Salemba, Jakarta&ndash;Perpustakaan Nasional dan&nbsp;Najwa Shihab kembali menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding-MOU)&nbsp; Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia (DBI) di Jakarta, Jumat (19/1). Perpusnas merasakan Najwa Shihab mampu memberikan dampak yang signifikan sejak ditunjuk menjadi Duta Baca 2016 lalu.&nbsp; Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari lima tahun masa bakti Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti mengaku Perpusnas senang dengan dipilihnya Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia. Terbukti, dari semua daerah yang didatangi Duta Baca semua menunjukkan antusias masyarakat yang luar biasa. Sukses. &ldquo;Bahkan, pada acara kegiatan pencanangan dan sosialisasi minat baca di Provinsi Jambi, dihadiri oleh tidak kurang tujuh ribu masyarakat,&rdquo; ujar Woro Titi.
Selain mengunjungi setiap komunitas baca atau pustaka keliling di tiap wilayah yang didatanginya, Duta Baca Indonesia juga telah melakukan langkah besar dengan bekerja sama dengan sejumlah institusi tinggi, seperti Kepolisian RI (Polri) dan Kementerian Pertahanan. &ldquo;Perpusnas sendiri juga telah melakukan MoU dengan hampir semua matra angkatan bersenjata di Republik ini untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat,&rdquo; tambah Woro.
Najwa Shihab sendiri mengaku senang dengan kelanjutan kerjasama dirinya dengan Perpusnas. Meski ada kekhawatiran di awal penunjukkan sebagai Duta Baca. &ldquo;Terbayang ekspektasi yang begitu tinggi. Tidak hanya dari Perpusnas tentunya, tapi juga dari teman-teman pegiat literasi dan juga dari berbagai kalangan,&rdquo; ujarnya. Namun, seiring waktu kekhawatiran tersebut telah berubah menjadi optimisme setelah melihat dan merefleksikan yang telah dicapai sejauh ini.
Dari level yang paling atas, Duta Baca Indonesia sudah merasakan komitmen para pemimpin negeri, ketika berbicara tentang literasi itu tidak hanya sekedar&nbsp; dilisan tapi benar-benar dilaksanakan. Kedatangan Presiden Jokowi pada peresmian fasilitas layanan Perpusnas dan mendengarkan bagaimana kekaguman dan dorongan semangat&nbsp; dari pimpinan tertinggi negeri terhadap kerja keras&nbsp; yang dilakukan bersama itu, menambah daya juang para pegiat literasi dan juga pustakawan.
&ldquo;Salah satu momen penting adalah ketika Presiden menetapkan setiap tanggal 17 sebagai Hari Kirim Buku gratis melalui PT Pos Indonesia. Komitmen itu&nbsp;memberikan suntikan semangat bagi para pegiat literasi dimanapun untuk melihat bahwa negara hadir dan menggunakan berbagai kekuatan yang dimilikinya untuk menunjukkan bahwa ini adalah kerja bersama,&rdquo; tambah Najwa.
Najwa juga merasa bangga akan Perpusnas saat ini. &ldquo;Bukan hanya karena gedung barunya yang merupakan gedung perpustakaan tertinggi di dunia, tetapi karena komitmen Perpusnas untuk membangun roh perpustakaan sebagai tempat yang terbuka dan merangkul semua. Tempat kumpulan karya-karya besar dari seluruh bangsa. Perpustakaan adalah surga imajinasi,&rdquo; lanjutnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengucapkan terima kasih atas komitmen Najwa Shihab untuk mau mengemban tugas sebagai Duta Baca Indonesia. &ldquo;Selama Najwa Shihab bergabung, luar biasa apresiasi yang diterima oleh seluruh pihak. Kini, semua pihak mampu membuka mata, bukan hanya pada level eksekutif maupun legislatif, tapi semua orang hingga di pelosok sudah mulai bicara tentang literasi,&rdquo; ujar Muhammad Syarif.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan&nbsp;

Duta Baca Indonesia Najwa Shihab : Perpustakaan Adalah Surga Imajinasi

Jakarta-Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian kegiatan dalam memperoleh barang atau jasa.
&ldquo;Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik tidak bisa berjalan tanpa sarana prasarana. Agar tersedia sarana dan prasarana tersebut, kementerian dan lembaga diberi anggaran untuk melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dengan memperhatikan manfaat dan spesifikasi barang yang diadakan,&rdquo; jelas Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, dalam arahan kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa pada hari Selasa secara virtual, dihadiri para stakeholder pengadaan barang dan jasa Perpusnas. (14/02)
Pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan memiliki proses yang rumit daripada pengadaan di sektor lainnya, seperti swasta. Hal ini didasarkan bahwa pengadaan barang dan jasa pembiayaannya berdasarkan APBN dan harus dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi masyarakat.
&ldquo;Penyediaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, mengoptimalkan produk dalam negeri, mengembangkan ekonomi, meningkatkan UMKM serta pembangunan berkelanjutan,&rdquo; terang Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Janti Suksmarini dalam laporannya.
Janti juga menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang tepat dari anggaran diukur dari kualitas, kuantitas, biaya dan layanan penyedia.
Sebagai Kepala Bagian Umum Perpusnas, Dewi Kartikasari, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang tepat, harus menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP).
&ldquo;Perpusnas menerapkan tujuh (7) SOP antara lain SOP Proses Utama Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Persiapan Pemilihan Penyedia, SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi, SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi, SOP Pelaksanaan Kontrak,&rdquo; paparnya.
Perpusnas juga telah membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan SK Kepala Perpusnas No. 6 Tahun 2023.
&ldquo;Sebagai ketua Tim PBJ, kami mengharapkan jika semua anggota tim kompak dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan,&rdquo; harapnya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan leading sector penilaian kualitas pengelolaan barang/jasa instansi pemerintah.
&ldquo;Tujuan pengadaan barang dan jasa harus dikawal, memperhatikan penilaian &ndash; penilaian dari LKPP dan mari mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini,&rdquo; harap Syarif Bando.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Linawati
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Dokumentasi: Anastasia Linawati

Serius Benahi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpusnas Adakan Sosialisasi

Salemba, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) meminta penyusunan peraturan daerah bidang perpustakaan agar memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (3/12/21).
Sayangnya menurut Syarif Bando saat ini masih ada peraturan daerah yang kurang tajam dalam menganalisis situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Dirinya juga menyebut jangan sampai Perda ini hanya mencontoh yang sudah ada sehingga sulit mengubah perpustakaan daerah menjadi lebih baik.
â€œPerda yang akan disusun layaknya terkait dengan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan dan distribusi buku yang seharusnya menjadi prioritas,â€ sebutnya.
Berdasarkan data yang diungkap Kepala Perpusnas, di Indonesia jumlah buku belum sebanding dengan jumlah penduduk. Rasionya mencapai 1 buku: 90 penduduk. Hal ini menyebabkan sulit tercapainya indeks literasi yang tinggi yang terdapat di sisi hilir budaya literasi.
â€œMelalui aspirasi para anggota dewan di daerah saya berharap dapat membantu membangun perpustakaan di daerah,â€ imbuhnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Prov. Kalimantan Tengah, Duwel Rawing mencoba menyusun perda inisiatif ini sebagai upaya menyelesaikan berbagai masalah di bidang pendidikan dan literasi di daerahnya. â€œKami menyadari saat ini perpustakaan yang sifatnya konvensional sudah kurang dimanfaatkan, semua sudah harus berubah digital,â€ ungkap.
Di sisi lain, masih banyak juga wilayah di Prov. Kalimantan Tengah yang jauh dari akses internet bahkan listrik dan sulit dijangkau melalui jalur darat. Ini yang menyebabkan tingkat pengetahuan dan literasi masyarakatnya rendah.
Duwel mengharapkan Perpusnas bisa menjadi salah satu pihak yang akan terus memberikan pendampingan dalam hal peningkatan indeks literasi dan budaya baca masyarakat Kalimantan Tengah.
Peran Perpusnas sebagai bagian dari pemerintah pusat selain sebagai akselerator juga regulator dalam pembangunan bidang perpustakaan di seluruh daerah di Indonesia. Perpusnas akan terus bergerak memberikan advoasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan daerah.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografe: Ahmad Kemal N.
Â 
Â

DPRD Kalimantan Tengah Susun Perda Bidang Perpustakaan, Kepala Perpusnas Minta Perhatikan Kebutuhan Masyarakat

Abdurrahim Bey Hagverdiyev adalah salah seorang wakil terkemuka dari sastra realistis Azerbaijan. Abdurrahim Bey Hagverdiyev yang memasuki dunia sastra pada akhir abad ke-19, menjadi terkenal dengan karya-karyanya yang menarik minat, cerita-ceritanya yang lucu dan satiris, juga sebagai tokoh masyarakat, memainkan peran pen ting dalam pengembangan sastra dan seni realistis Azerbaijan. Bahasa beliau pun juga sangat kaya.
Atas keputusan Kabinet Menteri Republik Azerbaijan No 211 tertanggal 7 Mei 2019, Abdurrahim Bey Hagverdiyev termasuk dalam daftar penulis-penulis yang karyanya dinyatakan sebagai kekayaan nasional Republik Azerbaijan. Selain itu nama Abdurrahim Bey Hagverdiyev juga termasuk dalam daftar tokoh-tokoh terkemuka dan peristiwa-peristiwa penting yang ditentukan UNESCO untuk memperingati yubileumnya selama tahun-tahun 2020-2021. Semua ini adalah pengejawantahan dari penilaian tinggi kreativitas A.Hagverdiyev sebagai tokoh cemerlang sastera Azerbaijan yang berabad-abad lamanya, yaitu kreativitas yang menggabungkan kekayaan spiritual dan nilai-nilai universal.
 Pada bulan Mei tahun 2020, umur Abdurrahim Bey Hagverdiyev genap 150 tahun. Sehubungan dengan ini, sesuai dengan ketetapan No 1784 tertanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani Presiden Republik Azerbaijan, Yang Mulia Ilham Aliyev, selama tahun ini hari ulang tahun sastrawan kenamaan ini diperingati secara luas.
Berikut kami mempersembahkan beberapa cerita pendek dari tokoh terkemuka sastra Azerbaijan, Abdurrahim Bey Hagverdiyev.
<a title="Unduh File" href="../webforms/uploads/Abdurrahim Bay Hagverdiyev Stories in Bahasa Indonesia.pdf" target="_blank" rel="noopener">Unduh File</a>
Â

Kumpulan Cerita Pendek Abdurrahim Bey Hagverdiyev Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Jakarta - Dalam rangka penguatan budaya literasi masyarakat Indonesia melalui konsolidasi organisasi, Gerakan Pemsyarakatan Minat Baca (GPMB) menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-VII dan Sarasehan Literasi Tahun 2023 di Orchardz Hotel Jakarta, Rabu (4/10/2023).
 
Sebagai pembina GPMB, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando dalam sambutan pembukanya mengatakan kehadiran GPMB dibutuhkan untuk meruntuhkan persepsi atas rendahnya budaya baca di Indonesia.
 
Hal ini mengingat keberadaan GPMB sebagai organisasi adalah mesin yang menggerakkan program maupun kegiatan pendukung serta penunjang aktivitas minat baca, kegemaran membaca, budaya baca, dan literasi masyarakat Indonesia. 
 
Untuk itu, Kepala Perpusnas mengimbau seluruh pengurus GPMB untuk terus membuat dan merumuskan program terbaru dalam mengawal masyarakat Indonesia agar gemar membaca.
 
&ldquo;Bagaimana bisa membudayakan baca di tengah masyarakat? Salah satunya menggunakan stakeholder yang paling fundamental yakni pemimpin daerah,&rdquo; ucapnya.
 
Menurutnya tidak ada pemimpin daerah yang ingin gagal dalam memimpin daerahnya, sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada harus senantiasa ditingkatkan.
 
Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pemimpin daerah ialah menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan potensi yang ada.
 
&ldquo;Siapa yang akan menulis buku tentang sumber daya alam, kesenian, kuliner, dan sejarah dari suatu daerah kalau bukan mereka yang berasal dari daerah tersebut? Disitulah peran pemimpin daerah untuk mengarahkan masyarakatnya,&rdquo; ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan kelak koleksi buku yang telah ditulis dapat menjadi referensi tambahan bagi masyarakat di perpustakaan setempat.
 
&ldquo;Mereka yang sekolah belum tentu baca tapi mereka yang membaca sudah pasti sekolah,&rdquo; pungkasnya.
 
Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan Sandya Praditya yang bermakna penghargaan atas kekuatan yang besar.
 
Penghargaan ini merupakan tanda tertinggi yang diberikan kepada para pegiat literasi yang memiliki inovasi/program memajukan minat baca di daerah yang ada di Indonesia.
 
Selain itu juga kepada mereka yang telah bekerja secara terus menerus dan memiliki prestasi dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyrakat.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Aji Anwar

GPMB Perlu Gandeng Pemimpin Daerah Budayakan Minat Baca Masyarakat

Salemba, Jakarta - Biro SDM dan Umum serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bekerjasama untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perpusnas melalui konferensi video dari aplikasi Zoom, Rabu (10/7). Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini dilakukan mengingat banyaknya kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang pernah ada sebelumnya dengan diikuti beberapa peraturan LKPP sebagai turunannya. Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan profesional agar penggunaan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel. Â 
Dalam arahannya Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan handal. Diharapkan, bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga kualitas dari seluruh aktivitas pekerjaan yang ada di Perpusnas dapat meningkat.
â€œSDM di bagian pengadaan harus mengerti dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memahami semua spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, tentu saja sebelumnya harus diawali dengan membaca peraturan yang ada. Harapan saya di tahun 2021 nanti 70% ASN bisa memahami bagaimana mengidentifikasi seluruh kebutuhan barang/jasa, memahami mekanisme pengadaan, hingga serah terimanya,â€ terang Syarif Bando.
Dijelaskan oleh Koordinator Pendidikan dan Pelatihan LKPP, Hardi Afriansyah, selaku narasumber bahwa tujuan dari pengadaan barang/jasa terdiri dari beberapa hal, antara lain (1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyelia, (2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, (3) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, (4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, (5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, (6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, (7) Mendorong pemerataan ekonomi, (8) Mendorong pengadaan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Hardi menambahkan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa harus bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. â€œPrinsip pengadaan barang/jasa berlaku universal dan harus bisa mewarnai langkah gerak dalam proses pengadaan barang/jasa pada setiap instansi,â€ tuturnya.
Reporter: Basma Sartika

Kepala Perpustakaan Nasional RI: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Kompeten, dan Handal

Salemba, Jakarta - Sinergi antara perpusda dan bappeda harus terjalin dengan baik agar pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI adalah sebuah Lembaga non Kementerian yang memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.
â€œUpaya yang perlu dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun komitmen serta dukungan stakeholder untuk tranformasi perpustakaan yang berkelanjutan,â€ jelas Deni.
DAK Fisik Subbidang Perpustakaan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.
â€œAda enam menu yang bisa diajukan pada mengusulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan, salah satunya adalah pembangunan gedung perpustakaan. Untuk menu ini dibutuhkan beberapa dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, Bill of Quantity (BQ), Detailed Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sertifikat tanah harus hak milik Kabupaten, bukan Provinsi,â€ ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Jembrana, IGN Patriana Khrisna, mengungkapkan keinginannya untuk memiliki gedung layanan perpustakaan di daerahnya. Menurutnya perpustakaan adalah sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh daerah karena tidak hanya menyimpan banyak informasi dan ilmu pengetahuan, namun kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat dengan adanya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
â€œKedatangan kami ke sini adalah untuk meminta dukungan dan bantuan dari pihak Perpusnas agar upaya kami untuk mengajukan usulan pembangunan gedung perpustakaan dapat terlaksana,â€ ucap Patriana Khrisna.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kabupaten Jembrana Bersiap untuk Usulkan Bangun Gedung Perpustakaan