Jakarta - Proses pembuatan suatu aplikasi untuk mengukur kinerja pegawai harus dapat memastikan implementasi manajemen suatu lembaga.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando dalam Sosialisasi Aplikasi e-Kinerja yang digelar secara daring pada Kamis, (9/12/2021).
â€œImplementasi manajemen lembaga di lingkungan Perpusnas, itu diprogram, direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,â€ ucap Syarif Bando.
Syarif Bando menegaskan, pada proses pelaksanaanyaÂ  para pegawai wajib mengisi sebuah formulir yang dirancang pada pengukuran kinerja, yang didasarkan pada kemampuan merumuskan analisis hasil kinerja dan berakhir pada kemampuan menunjukkan impact dari pekerjaan.
â€œPenilaian kinerja PNS ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS, yang didasarkan pada sistem prestasi dan karier,â€ tegasnya.
Sementara itu, Konsultan Aplikasi e-Kinerja, Gofur Ahmad mengatakan, aplikasi e-kinerja Perpusnas sudah sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 dan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021.
â€œKinerja pegawai yang diinput pada aplikasi e-kinerja selain sebagai tolak ukur kinerja pegawai, juga sebagai pendukung kegiatan visi dan misi lembaga secara menyeluruh,â€ kata dia.
Acara sosialisasi yang diikuti oleh seluruh pegawai Perpusnas ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme penilaian kinerja di lingkungan Perpusnas.
â€œDiharapkan setelah adanya sosialisasi aplikasi e-kinerja para pegawai di Perpusnas dapat mengisi aplikasi e-kinerja dengan kegiatan yang mendukung kinerja pribadi danÂ  mendukung visi dan misi Lembaga,â€ tutup Syarif.
Â 
Reportase: Arie Zani Purnomo
Â

Pegawai Perpusnas Ikuti Sosialisasi Aplikasi e-kinerja 

Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Makassar, Sulawesi Selatan&mdash;Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berupaya agar pustakawan dan pengelola perpustakaan lebih giat mengembangkan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
Untuk itu, Perpusnas mengadakan workshop akreditasi perpustakaan yang diikuti para pustakawan pembina di dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan utama memberikan pemahaman perlunya penerapan SNP dan akreditasi perpustakaan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan yang telah memenuhi SNP akan mendapatkan akreditasi dari Perpusnas.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan para pustakawan pembina harus memahami hipotesis bahwa budaya baca dan belajar merupakan faktor penting untuk mengetahui, menguasai, mentransfer, dan menerapkan IPTEK.
&ldquo;Semakin tinggi penguasaan IPTEK, semakin tinggi kemampuan menerapkan IPTEK tepat guna, semakin tinggi kemampuan produksi barang dan jasa yang bermutu,&rdquo; ujarnya dalam Workshop Akreditasi Perpustakaan di Provinsi Sulsel, yang diselenggarakan di Makassar, pada Rabu (5/4/2023).
Menurutnya, bangsa dengan kemampuan literasi tinggi akan menjadi negara produsen dan mampu bersaing secara global.
Kepala Perpusnas menambahkan mengelola perpustakaan dapat dilakukan dengan memenuhi 11 aspek pembinaan yakni gedung/tata ruang, perabot/perlengkapan, sumber daya manusia, anggaran, koleksi bahan perpustakaan, sistem layanan, minat baca, promosi perpustakaan, kerja sama perpustakaan, mitra perpustakaan, serta penelitian/pengembangan. Untuk itu, pustakawan pembina harus menjabarkan hipotesis tersebut dalam melakukan pembinaan kepada perpustakaan di daerahnya.
Mengenai SDM, ditekankan agar para pustakawan, khususnya perpustakaan daerah, tidak meminta diperhatikan oleh kepala daerah. &ldquo;Yang benar adalah melakukan kreativitas dan inovasi agar menarik perhatian kepala daerah,&rdquo; tegasnya.
Dia menegaskan anggaran kecil seharusnya tidak menjadi kendala dalam melakukan kegiatan. &ldquo;Yang benar adalah melakukan skala prioritas untuk men-trigger. Anggaran tidak mungkin cukup tapi bagaimana melakukan terobosan. Perpusnas melakukan ini melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,&rdquo; urainya. 
Saat ini, ujarnya, paradigma pengelolaan perpustakaan mengalami perubahan. Dijabarkan bahwa fungsi perpustakaan untuk memanaj koleksi sebesar 10 persen, fungsi perpustakaan untuk memanaj ilmu pengetahuan sebesar 20 persen dan sebesar 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan. Melalui program prioritas nasional TPBIS, perpustakaan tidak sekadar mengelola koleksi buku.
Dalam program ini, pengunjung perpustakaan didampingi dan dilatih keterampilan dari koleksi buku yang ada di perpustakaan, kemudian mengaplikasiannya dalam usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. &ldquo;Pilihan ekonomi kami tidak membatasi, misalnya A ingin kuliner, B beternak, C kerajinan batik. Tugas kami hanya menyiapkan bahan bacaan yang relevan, baik tercetak maupun digital,&rdquo; tukasnya.
Memasuki tahun kelima, menurutnya, sudah 2 juta masyarakat yang terjangkau program TPBIS. Selain itu, kisah para penerima manfaat telah dibukukan agar dapat menjadi pembelajaran. &ldquo;Karena ada yang kami latih cuma beternak ayam, dan akhirnya dengan imajinasinya sendiri melatih istrinya untuk membuat katering dan sekarang sudah membuka laundry. Jadi istrinya melatih teman-temannya untuk membuat laundry dan dia leader-nya,&rdquo; tuturnya.
Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto, menjelaskan akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan.
Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Hingga Februari 2023, tercatat jumlah perpustakaan terakreditasi sebanyak 9.363 perpustakaan (5,6%) dari 164.610 perpustakaan di Indonesia (perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi).
&ldquo;Jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan (91%) dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan Kabupaten/Kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan (60%) dari 514 Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota,&rdquo; ungkapnya.
Workshop akreditasi perpustakaan di Provinsi Sulawesi Selatan diikuti para pustakawan pembina di Dinas Perpustakaan Provinsi dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota.
&ldquo;Kegiatan workshop akreditasi perpustakaan ini dilaksanakan sebagai bagian upaya Perpusnas untuk sharing knowledge kepada masyarakat khususnya pustakawan dan pengelola perpustakaan untuk lebih giat melakukan pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Parenrengi, menegaskan jumlah perpustakaan terakreditasi di Sulsel, harus ditingkatkan. Tercatat hingga Februari 2023, perpustakaan yang terakreditasi di Sulsel sebanyak 196 perpustakaan (2,1%) dari 9.121 jumlah perpustakaan.
&ldquo;Targetkan tahun ini sudah melampaui rata-rata nasional. Karena itu, perlu perhatian serius dan upaya maksimal untuk kita meningkatkan jumlah perpustakaan terakreditasi. Tentu ini bukan hanya tugas pemerintah tapi dibutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pelaksanaan akreditasi perpustakaan terutama di perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang jumlahnya cukup banyak,&rdquo; ungkapnya.
Akreditasi perpustakaan, jelasnya, sangat penting bukan hanya untuk meningkatkan citra dan legitimasi tetapi meningkatkan kinerja seluruh indikator pengelolaan perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Pustakawan Diminta Lebih Giat Mengembangkan Perpustakaan

Senayan, Jakarta- Rancangan Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah memasuki tahapan pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin (3/12) bertempat di Gedung Nusantara II. Pada tahapan ini, setelah penyampaian laporan oleh Komisi X yang disampaikan oleh Wakil Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P, dan penyampaian pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, seluruh Fraksi di DPR dan PemerintahÂ  sepakatÂ  untuk mengesahkan RUU ini.
Dalam Laporannya, Hetifah menyampaikan pentingnya RUU ini bagi kemajuan bangsa. "RUU ini memiliki tingkat urgensi dan mengandung substansi yang strategis serta bermanfaat bagi pengembangan kemajuan dan peradaban bangsa," ujar Hetifah. "Karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa memiliki kedudukan strategis sebagai koleksi nasional yang perlu dilestarikan untuk menunjang pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," tambahnya.
Hetifah juga menyatakan bahwa UU yang mengatur mekanisme penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam juga sangat penting untuk menjaga kelestarian hasil pemikiran bangsa. "Sebagai upaya untuk menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman kerusakan yang berasal dari alam dan juga tangan manusia", pungkasnya.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy, mewakili pemerintah, menyampaikan pandangannya terkait RUU ini. Muhadjir mengatakan bahwa, RUU ini merupakan perwujudan tanggung jawab dari amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke emoatÂ  yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. "Negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang Â terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia," tegas Muhadjir.Â Â 
Pengaturan penyerahan karya cetak dan karya rekam sebelumnya diatur melalui UU No. 4 Tahun 1990, tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam tetapi UU tersebut dianggap belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam.Â  â€œSeiring berjalannya waktu dan kemajuan dalam teknologi informasi dan dinamika masyarakat UU tersebut dirasa belum efektif dalam penerapannya sehingga Undang-undang iniÂ  perlu diganti," ucap Muhadjir.Â 
Setelah laporan dari panitia kerja dan penyampaian pandangan pemerintah, Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah, atas persetujuan anggota sidang sepakat untuk mengesahkan RUU SSKCKR untuk dijadikan Undang-undang. RUU selanjutnya akan sah menjadi UU setelah Presiden membubuhi tanda tangannya pada naskah RUU. Langkah selanjutnya pemerintah akan merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang. Penyiapan sarana dan prasarana serta sosialisasi melalui berbagai forum juga diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan UU ini.

Rapat Paripurna Ke-9 DPR-RI: Seluruh Fraksi dan Pemerintah Menyetujui  untuk Mengesahkan RUU SSKCKR

Perpustakaan Nasional menggelar acara diskusi virtual mengenai sejarah Swasembada Pangan pada Kamis, 29 Juli 2021 pada pukul 09.00 WIB yang disiarkan melalui Zoom dan juga kanal Youtube Perpustakaan Nasional. Acara diskusi ini merupakan diskusi ke enam dari rangkaian acara FGD Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh Kelompok Monograf dan Berkala Langka atau Klasika.
Â 
â€œWHO sebagai organisasi dunia menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sudah mampu berswasembada pangan jika produksi pangan nya sudah mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Negara yang tidak mampu mencukupi pangan rakyat akan sangat rentan terhadap gejolak kedaulatan.â€ tutur Luthfiati Makarim.
Â 
FGD Diskusi Sejarah dengan tema Swasembada Pangan ini mengundang dua orang narasumber yaitu M. Luthfi Khair A., S.Hum yang merupakan Peneliti LIPI di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Bidang Sejarah Indonesia, dan Ruriatno, S. IPust yang merupakan Pustakawan Ahli di Perpustakaan Nasional. Acara dipandu oleh Aditia Muara Padiatra, beliau merupakan seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Â 
Materi yang disampaikan oleh Ruriatno dari Perpustakaan Nasional adalah mengenai kebijakan Swasembada Pangan pada era Demokrasi Terpimpin dalam rentang tahun 1959-1965. Untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi Indonesia sejak masa sebelum merdeka, digalakan Panca Usaha Tani. â€œPanca Usaha Tani ini meliputi kegiatan penyediaan air dalam jumlah cukup dan waktu yang tepat; penggunaan benih unggul dengan potensi hasil yang tinggi, mempunyai ketahanan hidup yang tinggi dan masa tumbuh yang relatif pendek; penyediaan pupuk yang cukup; pengendalian hama terpadu, dan cara bercocok tanam yang baik.â€ papar Ruriatno.
Â 
Luthfi Khair dalam paparannya menjelaskan Swasembada Pangan di Era Orde Baru, beliau menjelaskan bahwa swasembada beras menjadi target utama pembangunan Orde Baru. Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di peringatan 40 tahun FAO. â€œSoeharto bersama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi yang merupakan sumbangan dari para petani untuk korban kelaparan di sejumlah negara di Afrika. Ini ini yang disebut sebagai Swasembada Pangan.â€œ tutur Luthfi.
Â 
Acara ditutup dengan kesimpulan dari paparan sejarah yang diterangkan bahwa untuk mencapaik Swasembada Pangan diperlukan fokus serius dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membentuk hubungan yang harmonis dalam mencapai kesejahteraan pangan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan

Salemba, Jakarta-Penguatan budaya baca, literasi, inovasi dan kreatifitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter menjadi salah satu program prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Program ini kemudian diturunkan kedalam sejumlah kegiatan prioritas nasional, yang pertama terkait dengan penguatan budaya baca, yang kedua terkait dengan pengayaan konten literasi dan yang terakhir adalah pemerataan layanan perpustakaan yang berkualitas.
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso pada saat menerima kunjungan kerja Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba beserta jajaran pada hari Jumat (26/04/2024).
&ldquo;Inilah saya kira upaya-upaya kita untuk terus memperkuat budaya baca dan literasi. Karena kita mempercayai bahwa dengan kuatnya budaya baca dan literasi, kita bisa perkuat indeks pembangunan manusia dan yang paling penting juga upaya kita untuk menyongsong generasi emas Indonesia 2045,&rdquo; jelasnya.
Senada dengan Joko Santoso, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassan Kasuba memiliki harapan yang sama agar nilai budaya baca dan literasi di masyarakat Halmahera Selatan meningkat. Namun pada kenyataannya ada beberapa tantangan yang terjadi. Salah satunya adalah akses yang terbatas dimana 78% wilayah Halmahera Selatan berupa lautan, serta sulitnya pemerataan literasi dan minat baca di masyarakat. Ini disebabkan oleh belum adanya pendirian Gedung Fasilitas Pelayanan Perpustakaan Daerah di Halmahera Selatan.&nbsp; 
&ldquo;Diluar lembaga pendidikan yang ada, memang ada beberapa komunitas literasi juga yang cukup aktif dan sering melakukan kegiatan di Halmahera Selatan, namun belum bisa berjalan dengan baik karena belum mempunyai fasilitas yang memadai,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut Hasan Ali Bassam Kasuba berharap dengan kedatangannya ini, Halmahera Selatan akan mempunyai gedung fasilitas pelayanan perpustakaan yang bisa menjadi penunjang dan pendukung tidak hanya untuk masyarakt umum tertapi juga untuk lembaga-lembaga pendidikan. 
Menanggapi hal tersebut, Sestama menjelaskan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan dimana tidak bersifat reguler namun bersifat penugasan. Sehingga jika ada usulan kebutuhan dari daerah maka perlu melengkapi dokumen yang diperlukan selengkap mungkin dan dengan kualitas yang sangat baik sesuai dengan persyaratan yang ada sesuai dengan Keputusan Presiden yang berlaku.
Selain itu, Sestama menegaskan pentingnya dilaksanakan program-program yang dilakukan pemerintah daerah jika gedung fasilitas layanan perpustakaan telah selesai didirikan sehingga terjadi kunjungan masyarakat setiap hari ke perpustakaan serta menjadikan perpustakaan ruang publik yang ramah untuk masyarakat dengan menghilangkan kesan-kesan birokrasi.
Reporter: Anastasia Lily
Fotografer: Alfian

Membangun Budaya Literasi di Halmahera Selatan

Salemba, Jakarta - Sinergi antara perpusda dan bappeda harus terjalin dengan baik agar pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI adalah sebuah Lembaga non Kementerian yang memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.
â€œUpaya yang perlu dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun komitmen serta dukungan stakeholder untuk tranformasi perpustakaan yang berkelanjutan,â€ jelas Deni.
DAK Fisik Subbidang Perpustakaan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.
â€œAda enam menu yang bisa diajukan pada mengusulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan, salah satunya adalah pembangunan gedung perpustakaan. Untuk menu ini dibutuhkan beberapa dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, Bill of Quantity (BQ), Detailed Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sertifikat tanah harus hak milik Kabupaten, bukan Provinsi,â€ ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Jembrana, IGN Patriana Khrisna, mengungkapkan keinginannya untuk memiliki gedung layanan perpustakaan di daerahnya. Menurutnya perpustakaan adalah sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh daerah karena tidak hanya menyimpan banyak informasi dan ilmu pengetahuan, namun kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat dengan adanya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
â€œKedatangan kami ke sini adalah untuk meminta dukungan dan bantuan dari pihak Perpusnas agar upaya kami untuk mengajukan usulan pembangunan gedung perpustakaan dapat terlaksana,â€ ucap Patriana Khrisna.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kabupaten Jembrana Bersiap untuk Usulkan Bangun Gedung Perpustakaan

Pencarian

Berita Lainnya

Pegawai Perpusnas Ikuti Sosialisasi Aplikasi e-kinerja

Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Pustakawan Diminta Lebih Giat Mengembangkan Perpustakaan

Rapat Paripurna Ke-9 DPR-RI: Seluruh Fraksi dan Pemerintah Menyetujui untuk Mengesahkan RUU SSKCKR

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan

Membangun Budaya Literasi di Halmahera Selatan