Makassar, Sulsel &ndash; Sosialisasi sangatlah penting terutama dalam menginformasikan apa yang telah dilakukan Perpustakaan Nasional dalam upaya membangun masyarakat yang bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, berwawasan, berintelektual, serta berkarakter yang sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia. Mewujudkan harapan tersebut maka diselenggarakanlah sosialisasi yang bertempat di Hotel Sahid Makassar pada Kamis (30/3). Acara tersebut dihadiri dua ratus peserta yang terdiri dari Kepala Dinas/Kantor, Ibu PKK, pengelola perpustakaan, forum perpustakaan, guru, pelajar dan mahasiswa.
Ketua Penyelenggara Sosialisasi Perpustakaan Bersama Sastrawan Dedi Junaedi dalam laporannya mengemukakan tujuan acara tersebut adalah untuk mengangkat citra perpustakaan dan upaya meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui strategi publikasi yang dikemas melalui talkshow. Sesuai dengan semangat UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007. Dedi menjelaskan sama halnya seperti keluarga, sastrawan juga memiliki andil dalam mengangkat hasrat/kemauan masyarakat untuk mau membaca. Masyarakat mengenal sastrawan sebagai kaum intelektual sastra lewat susunan kata-kata maupun gubahan yang sanggup memotivasi pembaca. Dedi menambahkan bahwa acara sosialisasi diselenggarakan untuk memperkuat tali silaturahmi antara Perpustakaan Nasional dengan pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota, termasuk dengan kantor perpustakaan di daerah masing-masing dengan harapan pertemuan ini dapat menyatukan visi bersama untuk mengembangkan perpustakaan dan menjadikan gemar membaca menjadi budaya masyarakat kita.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menerangkan bahwa buku membentuk peta dunia, pada daratan-daratan Eropa buku yang beredar adalah kapitalis. Pada sebagian Asia dan Rusia dimana penganut Karl Mark mereka adalah komunis, pada Asia Barat dan Tengah sera Afrika yang meyakini buku-buku kejayaan Abassiyah pada umumnya menganut Islam. Buku sangat dahsyat dan kuat mempengaruhi kehidupan manusia. Semua profesi dibentuk melalui kekuatan buku. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 5 jelas disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan yang berkualitas bahkan perpustakaan harus ditunjang teknologi informasi yang bisa menjangkau dimana saja masyarakat. Pasal 7 ditetapkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota wajib membentuk perpustakaan. Pasal 22 mulai dirinci perpustakaan umum. Pasal 23 tentang Perpustakaan Sekolah, pasal 24 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi, pasal 25 tentang Perpustakaan Khusus. Pasal 48 tentang kewajiban semua pihak baik pemerintah di lingkungan pendidikan dan rumah tangga membudayakan kegemaran membaca. &ldquo;Yang paling fundamental saat ini adalah bagaimana memotivasi rekan-rekan seluruh kepala perpustakaan dan seluruh pengelola perpustakaan untuk mulai bangkit meyakinkan kepada masyarakat bahwa dunia ini dirubah dengan imajinasi dan tanpa menjadi pembaca yang baik mustahil akan berkembang imajinasinya dengan baik&rdquo;, terang Syarif.
Damlan Thahir mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan meyakinkan bahwa peran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan perpustakaan sangat besar diantaranya ketika masih bernama Provinsi Sulawesi dimana Gubernur yang menjabat yaitu Andi Pangerang Petta Rani membangun gedung Perpustakaan Negara. Pun mengenai pembinaan sumber daya manusia, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang membuka jurusan ilmu perpustakaan yang pada saat ini dikembangkan oleh Universitas Islam Makassar yang bahkan hingga jenjang S2. Bahkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menantang Kepala Dinas Perpustakaan untuk menciptakan perpustakaan yang bertaraf internasional.
Ajiep Padindang yang merupakan anggota DPD RI mewakili Sulawesi Selatan menceritakan bahwa di Indonesia menganut tradisi lisan. &ldquo;Walaupun demikian Indonesia juga memiliki salah satu karya terbesar dunia yaitu La Galigo yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia&rdquo;, jelasnya. Ajiep mengingatkan bahwa kepala perpustakaan memiliki tantangan yang berat untuk membiasakan dari tradisi lisan menjadi tulisan. Dalam ajaran islam pun yang pertama diperintahkan adalah membaca. &ldquo;Dalam banyak teori, mendengarkan bermuara pada imajinasi sedangkan membaca bermuara pada pikiran&rdquo;, terang Ajiep.
Tere Liye yang merupakan novelis memperkenalkan diri sebagai seorang akuntan yang aktif. Tere Liye telah melahirkan 26 buku, menulis merupakan hobinya sejak kecil dimana karya-karyanya tidak disangka akan dibaca banyak orang hingga difilmkan. Tere Liye juga sepaham dengan penyataan Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando bahwa minat baca masyarakat Indonesia tinggi. Namun realitas yang ada bagi penulis di Indonesia sangat susah sekali menjual buku diantaranya adalah pajak yang dikenakan bagi penulis sangat tinggi sebesar 30% dari peredaran bruto. &ldquo;Kenapa literasi masih rendah? Yang bertangungjawab diantaranya adalah penulis, pemerintah, komunitas/LSM, sekolah, toko buku dan perpustakaan&rdquo;, terang Tere Liye. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang memadai untuk mengembangkan seluruh jenis perpustakaan. Pemerintah juga diharapkan memberi insentif kepada industri buku dan berperan aktif dalam melahirkan penulis-penulis. Pemerintah juga bisa membuat program membaca rutin di sekolah, donasi buku, book expo, festival serta ratusan program lainnya.
Reportase: Arwan Subakti

Sosialisasi Perpustakaan Bersama Sastrawan: Wujudkan Generasi Literer

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Guna mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah, Selasa (8/2/2022).
Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah NKRI memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas sebagai perpustakaan pembina.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pendataan perpustakaan ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan di Indonesia.
"Pendataan ini menjadi sangat penting untuk meyakinkan kepada stakeholder kita, bahwa perpustakaan suatu ruang belajar yang sangat penting pada eranya," kata Syarif.
Syarif mengatakan, melalui data perpustakaan ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai problematika yang ada di Indonesia dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca dan meningkatkan indeks literasi.
"Sehingga implikasinya, Perpusnas, perpustakaan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dengan mudah memperoleh data yang valid untuk pengambilan keputusan, bahkan kebijakan dalam hal penganggaran," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Syarif berharap kedepannya agar pengembangan aplikasi ini dapat menampilkan data dan profilÂ  setiap perpustakaan di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan jenis perpustakaan dan urutan kualitasnya.
Tak hanya itu, menurut Syarif, perlu untuk memunculkan data-data kebijakatan nasional untuk semua jenis perpustakaan. Seperti SDM, koleksi, sarana prasarana, hingga kegiatan promosi perpustakaan.
"Dengan data-data ini dapat diketahui berapa banyak perpustakaan yang sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)," ungkapnya.
Syarif menambahkan, adanya aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Semoga kesadaran akan pentingnya data tentang perpustakaan dapat direspon baik oleh pemerintah daerah. Saya yakin aplikasi ini dapat memberikan kemanfaatan untuk percepatan memperoleh data," harapnya.
Sementara itu, Pengembang Aplikasi, Agung Prihanggoro menjelaskan, pengembangan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini dirancang dengan dua platfrom, yakni versi website dan mobile. Dengan fitur utama, pengelollan perpustakaan, pengajuan NPP, simulasi SNP dan pelaporan atau rekapitulasi.
"Fitur ini dapat digunakan untuk rekan-rekan pengelola perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat untuk melakukan pengelolaan data. Editing, input data samai ke geotagging," jelasnya.
Beberapa fitur baru yang tersedia, diantaranya geotagging (integrasi ke google maps), simulasi SNP, pengaduan dan live chat, dan nitifikasi via app dan email.
"Simulasi SNP ini dapat digunakan sebagai self assesment suatu perpustakaan. Dari skor yang didapat bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaannya," terang Agung.
Seperti diketahui, Perpusnas sebelumnya, telah memiliki dua jenis aplikasi untuk pendataan perpustakaan yakni Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan pemetaan perpustakaan berbasis wilayah.
Di tahun 2018, aplikasi tersebut digabungkan menjadi pendataan perpustakaan berbasis wilayah, yang diakses melalui laman data.perpusnas.go.id. Dan aplikasi ini dikembangkan untuk menunjang teknologi yang lebih mutakhir.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Luncurkan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah

Senayan, Jakartaâ€”Kondisi pandemi diperkirakan masih akan berlangsung selama anti virus Covid-19 belum ditemukan. Aktivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun pekerjaan lain masih banyak dilakukan secara terbatas. Perpustakaan juga harus beradaptasi dengan keadaan. Layanan berbasis digital dan pengadaan buku digital jadi alternatif ideal bagi kebutuhan pemustaka. Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota Komisi X DPR RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di kompleks parlemen pada Selasa, (2/9).
Dede Yusuf, salah satu anggota Komisi X mengatakan tatanan masyarakat selama pandemi sudah berubah. PJJ belum bisa diperkirakan dalam waktu dekat. Banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan diputuskan kontrak kerjanya. Demi kebutuhan hidup, pilihan berjualan secara online jadi pilihan. Bisnis masakan rumah marak tumbuh subur. Dampak dari kondisi tersebut, penjualan handphone, laptop, melonjak naik hingga 200 persen.
â€œMereka mendapatkan caranya dari Youtube. Tutorial pengajaran pun bisa didapatkan secara mudah dari channel yang sama,â€ ujar Dede. Maka itu, Dede menyarankan Perpusnas membuat buku-buku panduan, modul pelatihan. Kondisi pandemi adalah momentum pemerintah, khususnya Perpusnas untuk menyediakan buku-buku tersebut sehingga masyarakat tidak terpaku pada satu sumber, yakni Youtube.
Semua anggota Komisi X menyarankan Perpusnas memanfaatkan secara maksimal pola perilaku masyarakat dalam menggunakan internet dengan menyediakan konten kreatif berisikan motivasi membudayakan membaca.
Hal senada disampaikan Sofyan Tan. Di era adaptasi kebiasaan baru, Perpusnas harus jauh berpikir ke depan. Teknologi informasi harus dikedepankan dengan memperbanyak koleksi buku digital (ebook). Perpusnas harus peka dengan konsisi masa depan bangsa. Bukan tidak mungkin suatu saat perpustakaan akan tanpa ruang-ruang.
â€œIndonesia adalah negara yang besar. Namun, angka kemiskinan masih tinggi. Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia,â€™ ujarnya.
Menaggapi sejumlah pertanyaan anggota dewan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa tujuan negara didirikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tanpa kecerdasan semua peran kehidupan tidak bisa dimainkan. Kecerdasan terjadi karena adanya proses transfer knowledge.
â€œProses transfer knowledge hanya dua, yakni melalui vokasi dan membaca,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Kepala Perpusnas mengingatkan dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu menitikberatkan pembentukan SDM yang unggul. Fokus pembangunan sumber daya manusia unggul salah satunya bisa dicapai melalui pemanfaatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, pengajuan anggaran baru di 2021 sebagian besar diperuntukkan untuk peningkatan kualitas SDM.
Vitalnya peran perpustakaan dirasakan anggota Komisi X yang lain, Djohar Arifin Husin. â€œPeran perpustakaan sangat vital. DPR akan bantu dorong untuk penambahan anggaran di 2021,â€ terang Djohar Arifin Husin. Â Â 
Pada RDP tersebut, Perpusnas mengajukan pagu anggaran 2021 (sementara) sebesar Rp675.539.800.000. Sedangkan, untuk pengajuan dana alokasi khusus (DAK) Fisik perpustakaan daerah senilai Rp10.925.129.942.073. Anggaran senilai 10 triliun lebih tersebut merupakanÂ  usulan dari 1.178 proposal untuk pembangunan fisik perpustakaan daerah. Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â 
Â

RDP DPR Dengan Perpunas : Perbanyak e-Book Di Masa AKB 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Momen 39 tahun (1980-2019) Perpustakaan Nasional RI ditandai dengan diluncurkannya Perpusnas Press dan Sistem Informasi Penerbitan (SiPENA) sebagai penerbit publikasi milik Perpustakaan Nasional khusus di bidang perpustakaaan dan kepustakawanan.Â  Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) secara resmi memasukkan Perpusnas Press sebagai anggotanya sejak Agustus 2019. Perpusnas Press tidak hanya menerbitkan dan mempublikasikan dalam bentuk tercetak (printing) tapi juga elektronik.Â Â 
Momen peluncuran Perpusnas Press dan SiPENA dilakukan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional yang diwakilli oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas Rismini di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, pada Selasa, (19/11).
â€œDi tengah kemajuan dan kecanggihan teknologi, tak terkecuali teknologi di bidang percetakan, Perpusnas Press diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal yang mampu menambah mutu atau standar kualitas terbitan dan publikasi perpustakaan,â€ ujarnya.
Sejalan dengan niat tersebut, Perpusnas juga meluncurkan Sistem Informasi Penerbitan (SiPENA). SiPENA dikenalkan sebagai salah satu inovasi pengelolaan penerbitan di Perpusnas dan juga repository seluruh terbitan Perpusnas. SiPENA menyediakan akses secara full text dalam format digital (PDF dan e-book). Produk terbitan yang bisa diakses, antara lain buku, jurnal/majalah, laporan dan prosiding. Saat ini seluruh hasil terbitan Perpusnas sudah dapat diakses melalui iPUSNAS melalui kanal digital ePUSTAKA Perpusnas PRESS.
Rismini menyampaikan dengan SiPena diharapakan dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga, kualitas layanan, dan sebagai bagian pelaksanaan reformasi birokrasi.
Edi Wiyono Kepala Subbagian Penerbitan berharap dengan SiPena masyarakat dapat mengakses semua jenis terbitan milik Perpusnas. â€œDengan ini masyarakat akan dengan mudah mendapatkan informasi terkait kebijakan yang dibuat Perpusnas sebagai lembaga pembina perpustakaan seluruh Indonesiaâ€, terang Edi.
Reportase: Hartoyo Darmawan/Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Perpusnas Resmi Luncurkan Perpusnas Press dan SiPena

Jakarta,Â Pembinaan kepada seluruh jenis perpustakaan di Indonesia menjadi fokus yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Ini sejalan dengan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional Dunia (Conference of Directors of National Libraries/CDNL) Â dengan tema Ketidakpastian: Bagaimana Perpustakaan Nasional Menghadapi Risiko dan Kesempatan pada Rabu, (8/9/2021).
"Tentu saja kami fokus meningkatkan peran perpustakaan umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan di didaerahnya masing-masing," ungkapnya.
Dalam pertemuan tahunan yang dilaksanakan secara virtual ini, Syarif Bando mendapatkan kesempatan mengenalkan Perpusnas di hadapan Kepala Perpustakaan Nasional dari 37 negara.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi tentang konsep pengelolaan perpustakaan dan meraih peluang di tengah ketidakpastian," ujarnya.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, lanjut Syarif, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India dengan kurang lebih 164.610 perpustakaan.
Terdiri dari perpustakaan umum, provinsi, kabupaten/ kota dan desa, perpustakaan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas ,sampai dengan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.
Syarif menjelaskan, untuk memastikan urusan perpustakaan di Indonesia menjadi kepentingan nasional, Perpusnas secara rutin melaksanakan rapat koordinasi perpustakaanÂ  yang menghadirkan para Menteri, Gubernur, Bupati, tokoh masyarakat, profesional dan para guru besar dari perguruan tinggi.
"Mereka kami hadirkan untuk memberikan materi tentang pentingnya perpustakaan untuk masyarakat," ungkapnya.
Perpusnas telah mewujudkan paradigma perpustakaan menjangkau masyarakat dengan mewujudkan perpustakaan digital. Beberapa apliksi digital telah disediakan untuk masyarakat, diantaranya iPusnas, Indonesa One Search, serta Khastara untuk mengakses naskah kuno dan manuskrip.
"Ini menjadi kelebihan kami di Perpusnas, sebelum pandemi Covid-19 kami sudah memiliki aplikasi digital. Sehingga ketika peraturan pemerintah mewajibkan semua warganya untuk melakukan aktivitas di rumah, aplikasi digital ini bisa dimanfaatkan kapan dan dimana saja," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Kepala Perpustakaan Nasional Kenalkan Program Perpusnas di Forum Internasional

Maklumat Pelayanan Publik Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus.

Maklumat Pelayanan Publik PPUK

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan adalah institusi yang harus dipromosikan karena melalui perpustakaan, masyarakat dapat belajar mengenai budaya nusantara dan dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Mayor Jenderal, Dang Quang Minh, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Kamis, (8/8). Dang Quang Minh didampingi oleh Sersan Kolonel Pham Ngok Thanh, Cl. La Viet Cuong, Kolonel Bach Thanh Phuong.
Dang Quang Minh sangat terkesan dengan Perpusnas, baginya perpustakaan sudah seharusnya menampilkan wajah yang modern, menggunakan teknologi tinggi dan memiliki pustakawan yang selalu sigap membantu dalam memberikan informasi kepada pemustaka. â€œKami sangat menunggu kesempatan untuk dapat melakukan kerjasama antar negara dalam bidang perpustakaan,â€ ujarnya.
Menanggapi keinginan tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas kedatangan tim delegasi IDS Vietnam. Syarif Bando mengatakan bahwa hubungan antar Indonesia dan Vietnam terjalin sangat baik sampai saat ini, untuk itu ia senang dapat memperkenalkan budaya Indonesia melalui Perpusnas. â€œKami berharap dapat menjalin kerjasama dengan Vietnam dalam waktu dekat,â€ ungkapnya.
Kepala Bidang Kerjasama dan Otomasi, Tuty Hendrawati, menambahkan bahwa saat ini Perpusnas sudah berbasis teknologi informasi, dengan kata lain koleksi yang dimiliki Perpusnas saat ini sudah bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui aplikasi-aplikasi seperti OPAC, Indonesia One Search, iPusnas, e-resources, ISBN.
Menutup kunjungan kerja itu, Syarif Bando memberikan suvenir berupa sepasang topeng dengan filosofi yang melambangkan kebudayaan Jawa kepada Dang Quang Minh.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Berita

Vietnam Ingin Jalin Kerjasama Perpustakaan Dengan Indonesia