Salemba, Jakarta—Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baru terbentuk di tahun 2017. Berubahnya nomenklatur dari kantor menjadi dinas membawa segudang permasalahan yang belum tersolusikan, seperti koleksi bahan bacaan yang kurang, sarana TIK yang masih minim, layanan anak dan disabilitas yang sangat memerlukan perhatian, hingga fasilitas parkir yang sangat terbatas.

“Kami hanya memiliki empat unit komputer yang bisa dipakai oleh pemustaka. Sedangkan komputer untuk pemustaka disabilitas, kami belum punya,” keluh salah satu perwakilan Dinas Perpustakaan Kab Pati, Aris, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Woro Titi Haryanti, Selasa, (30/4).

Terkait pemenuhan koleksi masyarakat, Dinas Perpustakaan Kab. Pati mencoba melakukan program Silang Layan secara berjangka. Dengan begitu, masyarakat mempunyai alternatif bacaan.

Menanggapi keluhan yang dialami Kab. Pati, Deputi 2 Perpusnas menyarankan memanfaatkan sejumlah perangkat hukum seperti Peraturan Menteri Desa (Permendes) untuk pengelolaan perpustakaan desa. Deputi mengambil contoh bagaimana Pekalongan bisa mendirikan fasilitas perpustakaan meski hanya dua lantai dengan menggunakan APBDesa senilai kurng lebih Rp 200 juta.  

“Dana desa bisa juga bisa dipakai untuk membeli buku, tapi harus didampingi agar tidak mist leading. Sedangkan untuk pengadaan penambahan layanan anak dan disabilitas dapat dilakukan dengan menggandeng Dirjen PAUD Kemendikbud dan Dinas Sosial setempat,” tambah Woro.  

Sementara itu, Dinas Perpustakaan Kab Bangka Tengah menyampaikan keluhan minimnya koleksi bahan bacaan pengayaan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, perpustakaan di sekolah malah disesaki dengan menumpuknya buku-buku paket yang belum tentu terpakai tiap tahunnya.  

“Buku paket menumpuk di ruang perpustakaan, siswa tidak mau ke perpustakaan karena isinya hanya buku paket”, ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangka Tengah, Budi Utama. Padahal adanya buku pengayaan sebagai koleksi di perpustakaan sekolah diperlukan untuk meningkatkan minat baca siswa serta menambah referensi bacaan bagi mereka.

Di samping itu, Dinas Perpustakaan Kab. Bangka Tengah juga mengeluhkan masih kurangnya perhatian dari kepala daerah terhadap perpustakaan sekolah. Padahal Perpusnas bersama Kemendagri, Kemendes, dan Kemendikbud sudah menaruh perhatian besar terhadap perpustakaan. Ini yang mestinya ditindaklanjuti para setiap kepala daerah.

Jika berhubungan dengan regulasi Dinas Perpustakaan diharapkan lebih bersinergi dengan rekan-rekan di eksekutif maupun legislatif untuk pembentukan payung hukum perpustakaan daerah.

 

Reportase : Eka Purniawati

Fotografer : Hartoyo Darmawan