Salemba, Jakarta &ndash; Sebanyak 806 eksemplar naskah kuno di daerah mendapatkan bantuan preservasi naskah kuno dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada tahun 2023.
 
Naskah tersebut berada di 14 lokus di 11 provinsi. Diantaranya, provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
 
Kepala Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan Perpusnas Made Ayu Wirayati menyampaikan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat.
 
Namun demikian, lanjutnya, kondisi di lapangan banyak sekali mitra di daerah dalam hal ini perpustakaan provinsi maupun kabupaten/kota belum siap dalam penyelamatan naskah kuno di daerahnya.
 
Sarana dan prasarana yang tidak mumpuni, SDM preservasi yang kurang serta minimnya anggaran terkait preservasi disebut menjadi kendala dalam penyelamatan naskah kuno di daerah.
 
"Tentu saja menjadi PR besar untuk kita semua karena kita sedang berpacu dengan waktu. Naskah kuno yang berumur di atas 50 tahun dengan iklim tropis tentu saja berpengaruh dalam mempercepat hancurnya naskah kuno," ungkapnya dalam kegiatan Ekspose Pelestarian Naskah Nusantara 2023 yang diselenggarakan secara hybrid pada Selasa, (26/9/2023).
 
Dia menuturkan jumlah naskah kuno yang ada di Indonesia ada sebanyak 82.158 eksemplar, namun yang sudah dipreservasi oleh Perpusnas hingga tahun 2022 sebanyak 19.726 eksemplar. "Sudah 24 persen naskah kuno di daerah yang telah dipreservasi," tuturnya.
 
Lebih lanjut dijelaskan, kondisi naskah kuno yang berada di daerah kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak naskah ditemukan dalam kondisi korosi tinta, naskah berada di sebuah lemari yang penuh dengan rayap sehingga peru segera diselamatkan agar tidak semua naskahnya hancur.
 
"Penyelamatan perlu dilakukan melalui preservasi dengan melakukan pelestarian baik fisik maupun informasinya," jelasnya.
 
Pelestarian fisik, lanjutnya, dilakukan perawatan, pembersihan, perbaikan, penjilidan dan restorasi. Sedangkan pelestarian informasi dengan melakukan alih media ke bentuk digital, memastikan hasil alih media naskah kuno bisa diakses dan dibaca masyarakat, mengelola dan merawat file digital hasil alih media naskah kuno.
 
"Kegiatan preservasi naskah kuno juga harus melibatkan kegiatan diseminasi informasi agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Seluruh hasil alih media akan diupload ke website Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara)," lanjutnya.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa karena memiliki manuskrip tertua. 
 
Manuskrip yang disimpan di perpustakaan menjadikan perpustakaan sebagai simbol jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang.
 
&nbsp;
 
"Naskah kuno bukan hanya sekadar hanya harta budaya negara, tetapi juga peninggalan berharga dunia. Karena didalamnya menjelaskan hubungan antar negara didunia yang terkait kebudayaan, ekonomi dan hukum," katanya.
 
Kepala Perpusnas berharap ke depan terdapat kolaborasi Perpusnas dengan para ahli untuk menceritakan posisi Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia.
 
"Saya harap ada narasi tentang Indonesia berdasarkan manuskrip yang ada," harapnya.
 
Sementara itu, Penerima Bantuan Pelestarian dari Sumatera Barat (Sumbar) Pramono menyampaikan restorasi yang dilakukan oleh Perpusnas adalah salah satu koleksi penting yang ada du Sumatera Barat karena memiliki jumlah naskah mencapai 88 bundel manuskrip.
 
"Naskah ini dianggap penting di Sumbar karena selain jumlahnya yang cukup signifikan juga kandungan isi naskah yang ada di Surau Simauang juga sangat beragam," ungkapnya.
 
Penerima Bantuan Pelestarian lainnya dari Nusa Tenggara Barat Bunyamin mengucapkan terima kasih atas bantuan Perpusnas yang telah melakukan alih digital, perawatan, pada sekitar 1.275 koleksi yang berbahan daun lontar.
 
"Salah satu koleksi yang dipreservasi adalah koleksi Babad Lombok. Babad Lombok ini isinya sangat lengkap terdapat sastra, sejahtera, bahkan menjadi rujukan para peneliti," tuturnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar/Ahmad Kemal
 
&nbsp;

Perpusnas Preservasi 806 Eksemplar Naskah Kuno di Daerah 

Pejompongan, Jakarta -Â Perpustakaan Nasional meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut merupakan prestasi kali ketiga secara berturut-turut sejak 2016. Penyerahan LHP disampaikan langsung oleh anggota III BPK, Achsanul Qosasi, kepada Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, di Gedung BPK, Jakarta, Senin, (17/5).Â 
Dalam pengantarnya, BPK mengatakan bahwa pelaksanaan LHP yang melibatkan 264 tenaga auditor diawali dengan kegiatan entry meeting pada 24 Januari-11 Maret 2019. Kemudian dilanjutkan dengan proses exit meeting pada 9 April-14 Juni 2019. Penyusunan LHP juga menempuh proses tripartit (proses diskusi) antara BPK, Kementerian Keuangan, dan entitas awal (K/L) di bulan April 2019.Â 
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
"Jadi, Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebenarnya bukanlah suatu prestasi melainkan kewajiban sebagai penyelenggara negara yang baik," ujar Achsanul Qosasi. Anggota III BPK secara khusus menangani LHP atas 36 Kementerian/Lembaga, dan 2 Badan Publik, yakni TVRI, dan RRI, yang kali ini berhasil mendapatkan predikat WTP. Sedangkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih dialami oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).Â 
Fokus pemeriksaan Auditorat KeuanganÂ  Negara (AKN) III BPK pada 2018 menitikberatkan pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, peningkatan akses, kualitas dan kemudahan pendidikan, serta investasi dan pengadaan barang dan jasa, serta Asian Games, dan Para Games.
Achsanul mengakui bahwa secara khusus ia meminta para auditor untuk tidak sekedar memeriksa dan memberikan penilaian, melainkan harus juga memberikan solusi. Pendekatan yang digunakan lebih akomodatif dan persuasif, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memahami peran dan fungsi masing-masing. Dengan cara tersebut, data lebih mudah diperoleh. Pun, ketika ada permasalahan tidak berupaya ditutupi, tapi justru dicarikan jalan keluarnya bersama.Â 
Â 
Reportase : Elsa T/Hartoyo D
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Raih (Lagi) Predikat WTP dari BPK

Matraman, Jakarta Timur â€” Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjalin kerja sama dengan PT Balai Pustaka (Persero). Kerja sama ini untuk mendukung program peningkatan mutu perpustakaan di seluruh Indonesia melalui buku terbitan Balai Pustaka.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Direktur Utama Balai Pustaka Achmad Fachrodji di Kafe Sastra Balai Pustaka pada Jumat, (14/1/2022).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini Perpusnas akan memperbarui sekaligus mereview untuk memastikan kinerja kerja sama akan lebih baik.
"Saya harap acara ini bukan hanya sekadar seremoni saja, tetapi ke depan kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Syarif.
Syarif menjelaskan, di tengah percaturan global yang ditandai dengan ketidakpastian, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasinya. Persaingan global tidak lagi dalam bentuk adu kekuatan, melainkan melalui kecepatan berpikir.
"Kami sadar betul perpustakaan itu hanya kulitnya saja, tetapi inti dari perpustakaan adalah balai pustaka, jantung perpustakaan adalah balai pustaka. Ini yang kita bangun untuk memastikan jantung dari perpustakaan dapat segera sampai ke masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Balai Pustaka, Achmad Fachrodji menyampaikan perbaruan kerja sama yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2018 ini, memiliki semangat penting dalam gerakan literasi dan perpustakaan di seluruh Indonesia.
"Balai Pustaka siap menghadirkan konten-konten kreatif. Apapun yang diminta oleh Perpusnas, Balai Pustaka harus siap untuk mendukung seluruh program-program Perpusnas," kata Fachrodji.
Fachrodji menyampaikan, tujuan kerja sama antara Balai Pustaka dan Perpusnas ini untuk menumbuhkan budaya baca dengan penguatan gerakan literasi di Indonesia.
Gerakan ini merupakan salah satu bagian dari rencana strategis yang diusung perpustakaan dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk menghidupkan tradisi dan budaya baca secara sistematis.
"Besar harapan kami terhadap kerja sama dengan Perpusnas agar konten edukatif dapat terdistribusi secara menyeluruh ke daerah, sehingga meningkatkan minat baca masyarakat," ungkapnya.
Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando berkesempatan membaca puisi berjudul 'Sang Pembaca' dilanjutkan dengan penampilan musikalisasi puisi oleh milenial Balai Pustaka.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Tingkatkan Literasi, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan PT Balai Pustaka (Persero)

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima buku Jejak Sejarah Indonesia dari perwakilan Forum Komunikasi ITB Angkatan 1973 (Fortuga) Rizal Ramli bertempat di lantai 4 Gedung Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 pada hari Selasa, (18/12). Buku Jejak Sejarah Indonesia yang mengambil tema Sinkronologi Lini Masa Sejarah Indonesia diilhami oleh buku yanng berjudul Timechart History of The World terbitan Third Millenium Press Limited (Inggris). Fortuga bekerjasama dengan beberapa ahli atau para pakar sejarah dalam mengumpulkan data dan informasiÂ  sejarah dari buku-buku yang ditulis dari para sejarawan dan sumber-sumber lain yang memiliki kredibilitas mengenai sejarah Indonesia.
Kelana Budi Mulia yang termasuk Tim Penyusun buku Jejak Sejarah Indonesia dalam laporannya menyampaikan Fortuga pada tahun 2018 ini telah memasuki 45 tahun kebersamaan. Pada tahun 1973, ITB mengalami perubahan sistem pendidikan dimana selama satu setengah tahun seluruh jurusan mengalami matrikulasi sehingga terjalin ikatan yang erat pada angkatan tersebut. â€œAngkatan kami juga berkontribusi menghasilkan enam menteri yaitu M. Hatta Radjasa, Jusman Syafii Djamal, Rizal Ramli, Alhilal Hamdi, Kusmayanto kadiman, Indrojono Soesilo,â€ terangnya.
Kelana menjelaskan gagasan dalam membuat buku Jejak Sejarah Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian sebagai anggota masyarakat terhadap sejarah. â€œBuku ini cukup objektif dan tidak ada tendensi politik. Tidak seperti buku sejarah lainnya yang tercampur urusan politik,â€ tegas Kelana. Fortuga dalam penyusunan selama kurang lebih satu setengah tahun dari perspektif Engineer berusaha agar buku tersebut enak dilihat, sistematis dan mudah dicerna. Buku Jejak Sejarah Indonesia mencoba menggambarkan sejarah lini waktu untuk melihat runtutan dan kaitan sejarah satu sama lain.
Kepala Perpustakaan Nasional dalam sambutannya pada acara tersebut merasa mendapat suatu keberkahan dari sumbangan karya anak bangsa yang dapat menambah khasanah bangsa indonesia di Perpustakaan Nasional. Mengingat pentingnya karya tersebut maka wajib bagi setiap penerbit menyerahkan ke Perpustakaan Nasional untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebagi bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. â€œPerpustakaan merupakan jembatan masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Saat ini Perpustakaan Nasional merupakan satu-satunya di dunia yang menerapkan Digital Right Management,â€ terang Syarif.
Dalam acara tersebut juga terdapat talkshow mengenai ulasan tentang buku Jejak Sejarah Indonesia dengan narasumber Taufik Abdullah, Aditya Warman dan Bonnie Triyana. "Buku Jejak Sejarah indonesia merupakan buku yang menceritakan New PerspectivesÂ  bukan bungkus politik. Sejarah juga harus mengandungÂ belief dan understanding.Â Buku merupakan jendela untuk membuka mata hati, sehingga apa yang diyakini dan dipahami melalui sebuah buku dapat menjadi the way of life,"Â  ujar Aditya Warman.
Reportase : Arwan Subakti
Â 
Â

Perpustakaan Nasional Menerima Sumbangan Buku Jejak Sejarah Indonesia dari Fortuga ITB

JakartaÂ - Perpustakaan Nasional telah melakukan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan karyawan pada awal puasa bulan ramadhan tahun 1443 Hijriah (04/04/2022). Pada kesempatan apel kali ini dipimpin oleh Nelwaty Sikumbang Pustakawan Utama secara daring dari melalui kanal zoom. 
â€œSemoga puasaÂ Â tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja berkarya Terus semangat, disiplin,Â kreasi, danÂ berinovasiâ€ harapan Nelwaty Sikumbang dalam sambutanya. Pemberian semangat tersebut juga menjadi modal dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN.
Pada kesempatan apel kali ini pemimpin apel juga menyampaikan kepada peserta apel bahwa peserta untuk selalu belajar dan terus belajar agar menjadi seorang yang brainly dan profesional yang mempunyai skill dan Attitude yang sesuai dengan profesinya.
Lebih lanjut pembina apelÂ menjelaskan perpustakaan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang Hayat,Â tanpa membedakan umur jenis kelamin suku ras agama dan status sosial ekonomi. Dalam paradigma baru perpustakaan yang saat ini perpustakaan tidak lagi berbicara tentang deretan buku-buku yang ada di namun perkembangan perpustakaan telah bergeser menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
â€œPerpustakaan bertransformasi ke arah peningkatan budaya baca kesejahteraan masyarakat dan yang akhirnya akan meningkatkan indeks literasi masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya milenial yang menguasai teknologi informasi dan komunikasiâ€ pungkas Nelwaty Sikumbang dalam sambutan apelnya.
Â 
Reporter Arie Zani Purnomo

Perpustakaan Bertranformasi Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Milenial

Salemba, Jakarta - Salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan secara virtual pada Selasa (20/10). Acara yang dihadiri 750 pegawai Perpusnas tersebut menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN dan RB Naptalina Sipayung.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyampaikan penanganan benturan kepentingan merupakan salah satu kegiatan penguatan pengawasan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kepentingan pribadi dan kedekatan hubungan dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran atau sumber daya organisasi lainnya. â€œSekarang ini kita akan mensosialisasikan kembali untuk menyegarkan ingatan untuk memastikan pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perdoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perpustakaan Nasional,â€™ ujar Syarif.
Syarif Bando juga menekankan komitmen Perpustakaan Nasional menjadi yang terdepan dalam reformasi birokrasi terutama dalam hal pencegahan korupsi. â€œKami akan terus upayakan semaksimal mungkin dalam pencegahan korupsi dan meminimalkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi karena kelalaian kami,â€ imbuhnya. Kepala Perpusnas dalam kesempatan tersebut berpesan kepada jajarannya untuk tidak menerima atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun demi kepentingan dan keuntungan pribadi.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN dan RB Naptalina Sipayung mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Perpusnas dalam mengeluarkan Perka Perpusnas RI Nomor 8 Tahun 2016 yang mengacu pada PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 â€“ 2025. Naptalina menghimbau Perpusnas terus melakukan perbaikan dan melakukan upaya-upaya yang berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. â€œKami akan terus mendampingi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas,â€ terangnya.
Inspektur Perpusnas Darmadi dalam keterangannya menyampaikan bahwa sosialisasi penanganan benturan kepentingan merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan reformasi reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance. â€œSosialisasi ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang penanganan benturan kepentingan yang mungkin dapat terjadi di lingkungan Perpustakaan Nasional,â€ jelas Darmadi
Â 
Reporter: Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Preservasi 806 Eksemplar Naskah Kuno di Daerah

Perpusnas Raih (Lagi) Predikat WTP dari BPK

Tingkatkan Literasi, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan PT Balai Pustaka (Persero)

Perpustakaan Nasional Menerima Sumbangan Buku Jejak Sejarah Indonesia dari Fortuga ITB

Perpustakaan Bertranformasi Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Milenial

Kaperpusnas: Perpustakaan Nasional Berkomitmen dalam Pencegahan Korupsi