the Role of Public Libraries in Strengthening Local Community: Best Practices&rdquo; di Yogyakarta pada Senin (12/8/2024).
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada tahun lalu, Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS pertama kali digelar di Jakarta dan dibuka pada 13 November 2023. Kegiatan menghadirkan 18 peserta dari enam negara anggota Colombo Plan dan Indonesia.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut, ia menjelaskan, peserta akan diinapkan di desa-desa TPBIS unggulan untuk merasakan, mengalami, dan belajar langsung bagaimana TPBIS dilaksanakan. &ldquo;Kami berharap pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya dan berkesan, serta memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya perpustakaan dalam transformasi sosial,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia mengutarakan harapan agar negara kerja sama Selatan-Selatan dapat memetik hikmah dan manfaat dari kegiatan ini guna meningkatkan peran perpustakaan dalam menguatkan literasi masyarakat secara inklusif.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada tahun mendatang, program ini diharapkan berlanjut dan digelar di tempat berbeda. &ldquo;Mempertimbangkan kesuksesan program di tahun lalu dan implementasi program tahun ini, kami mengusulkan bahwa tahun depan program berlanjut di Bali,&rdquo; tuturnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Noviyanti menjelaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antarnegara. &ldquo;Kita berkumpul di sini untuk bertukar ide, berbagi praktik terbaik, dan menjalin jaringan kolaboratif yang akan membantu kita membuka potensi perpustakaan secara penuh,&rdquo; ujarnya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Baginya, keberlanjutan kegiatan ini menunjukkan dedikasi kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030. "Kehadiran kita semua di sini, menandakan dedikasi bersama untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat," ungkapnya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Noviyanti menyampaikan secara tradisional, perpustakaan dipandang sebagai gudang buku dan manuskrip, yang tenang, tempat menyendiri, dan belajar. Namun di dunia yang pesat ini, peran perpustakaan mengalami transformasi yang mendalam.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi ruang pasif untuk menyimpan pengetahuan, tetapi menjadi pusat komunitas dinamis yang menumbuhkan kreativitas belajar, dan kohesi sosial,&rdquo; tambahnya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dia menyerukan komitmen untuk masa depan perpustakaan yang lebih inklusif dan berdaya guna. &ldquo;Mari kita rangkul semangat kerja sama dan kolaborasi serta mari berkomitmen untuk mengubah perpustakaan kita menjadi lembaga yang dinamis, inklusif, dan berdampak," tandasnya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi dalam kegiatan program berbagi pengetahuan tentang TPBIS. Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bupati Gunung Kidul Wahyu Nugroho mengucapkan apresiasi tinggi atas terpilihnya Pengkol, Kedungkeris sebagai salah satu tempat yang dikunjungi dalam kegiatan tersebut.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dia memaparkan perpustakaan dengan pendekatan inklusi sosial harus memiliki ruang berbagi pengalaman, ruang belajar yang kontekstual, dan ruang berlatih keterampilan kerja.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dalam implementasinya menggunakan pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah daerah, komunitas, dan lembaga kemitraan, akademisi, kementerian/lembaga, dan media,&rdquo; paparnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Untuk memperkuat hal tersebut, dibutuhkan sinergi dan dukungan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, agar perpustakaan dapat berperan secara strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Dengan keterlibatan berbagai stakeholder, diharapkan meningkatkan kunjungan pemustaka ke perpustakaan dan meningkatnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan sehingga memperkuat dan memberikan dampak yang besar bagi keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan,&rdquo; harapnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Wisnu Argo Budiono menyampaikan pemerintah daerahnya sebagai mitra program sejak 2018, terus berkomitmen mendukung keberlanjutan Program TPBIS dengan berbagai kebijakan strategis.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Adapun kebijakan strategis tersebut berupa penerbitan RPJMD dan peraturan daerah yang mendukung pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi masyarakat.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Di samping itu, ia menuturkan dampak positif kinerja TPBIS tersebut. &ldquo;Salah satunya peningkatan peran dan fungsi perpustakaan, dengan peningkatan jumlah pengunjung sebesar 210 persen dari target,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam kesempatan ini, Wisnu mengapresiasi dan berterima kasih kepada pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Magelang sebagai lokasi kegiatan berbagi pengetahuan implementasi TPBIS untuk peserta Colombo Plan 2024.
&nbsp;
&ldquo;Kami informasikan bahwa fokus dan lokasi kegiatan Colombo Plan telah kami siapkan di Perpustakaan Muda Bhakti Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung yang telah direplikasi sejak tahun 2019 dan telah memiliki beberapa prestasi,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa / Anastasia Lily 
Dokumentasi: Irfan / Prakas

Pemerintah Indonesia & Colombo Plan Dukung Penguatan Peran Perpustakaan Umum Dalam Pembangunan Sosial

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar bimbingan teknis Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan secara daring pada Kamis (10/3/2022). Bimtek dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi pegawai sehingga pengelolaan BMN dan barang persediaan dapat terlaksana dengan baik.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, dalam pengelolaan BMN dan barang persediaan diperlukan profesionalisme, komitmen, disiplin, keteraturan dan kesadaran.
"Sehingga pengelola BMN dapat membuktikan integritas kita terhadap kepercayaan negara. Bahwa BMN dari pengelolaan uang negara dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat," kata Syarif.
Terlebih Perpusnas merupakan lembaga public service, maka akan sangat bermakna jika sebaik-baiknya barang milik negara yang ada di Perpusnas adalah dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
Kasubdit BMN I Dit BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJK) Kementerian Keuangan, Tunggul Yunianto mengatakan, BMN merupakan kekayaaan negara yang tidak dipisahkan. Perolehannya pun dapat bersumber dari APBN maupun perolehan lain yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sejak 2003-2004 kami sudah melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan negara, sehingga salah satu implikasinya sudah semakin jelas secara formal dan informal pembagian kekayaan negara. Salah satunya, BMN termasuk dalam kekayaan negara yang tidak dipisahkan," ungkap Tunggul.
Dijelaskan, terdapat 12 siklus pengelolaan barang milik negara. Mulai dari, perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan hingga penghapusan.
"Pengelolaan BMN menjadi penting, karena menjadi pendukung utama layanan publik atau tugas dan fungsi pemerintah. Maka kami menyadari tugas seorang pengelola BMN sangat berat, harus melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, di Kemenkeu sudah mulai mengimplementasikan jabatan fungsional untuk pengelolaan BMN," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Gelar Bimtek BMN dan Barang Persediaan

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI raih penilaian tinggi dalam predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam hal ini, Perpusnas memperoleh nilai 81,30 dan menjadi satu dari 15 Lembaga yang dinilai.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, hadir untuk menerima piagam penghargaan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Ombudsman.
Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia terus berusaha mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei kepatuhan yang terus dilakukan secara rutin sejak tahun 2013.
Hasil nilai kepatuhan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, kemudian zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.
Pada tahun 2021 penilaian kepatuhan dilaksanakan terhadap 587 instansi dengan rincian 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten, dan 98 Pemerintah Kota.
Anggota Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya, menyampaikan pelaksanaan tugas Ombudsman pada Triwulan 1 Tahun 2022 dimanfaatkan dengan merespon beberapa isu terkini baik penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.
&acirc;&euro;&oelig;Ombudsman menerima laporan pengaduan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan masyarakat, kemudian 893 quick response, dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, terdapat 2564 konsultasi non laporan dan 596 tembusan. Pada periode ini, laporan yang diselesaikan sebanyak 1904,&acirc;&euro; jelasnya.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, dari evaluasi terhadap hasil survei kepatuhan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi mengenai kepatuhan terhadap pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di tingkat Kabupaten. &Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;
&acirc;&euro;&oelig;Dari 416 Kabupaten yang kami survei masih sekitar 226 berpredikat sedang dan 87 berpredikat rendah. Jadi kalau melihat kepada sasaran jangka menengah RPJMN 2020-2024 maka pekerjaan yang besar masih banyak harus kita lakukan untuk meningkatkan jumlah kabupaten dari kepatuhan rendah dan sedang menjadi kepatuhan tinggi,&acirc;&euro; ungkapnya.
Lebih lanjut, Bobby memaparkan dalam upaya proses penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman memiliki satu standar prosedur yang berlaku di seluruh Ombudsman di dunia. Ombudsman sudah membangun mekanisme cukup panjang yang terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap penerimaan dan verifikasi, tahap pemeriksaan, dan tahap resolusi dan monitoring.
&acirc;&euro;&oelig;Alurnya adalah pelapor menyampaikan aduan atas pelayanan publik, lalu data aduan yang telah masuk diverifikasi, setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen, dan pada akhirnya penyelesaian aduan ditindaklanjuti dengan beberapa metode penyelesaian masalah yang ada di Ombudsman,&acirc;&euro; paparnya.
Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik merupakan wujud komitmen Ombudsman untuk terus mendorong pelayanan publik menuju era digitalisasi, komitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pelosok nusantara.
Dengan terus melaksanakan survei kepatuhan, Ombudsman berharap akan terus meningkatkan jumlah instansi yang memiliki predikat kepatuhan terbaik. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang berbasis teknologi, transparansi, cepat, mudah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Masuk Kategori Zona Hijau Predikat Kepatuhan Ombudsman

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi menekankan pentingnya pembangunan perpustakaan desa sebagai sarana pembelajaran masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penggunaan Dana Desa Untuk Literasi dialokasikan pada Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yakni bangunan perpustakaan desa dan buku/bahan bacaan; Mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak usia wajib belajar, seperti perpustakaan desa dan buku bacaan; serta Perpustakaan desa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga desa yang akan menjadi buruh migran dan dimanfaatkan pelajar dalam mengerjakan tugas sekolah. Hal ini disampaikan Anwar Sanusi saat menjadi narasumber di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 di Jakarta, pada Kamis (14/3/2019).
â€œTahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi lebih spesifik dalam mendorong dibangunnya perpustakaan desa sebagai sarana pembelajaran. Terutama bagi anak-anak usia wajib belajar, sebagai sarana pembelajaran dan agar dapat melakukan edukasi yg efektif, diharapkan dalam 10 tahun ke depan seluruh desa dapat memiliki perpustakaan di wilayah masing-masing,â€ jelas Anwar Sanusi.
Ada enam hal yang mesti dilakukan agar literasi desa dapat meningkatkan ekonomi perdesaan yakni Pendamping desa harus bisa melakukan upaya untuk membangkitkan minat baca masyarakat; Memperbanyak perpustakaan/taman baca masyarakat di pedesaan; Penyediaan buku praktis manajemen, usaha, BUMDesa, akuntasi, dan sebagainya; Penyediaan buku motivasi dari pengusaha dan BUMDesa yang terbukti sukses; serta Pengembangan perpustakaan digital desa.
Anwar menambahkan dalam empat tahun ini, pembangunan infrastruktur perdesaan dan program pemberdayaan masyarakat meningkat signifikan. Ini bertujuan agar derajat masyarakat desa meningkat.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Arwan Subakti
Â

Berita

Sekjen Kemendesa: Dana Desa untuk Pembangunan Perpustakaan & Buku Bacaan