Salemba, Jakarta &ndash; Peran kehumasan di lingkungan pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut tak lepas dari fungsi dasar kehumasan dalam membentuk opini publik yang positif bagi lembaga.
Humas juga diperlukan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang program kebijakan, capaian atau prestasi organisasi.
Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih saat membuka kegiatan Workshop Kehumasan dengan tema Penguatan Humas Pemerintah yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, (19/10/2022).
Peran humas pemerintah lainnya, lanjut Sri Marganingsih, adalah pengoptimalan jaringan komunikasi dan informasi, serta mensinergikan informasi publik melalui agenda setting lembaga.
Apalagi dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, humas pemerintah selayaknya memiliki pemikiran dan sikap yang dinamis dalam merespon segala perkembangan yang ada.
"Dengan pentingnya posisi humas, maka humas perlu didukung oleh lembaga, seperti bagaimana menciptakan SDM Humas yang kompeten. Diharapkan setiap personil humas memiliki skill yang mumpuni," jelasnya.
Menurut Founder &amp; CEO PR Indonesia Asmono Wikan mengatakan, tugas utama seorang humas adalah mengorkestrasi organisasi atau korporasi dalam menciptakan persepsi positif audiens tentang organisasinya.
"Reputasi bisa dibangun melalui storytelling. Story yang bagus akan menciptakan interaksi kuat dengan audiens, menunjukkan persepsi mereka tentang upaya komunikasi yang dilakukan organisasi," kata Asmono.
Asmono menjelaskan, praktik humas sebaiknya menempatkan hati sebagai driver komunikasi. Baik dalam digital maupun konvensional, kerja-kerja komunikasi membutuhkan kehati-hatian.
"Berkomunikasi dengan menggunakan hati ini berarti menempatkan pesan jauh lebih relevan, kontekstual dan empatik di mata audiens. Karena organisasi yang kuat merupakan buah dari kolaborasi yang dahsyat untuk menghasilkan reputasi yang bermartabat," jelasnya.
Sementara Ketua Perhumas Solo, Andre Rahmanto mengatakan, dalam peran penguatan humas pemerintah perlu didorong menciptakan komunikasi menjadi lebih ramping tetapi pesannya sampai ke masyarakat.
"Kemudian perlu mengidentifikasi tema dan narasi prioritas yang dihidupkan dengan storytelling terpadu. Pendekatan komunikasi di web, media sosial dan saluran komunikasi lainnya dilakukan secara terintegrasi," katanya.
Di sisi lain, Ketua Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani mengatakan, sebagai seorang humas pemerintah dituntut untuk memiliki beragam kompetensi, pengetahuan, dan sikap.
"Menjadi humas pemerintah harus serba bisa. Seorang humas tidak hanya menyiapkan siaran pers saja tetapi menganalisa berita yang sudah dimuat di media. Selain itu menjaga hubungan baik dengan media dan stakeholder. Humas juga harus dapat mengambil gambar dan video, bahkan mengelola konten website dan medsos," katanya.
Reportase: Wara Merdeka
&nbsp;

Salemba, Jakarta &ndash; The role of public relations in the government environment has a very important and strategic position. This cannot be separated from the basic function of public relations in forming positive public opinion for the institution.
Public Relations is also needed as a medium to convey information to the public about policy programs, organizational achievements or achievements.
This was conveyed by the Head of the Legal, Organizational, Cooperation and Public Relations Bureau of the National Library (Perpusnas), Sri Marganingsih when opening the Public Relations Workshop with the theme Strengthening Government Public Relations which was held online on Wednesday (19/10/2022).
Another role of government public relations, continued Sri Marganingsih, is optimizing communication and information networks, as well as synergizing public information through institutional setting agendas.
Especially in the era of information openness and technological advances, government public relations should have dynamic thoughts and attitudes in responding to all existing developments.
"With the importance of the position of public relations, public relations needs to be supported by institutions, such as how to create competent public relations human resources. It is hoped that every public relations personnel will have qualified skills," he explained.
According to PR Indonesia Founder &amp; CEO Asmono Wikan, the main task of a publicist is to orchestrate an organization or corporation in creating a positive audience perception of their organization.
"Reputation can be built through storytelling. A good story will create a strong interaction with the audience, showing their perception of the organization's communication efforts," said Asmono.
Asmono explained, public relations practice should place the heart as a communication driver. Both digital and conventional, communication work requires caution.
"Communicating using this heart means placing messages that are far more relevant, contextual and empathetic in the eyes of the audience. Because a strong organization is the fruit of powerful collaboration to produce a dignified reputation," he explained.
Meanwhile, the Head of Perhumas Solo, Andre Rahmanto said, in the role of strengthening public relations the government needs to be encouraged to make communication more streamlined but the message reaches the community.
"Then it is necessary to identify priority themes and narratives that are brought to life by integrated storytelling. Approaches to communication on the web, social media and other communication channels are carried out in an integrated manner," he said.
On the other hand, the Chairperson of Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani said, as a public relations officer the government is required to have a variety of competencies, knowledge and attitudes.
"Being a public relations officer for the government must be versatile. A publicist does not only prepare press releases but analyzes the news that has been published in the media. Apart from that, maintaining good relations with the media and stakeholders. Public relations must also be able to take pictures and videos, even manage website content and social media. ,&rdquo; he said.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka

Humas Pemerintah Perlu Memahami Perannya

Salemba, Jakarta - Guna meningkatkan kompetensi pustakawan serta masih ditemukannya kesalahan pustakawan dalam menyusun Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), Ikatan pustakawan Indonesia (IPI) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI mengadakan Lokakarya Penyusunan DUPAK Pustakawan, Selasa (5/11).
Ketua Komisi Pengembangan Profesi, Pendidikan dan Pelatihan IPI, Lucya Dhamayanti mengatakan, pustakawan merupakan sebuah profesi, dan salah satu jabatan fungsional yakni jabatan fungsional pustakawan. Namun, dalam penyusunan dupak, para pustakawan masih banyak yang belum paham, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya ditemukan kesalahan.
â€œMelalui lokakarya ini, diharapkan dapat membekali peserta untuk mendapatkan pengetahuan tentang jabatan fungsional dan juga daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Sekaligus untuk menyamakan persepsi antara pustakawan maupun calon pustakawan dengan tim penilai,â€ katanya.
Pembicara lainnya, Pustakawan Ahli Utama, Fathmi menjelaskan, butir-butir kegiatan pustakawan keterampilan maupun ahli berdasarkan Permenpan RB RI No. 9 Tahun 2014. Pustakawan keterampilan diantaranya, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan kepustakawanan.
â€œYang perlu diperhatikan oleh pustakawan yakni bukti fisik untuk mendukung pengajuan DUPAK. Bukti fisik ini meliputi, surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung atau yang memberi tugas. Bukti fisik ini bisa dalam bentuk tercetak atau digital, dan harus merupakan hasil lengkap seluruh pekerjaan,â€ jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP-IPI, T. Syamsul Bahri mengatakan, berdasarkan UU no. 43 Tahun 2007, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki komptensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
â€œKehadiran IPI sebagai organisasi profesi untuk pustakawan, memiliki peran dalam peningkatan kompetensi dan karir pustakawan. Berbagai upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mengadakan seminar dan lokakarya. Seperti halnya lokakarya ini, yang kami harap dapat membantu pustakawan dalam menyusun DUPAK,â€ katanya.
ReportaseÂ Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â  : Ahmad Kemal Nasution / Basma Sartika
Â

Lokakarya Penyusunan DUPAK Pustakawan

Salemba, Jakartaâ€”Menulis dapat dilakukan dimana saja dan mudah dilakukan siapa saja. Namun, perlu alasan kuat yang mendasari untuk jadi seorang penulis. Hal ini penting agar proses menulis nantinya berjalan baik.
Penulis novel populer Ahmad Fuadi mengatakan ada tiga keuntungan yang didapat dari aktivitas menulis, yakni modal sederhana, efek yang luar biasa, dan menembus ruang dan waktu.
â€œYang harus diperhatikan dalam menulis adalah bagaimana menciptakan atau produk tulisan yang mempunyai esensi baik serta fleksibel, sehingga konten dalam tulisan mampu mempengaruhi masyarakat yang membacanya,â€ ujar penulis novel kenamaan Negeri 5 Menara pada Webinar Pembudayaan Kegemaran Membaca kerja sama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), pada Rabu, (26/8).
Ahmad Fuadi menambahkan bahwa kegiatan menulis dapat menjadi peluang bisnis apabila ditekuni dengan kesungguhan dan tidak menutup kemungkinan akan Go Internasional. Menulis merupakan bagian dari intellectual property, sesuatu yang bernilai lebih dari buku.
â€œUntuk terbiasa dalam menulis harus diawali dengan keaktifan membaca. Dua kebiasaan yang saling melekat,â€ terang Fuadi.
Senada dengan Ahmad Fuadi, penulis lainnya, Nathania Luvena Lais mengatakan menulis harus dilakukan dengan hati. Bagi pemula, menulis memang dirasa sulit. Namun, bisa disiasati dengan membaca buku yang paling disukai terlebih dulu, sehingga dari situ pola pikir akan berkembang, kosa kata akan banyak tersimpan yang memudahkan ketika memulai tulisan.
Sementara itu, praktisi komunikasi Dani M. Akhyar mengatakan di era pandemi saat ini, transformasi digital berjalan dengan cepat. Masyarakat yang mampu bertahan (survive) adalah masyarakat yang mampu sigap beradaptasi dan bertransformasi dengan zaman. Kecanggihan digital sebagai alat bantu haru dapat dikuasai, khususnya oleh para orang tua dan pendidik.
Akan tetapi tidak semua informasi yang diperoleh harus ditelan mentah-mentah tanpa disaring (kroscek) kebenaran atau kevalidannya. Maka itu, sikap kritis Â harus dimiliki oleh siapa pun. Cara mengkritisi suatu informasi yang diterima salah satunya lewat tulisan.
â€œNamun, masih banyak masyarakat yang menganggap menulis belum bisa dijadikan sebagai sebuah profesi yang menjanjikan,â€ imbuh Dani. Â 
Yah, pandemi memang mengubah sudut pandang masyarakat terhadap cara penyampaian pengetahuan dan penyebaran informasi. Saat ini ruang digital menjadi hal yang wajar dalam mendapatkan segala sesuatu, termasuk salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan terhadap informasi.
â€œSaya yakinkan perpustakaan sangat siap menghadapi perubahan di masa pandemi ini. Segala fasilitas ruang digital perpustakaan dan kapabilitas pustakawan dan semua informasi siap untuk didesiminasikan,â€ terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurnaedi. Â 
Deni menekankan perpustakaan mempunyai peranan mewujudkan manusia yang cerdas yang diharapkan memiliki kebiasaan membaca sebagai usaha belajar sepanjang hayat (reading habit) dan terus mewujudkan masyarakat pembelajar (learning society) melalui penguatan strategi penguatan literasi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Seminar GPMB : Menulis Bisa Jadi Peluang Bisnis

Palembang, Sumatera Selatanâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berupaya menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk menguatkan sisi hulu literasi. Penguatan sisi hulu literasi harus dilakukan agar sisi hilir literasi yakni budaya baca dan indeks literasi mengalami peningkatan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menjelaskan penguatan pada sisi hulu yakni peran negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI/Polri), pengarang/penulis buku, penerbit/perusahaan rekaman, dan penerjemah/penyadur sangat dibutuhkan untuk menjamin terbitnya regulasi yang mengatur distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimpangan antarwilayah serta tersedianya anggaran belanja buku di setiap daerah.
"Kita lihat juga bagaimana jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 268 juta yang dibandingkan dengan jumlah bahan bacaan yang dimiliki oleh oleh perpustakaan umum (daerah) di Indonesia hanya 22.318.083 eksemplar. Jadi rasionya adalah 0,098. Jadi ini adalah tugas bersama, karena kalau kita bicara tentang pembudayaan kegemaran membaca merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat," jelasnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Sumatera Selatan yang diselenggarakan Perpusnas dan Dinas Perpustakaan Sumsel di Palembang, Sumsel, pada Kamis (8/4/2021). Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti 2.000 peserta secara virtual.
Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, Perpusnas menyediakan layanan daring yang bisa diakses setiap saat dan bebas biaya. Layanan yang disediakan di antaranya perpustakaan digital iPusnas, laman jurnal elektronik di e-Resources, serta laman yang berisikan naskah kuno Nusantara yakni Khastara.
Untuk mendukung terciptanya masyarakat dengan indeks literasi tinggi, Perpusnas menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pada kesempatan tersebut, dilakukan jalinan nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan 17 perguruan tinggi di Sumsel di antaranya Universitas Katolik Musi Charitas dan Universitas Baturaja.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan perpustakaan merupakan hal yang esensial, sumber ilmu, dan menyimpan sejarah bangsa yang bernilai. Dia menyayangkan karena ada beberapa kabupaten/kota yang menganggap perpustakaan tidak penting. "Maka sebab itu, ini tantangan bagi kita semua yaitu kalau setiap kelembagaan tidak menyediakan perpustakaan, saya kira bukan salah masyarakat," ujarnya.
Bahkan menurut Mawardi, di beberapa kabupaten/kota di Sumsel tidak diketahui di mana bangunan perpustakaannya. Yang dikenal hanya kantornya saja. â€œYaitu tugas kita semua mengingatkan bupati, kepala daerahnya di setiap kabupaten. Apalagi kadang-kadang mobil perpustakaan keliling, tidak ada. Sebab itu, bagaimana akan sukses yaitu semangat ini apabila kita tidak sediakan fasilitasnya. Ini menjadi tugas kita bersama ke depan,â€ tuturnya.
Sementara itu, Duta Literasi Sumsel Percha Leanpuri menjelaskan literasi bukan sekadar membaca dan menulis. Menurutnya, literasi adalah memahami apa yang dibaca dan didengar untuk menjadi dasar dalam memecahkan masalah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. â€œLiterasi juga ditransformasikan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita sekarang bukan hanya hadir memberikan bahan bacaan tapi juga memberikan skill kepada masyarakat,â€ jelasnya.
Pembudayaan kegemaran membaca bisa dilakukan melalui tiga hal yakni keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Dia menilai, ibu bisa memainkan perannya sebagai duta literasi keluarga. Sebagai ibu, Percha mengaku berusaha menanamkan kegemaran membaca kepada buah hatinya. Dia pun mendorong para ibu untuk meningkatkan perannya di tengah gempuran teknologi dan menariknya gawai.
"Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tinggal bagaimana ibu di rumah dalam memilih dan memilah, apalagi seorang ibu harus tahu bagaimana menyeting konten-konten yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak. Jadi, perhatian dari duta literasi keluarga sangat menunjang bagi generasi muda," urai perempuan yang juga legislator Komisi XI DPR RI ini.
Selama menjalankan tugas sebagai duta literasi, dia sudah menyambangi 17 kabupaten/kota di Sumsel. Dia melihat, semangat untuk membaca masyarakat sangat tinggi. Percha berharap dukungan dari DPRD Sumsel dan Perpusnas untuk membangun gedung perpustakaan yang baru dan modern.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Membudayakan Kegemaran Membaca Merupakan Tugas Bersama

Salemba, Jakarta &ndash; Dalam rangka terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjaga keberlanjutan pengelolaan manajemen risiko dari tahun ke tahun, sejalan dengan Grand Design Manajemen Risko 2020-2024. Pengelolaan manajemen risiko menjadi salah satu unsur penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Sri Marganingsih menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini sebanyak 386 risiko telah tuntas diminimalisir. Sedangkan risiko yang capaiannya tidak dapat didefinisikan sebanyak 66 risiko. 
Dia memaparkan risiko yang capaiannya dibawah 50% ada sebanyak 112, risiko yang capaiannya antara 50% sampai dengan kurang dari 100% sebanyak 163 risiko. Penghitungan capaian adalah dengan menghitung jumlah realisasi aktivitas tindak lanjut perlakuan risiko yang telah diidentifikasi oleh masing-masing unit kerja yang dibuktikan dengan tautan eviden.
&ldquo;Saya sangat bangga karena unit-unit kerja eselon 2 sudah mengetahui pentingnya mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dan kemudian dilakukan tindak lanjut perlakukan risikonya," tambahnya pada Rapat Pleno Manajemen Risiko, Selasa (28/11/2023).
Sementara itu, &nbsp;Joko S.Dwi Rahardjo selaku konsultan menjelaskan terkait tujuan dilakukannya monitoring risiko. &ldquo;Perlu dilakukan monitoring risiko karena untuk memastikan kendali yang digunakan, memperoleh informasi lebih lanjut mengenai risiko tersebut, menganalisi dan belajar dari risiko serta mengidentifikasi risiko baru yang muncul," jelasnya.
Pada tahun 2023, Perpustakaan Nasional telah mengidentifikasi sebanyak 727 risiko dengan tahun sebelumnya 406 risiko atau naik sebanyak 75%. Risiko terbanyak ada di Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas dengan 75 risiko. 
Pada kesempatan yang sama, Konsultan Agung mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan manajemen risiko tahun ini terdapat beberapa kendala diantaranya kesibukan kerja dan permasalahan anggaran. Diharapkan pada tahun selanjutnya dilakukan antisipasi agar kendala yang ada tidak berulang.
Di akhir acara, perwakilan unit Inspektorat Safei memberikan masukan agar Perpusnas &nbsp;khususnya Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas sebagai pengampu kegiatan pengelolaan manajemen risiko untuk membuat risk register di dalam sebuah sistem informasi sehingga semua risiko yang pernah diidentifikasi dan perlakuannya dapat tersimpan dengan baik. 
&nbsp;
Reporter: Endah Purwanti
Dokumentasi: Ahmad Kemal/Robi
&nbsp;

Sebanyak 386 Risiko Tuntas diminimalisir Perpusnas pada Tahun 2023

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Kabupaten Minahasa dan satu unit motor perpustakaan keliling untuk Kota Pagar Alam. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dalam kunjungan kerja yang dilakukan legislator DPRD Kabupaten Minahasa dan DPRD Kota Pagaralam ke Perpusnas.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasinya atas kunjungan para legislator tersebut. Dia menjelaskan Perpusnas siap memberikan dukungan atas kebijakan legislatif untuk minat baca, selama berkoordinasi dengan dinas perpustakaan.
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando menegaskan paradigma perpustakaan harus berubah menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan. Bahkan, kini perpustakaan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan pembacanya. Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mengembangkan hal ini. Melalui koleksi buku ilmu terapan yang ada di perpustakaan, masyarakat belajar dan dibimbing oleh tim pendamping. Selanjutnya, masyarakat didorong untuk membuka usaha yang pada akhirnya bertujuan mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup.
Syarif menjelaskan, sebanyak dua desa masing-masing di Kabupaten Minahasa dan Kota Pagar Alam diproyeksikan menerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.Â  <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222;">â€œKota Pagar Alam dua desa dan Minahasa dua desa untuk transformasi layanan pada 2022. Kami akan memberikan stimulan bahwa kita bisa membuka usaha dengan sedikit ilmu terapan. Yang kami bangun adalah adrenalin usaha untuk bangkit,â€ ungkapnya di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Jumat (15/4/2021).
Selain itu, Perpusnas juga mengembangkan layanan daring yang bisa dimanfaatkan, termasuk masyarakat Minahasa dan Pagar Alam. Di antaranya layanan perpustakaan digital iPusnas, layanan keanggotaan yang bisa diakses melalui keanggotaan.perpusnas.go.id, jurnal elektronik e-Resources, dan repositori perpustakaan seluruh Indonesia yang bisa diakses melalui laman onesearch.id.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Glady P. E. Kandouw menyatakan apresiasinya kepada Perpusnas atas bantuan mobil perpustakaan keliling. Dia menjelaskan kondisi minat baca di Minahasa masih perlu ditingkatkan. â€œBahwa perlu ada kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan kepada masyarakat, mungkin melalui pembelajaran di SD-SD atau dalam pendidikan, agar supaya minat membaca di masyarakat Minahasa tinggi,â€ ujarnya.
Dia mengungkapkan ada 25 kecamatan di Minahasa. Nantinya, mobil perpustakaan keliling tersebut akan berkeliling ke kecamatan yang ada. â€œHarapan agar nantinya setelah dapat mobil ini, kami pun akan menyesuaikan agar kami tetap selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar untuk menjadi pintar dan produktif, kita harus tetap selalu membaca,â€ jelasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam Dessy Siska mengungkapkan apresiasinya atas bantuan motor perpustakaan keliling yang terdiri dari dari motor dan 250 eksemplar buku tersebut. Bantuan ini sangat dibutuhkan karena kondisi geografis Pagar Alam yang berbukit.
â€œKarena kami memang walaupun kota, tapi letaknya jauh-jauh di perbukitan pun ada yang agak jauh di pelosok itu untuk menunjang minat baca dari masyarakat Kota Pagaralam sendiri,â€ ungkapnya.
Dia berharap ke depannya, Perpusnas bisa mendukung gerakan minat baca di daerahnya. DPRD memberikan dukungan anggaran untuk dinas perpustakaan. Tahun depan, legislator sedang membahas kenaikan anggaran senilai Rp1,3 miliar.
â€œUntuk dinas perpustakaan dan kearsipan selama dua tahun ini kami mendukung itu Rp700 juta, nah kemarin ada refocussing dari Covid-19 itu terpotong menjadi 500 juta, tetapi ini kami kembalikan lagi ke 700 juta,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Minahasa & Pagar Alam Menerima Bantuan Mobil dan Motor Perpustakan Keliling

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah roda penggerak dari birokrasi. Di seluruh dunia, birokrasi itulah yang akan menentukan sejarah panjang perjalanan kejayaan bangsa. Semakin kuat birokrasi suatu negara, maka dipastikan semakin maju negara itu. Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Teater Lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
â€œDan kuat tidaknya suatu birokrasi, ada pada tangan kita dan masa depan Perpustakaan Nasional ini ada di tangan 300 PNS yang baru dilantik ini,â€ ujarnya.
Syarif menyampaikan, penting bagi PNS baru di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mendengarkan penjelasan dari Komite ASN (KASN). KASN hadir untuk memberikan perlindungan hak-hak ASN, tentu saja tanpa melupakan kewajibannya.
â€œKami mohon KASN memberikan arahan bagaimana ASN dalam kaitannya dengan antar lembaga dan semua pegawai di Indonesia. Dan perlu diingat untuk PNS juga harus berhati-hati dalam memposting sesuatu di media social,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara, anggota KASN, Mustari Irawan yang merupakan mantan Kepala ANRI. Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 PNS Perpustakaan Nasional yang baru dilantik oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Berita

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi