Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sampai saat ini, kanker masih menjadi momok bagi masyarakat. Penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit yang cukup sulit untuk disembuhkan dan telah banyak menyebabkan kematian. Namun, jika terdeteksi sejak dini, maka akan lebih cepat diobati dan dapat disembuhkan. Selain itu, penyakit ini dapat pula dicegah jika masyarakat paham mengenai seluk beluk kanker. Demikian disampaikan oleh Andhika Rachman saat menjadi moderator pada acara Sosialisasi Situs Web di Teater Soekarman Perpustakaan Nasional, Rabu, (18/9).
Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perpusnas Expo yang digelar dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada 14 September. Salah satu situs yang disosialisasikan pada acara Sosialisasi Situs Web adalah situs web Literasi Kanker Indonesia.
Situs web Literasi Kanker Indonesia merupakan hasil kerja sama Perpusnas dengan Komisi Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN) dan Cancer Information &amp; Support Center (CISC). Pembuatan situs ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat seputar penyakit kanker agar masyarakat tidak terjebak dengan informasi yang bersumber dari â€˜katanya...â€™. Situs web Literasi Kanker Indonesia dapat dikunjungi di http://literasikanker.perpusnas.go.id/.
Ketua Umum CISC Aryanthi Baramuli Putri mengungkapkan bahwa organisasinya selain memberi informasi, juga memberi dukungan. Oleh karena itu, CISC berinisiatif untuk menggandeng Perpusnas dalam menyebarkan informasi yang tepat dan bermanfaat tentang kanker. "Kebutuhan dari masyarakat, terutama pasien kanker adalah informasi. Kami melihat Perpusnas adalah pusat informasi dalam skala nasional. Sementara, di Indonesia belum ada satu wadah informasi tentang kanker. Ada banyak informasi tentang kanker, tapi berceceran," jelas Aryanthi.
Turut hadir sebagai narasumber, survivor kanker Shahnaz Haque. Shahnaz menceritakan pengalamannya saat ia dan beberapa anggota keluarganya menghadapi penyakit tersebut. "Kanker adalah cerita sambil duduk, makan, sambil minum teh. Karena itu adalah cerita yang dekat dengan keluarga saya," ujar Shahnaz. Ia berpendapat bahwa penyakit tersebut tidak boleh disikapi dengan perasaan sedih dan menjadi depresi, justru harus dilawan dengan menjadi happy berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, selain dengan ikhtiar berobat.
Â 
Reportase : Aninda Ernest/Eka Cahyani
Fotografer : Raden Radityo
Â

Sosialisasi Situs Web Literasi Kanker Indonesia Agar Masyarakat Paham Kanker

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terpilih menjadi satu dari 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB).
Penetapan ini disampaikan dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, bertajuk &ldquo;Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif&rdquo; yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, pada Selasa (8/10/2024). Selain Perpusnas, beberapa instansi yang ditetapkan sebagai Hub JIPP di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi DKI Jakarta, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menyatakan penetapan ini merupakan kesempatan baik Perpusnas untuk menjadi salah satu simpul jaringan terkait reformasi birokrasi, terutama pada inovasi-inovasi baru untuk memperkuat layanan publiknya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: DengXian; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-ID;">Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Perpusnas setelah penetapan ini. Yang pertama adalah reformasi birokrasi harus berdampak, terutama pada layanan publik Perpusnas.&nbsp;
&ldquo;Dalam hal ini sebenarnya adalah program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Selama ini kan dampak sosial, kesejahteraan, dan ekonomi bagi masyarakat itu kan nyata. Itu yang perlu kita perkuat narasinya agar hal itu sampai kepada menteri,&rdquo; jelasnya.
Kedua, dia menegaskan reformasi bukan hanya tumpukan dokumen belaka tetapi upaya keras untuk memperkuat kinerja dengan melakukan berbagai perubahan dan inovasi.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: DengXian; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-ID;">&ldquo;Ini sebagai suatu syarat lembaga pelayanan publik menjadi lebih lincah dan lebih cepat mengakselerasi perubahan, seperti perubahan demografi dan perubahan berkaitan dengan era disrupsi digital,&rdquo; tuturnya.
Terkait disrupsi digital, dia menjelaskan saat ini Perpusnas sudah memulai proses digitalisasi konten, digitalisasi proses bisnis, termasuk layanan daring. Menurutnya, hal ini memperkuat pesan bahwa perpustakaan harus melakukan transformasi digital.&nbsp;
Yang terakhir, terkait kompetensi dan kinerja SDM. Dia menjelaskan harus ada pembangunan kapasitas lembaga Perpusnas yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring sehingga tercipta kolaborasi antarperpustakaan serta lembaga penyedia informasi dan pengetahuan.
Terkait layanan, dia menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Perpusnas sebagai lembaga pelayanan publik harus dapat menghargai perbedaan masyarakat, menghormati keberagaman, dan berempati terhadap perbedaan dan keberagaman tersebut.
&ldquo;Kita memastikan masyarakat di mana pun berada, dengan kondisi psikologis dan fisiologis apa pun tetap harus bisa mendapatkan layanan pengetahuan sebagai hak warga negara,&rdquo; tuturnya.
Ke depan, sebagai tindak lanjut penetapan Perpusnas menjadi Hub JIPP, pihaknya akan menyusun dan mengintegrasikan hal tersebut ke roadmap reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan.
&ldquo;Kita harus segera susun dan kita integrasikan ke dalam Renstra (rencana strategis) Perpusnas 2025-2029. Jadi bisa terintegrasi dengan program dan kegiatan kita lima tahun ke depan,&rdquo; pungkasnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata untuk mewujudkan pelayanan publik.
Merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdampak, bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat, maka harus ditopang oleh pemerintah digital berbasis data.&nbsp;
&ldquo;New Zealand, Singapura, Swedia, dan seterusnya adalah negara-negara terbaik dunia di mana kehadiran birokrasinya menjadi lebih efektif dengan kehadiran electronic government yang tinggi. Mudah-mudahan nilai electronic government kita naik terus, sehingga kita segera bisa menghadirkan dampak buat masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
Sebagai informasi, peringkat Electronic Government Development Index Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 107 sementara pada 2024 naik ke peringkat 64.&nbsp;
Selain penetapan 20 Hub JIPP, kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pelayanan publik, soft launching 22 Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penetapan 139 MPP Digital (MPPD).
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily &amp; Basma Sartika
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Humas Kementerian PANRB
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas Ditetapkan Sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

Senayan, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan piagam Â penghargaan kepada Perpustakaan Nasional RI atas prestasinya memberikan layanan publik dengan kualitas "baik" kepada masyarakat. Penghargaan diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, dan diterima oleh Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan informasi, Teguh Purwanto, Rabu (11/12) di Holding Room Kementerian PANRB.
Diah Natalisa menyampaikan bahwa indeks pelayanan publik Perpusnas tahun 2019 berada di angka 3,73 dari nilai maksimal 5 atau berada pada kategori â€œbaikâ€. â€œEvaluasi indeks layanan publik Perpustakaan Nasional saat ini sudah berada pada posisi baik, namun kami (Kemenpan RB) memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan publik Perpustakaan Nasional dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta menciptakan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan publik, â€ tambah Diah.
Evaluasi layanan publik tahun 2019 dilakukan di 51 Kementerian Lembaga yang ditetapkan berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 10 tahun 2019 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada kementerian dan Lembaga sebagai lokasi evaluasi pelayanan publik tahun 2019. "Evaluasi pelayanan publik ini dilaksanakan pada bulan mei- oktober 2019 di 51 lembaga tersebut," ujar Diah.
Reporter/Fotografer : Raditya Purnama

Perpusnas Terima Penghargaan Pelayanan Publik

Salemba, Jakartaâ€”Tidak banyak daerah provinsi, kabupaten, maupun kota yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah di bidang perpustakaan. Pemerintah telah menetapkan perpustakaan masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional satu lewat program Literasi Untuk Kesejahteraan pada 2019 mendatang. Provinsi Bangka-Belitung menjadi salah satu dari enam provinsi yang mendapatkan prioritas pembangunan fasilitas layanan perpustakaan baru. Sayangnya, hingga kini Pemprov Babel masih belum menuntaskan sejumlah pemberkasan dan persyaratan yang diminta oleh pemerintah. DAK untuk Pemprov Babel pun terancam batal.
Hal ini terungkap saat Perpustakaan Nasional RI menerima delegasi Komisi 1 DPRD Babel, Kamis, (15/11). Di hadapan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, juru bicara Komisi 1 DPRD Babel Ferdiansyah mengatakan bahwa lahan yang rencananya untuk fasilitas tersebut masih terkendala sertifikat. â€œKami sudah menyiapkan lahan eks kantor gubernur lama sebagai lokasi pembangunan, namun hingga kini Pemprov Babel belum menerima sertifikatnya sejak memisahkan diri dari Sumatera Selatan,â€ ungkapnya.
Eks kantor gubernur rupanya juga sudah dimasukkan Dinas Pariwisata sebagai bangunan cagar budaya (BCB) meski belum di SK-kan oleh Gubernur. Jika sudah di SK-kan, maka kami harus mencari lokasi baru lagi. Dan ini membutuhkan waktu. Tenggat waktu yang diberikan pemerintah hingga akhir November dirasa belum cukup untuk merampungkan itu semua. Oleh karena kami minta perpanjangan waktu sampai akhir tahun 2018, pinta Ferdiansyah.
Lokasi BCB hanya seluas 1.000 meter persegi, sedangkan syarat minimal yang diminta pemerintah untuk pembangunan minimal 3.000 meter persegi. Mau tidak mau kami akan bangun secara bertingkat. Â DAK yang diberikan untuk pembangunan fasilitas layanan perpustakaan baru yakni sebesar Rp. 15 miliar.
Deputi 2 Perpusnas Woro Titi Haryanti mengharapkan keseriusan legislatif dan eksekutif menuntaskan persyaratan yang diminta. Perpusnas tidak bisa menjanjikan Babel kembali mendapatkan DAK serupa jika tahun ini urung dirampungkan. â€œSemuanya telah diatur oleh pemerintah. Tidak bisa melihat kasus per kasus. Kita pun (Perpusnas-red) juga harus taat terhadap aturan main tersebut,â€ terang Woro.
Namun, Deputi mengingatkan apabila pembangunan dilakukan di lokasi BCB maka perlu diperhatikan aspek-aspek lain, seperti saluran pembuangan, layak fungsinya, analisis dampak lingkungan (Amdal), hingga ruang terbuka hijau. Harus hati-hati, perlu persetujuan dan persyaratan dari semua yang berwenang, tambahnya. Â 
Woro meminta sekali lagi kepada pihak legislatif dan eksekutif mau duduk bareng mencari solusi serta serius merampungkan berkas dan persyaratan yang diminta. Jangan sampai mangkrak karena ini akan jadi preseden buruk buat daerah dan juga Perpusnas tentunya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pemprov Babel Diminta Serius Rampungkan Persyaratan Pembangunan Fasilitas Layanan Perpustakaan Baru

Salemba, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun ke-44 dengan tema &ldquo;Merajut Asa Melayani Negeri untuk Mencerdaskan Bangsa&rdquo;.
Berikut disampaikan Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Agus Sutoyo pada kegiatan Apel Pagi, Senin (13/05/2024).
Rangkaian kegiatan ulang tahun Perpusnas ini diharapkan dapat mengajak lembaga perpustakaan di Indonesia, baik Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota ikut merasakan kegembiraan terhadap hari jadi Perpusnas yang memiliki tujuan utama sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan bangsa.
Agus &nbsp;mengucapkan salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Ulang Tahun Perpusnas adalah penyelenggaraan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan pada tanggal 14 &ndash; 15 Mei 2024 akan diikuti oleh pelaku bidang perpustakaan seluruh Indonesia.
&ldquo;Rangkaian acara selanjutnya dalam rangka Hari Ulang Tahun Perpusnas, akan dimulai dari 13 &ndash; 19 Mei 2024 adalah acara &ldquo;Festival Literasi Nusantara&rdquo; yang merupakan bagian dari seluruh rangkaian acara Hari Ulang Tahun Perpusnas,&rdquo; lanjutnya.
Festival Literasi Nusantara tersebut di dalamnya akan diselenggarakan Pameran, Bazar, Gelar Wicara, Pekan Literasi Sejarah, dan beberapa kegiatan lainnya yang mendukung literasi masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik dan mendapatkan apresiasi lebih dari masyarakat.
Agus melanjutkan berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional, dan Hari Kebangkitan Nasional, Perpusnas akan menyelenggarakan Pekan Literasi Sejarah. Dimana koleksi-koleksi terkait dengan sejarah pendidikan nasional akan dipamerkan.
Dalam kesempatan yang sama Agus juga mengucapkan selamat atas prestasi Perpusnas atas ditetapkannya naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol sebagai salah satu Memory of the World yang diberikan di Mongolia pada Rabu (08/05/2024). Sertifikat Memory of the World tersebut rencananya akan diserahkan secara resmi pada Rakornas tanggal 14 &ndash; 15 Mei 2024.
&ldquo;Hal ini dapat menjadi momentum yang sangat baik untuk upaya pengarusutamaan naskah nusantara dimana koleksi naskah nusantara yang lebih dari 12.730 yang ada di Perpusnas bisa diberdayakan, dimaanfaatkan, dan dipahami oleh masyarakat Indonesia,&rdquo; ucapnya.
Agus menambahkan pada tahun ini Perpusnas akan meluncurkan program terpadu Jelajah Literasi Nusantara dengan target pemustaka cilik. Program tersebut akan mengenalkan sejarah bangsa dalam media yang lebih ramah anak. Program tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu anak-anak untuk mengenal, memahami, dan mencintai sejarah nasional bangsa.
Reporter : Andri Tri

Perpusnas akan Selenggarakan Beberapa Rangkaian Acara pada Ulang Tahun ke-44

Banda Aceh - Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi,&nbsp;Hetifah, bersama dengan mitra kerjanya yakni Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menampung aspirasi pemustaka Aceh saat melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Pemerintah Provinsi Aceh di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Jumat (16/12/2022).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edy Yandra memandu rombongan berkeliling melihat fasilitas Gedung Layanan Perpustakaan (library tour) yang baru selesai dibangun dan resmi beroperasi pada awal tahun 2022 tersebut. Turut mendampingi dari Perpusnas diantaranya Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Taufiq A. Gani, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Nurcahyono, serta Direktur dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Emyati Tangkelembang.
Pada kesempatan itu, anggota dewan berkesempatan menggali aspirasi para pemustaka dengan cara berdialog. Hetifah mengatakan bahwa meskipun belum seratus persen selesai, namun fasilitas Gedung Layanan Perpustakaan Aceh sudah sangat bagus.
&ldquo;Apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang sudah menyediakan fasilitas gedung seperti ini. Diharapkan aspirasi dan kepuasaan pemustaka dapat tetap dipantau dan dipenuhi,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Hetifah juga menyampaikan hasil dialog yang terjalin antara anggota komisi dan pemustaka menunjukkan bahwa para pemustaka merasa puas terhadap ketersediaan koleksi buku yang bersifat umum. Sehingga, mereka berharap agar Perpustakaan Aceh dapat segera melengkapi kekurangan koleksi yang bersifat khusus, spesifik, lebih mendalam dan teknis untuk keperluan penelitian, skripsi dan tesis.
&ldquo;Kami berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh bersama Perpustakaan Nasional dapat memenuhi harapan para pemustaka yang lebih spesifik tersebut,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, Edy Yandra mengakui kelemahan itu karena pihaknya selama ini masih fokus pada penyelesaian interior dan eksterior gedung. Untuk itu, ke depan dia akan menjalin sinergi dengan perguruan tinggi dan Perpusnas guna mendapatkan dukungan dalam penyediaan koleksi buku yang dimaksud.
Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa keberadaan Indonesia One Search (IOS) dapat membantu menyelesaikan permasalahan itu.
&ldquo;Indonesia One Search (IOS) adalah sebuah union katalog yang memudahkan pemustaka seluruh Indonesia untuk melakukan penelusuran koleksi dari semua jenis perpustakaan termasuk dari perguruan tinggi dalam sebuah portal pencarian (one stop searching),&rdquo; terangnya.
Selain itu, Taufiq juga mengatakan IOS telah menghimpun metadata dan link bahan digital Jurnal Akses Terbuka dari berbagai perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia.
&ldquo;Mungkin permasalahan di advokasi dan sosialisasi yang masih&nbsp;kurang. Perpusnas melalui Pusdatin sudah menetapkan Aceh menjadi salah satu lokus pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi IOS di tahun 2023,&rdquo; katanya.
Nurcahyono yang bertanggung jawab terhadap pembinaan perpustakaan perguruan tinggi menyebutkan Perpusnas telah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pustakawan perguruan tinggi se-Aceh di bulan Oktober. Dia juga menambahkan bahwa assessment terhadap 4 (empat) kandidat perpustakaan perguruan tinggi di Aceh yang akan mendapat bantuan sedang dilakukan.
Emyati menerangkan pihaknya menerima penyerahan koleksi secara fisik maupun interoperabilitas secara online dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
&ldquo;Perpusnas sudah mengimplementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, berupa penyerahan koleksi sebagai deposit.&nbsp; Kami juga sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan BRIN untuk penyerahan secara fisik atau interoperabilitas online. Untuk itu, kami juga akan bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan di Aceh guna lebih menyosialisasikan pemanfaatan dari koleksi yang kami miliki,&rdquo; jelasnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Hetifah menyatakan kunjungan kerja Komisi X kali ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, aspirasi dan solusi yang terungkap pada sesi ini akan terus dipantau serta diawasi sesuai tugas maupun fungsi Komisi X DPR RI.

Berita

Booklet Informasi Layanan (Penerima Bantuan)

Pencarian

Berita Lainnya

Sosialisasi Situs Web Literasi Kanker Indonesia Agar Masyarakat Paham Kanker

Perpusnas Ditetapkan Sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

Perpusnas Terima Penghargaan Pelayanan Publik

Pemprov Babel Diminta Serius Rampungkan Persyaratan Pembangunan Fasilitas Layanan Perpustakaan Baru

Perpusnas akan Selenggarakan Beberapa Rangkaian Acara pada Ulang Tahun ke-44

Komisi X DPR RI dan Perpusnas Tampung serta Tindak Lanjuti Aspirasi Pemustaka Aceh