Salemba, Jakarta â€“ â€œPada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali akan kebanggaan kita bersama terhadap gedung fasilitas layanan perpusnas di jalan medan merdeka selatan yang merupakan buah dari kesabaran, ketekunan dan kerja keras sejak berdirinya perpustakaan nasional RI. Gedung fasilitas layanan Perpusnas merupakan salah satu pencapaian monumental Lembaga Perpusnas yang telah bertransformasi sebagai Ikon peradaban dan Ilmu pengetahuan bangsa Indonesiaâ€.Â  ucap Sri Marganingsih dalam arahan pada apel pagi, (senin 18/07/2022).
Gedung fasilitas layanan Perpusnas dirancang dengan konsep Green Building dengan Indeks Konsumsi Energi (IKE) 150 kwh/mm2 per tahun, hampir setara dengan gedung-gedung berkonsep sama di Singapura dan Malaysia. Lokasi dan bentuk arsitektur gedung yang menyatu dengan bangunan tua di depannya, bukan sekedar bangunan perpustakaan mewah dengan segala estetikanya, melainkan merupakan perwujudan visi peradaban bangsa dari founding father Bangsa Indonesia, Ir. Soekarno.
Kawasan Medan Merdeka, Jakarta, sudah sejak lama dipersiapkan untuk pembangunan sebuah â€˜Civic Centerâ€™ dengan konsep peradaban bangsa yang berpusat pada Monumen Nasional (Monas) sebagai porosnya. Dari sudut pandang Monas, di sisi utara (Medan Merdeka Utara) tampak Istana Negara sebagai ikon kenegaraan, pada sisi barat (Medan Merdeka Barat) terlihat Museum Nasional sebagai sejarah peradaban bangsa, kemudian di sisi timur (Medan Merdeka Timur) berdiri Galeri Nasional yang mewakili kebhinnekaan budaya Indonesia, serta pada sisi selatan (Medan Merdeka Selatan) adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai ikon peradaban dan ilmu pengetahuan.
Dalam konsep â€˜Civic Centerâ€™ Indonesia, Perpusnas memposisikan diri sebagai sumber ilmu pengetahuan, pusat informasi, serta pusat kegiatan edukatif-rekreatif sarat literasi budaya yang tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Bentuk gedung yang dibuat sederhana dan menyatu dengan bangunan Graha Literasi sebagai gerbang masuknya, melambangkan Perpusnas sebagai jendela penghubung visual kawasan bersejarah Monas. Dengan demikian, Perpusnas menegaskan dirinya sebagai salah satu bagian dari penataan kawasan bersejarah, bukan sebuah ikon yang berdiri sendiri.
Ilmu dan Sejarah adalah dua aspek pengetahuan yang menjadi konsep dasar desain gedung Perpusnas. Konsep sejarah dituangkan dalam bentuk fisik bangunan, sedangkan konsep ilmu diterjemahkan pada kegiatan layanan didalamnya. Keseluruhan bentuk bangunan Perpusnas Merdeka Selatan termasuk berbagai aktivitas yang diselenggarakannya, merupakan transformasi arsitektural yang merefleksikan sikap-sikap keilmuan yang memiliki masa lampau, masa sekarang, dan berorientasi ke masa depan.
Memandang gedung fasilitas layanan Perpusnas dari sudut pandang Monas, tampak bangunan khas zaman kolonial berdiri elegan persis di muka gedung yang berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk mengunjungi gedung fasilitas layanan Perpusnas. Bangunan tua dengan arsitektur tempo dulu ini diberi nama Graha Literasi, yang memang sengaja dipertahankan sebagai cagar budaya.
Dengan gedung fasilitas layanan perpusnas yang penuh dengan arti, filosofi dan makna dari tahun ke tahun perpusnas semakin diperhitungan dan semakin banyak penghargaan yang diterima, pengakuan berupa penghargaan pun diberikan oleh instansi yang berwenang melakukan penilaian kinerja dari kementerian/lembaga di Indonesia.
Sepanjang 2021, tercatat beberapa penghargaan yang diraih Perpusnas dari berbagai pihak.Â  Di antaranya: penyelenggaraan pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, indeks kepuasan pemustaka, sertifikat standar ISO 9001:2015, nilai reformasi birokrasi, pengawasan kearsipan, laporan keuangan Perpusnas, kinerja anggaran, keterbukaan informasi publik, penghargaan JDIHN, evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penggunaan Bahasa Indonesia di media social, dan anugerah meritokrasi.
Selain capaian tersebut, di tahun ini, terdapat juga capaian tinggi dari layanan publik di lingkungan Perpusatakaan Nasional RI. Capaian itu adalah masuknya inovasi SIGoblic (Sistem ISBN Go Public) Menghadang Pandemi sebagai finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.
â€œDari sekian penghargaan tersebut diharapkan agar senantiasa dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2022 ini,Â  masih ada kesempatan untuk lebih dan lebih lagi memperbaiki data dukung yang masih bisa kita siapkan. Keberhasilan dalam mencapai prestasi-prestasi ini tidak lepas dari kepemimpinan Kepala Perpusnas, Bapak Muhammad Syarif Bando, serta dukungan seluruh jajaran dalam mendorong peningkatan kinerja instansi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai atas kerja keras dan kerja cerdas dalam meraih capaian tersebut, jelasnyaâ€.
Â 
Reportase : Herwin Saswita

Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas: Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan Bangsa Indonesia

Salemba, Jakartaâ€”Agen Perubahan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) didorong untuk membuat proyek perubahan di unit kerja masing-masing. Sesuai Keputusan Kepala Perpusnas, pada tahun ini, sebanyak 14 orang dipilih menjadi Agen Perubahan di tingkat pusat.
Para Agen Perubahan di tingkat pusat diminta membuat rencana aksi dari setiap unit kerjanya yang harus dilakukan perubahan untuk mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2014, agen perubahan adalah sosok terpilih yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerja yang tinggi. Agen Perubahan RB berperan sebagai role model.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas Sri Marganingsih menjelaskan, setiap Agen Perubahan harus menyusun matrik program dan kegiatan yang akan diubah dari unit kerjanya dan menyusun tindak lanjut perubahan. Selanjutnya, Agen Perubahan harus memaparkan rencana aksinya.
"Nanti dari 14 proyek perubahan tersebut, dipilih proyek terbaik yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Kalau sesuai, akan kita ikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik dari Kementerian PANRB, Sinovic," jelasnya dalam rapat koordinasi agen perubahan Perpusnas, di Salemba, Jakarta, pada Rabu (7/4/2021).
Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tidak harus penemuan baru, melainkan mencakup pendekatan baru bersifat kontekstual, baik berupa perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik maupun peningkatan kualitas.
Marganingsih menambahkan proyek perubahan yang dibuat Agen Perubahan harus mendukung penguatan delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, Deregulasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam pertemuan awal tersebut, para Agen Perubahan diminta untuk membuat video dokumentasi yang menunjukkan kegiatan mereka dalam melakukan proyek perubahan. â€œTim Agen Perubahan pusat harus menunjuk penanggung jawab untuk mendokumentasikan proyek perubahan tersebut dan penyimpanannya sehingga ke depan, mudah diakses,â€ tuturnya. Agen perubahan yang diwadahi dalam Forum Agen Perubahan juga diminta membuat pedoman teknis rencana kerja.
Reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas dilaksanakan untuk mencapai tiga sasaran yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Arie Zaini Purnomo

Agen Perubahan Perpusnas Didorong Membuat Proyek Perubahan

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyerahkan Sertifikat Akreditasi A kepada Perpustakaan UPTP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/4/2022).
Kegiatan ini mengesahkan Perpustakaan UPTP Dinas KUKM sebagai Perpustakaan Khusus Pertama di Jawa Timur dengan Akreditasi A.
Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat vital terhadap ekonomi di Jawa Timur. Paling tidak terdapat 9,7 juta UMKM di Jawa Timur yang berkontribusi sebanyak 57 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi tersebut masih bisa ditingkatkan lagi, karena 80 persen UMKM di Jawa Timur baru masuk pasar lokal, 18 persen lainnya sudah masuk pasar regional nasional, dan hanya 2 persen yang masuk pasar global.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada saat meresmikan Kampus UMKM Shopee yang berlokasi di UPTP Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Shopee dalam menyiapkan harapan baru bagi masyarakat. Menurutnya dalam setiap kehidupan harus selalu ada yang menginiasi untuk memberikan harapan dan meluaskan jejaring.
â€œTerima kasih kepada Shopee karena telah memberikan energi baru yang disemai untuk pelaku UMKM Jawa Timur,â€ ucapnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengatakan dewasa ini ada dua kata kunci yang memiliki nilai sama penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia, yakni digitalisasi UMKM dan literasi digital UMKM.
Semangat digitalisasi UMKM perlu disuntikkan kepada seluruh pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal ini mampu direalisasikan dengan adanya pendampingan dari trainer/mentor Kampus UMKM Shopee untuk memasarkan produk lebih luas melalui jejaring secara digital.
Penguatan jejaring secara digital ini menurutnya sama seperti berliterasi. Karena ketika seseorang membaca maka dia akan membuka jendela dunia dan mendapatkan penerangan di dalam hidup. Begitu pun pemasaran produk UMKM yang pasti akan menjadi lebih dikenal secara luas apabila memiliki jejaring yang kuat.
â€œLiterasi digital UMKM akan menjadi penguatan untuk bisa memberikan kembali harapan dan semangat baru,â€ ungkap Khofifah.
Menanggapi itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa sudah 3 tahun Perpusnas telah mencoba keluar dari paradigma lama perpustakaan. Dari hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku menjadi tempat untuk transfer knowledge melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Dalam lima tingkatan literasi, pada tingkatan yang kelima ialah kemampuan menciptakan barang dan jasa bermutu yang bisa digunkan dalam kompetensi global, Syarif Bando merasa kehadiran Shopee yang menginisiasi jalur UMKM mampu memberikan pembelajaran luar biasa untuk membangun ekonomi rakyat dan memberi pemahaman akan pentingnya buku-buku ilmu terapan.
â€œIntinya kalau negara ini sudah maja produksinya, Indonesia akan maju,â€ pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpustakaan Khusus Akreditasi A Pertama Diraih UPTP Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur

Kebon Sirih, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI mengajak perpustakaan khusus untuk bersinergi membangun pusat data dan informasi terkait kementerian dan lembaga pemerintah. Idealnya, perpustakaan khusus menyimpan seluruh data dan informasi yang sudah dipublikasikan mengenai kementerian dan lembaga terkait. Karena esensinya, perpustakaan adalah pusat informasi.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat menjadi Pembicara Utama di Seminar dan Knowledge Sharing Kepustakawanan 2018 yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset dan Teknologi (LPNK Ristek) dengan tema â€œPeningkatan Peran Perpustakaan dalam Reformasi Birokrasiâ€.
Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
â€œSaya mengundang kepala perpustakaan khusus mari kita bangun sinergi untuk menyimpan data semua kementerian lembaga. Luar biasa pentingnya perpustakaan khusus. Berbicara tentang sustainable kementerian lembaga tentang data informasinya, harusnya ada di perpustakaannya, bukan di humasnya.Â  Sebab kita bicara tentang data dan fakta,â€ jelas Syarif Bando saat menyampaikan paparannya di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta pada Senin (19/10).
Perpustakaan sebagai pusat peradaban merupakan tempat yang tepat memanusiakan manusia. Karenanya, pustakawan harus memiliki kemampuan mengikuti perkembangan zaman dan bisa membagikan pengetahuan dan informasi yang ada di koleksi perpustakaan kepada masyarakat. Menurut Syarif Bando, pustakawan sebagai sebuah profesi tidak boleh memble. Pustakawan profesional adalah orang yang berdedikasi, menghargai profesinya, yang merasa puas jika bisa memberikanÂ  pelayanan yang baik kepada pelanggannya.
â€œDengan membaca maka transfer knowledge akan berjalan. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak ilmu yang kita serap. Semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin banyak ilmu yang kita transfer knowledge. Jika kita memiliki kemampuan transfer knowledge yang baik maka kita memiliki kemampuan dalam menciptakan barang jasa. Jika kita dapat menciptakan barang dan jasa yang bermutu maka kita dapat bersaing di pasar global,â€ urainya.
Sementara itu, Deputi Bidang Informasi dan Permasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Zakiyah menyatakan perpustakaan sebagai institusi netral memberikan informasi dan pengetahuan yang terbaru. Ini menjadi tantangan bagi perpustakaan maupun pengelolanya terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Perpustakaan sendiri memiliki fungsi mendukung terlaksananya visi Reformasi Birokrasi (RB) yakni memberikan layanan prima ke masyarakat.
â€œPerpustakaan selaku wadah menyediakan segenap pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan RB. Tanpa informasi yang akurat, maka good governance yang dicita-citakan, tidak akan baik, tidak tercapai tujuannya. Bicara perpustakaan maka terkait dengan pustakawan. Dan tentunya pustakawan memiliki daya dalam mengelola informasi sehingga mudah dievaluasi, diakses dan itu akan bermanfaat. Dan seorang pustakawan tidak hanya mengetahui konsep kepustakaannya, tapi juga ilmu-ilmu di luar itu termasuk visi misi organisasi,â€ jelasnya.
Zakiyah meminta Perpusnas untuk memenuhi standar internasional ISO 11620 tentang Information and documentation-Library Performance Indicator. Ini bisa menjadi referensi dalam mengelola perpustakaan. Menanggapi hal ini, Syarif Bando menyatakan pihaknya akan menyusun standar perpustakaan sesuai dengan ISO 11620. UU tentang Perpustakaan sendiri mengamanatkan Perpusnas untuk menyusun standar pengelolaan perpustakaan.
Pada akhir sambutannya, Zakiyah menyatakan akan membawa rekomendasi dan gagasan dari forum LPNK Ristek ke kementerian/lembaga terkait untuk dimasukkan ke dalam program kerja.
Reportase: Hanna Meinita/Arwan Subakti
Â 
Â 
Â

Perpustakaan Khusus Didorong Menjadi Pusat Data & Informasi K/L

Pada apel pagi hari ini (Senin, 7 Maret 2022), Adriati, Pustakawan Ahli Utama yang menjadi Pemimpin Apel mengingatkan kepada semua sebagai ASN untuk melakukan penyesuaian Sistem Kerja (sesuai Permenpan nomor 7 tahun 2022) melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis ASN berbasis elektronik.Â Â 
â€œMekanisme Kerja yang dilakukan dengan mengedepankan kompetensi, baik pengetahuan (Knowledge), keterampilan (skill) dan sikap/kedisiplinan (attitude) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.â€ tutur Adriati dalam sambutannya.Â 
Walaupun kondisi kita sedang dalam keadaan sulit tidak dapat bertemu dengan pemustaka, pelayanan informasi kepada pemustaka tetap harus dapat kita berikan dengan baik.
Ekspektasi masyarakat atas hasil kerja ASN masih cukup tinggi, untuk itu disiplin dan komitmen kita semua sebagai ASN, khususnya di Perpustakaan Nasional, merupakan salah satu unsur yang menentukan suksesnya sebuah birokrasi dalam mencapai sasaran kerja yang sudah ditetapkan. Memasuki Triwulan pertama tahun 2022 dengan kondisi kerja yang masih terbatas dengan sebagian pegawai yang masih bekerja dari rumah, realisasi baik target kinerja lembaga maupun target kerja individu tetap harus optimal.
Untuk itu Adriati dalam sambutannya mengingatkan seluruh pegawai Perpustakaan Nasional tentang 6T, yakni:
- Â  Tahu, dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan SKP dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
- Â  Tertib, bekerja sesuai aturan dan seni agar dapat mengurangi kebosanan atas keterbatasan akibat dari kondisi yang serba dibatasi
- Â  Terukur, setiap yang dikerjakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan hasilnya dan dapat dievaluasi
- Â  Taat, walaupun bekerjanya dari rumah tidak ada yang mengawasi, tugas kantor yang menjadi beban kerja tetap dilakukan agar capaian kinerja dapat bernilai baik
- Â  Terintegrasi, agar tugas yang dilakukan di rumah tetap mengacu kepada tugas yang ada di unit kerja masing-masing, atau tugas lain yang diberikan pimpinan.
-Â  Â Tetap ingat pesan Ibu Woro, cuci tangan, pake masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tidak pergi kemana-mana jika tidak diperlukan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Kompetensi ASN Masa Kini : Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan Sikap / Kedisiplinan (Attitude) 

Surabaya, Jawa Timur â€“ Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menggelar Kongres XIV dan Seminar Ilmiah Indonesia dengan tema â€œTransformasi Pustakawan dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutanâ€ di Surabaya, Jawa Timur, pada 9-12 Oktober 2018. Kongres yang diadakan tiga tahun sekali ini dihadiri 725 peserta dari seluruh Indonesia.
Pustakawan sebagai motor penggerak perpustakaan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karenanya, pustakawan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. â€œPustakawan selalu dituntut menambah wawasan dan selalu menempatkan diri sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Kongres ke-XIV IPI dan Seminar Ilmiah 2018 ini merupakan salah satu upaya pustakawan untuk menambah wawasan dan kompetensinya,â€ jelas Ketua Umum IPI Dedi Junaedi saat membuka acara.
Saat ini, menurut Dedi, perpustakaan diakui memiliki dampak bagi masyarakat luas termasuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan. Karenanya, dengan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, pustakawan didorong memberikan layanan prima untuk masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan perpustakaan memiliki kaitan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia. Karenanya, menghadapi revolusi industri 4.0, perpustakaan dan pustakawan harus mengubah paradigmanya. Paradigma bahwa perpustakaan hanya diam menunggu pemustaka datang dan koleksinya dipinjam, dianggap sudah usang.
â€œPada masa depan, perpustakaan harus mengubah paradigma, harus menjangkau masyarakat. Perpustakaan mengambil bagian dalam membangun bangsa. Karena di UU Perpustakaan, perpustakaan menjadi urusan wajib non dasar. Dibentuk kelembagaan sebagai bagian dari pemerintahan. Karenanya dinas provinsi, kabupaten harus mampu menunjukkanÂ  kinerjanya terhadap gubernurnya, bupatinya, wali kotanya. Jika hanya mengumpulkan koleksi bahan pustaka dan tidak ada yang membacanya, maka dia akan menurunkan kinerja gubernur, bupati, wali kota,â€ jelas Syarif Bando saat memberikan sambutan.
Perpustakaan didorong agar tidak hanya berkutat soal pengembangan dan klasifikasi koleksi bahan pustaka. Perpustakaan selayaknya berperan mengedukasi masyarakat khususnya di daerah pedesaan, terpencil, dan terluar. Karena bekal pengetahuan yang diberikan pustakawan bermanfaat untuk membangun insan yang mandiri.
Syarif Bando berpesan kepada para pustakawan agar menunjukkan eksistensinya dan meningkatkan pemahaman tentang literasi. â€œKita jangan mengeluh kalau pustakawan dan dinas perpustakaan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tidak ada sesungguhnya yang memandang seperti itu, kecuali pustakawannya memble,â€ tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono merasa bangga menjadi bagian dari tonggak sejarah IPI. Menghadapi era industri 4.0, Pemerintah Provinsi Jatim terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada dengan memanfaatkan teknologi informasi layanan perpustakaan digital yang bisa diakses masyarakat tanpa dibatasi tempat dan waktu.
Kongres ke-XIV IPI mengagendakan pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2018-2021. Pada Kamis (11/10), Kongres akan menggelar pertanggungjawaban program kerja IPI periode 2015-2018, menyusun program baru, dan mereview AD/ART, dan Kode Etik. Seminar Nasional yang digelar pada Rabu (10/10) menghadirkan narasumber dari lintas keilmuan, di antaranya Presiden Terpilih International Federation of Library Associations and Intitutions (IFLA) Christine MacKenzie, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,Â  Pendiri Indonesia One Search (IOS) Ismail Fahmi, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Ristekdikti.
Â Reportase: Hanna Meinita

IPI Menggelar Kongres XIV & Seminar Ilmiah Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sekretaris Jendral KORPRI Nasional Bima Aria Wibisana menekankan ada tiga tugas sebagai anggota KORPRI, diantaranya anggota KORPRI sebagai pelayan publik harus terus meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikian disampaikan usai mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional, di Aula Gedung Layanan Perpusnas, Rabu (12/02).
"Anggota KORPRI adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN yang melakukan pelayanan publik harus terus meningkatkan kompetensinya. Organisasi ini harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,â€ tuturnya.
Selain itu, lanjut Bima, tugas KORPRI menjahit negara ini dalam satu kesatuan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari banyaknya postingan di media sosial seperti facebook dan instagram yang berupaya untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945, ini menjadi tugas ASN untuk lebih mendalami rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat sudah 30 persen PNS yang terpapar akan hal tersebut.
Dan terakhir, tugas KORPRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Bima menjelaskan, hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya.
â€œKORPRI memiliki program untuk anggotanya yang ingin mencoba membangun suatu bisnis baru, yakni dengan bantuan permodalan, dengan bunga jauh lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman di bank. Selain itu juga ada program umroh untuk anggota KORPRI,â€ jelasnya.
Bima berharap, dewan pengurus KORPRI yang baru dikukuhkan, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mampu membawa perubahan bagi kemajuan dan kemandirian KORPRI.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Berita

Sekjen KORPRI Nasional Ingatkan Tiga Tugas KORPRI