Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapreasi capaian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI atas realisasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 per 30 November 2021 yang mencapai 93,56 persen.
Di tahun 2021 ini, Perpusnas mengalami empat kali perubahan pagu Perpusnas RI APBN TA 2021, dengan total refocusing sebesar Rp 110,2 Milyar atau 16,32 persen.
Tak hanya itu, Komisi X DPR RI juga mengapresiasi sejumlah capaian penghargaan yang diraih oleh Perpusnas selama tahun 2021.
Diantaranya perolehan predikat WTP lima kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas layanan perpustakaan telah memenuhi ISO 9001:2015, anugerah terbaik VII Media Sosial Perpusnas dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI.
Predikat informatif dalam keterbukaan informasi, dan penghargaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai peringkat II kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng mengapresiasi banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih Perpusnas. Digitalisasi koleksi memudahkan pemustaka untuk mengambil berbagai macam informasi yang dibutuhkan, membuat perpustakaan mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pusat informasi.
"Namun dukungan pemerintah tidak begitu besar dalam hal ini anggaran yang masih minim, sehingga banyak potensi yang bisa menjadi sumber pengetahuan ini belum tertangani," ungkap Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas pada Kamis, (2/12/2021).
Hal senada juga disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) My Esti Wijayanti. Menurutnya, meskipun anggaran minim namun Perpusnas dapat menunjukkan prestasinya melalui penghargaan yang di dapat.
"Kita melihatnya, dengan anggaran yang kecil namun banyak prestasi yang dapat diraih oleh Perpusnas RI, begitu juga kemajuan pengelolaan Perpusnas," tutur Esti.
Salah satunya, layanan live chat yang dimiliki Perpusnas. Esti menilai metode tersebut menarik untuk lebih mendekatkan layanan Perpusnas dengan masyarakat.
"Ini sesuatu yang menarik, saya mengusulkan metode yang digunakan ini, alangkah bagusnya jika dilakukan juga di daerah-daerah yang memungkinkan. Harapannya agar generasi muda tertarik untuk dapat mengakses program Perpusnas," lanjutnya.
Esti mengingatkan Perpusnas untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menambah formasi pustakawan menjadi ASN. Agar pustakawan yang bertugas dapat menjalankan tugasnya secara profesional, tidak sekadar sambilan.
Senada, Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Desi Ratnasari menyampaikan perlunya perhatian terhadap karir para pustakawan yang ada di daerah.
"Mereka ingin diperhatikan. Tidak hanya seritifikasi komperensi pustakawan atau pelatihan saja, tetapi mereka ingin memiliki masa depan karir yang jelas," kata Desi.
Desi mengatakan, dengan prestasi yang diraih oleh Perpusnas dapat menjadi bargaining position dengan Kementerian Keuangan, Bappenas untuk peningkatan anggaran.
Sementara itu, Legislator Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ratih Megasari Singkarru, meminta Perpusnas terus melakukan reformasi layanan literasi agar Perpusnas mampu menjawab kebutuhan literasi masyarakat.
"Kami juga mendorong Perpusnas dapat meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk meningkatkan nilai budaya literasi, dan indeks kegemaran membaca," ujar Ratih.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pengadaan ASN formasi pustakawan berdasarkan dari usulan di wilayah. Tahun ini tercatat sebanyak 80 kabupaten/kota yang mengajukan formasi pustakawan.
"Kami pun akan mendorong Pemerintah Daerah agar formasi ini menjadi usulan khusus. Karena standar ideal kebutuhan pustakawan di berbagai jenis perpustakaan, membutuhkan 75 ribu pustakawan dalam lima tahun ke depan," ungkap Syarif.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Komisi X DPR RI Apresiasi Capaian Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-44 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), kegiatan Festival Literasi Nusantara turut dirangkaikan untuk menyemarakkan.
 
Mengangkat tema &ldquo;44 Tahun Merajut Asa Melayani Negeri untuk Mencerdaskan Bangsa&rdquo;, perkembangan Perpusnas dalam melayani seluruh lapisan masyarakat tidak hanya diakui secara nasional melainkan telah mendunia.
 
&ldquo;Sebuah lembaga yang tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan, serta masyarakat mancanegara yang sangat membutuhkan informasi yang bersumber dari koleksi Perpusnas,&rdquo; jelasnya.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Mariana Ginting saat membuka kegiatan Festival Literasi Nusantara di Lobi Plaza Perpusnas, Senin (13/5/2024).
 
Dia juga menjelaskan tema yang diusung kali ini menjadi cerminan dari komitmen yang teguh untuk terus berperan serta dalam mencerdaskan bangsa melalui literasi. Mendukung pembudayaan gemar membaca serta meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, Perpusnas di tahun 2024 memiliki program unggulan yakni Penyaluran Bantuan Bahan Bacaan Bermutu masing-masing sebanyak 1.000 judul untuk 10.000 desa.
 
&ldquo;Selain Penyaluran Bantuan Bahan Bacaan Bermutu, peran Perpusnas dalam meningkatkan literasi khususnya anak anak ialah dengan menginisiasi kegiatan Program Terpadu Jelajah Literasi Nusantara (Protap Jelita),&rdquo; tambahnya.
 
Mariana pada kesempatan itu turut menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat, terutama generasi muda yang telah hadir, karena menurutnya literasi tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis melainkan kunci utama bagi pembangunan intelektual dan sosial bangsa.
 
Berbicara mengenai literasi nusantara, pada sesi gelar wicara dengan tema &ldquo;Literasi Cerdas, Indonesia Hebat&rdquo; narasumber yang dihadirkan yaitu Budayawan, Yahya Andi Saputra. Dia menegaskan literasi budaya baca harus ditingkatkan sejak usia dini karena baginya banyak informasi sejarah yang salah.
 
&ldquo;Informasi terhadap sejarah kita kacau karena kita telah salah memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh maupun tempat yang sebenarnya. Sebaiknya pemahaman sejarah nusantara harus dimulai dari Jakarta karena kota ini adalah kota keramat yang penuh dengan peristiwa sejarah yang telah dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia,&rdquo; ucapnya.
 
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegemaran membaca anak sekaligus meluruskan literasi sejarah yang selama ini telah keliru dipahami oleh masyarakat ialah dengan menjadikan perpustakaan sebagai rumah.
 
&ldquo;Pertama, perpustakaan wajib dijadikan sebagai rumah yang asik buat anak-anak maupun masyarakat pada umumnya. Sejatinya perpustakaan adalah rumah ilmunya masyarakat jadi fasilitasnya harus disesuaikan, pokoknya mereka girang kalau ke perpustakaan karena selain tempatnya yang nyaman, wawasan ilmu mereka juga terbuka,&rdquo; terangnya.
 
Sebagai seorang Sahibul Hikayat Betawi, lebih lanjut Yahya menerangkan bahwa &lsquo;rumah&rsquo; dalam perspektif masyarakat Betawi menyimbolkan pintu harapan dan cita-cita yang menunggu untuk diraih di masa depan.
 
Sementara itu, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas, Agus Sutoyo menguraikan terkait Protap Jelita yang diinisiasi oleh unit kerjanya.
 
&ldquo;Perpusnas memiliki 17 unit kerja yang masing-masing memiliki program dan perlu untuk diintegrasikan agar literasi masyakarat meningkat. Dengan adanya Protap Jelita diharapkan kegiatan-kegiatan yang digagas di tiap unit kerja bisa lebih semarak lagi, sehingga anak-anak dapat mengenal arti kata literasi dengan sangat baik. Hal itu sesuai dengan maksud dari pembudayaan gemar membaca yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan menjadi tugas seluruh komponen masyarakat,&rdquo; urainya.
 
Menjelang usia ke-44, Perpusnas dengan penuh kebanggaan dan pengabdian dalam melayani masyarakat menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang dikemas dalam Festival Literasi Nusantara seperti pagelaran pameran, bazar, Pekan Literasi Sejarah, gelar wicara, lokakarya naskah kuno nusantara, seminar, peluncuran dan bedah buku, nonton bareng film-film edukatif, lomba mewarnai, pentas musik, dan hiburan lainnya bagi masyarakat.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Dokumentasi: Robby Rodhian/Deny Irawan

Semarak Festival Literasi Nusantara Perpusnas

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI raih penilaian tinggi dalam predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam hal ini, Perpusnas memperoleh nilai 81,30 dan menjadi satu dari 15 Lembaga yang dinilai.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, hadir untuk menerima piagam penghargaan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Ombudsman.
Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia terus berusaha mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei kepatuhan yang terus dilakukan secara rutin sejak tahun 2013.
Hasil nilai kepatuhan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, kemudian zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.
Pada tahun 2021 penilaian kepatuhan dilaksanakan terhadap 587 instansi dengan rincian 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten, dan 98 Pemerintah Kota.
Anggota Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya, menyampaikan pelaksanaan tugas Ombudsman pada Triwulan 1 Tahun 2022 dimanfaatkan dengan merespon beberapa isu terkini baik penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.
&acirc;&euro;&oelig;Ombudsman menerima laporan pengaduan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan masyarakat, kemudian 893 quick response, dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, terdapat 2564 konsultasi non laporan dan 596 tembusan. Pada periode ini, laporan yang diselesaikan sebanyak 1904,&acirc;&euro; jelasnya.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, dari evaluasi terhadap hasil survei kepatuhan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi mengenai kepatuhan terhadap pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di tingkat Kabupaten. &Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;
&acirc;&euro;&oelig;Dari 416 Kabupaten yang kami survei masih sekitar 226 berpredikat sedang dan 87 berpredikat rendah. Jadi kalau melihat kepada sasaran jangka menengah RPJMN 2020-2024 maka pekerjaan yang besar masih banyak harus kita lakukan untuk meningkatkan jumlah kabupaten dari kepatuhan rendah dan sedang menjadi kepatuhan tinggi,&acirc;&euro; ungkapnya.
Lebih lanjut, Bobby memaparkan dalam upaya proses penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman memiliki satu standar prosedur yang berlaku di seluruh Ombudsman di dunia. Ombudsman sudah membangun mekanisme cukup panjang yang terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap penerimaan dan verifikasi, tahap pemeriksaan, dan tahap resolusi dan monitoring.
&acirc;&euro;&oelig;Alurnya adalah pelapor menyampaikan aduan atas pelayanan publik, lalu data aduan yang telah masuk diverifikasi, setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen, dan pada akhirnya penyelesaian aduan ditindaklanjuti dengan beberapa metode penyelesaian masalah yang ada di Ombudsman,&acirc;&euro; paparnya.
Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik merupakan wujud komitmen Ombudsman untuk terus mendorong pelayanan publik menuju era digitalisasi, komitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pelosok nusantara.
Dengan terus melaksanakan survei kepatuhan, Ombudsman berharap akan terus meningkatkan jumlah instansi yang memiliki predikat kepatuhan terbaik. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang berbasis teknologi, transparansi, cepat, mudah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Masuk Kategori Zona Hijau Predikat Kepatuhan Ombudsman

Bimtek Pengelola Perpustakaan Digital Melalui Aplikasi INLIS Lite di Kabupaten Fakfak ini diikuti oleh peserta pengelola perpustakaan kabupaten, sekolah, dan desa. Peserta dibekali cara instalasi, penggunaan aplikasi INLIS Lite, mengolah buku, dan otomasi perpustakaan berbasis teknologi digital.&nbsp;
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/v4a7S93_DAc?si=DpbS0wpoLVQRgUMT" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: 'Helvetica Neue';">The Technical Guidance for Digital Library Management through the INLIS Lite Application in Fakfak Regency was attended by participants managing district, school and village libraries. Participants are provided with installation methods, using the INLIS Lite application, processing books, and digital technology-based library automation.

Bimtek Pengelola Perpustakaan Digital Melalui Aplikasi INLIS Lite Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Â Harmoni, Jakarta-Standardisasi person atau sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pengembangan perpustakaan karena menjadi ruh aktivitas lembaga perpustakaan. Kompetensi yang menjadi standar harus mampu meyakinkan pemustaka dan pengguna.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan di Jakarta, Senin, (17/12).
Sebagai pembina perpustakaan, sumber daya manusia perpustakaan harus mengetahui dengan baik siapa dan apa yang dibina. Maka, kompetensi menjadi mutlak dimiliki, lanjut Kepala Perpusnas
Muhammad Syarif Bando menambahkan perbedaan antara negara maju dan negara tidak maju ada pada tingkat kegemaran membaca. Membaca menjadi fundamen atau pondasi bagi kemampuan literasi.
Kemampuan literasi berkaitan dengan proses kreatif dan proses mencipta, produk barang dan jasa inilah yang menjadi perbedaan negara maju dan tertinggal. Dan hal tersebut didasari dari perbedaan tingkat kegemaran membaca.
Pada kesempatan ini juga, Aris Hermanto dari Kementerian Tenaga Kerja RI menyampaikan bahwa secara umum RSKKNI bidang perpustakaan telah memenuhi kaidah, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki di konvensi ini, misalnya acuan ukuran pada beberapa Kriteria Unjuk Kerja (KUK).
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa konvensi ini harus menghasilkan kesepakatan bersama bukan malah bersepakat untuk tidak bersepakat.
Konvensi Nasional RSKKNI Bidang perpustakaan dihadiri oleh stakeholders (para pemangku kepentingan) bidang perpustakaan yang terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi perpustakaan, pengguna tenaga perpustakaan dan lembaga pendidikan, baik vokasi, maupun lembaga pendidikan dan pelatihan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Konvensi Nasional RSKKNI  : Kompetensi Tenaga Perpustakaan Harus Berdaya Saing

Salatiga, Jawa Tengah - Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan informasi serta memfasilitasi kegiatan berupa pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Wali Kota Salatiga, Sinoeng Noegroho Rachmadi saat memberi sambutan dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan yang sekaligus dirangkaikan dengan Expo Literasi Kota Salatiga di Halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpersip) Kota Salatiga, Senin (3/7/2023).
Sejatinya masyarakat literat dapat diciptakan melalui membaca. Menurut Sinoeng, membaca merupakan bagian dari jendela informasi. Terlebih, dewasa ini perpustakaan tidak hanya menjadi ruang terbuka untuk membaca melainkan juga menjadi pusat berkegiatan masyarakat, tak terkecuali kelompok disabilitas.
&ldquo;Apresiasi untuk Dinpersip yang semakin menguatkan komitmen kegiatan pengembangan berbasis inklusi sosial. Selain itu, saya senantiasa mendukung langkah Dinpersip untuk mengembangkan pemberdayaan kelompok disabilitas,&rdquo; ucapnya usai meresmikan Caf&eacute; Hening.
Kegiatan Expo Literasi yang digelar berkesempatan untuk menghadirkan pameran yang berjumlah 18 (delapan belas) stand. Salah duanya yaitu bentuk implementasi kelas literasi yang diselenggarakan Dinpersip Kota Salatiga berupa Caf&eacute; Hening dan buku braille.
Caf&eacute; Hening melibatkan Sahabat Tuli Salatiga untuk pengelola kafe. Mereka membuat table flyer berisikan gambar bahasa isyarat yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk memesan makanan maupun minuman. Buku braille dibuat oleh Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) untuk membantu kelompok tuna netra membaca.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, membenarkan dengan menyatakan bahwa konsep literasi yang dirumuskan oleh Perpusnas lebih implementatif. Literasi tidak hanya mengenai baca dan tulis, melainkan jauh melebihi itu yakni hingga memproduksi barang dan jasa.
&ldquo;Literasi memiliki 5 tingkatan. Pada tingkatan kelima ada kemampuan menciptakan barang atau jasa. Tadi sewaktu berkeliling saya melihat mas Sabar yang mampu membuat lukisan dengan kaki. Sebagai sosok yang kurang sempurna, beliau bisa menciptakan satu karya yang sulit dibuat oleh orang yang sempurna secara fisik. Jadi kekuatan literasi tidak boleh dianggap remeh,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan itu, seniman lukis dan penulis buku, Sabar Subadri menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang disabilitas. Dia mengatakan dunia ini dipenuhi dengan simbol atau tanda yang apabila disatukan dapat membentuk makna tersendiri. Dalam hal ini, baginya, membaca buku sangat mendukung karirnya sebagai seniman lukis untuk menyematkan pesan ke dalam lukisannya.
&ldquo;Perpustakaan adalah tempat menghimpun tanda-tanda dan saya menggunakan semiotika untuk menyisipkan pesan dalam lukisan saya. Misalnya saya buat lukisan dengan judul Sebelum Sukacita, saya buat gambar kerbau di sawah dengan petani yang belepotan lumpur dibawah terik matahari. Itu kan menggambarkan sebuah proses yang dilakukan sebelum meraih panen raya,&rdquo; kisahnya.
Membaca bagi Sabar tidak hanya menjadi medium untuknya mengakses ilmu pengetahuan, namun juga memberi bobot dalam hidupnya dan karya yang dihasilkan. Buku merupakan sebuah refleksi kehidupan yang membantunya untuk mensyukuri hidup dalam keterbatasan yang dia jalani.
&ldquo;Nanti di ujung kehidupan, saya tidak mau meninggal dengan merasa sia-sia. Misal Tuhan tanya apa yang kamu ketahui dari hidupmu, lalu kalau saya jawab tidak tahu apa-apa itu sama saja tidak mensyukuri karunia hidup yang sudah diberikan,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, Dinpersip Kota Salatiga juga mengembangkan 2 (dua) inovasi unggulan yakni Literasi Dini Salatiga (Sinisa) dan Pusat Informasi Keuangan Terpadu. Keduanya turut diluncurkan di kegiatan ini.
Sinisa hadir untuk menyediakan bahan bacaan pertama bagi anak-anak usia dini di Kota Salatiga yang sesuai dengan konteks lingkungan, sosial, dan budaya atas lokasi anak-anak itu lahir, hidup, serta belajar untuk pertama kalinya.
Sinisa berbentuk buku bacaan anak yang disusun untuk anak usia di bawah 5 (lima) tahun. Terdapat 7 (tujuh) aspek kecerdasan di dalamnya antara lain kecerdasan linguistik (verbal), logika matematika, spasial (ruang), kinestetik (fisik dan gerak), musikal, interpersonal, dan intrapersonal.
Sedangkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu dibentuk dalam rangka penguatan literasi keuangan masyarakat pada kelompok sasaran prioritas perempuan, pelajar, dan pelaku UMKM. Dinpersip bersama Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jateng dan DIY, Industri Jasa Keuangan, dan Bunda Literasi menginisiasi pembetukannya.
Peluncuran Pusat Informasi Keuangan Terpadu ditandai dengan penandatanganan Komitmen Literasi Keuangan oleh Bunda Literasi Kota.
Pada sesi talkshow PILM, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan bahwa Perpusnas menggagas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sejak 2018. Kota Salatiga telah mendapatkannya pada 2022 dan menerima berbagai jenis bantuan seperti komputer, buku, serta pendampingan pelatihan untuk pengembangan kualitas masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
&ldquo;Jadi perpustakaan tidak lagi hanya sebagai tempat untuk mendapatkan informasi tetapi juga sebagai tempat untuk berlatih keterampilan, tempat berkumpul masyarakat, tempat yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,&rdquo; imbuhnya.
Selain program TPBIS, Deni juga menyampaikan Perpusnas juga memiliki program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mengajukan anggaran guna melengkapi sarana dan prasarana. Terdapat 6 (enam) menu antara lain pembangunan gedung, perluasan, renovasi, TIK, perabot, dan koleksi.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, A. Mujib Rohmat memberikan apresiasi tinggi atas usaha yang sudah dilakukan oleh Perpusnas untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, meskipun dengan anggaran minim.
&ldquo;Meskipun dengan anggaran minim, Perpusnas berhasil menyajikan program-program yang menarik untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Saya mengajak semua pihak untuk berjuang meningkatkan kualitas SDM melalui perpustakaan,&rdquo; ajaknya.
Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit menerangkan Sustainable Development Goals (SDGs) membawa pesan bahwa tujuan dari pembangunan jelas berkesinambungan, sehingga harus setara dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Inklusi sosial menjadi sebuah proses yang dapat diterapkan dalam rangka mencapainya.
&ldquo;Aktivitas membaca saat ini tidak hanya bersifat pasif, melainkan aktif untuk menciptakan sesuatu yang produktif. Maka dari itu, diseminasi dari lapisan masyarakat tertinggi sampai terendah harus terjalin dengan baik,&rdquo; tegasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Komisi X DPR RI Apresiasi Capaian Perpusnas

Semarak Festival Literasi Nusantara Perpusnas

Perpusnas Masuk Kategori Zona Hijau Predikat Kepatuhan Ombudsman

Bimtek Pengelola Perpustakaan Digital Melalui Aplikasi INLIS Lite Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Konvensi Nasional RSKKNI : Kompetensi Tenaga Perpustakaan Harus Berdaya Saing

Salatiga Gandeng Banyak Pihak Tingkatkan Mutu SDM Berkebutuhan Khusus