Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ â€œBibliografi Nasional dan Katalog Induk Nasional merupakan terbitan yang wajib dikerjakan oleh perpustakaan nasional di seluruh dunia,â€ kata Prita Wulandari, Kepala Sub Direktorat Bibliografi saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Situs Web di Teater Soekarman Perpustakaan Nasional pada Rabu (18/9).
Situs Web BNI dan KIPI, yang dikelola oleh Direktorat Deposit merupakan dua situs yang disosialisasikan pada acara Sosialisasi Situs Web. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perpusnas Expo yang digelar dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada 14 September.
Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) berisi daftar buku yang sudah terbit di Indonesia, termasuk buku terjemahan. Manfaat BNI bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang perpustakaan, yaitu mereka dapat dengan mudah menyeleksi buku untuk pengadaan di perpustakaan masing-masing. Sedangkan, daftar buku tentang Indonesia yang terbit di luar negeri, yang dikarang oleh penerbit Indonesia maupun asing terdapat dalam biblioteka Indonesiana.
Katalog Induk Perpustakaan Indonesia (KIPI) merupakan aplikasi untuk menghimpun dan mengolah metadata katalog dalam jejaring perpustakaan. Aplikasi ini dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional sejak tahun 2018 untuk mengakomodasi kebutuhan penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah. KIPI dapat di-download dan di-instal dalam mini server. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah penghimpunan data secara nasional dan berguna bukan saja untuk komunitas perpustakaan, tetapi juga pustakawan dan pemustaka.
Â 
Reportase : Eka Cahyani/Aninda Ernest
Fotografer : Raden Radityo
Â 
Â

Situs Web BNI dan KIPI untuk Efisiensi Data

Ciawi, Jawa Barat - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan pembekalan kepada peserta Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan 31 dan 32 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Jawa Barat, pada Kamis (10/10/2019). 
Syarif Bando mengimbau kepada para peserta latsar di lingkungan Perpusnas agar memperkuat rasa persatuan dan solidaritas. Para CPNS diminta saling bekerjasama dan mencurahkan perhatian dalam membangun institusi. â€œPerpusnas tidak bisa berubah kecuali dengan ilmu baru. Bagaimana kita mengubah satu sentimeter ke depan, tergantung ilmu baru. Tujuan Anda dilatih di sini adalah untuk memajukan institusi kita. Di sini, kita bangun rasa senasib sepenanggungan, yakinlah bahwa teman yang ada di sekitar adalah kekuatan bagi Anda,â€ ujarnya di hadapan sekitar 78 CPNS Perpusnas.
Para CPNS adalah tunas-tunas bangsa yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara. Sebagai abdi negara yang akan ditempatkan di manapun, wajib untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri. Hal ini bisa diraih melalui SDM unggul yang memiliki ilmu pengetahuan. 
Sebagai modal membangun Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia, Syarif Bando menekankan pentingnya membaca untuk menghasilkan bangsa yang berpengetahuan. â€œAda dua hal yang membuat pentingnya membaca. Yang pertama, membaca sebagai modal pengetahuan untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Kedua, apabila Anda membaca, ilmu yang dipakai berguna untuk ke depannya. Banyak hal yg penting kita pahami ke depan,â€ jelasnya.
Para peserta latsar diajak mengubah pola pikir dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ada dua hal yang harus diperhatikan yakni percepatan teknologi dan produksi massal. Untuk mencapai dua hal ini, dibutuhkan ilmu pengetahuan dan dukungan dari lingkungan yang kondusif.
Pada akhir arahannya, Syarif Bando mengingatkan peran perpustakaan sebagai penguat literasi sumber daya manusia. â€œPerpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis literasi informasi,â€ tutupnya.
Pada tahun 2019, Perpusnas menerima sebanyak 330 CPNS untuk penempatan di Jakarta, Blitar, dan Bukit Tinggi. Sejak awal September 2019, para CPNS di lingkungan Perpusnas mengikuti diklat latsar yang dibagi menjadi tiga gelombang terdiri dari delapan angkatan. Diklat latsar di lingkungan Perpusnas diselenggarakan di PPMKP Ciawi, Jawa Barat.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo
Â 
Â

Bekali CPNS Peserta Latsar, Kepala Perpusnas Tekankan soal Kerjasama dan Solidaritas

Jakarta, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melantik Muhammad Syarif Bando sebagai Pustakawan Ahli Utama (Pustama) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada Rabu (29/12/2023).
 
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama serta Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.
 
Menteri Nadiem menyampaikan dalam empat tahun terakhir sistem pendidikan dan ekosistem kebudayaan Indonesia mengalami transformasi yang sangat besar, karena gerakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Capaian gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo.
 
"Di jenjang per sekolahan kita mengubah cara pembelajaran dan penilaian peserta didik menjadi lebih fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi," ungkapnya.
 
Dia menjelaskan salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah mengirimkan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan berkualitas ke-20.000 PAUD dan SD khususnya di daerah 3T.
 
"Pengiriman disertai dengan pelatihan bagi guru dan pustakawan untuk memastikan pemanfaatan buku di sekolah secara optimal," jelasnya. 
 
Menteri Nadiem berharap pustama dapat mengakselerasi dan meningkatkan kualitas pustakawan, khususnya dalam merespon perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.
 
"Pustakawan hari ini dituntut menjadi pustakawan digital yang mampu mengelola dan memfasilitasi akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat," harapnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Robi

Pustakawan Dituntut Menjadi Pustakawan Digital

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Urgensi penerbitan buku dalam penguatan konten literasi sangat penting karena penerbit buku memiliki peran strategis dalam mendistribusikan pengetahuan.&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso ketika membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Penerbit Kementerian/Lembaga: Urgensi Penerbit Pemerintah Dalam Penguatan Konten Literasi yang diselenggarakan oleh Perpusnas Press pada Kamis (16/5/2024).
&ldquo;Para penulis ketika mengkonstruksikan pengetahuan, tidak akan bisa tersebar secara luas hasil konstruksi pikirannya tanpa peran penting dari para penerbit,&rdquo; katanya.
Sestama menambahkan bahwa penguatan perbukuan dan konten literasi termasuk dalam program prioritas nasional penguatan literasi inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).&nbsp;
Dalam kesempatan ini Sestama mengharapkan kedepannya akan ada gerakan akses terbuka penerbit kementerian/lembaga yang memungkinkan masyarakat mendapat akses yang lebih mudah dan cepat serta mengingatkan agar terbitan pemerintah perlu melakukan akselerasi agar bisa menjangkau pembaca muda yang tidak kalah penting.
&ldquo;Secara demografi 64,5% penduduk kita generasi milenial, generasi Z yang perilakunya dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai penerbitan multimodel tidak hanya berbasis tekstual,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Sestama menjelaskan nilai lebih penerbit kementerian/lembaga adalah tidak memikirkan untung rugi sehingga dapat menghasilkan upaya-upaya kajian intertekstual&nbsp; yang dapat dilakukan ketika terbitan karya mudah dan cepat tersimpan dalam satu repository.&nbsp;&nbsp;
Kepala Pusat dan Literasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Muchlis mengutarakan produksi konten literasi lingkup Kementerian Pertanian melalui Pertanian Press.&nbsp;
&ldquo;Adapun kegiatan yang dilakukan Pertanian Press adalah pembinaan penerbitan, akuisisi naskah,produksi penerbitan serta penyebarluasan hasil penerbitan,&rdquo; jelasnya.
Dia menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian Pertanian antara lain konten literasi sesuai dengan target pasar,koleksi perpustakaan harus beragam, media literasi melalui media sosial, website dan new media serta penyediaan konten literasi pertanian secara internal.
Sementara itu, Kepala Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta Hikmat Kurnia mengutarakan buku adalah produk kebudayaan dari zaman tertentu. Selama informasi dibutuhkan, maka buku akan diperlukan baik dalam bentuk digital maupun lembaran kertas.
&ldquo;Walaupun buku berubah wujud harus mempunyai fungsi edukatif, inspiratif dan rekreatif. Karena literasi berhasil kalau bisa mengubah perilaku orang. Buku harus ditulis dan diterbitkan dengan nilai kebenaran, nilai kebaikan, keindahan, dan nilai komersial,&rdquo; jelasnya.
Koordinator Pelaksana Fungsi Akuisisi Pengetahuan dan Penerbitan Ilmiah RMPI-BRIN Muhammad Fadly Suhendra memaparkan penyediaan e-book open access yang telah dilakukan oleh penerbit BRIN.
&ldquo;Program Akuisisi Pengetahuan Lokal menyediakan platform digital untuk menerbitkan dan menerbitkan dan menyebarluaskan karya ilmiah dalam bentuk buku elektronik secara gratis,&rdquo; terangnya.
Hadir dalam diskusi ini wakil dari kementerian/lembaga yang mengutarakan persoalan serta saran dan masukan tentang penerbitan seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Sensor Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Yudisial, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ,Sekretariat Kabinet Indonesia, Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ,Kementerian Agama (Kemenag) dan Ombudsman Republik Indonesia.
Di akhir acara, Ketua Kelompok Kerja Perpusnas Press Edi Wiyono mengutarakan lima rekomendasi hasil Diskusi Kelompok Terpumpun antara lain mendorong penerbit Kementerian/ Lembaga mencanangkan gerakan akses terbuka atas buku-buku yang diterbitkan pemerintah.
&ldquo;Yang kedua adalah mendorong terbentuknya Forum Penerbit Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan publikasi yang dihasilkan. Ketiga, mendorong partisipasi aktif penerbit Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan mengembangkan buku-buku berkualitas,&rdquo; jelasnya.
Yang keempat, mendorong masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki unit penerbit dengan didukung SDM yang berkompeten; sebagai langkah&nbsp; awal membentuk unit penerbit di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan diskusi kelompok terpumpun secara berkelanjutan untuk membahas program bersama antar penerbit Kementerian/Lembaga.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
Dokumentasi : Deni/Robby

Urgensi Penguatan Konten Literasi 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Paradigma layanan perpustakaan tidak melulu konvensional. Menunggui pengunjung yang datang. Setiap perpustakaan kini perlu bertransformasi menjadi layanan yang berbasis inklusi sosial. Ini diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi.Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat mengadakan Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi bersama Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami dan inisiator Pustaka Bergerak Nirwan Arsuka di Jakarta, Selasa, (20/2).
&ldquo;Literasi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pelayanan berbasis inklusi sosial, perpustakaan perlu dirancang kembali agar memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat,&rdquo; ujar Muhammad Syarif Bando.
Muhammad Syarif mencontohkan, program PerpuSeru dari CocaCola Foundation Indonesia yang telah terbina di lebih dari 700 perpustakaan di 104 kabupaten/kota seluruh Indonesia berhasil memberikan manfaat pada jutaan masyarakat. Jangkauan luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum dalam merangkul masyarakat.
"Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan," lanjut Kepala Perpusnas.&nbsp;
Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menerangkan bahwa kemampuan literasi dinilai penting bagi pertumbuhan intelektual dan kompetisi setiap individu di Indonesia. Ia mengaku, pihaknya sedang merancang program pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan sosial dasar. Literasi menjadi salah satu poin penting yang perlu dikuatkan agar bisa membentuk manusia yang berkarakter.
"Tahun 2019 nanti, kami berencana memasukkan penguatan literasi sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Jika setiap individu memiliki kemampuan literasi yang baik, maka peluang untuk sukses di pasar kerja pun semakin besar," kata Amich.&nbsp;
Nantinya, lanjut Amich, upaya peningkatan literasi di seluruh Indonesia bukan hanya melalui pembangunan fisik perpustakaan saja. Namun, pemerintah akan lebih terfokus pada pemenuhan akses dan sumber bacaan kepada seluruh masyarakat. Khususnya, masyarakat yang bertinggal di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan (3T) yang angka literasinya masih sangat rendah.
"Kita akan identifikasi perpustakaan yang ada di daerah, apa yang perlu dilakukan dan dibenahi di perpustakaan itu, termasuk untuk daerah 3T akses bacaan agar tembus ke sana bagaimana," imbuh Amich.
Selain itu, Bappenas juga akan bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pembangunan perpustakaan desa. Tentunya, akan dibahas juga mengenai regulasi pengadaan dan pemasokan buku-buku, serta perawatan perpustakaan tersebut.
Menanggapi niat baik tersebut, Kepala Perpusnas menyambut baik upaya Bappenas mendorong proses transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi satu kegiatan prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Perpusnas berharap, upaya tersebut mampu mendongkrak literasi masyarakat Indonesia yang masih minim.
Pegiat Literasi dan Pustaka Bergerak Indonesia, Nirwan Arsuka, menambahkan bahwa hal yang diperlukan dalam penguatan literasi adalah penguatan masyarakat madani dengan memperbanyak armada pustaka bergerak untuk menjangkau seluruh warga, sekaligus peningkatan jumlah dan mutu buku yang bisa diedarkan gratis ke seluruh penjuru Indonesia. &ldquo;Sembako bisa mengenyangkan masyarakat selama seminggu, tapi buku yang bermutu bisa mengenyangkan sekaligus membuat mereka kaya raya dan berdaulat seumur hidup,&rdquo; ujarnya.
Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi akan diselenggarakan di Kementerian PPN/Bappenas, Selasa, 27 Februari 2018. Seminar Nasional ini menghadirkan narasumber Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Direktur Program PerpuSeru-CCFI Erlyn Sulistyaningsih, dan Pegiat Pustaka Bergerak Nirwan Arsuka. &nbsp;
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosio-Ekonomi : Bappenas Dukung Program Penguatan Literasi Perpusnas Dalam RKP 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Para pustakawan didorong agar mengikuti sertifikasi kompetensi. Ini mesti dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pustakawan yang profesional dan andal di bidangnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut paradigma perpustakaan harus berubah. Pada masa kini, perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan, melainkan perpustakaan hadir sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan.
Syarif Bando menambahkan, kompetensi pustakawan harus disesuaikan dengan perubahan paradigma tersebut. Ini bisa dilakukan melalui penyesuaian pada tatanan administrasi dalam uji kompetensi pustakawan oleh tim sertifikasi pustakawan.
"Ketika dunia mengatakan pustakawan menjadi profesi yang akan menghilang, itu betul kalau masalah profesi pustakawan paramaternya adalah manajemen koleksi, itu sudah lama mati. Tapi yang tidak akan pernah mati adalah transfer pengetahuan," ungkapnya dalam gelar wicara Sertifikasi Kompetensi Pustakawan dengan tema "Urgensi Sertifikat Kompetensi dalam Penjamin Mutu Pustakawan" yang digelar secara hybrid, Kamis (27/05/2021).
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan diminta untuk melakukan uji coba hal tersebut di daerah yang dipilih. Melalui pengambilan sampel di beberapa daerah untuk menjadi laboratorium uji petik perpustakaan. Diharapkan nantinya akan terlihat peningkatan kompetensi pustakawan yang mampu menjawab problematika sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. "Tunjuk satu perpustakaan sebagai laboratoriumnya, kemudian dari hasil uji kompetensi itu bisa dibuktikan di sana mampu atau tidak, dia mengimplementasikan ilmunya di sana," lanjutnya.
Ketua LSP Pustakawan Endang Ernawati mengatakan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.711 pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi, namun yang dinyatakan kompeten jumlahnya sebanyak 1.213 pustakawan. Dari jumlah tersebut menunjukkan pustakawan yang telah tersertifikasi baru 10,15 persen dari jumlah pustakawan di Indonesia sebanyak 11.948 orang. Dia menyebutkan Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pustakawan yang kompeten agar pengelolaan perpustakaan lebih optimal.
Dijelaskan, sertifikasi pustakawan melalui serangkaian proses kompetensi kerja yakni sikap, pengetahuan, dan keahlian. "Bagi yang belum dinyatakan kompeten masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti komptensi uji kompetensi sampai dua kali. Jumlah yang masih rendah ini menjadi tantangan kita," jelasnya.
Selain itu, lanjut Endang, masih banyaknya pustakawan yang tidak sadar terhadap perubahan lingkungan dan masih berpikir pragmatis. "Dengan sertifikasi ini agar lebih meyakinkan kepada pemustaka dan perpustakaan di mana dia bekerja, bahwa dirinya kompeten dalam bekerja," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat mengatakan, sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu, termasuk profesi pustakawan.
Kunjung mengajak para pustakawan untuk melakukan sertifikasi karena sertifikasi penting sebagai pengakuan di tingkat internasional maupun untuk penyetaraan pengakuan di regional.
"Pustakawan tidak hanya sekadar memanage koleksi tetapi bagaimana pustakawan juga menjadi pelaku transfer pengetahuan kepada masyarakat dalam pengembangan SDM di masa mendatang," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpustakaan Nasional RI Dorong Pustakawan Ikuti Sertifikasi Kompetensi

Surabaya, Tim inventarisasi hasil-hasil penelitian koleksi langka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan kegiatan inventarisasi hasil penelitian koleksi langka di daerah tahun 2024.
Tujuan dari hasil pemetaan akan menunjukkan tingkat pemanfaatan koleksi langka secara spesifik terkait aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan serta menunjukkan preferensi pemanfaatan koleksi langka Perpusnas oleh masyarakat, dalam hal ini peneliti. Peta hasil penelitian ini juga akan bermanfaat dalam pembuatan keputusan atas pemilihan subjek penyusunan literatur sekunder yang akan dilakukan oleh pustakawan.&nbsp;
Selain itu, peta hasil penelitian ini juga menjadi informasi penting sebagai bagian dari hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpusnas. Dengan kata lain, hasil pemetaan ini mendukung penguatan fungsi Perpusnas sebagai perpustakaan penelitian dan perpustakaan rujukan.
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 Juni sampai dengan 28 Juni 2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pemetaan hasil-hasil penelitian civitas akademi Universitas Airlangga Surabaya yang memanfaatkan sumber-sumber dari Koleksi Langka Perpusnas.&nbsp;
Di sela kegiatan Inventarisasi yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Unair Surabaya, Tim Pustakawan Koleksi Langka Perpusnas melakukan kunjungan ke Gedung Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya dan disambut oleh Salah satu Guru Besar Unair Bapak Prof. Dr. La Ode Rabbani dengan didampingi oleh Kepala&nbsp; Perpustakaan Pusat Unair Suhernik, M.Si. Pada kesempatan tersebut Tim Inventarisasi Koleksi Langka telah menyerahkan sebuah kenang-kenangan berupa foto repro Peresmian Pertama Universitas Unair oleh Mr. Moh. Yamin pada tahun 1955 yang bersumber dari koleksi langka Perpusnas.
Kegiatan inventarisasi yang diadakan di Perpustakaan Pusat Unair selama empat hari telah berjalan lancar dan sukses. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini, antara lain hasil pemetaan untuk pengembangan koleksi langka Perpusnas ke depannya selain kemungkinan pengembangan kerjasama yang positif serta berkelanjutan di masa mendatang.
&nbsp;

Berita

Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian Koleksi Langka di Daerah Tahun 2024