Jakarta - Pustakawan asal DKI Jakarta, Eka Meifrina Suminarsih terpilih sebagai juara pertama dalam lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020. Pustakawan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini mengusung inovasi Knowledge Management System. Sementara juara kedua diraih Atin Istiarni (Jawa Tengah), pustakawan Universitas Muhammadiyah Magelang yang mengusung inovasi Kemas Ulang Informasi Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (KUI KIMMI) dan juara ketiga diraih Rizka Pratiwi (Jawa Timur), pustakawan STKIP Al Hikmah Surabaya yang mengusung Laskar Literasi (Program Kolaborasi Pustakawan dan Mahasiswa Mewujudkan Masyarakat Berliterasi).
Juara harapan pertama diraih pustakawan Meri Susanti (Bengkulu) dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, juara harapan kedua diraih pustakawan Yosefa Silaen (Kalimantan Utara) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, dan juara ketiga diraih Zulfa Kurniawan (DI Yogyakarta) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DIY. Perpustakaan Nasional RI menggelar Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020 dan diikuti 32 pustakawan terbaik di Indonesia yang mewakili setiap provinsi. Proses pemilihan berlangsung pada 18-23 Oktober secara virtual meliputi tes kognitif, presentasi, sekaligus wawancara. Pengumuman pemenang dilakukan di Jakarta dan disiarkan secara daring pada Jumat (23/10/2020).
Usai diumumkan sebagai juara, Eka mengajak para pustakawan untuk meningkatkan kompetensi agar profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kepuasan pemustaka harus menjadi hal utama dalam layanan perpustakaan. â€œMari kita bersinergi bersama-sama, mari kita buktikan ke dunia bahwa kita membangun dan mencerdaskan masyarakat Indonesia menuju Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur,â€ jelasnya.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan selamat kepada juara dan para peserta. Menurutnya, seluruh peserta merupakan para pemenang, khususnya di bidang kepustakawanan dan berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai pustakawan. Karenanya, Syarif Bando kembali menekankan bahwa kreativitas dan inovasi harus terus dilakukan dan kembangkan.
Saat ini, daya saing SDM di Indonesia di wilayah Asia Tenggara (ASEAN) berada di peringkat keempat, di belakang Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan dokumen Global Competitive Report 2019Â  yang diterbitkan World Economic Forum, menyimpulkan daya saing SDM Indonesia berada di posisi 50.
â€œKekuatan Indonesia yang paling besar adalah pasarnya yang sangat besar dan ekonomi makro yang stabil. Pada indikator yang lain, Indonesia masih bisa untuk lebih berkembang. Kemudian laporan ini juga menerangkan bahwa Indonesia memiliki tingkat adaptasi teknologi yang cukup tinggi. Namun, kapasitas inovasi terbatas meski terus meningkat. Hal yang perlu kita cermati adalah pasar yang besar, adaptasi teknologi dan kapasitas inovasi,â€ jelasnya.
Menurut Syarif, perpustakaan dan pustakawan bisa memainkan peran dalam meningkatkan daya saing manusia Indonesia. Perpustakaan harus mampu merangsang kreativitas dan inovasi masyarakat di sekitarnya. Ini bisa dilakukan melalui program yang diusung Perpusnas, yakni transformasi perpustakaan. Perpustakaan harus bisa menjadi sumber informasi, tempat untuk berdiskusi dan bertumbuh, serta perpustakaan harus menyediakan alat-alat untuk mendukung kreativitas.
â€œSebagaimana yang kita tahu bahwa perpustakaan adalah sumber informasi, namun yang perlu kita jaga adalah bagaimana manajemen koleksi harus berbasis data dan sesuai kebutuhan serta potensi pengembangan masyarakat, bagaimana pengetahuan lokal dikelola, dan melakukan transfer pengetahuan tersebut,â€ tuturnya.
Syarif Bando berharap para peserta menjadi agen perubahan di bidang perpustakaan dan kepustakawanan. Para peserta didorong memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa kondisi masyarakat serta tren perkembangan. â€œPustakawan mentransformasi perpustakaannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau pemusta,â€ pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Opong Sumiati dalam laporannya menyatakan, biasanya lomba diadakan pada Agustus. Namun tahun ini, pelaksanaan lomba mundur dari jadwal yakni Oktober karena diharapkan selesai Covid-19. â€œTernyata masih berlangsung, sehingga dilaksanakan secara daring. Semoga tahun depan bisa dilaksanakan seperti biasa kembali,â€ tuturnya. Hadiah berupa uang dengan total puluhan juta rupiah untuk para pemenang diberikan secara simbolis melalui dewan juri.
Berikut daftar lengkap juara lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020:
Terbaik pertamaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Eka Meifrina Suminarsih (DKI Jakarta)
Terbaik keduaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Atin Istiarni (Jawa Tengah)
Terbaik ketigaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Rizka Pratiwi (Jawa Timur)
Terbaik Harapan PertamaÂ Â Â Â Â  : Meri Susanti (Bengkulu)
Terbaik Harapan KeduaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Yosefa Silaen (Kalimantan Utara)
Terbaik Harapan KetigaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Zulfa Kurniawan (DI Yogyakarta)
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Nasional RI Berikan Penghargaan kepada Pustakawan Terbaik

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Salah satu poin penilaian reformasi birokrasi suatu instansi pemerintah adalah tata naskah dinas elektronik. Menyadari pentingnya pengelolaan persuratan secara elektronik, Perpustakaan Nasional meluncurkan aplikasi TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) bertempat di teater lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (4/2).
Dalam sambutannya Sekretaris Utama Sri Sumekar memaparkan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari Permen PAN-RB No. 6 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pelatihan telah dimulai sejak September 2018 yang lalu. Peluncuran aplikasi TNDE bertujuan untuk secara efektif dan efisien melakukan perombakan sistem tata naskah dinas, mengelola surat masuk secara elektronik, kemudian mempercepat proses pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan surat menyurat dan pelayanan publik serta mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisien di lingkungan Perpustakaan Nasional.
â€œUrat nadi hubungan antar lembaga ada pada persuratan. Selalu diawali dengan surat dan pada akhirnya menjadi arsip,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando. Lebih lanjut Syarif berpesan bahwa tanpa pengelolaan arsip yang baik tidak mungkin suatu lembaga dapat meraih predikat WTP dari hasil audit, dapat menang di pengadilan, dan mendapat penilaian yang baik dari Ombudsman dan DPR. Oleh karena itu, arsip akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, begitu kita mulai berinteraksi dengan birokrasi.
Namun demikian, Syarif memohon agar Arsip Nasional me-review aplikasi yang sudah diluncurkan ini dan Perpustakaan Nasional berkomitmen siap menindaklajuti dengan sebaik-baiknya serta memohon bimbingan dalam hal pembinaan jabatan fungsional di bidang kearsipan karena baru saja mengangkat 7 (tujuh) orang arsiparis untuk pertama kalinya di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Deputi Bidang Infomasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Imam Gunarto mengapresiasi peluncuran aplikasi ini sebagai langkah awal komitmen Perpustakaan Nasional dalam pengelolaan arsip secara profesional. Â 
Peluncuran secara resmi ditandai dengan disposisi surat dari Kepala Perpustakaan Nasional kepada 3 (tiga) pejabat eselon 1 di bawahnya, yaitu Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Â 
Reportase : Eka Cahyani/ Fotografer: Arwan Subakti

TNDE, Langkah Awal Wujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Urgensi penerbitan buku dalam penguatan konten literasi sangat penting karena penerbit buku memiliki peran strategis dalam mendistribusikan pengetahuan.&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso ketika membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Penerbit Kementerian/Lembaga: Urgensi Penerbit Pemerintah Dalam Penguatan Konten Literasi yang diselenggarakan oleh Perpusnas Press pada Kamis (16/5/2024).
&ldquo;Para penulis ketika mengkonstruksikan pengetahuan, tidak akan bisa tersebar secara luas hasil konstruksi pikirannya tanpa peran penting dari para penerbit,&rdquo; katanya.
Sestama menambahkan bahwa penguatan perbukuan dan konten literasi termasuk dalam program prioritas nasional penguatan literasi inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).&nbsp;
Dalam kesempatan ini Sestama mengharapkan kedepannya akan ada gerakan akses terbuka penerbit kementerian/lembaga yang memungkinkan masyarakat mendapat akses yang lebih mudah dan cepat serta mengingatkan agar terbitan pemerintah perlu melakukan akselerasi agar bisa menjangkau pembaca muda yang tidak kalah penting.
&ldquo;Secara demografi 64,5% penduduk kita generasi milenial, generasi Z yang perilakunya dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai penerbitan multimodel tidak hanya berbasis tekstual,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Sestama menjelaskan nilai lebih penerbit kementerian/lembaga adalah tidak memikirkan untung rugi sehingga dapat menghasilkan upaya-upaya kajian intertekstual&nbsp; yang dapat dilakukan ketika terbitan karya mudah dan cepat tersimpan dalam satu repository.&nbsp;&nbsp;
Kepala Pusat dan Literasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Muchlis mengutarakan produksi konten literasi lingkup Kementerian Pertanian melalui Pertanian Press.&nbsp;
&ldquo;Adapun kegiatan yang dilakukan Pertanian Press adalah pembinaan penerbitan, akuisisi naskah,produksi penerbitan serta penyebarluasan hasil penerbitan,&rdquo; jelasnya.
Dia menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian Pertanian antara lain konten literasi sesuai dengan target pasar,koleksi perpustakaan harus beragam, media literasi melalui media sosial, website dan new media serta penyediaan konten literasi pertanian secara internal.
Sementara itu, Kepala Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta Hikmat Kurnia mengutarakan buku adalah produk kebudayaan dari zaman tertentu. Selama informasi dibutuhkan, maka buku akan diperlukan baik dalam bentuk digital maupun lembaran kertas.
&ldquo;Walaupun buku berubah wujud harus mempunyai fungsi edukatif, inspiratif dan rekreatif. Karena literasi berhasil kalau bisa mengubah perilaku orang. Buku harus ditulis dan diterbitkan dengan nilai kebenaran, nilai kebaikan, keindahan, dan nilai komersial,&rdquo; jelasnya.
Koordinator Pelaksana Fungsi Akuisisi Pengetahuan dan Penerbitan Ilmiah RMPI-BRIN Muhammad Fadly Suhendra memaparkan penyediaan e-book open access yang telah dilakukan oleh penerbit BRIN.
&ldquo;Program Akuisisi Pengetahuan Lokal menyediakan platform digital untuk menerbitkan dan menerbitkan dan menyebarluaskan karya ilmiah dalam bentuk buku elektronik secara gratis,&rdquo; terangnya.
Hadir dalam diskusi ini wakil dari kementerian/lembaga yang mengutarakan persoalan serta saran dan masukan tentang penerbitan seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Sensor Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Yudisial, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ,Sekretariat Kabinet Indonesia, Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ,Kementerian Agama (Kemenag) dan Ombudsman Republik Indonesia.
Di akhir acara, Ketua Kelompok Kerja Perpusnas Press Edi Wiyono mengutarakan lima rekomendasi hasil Diskusi Kelompok Terpumpun antara lain mendorong penerbit Kementerian/ Lembaga mencanangkan gerakan akses terbuka atas buku-buku yang diterbitkan pemerintah.
&ldquo;Yang kedua adalah mendorong terbentuknya Forum Penerbit Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan publikasi yang dihasilkan. Ketiga, mendorong partisipasi aktif penerbit Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan mengembangkan buku-buku berkualitas,&rdquo; jelasnya.
Yang keempat, mendorong masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki unit penerbit dengan didukung SDM yang berkompeten; sebagai langkah&nbsp; awal membentuk unit penerbit di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan diskusi kelompok terpumpun secara berkelanjutan untuk membahas program bersama antar penerbit Kementerian/Lembaga.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
Dokumentasi : Deni/Robby

Urgensi Penguatan Konten Literasi 

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan di Indonesia didorong menggunakan paradigma kebermanfaatan untuk masyarakat dalam mengukur indikator kinerja kunci urusan perpustakaan. Perpustakaan harus hadir untuk menjangkau masyarakat dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan parameter kemampuan perpustakaan harus diukur secara komprehensif dan tidak bisa hanya dengan satu variabel. Kinerja perpustakaan harus dilakukan secara hierarkis, dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya dan dari satu sasaran ke sasaran lainnya.
"Contoh salah satu parameter identitas sebuah perpustakaan adalah tersedianya koleksi baru perpustakaan. Tetapi banyak orang tidak lagi membutuhkan buku cetak karena itu perpustakaan harus meningkat kepada bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber ilmu pengetahuan, sudah menurut kebutuhan manusia secara komprehensif," ujar Syarif Bando dalam webinar 'Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan' yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/12/2020).
Dia menegaskan, dibutuhkan visi dan kemampuan dari para pustakawan dan komunitas perpustakaan untuk mendukung hal tersebut. Selain itu, perpustakaan harus mengalami perubahan dalam memandang eksistensinya. Perpustakaan harus siap menghadapi dinamika perubahan zaman dalam menjalankan fungsinya.
"Di luar semakin ketat, kalau kita stagnan pada tugas pokok dan fungsi seperti ratusan tahun lalu, maka tinggal menunggu waktunya perpustakaan akan ditinggal. Karena itu membicarakan tentang pengukuran indikator kinerja kunci urusan perpustakaan, saat ini adalah sebuah keniscayaan. Yang kita berada dalam sebuah penerapan teori relativisme, tidak ada yang abadi," urainya.
Perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan manusia dalam segala aspek, agar bisa menjaga eksistensinya. Para pustakawan dan pengelola perpustakaan didorong untuk memahami bahwa tugasnya melayani masyarakat. "Karena itu, para pustakawan paradigmanya harus berubah dari cara pandang deretan hukum-hukum pengumpulan pengelompokan ilmu pengetahuan untuk bergeser kepada bagaimana melayani manusia dengan segala problematikanya, dengan segala ekspektasinya, dengan segala harapannya," ungkapnya.
Karenanya, para pustakawan dan pengelola perpustakaan tidak boleh mengeluh karena dipandang sebelah mata. Untuk mengangkat harkat dan martabat para pustakawan, Syarif Bando mendorong mereka agar mengubah pola pikir dan kerja. "Bikinlah anda menjadi perhatian, sebab kita adalah pemilik pengetahuan. Dan jangan lagi merendah-rendahkan diri dengan minta diperhatikan," pungkasnya.
Repoter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Berkinerja Baik, Mampu Mengubah Kehidupan Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI sebagai salah satu institusi peradaban mendukung penyelamatan bahasa ibu melalui pelestarian karya sastra daerah. Melestarikan bahasa daerah merupakan upaya penyelamatan filosofi, nilai-nilai luhur, dan norma-norma bangsa Indonesia sebagai panduan menjalankan hidup sebagai insan yang beradab. Hal ini disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka temu wicara â€œSastra Daerah Dalam Upaya Penyelamatan Bahasa Ibuâ€ yang menghadirkan nara sumber para sastrawan yang fokus pada sastra daerah.
â€œIni bukan sekedar mempertahankan warisan budaya, hanya sekedar bahasa, tetapi harus dipahami bahwa eksistensi, nilai-nilai kemanusiaan yang paling fundamental memang ada di bangsa kita,â€ ujar Syarif Bando dalam sambutannya di Auditorium Soekarman, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, pada Rabu (7/11).
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), Perpusnas mengumpulkan dan melestarikan hasil karya anak bangsa berupa buku, film, dan rekaman. Sejak UU No. 4/1990 diundangkan, menurut Syarif, sebanyak satu juta KCKR yang sudah dikumpulkan Perpusnas. Di antara koleksi tersebut adalah buku-buku dengan bahasa daerah.
â€œKe depan kami akan memfokuskan pada pendayagunaannya, pada sosialisasinya. Agar bisa digunakan masyarakat sebaik-baiknya. Tentu saja upaya pengumpulan tidak akan berhenti sampai di sana. Akan ada sosialisasi untuk menciptakan dan mengumpulkan karya-karya baru. Karenanya kami meminta para penulis, produser, film, dan karya sastra lainnya, kami tentu senang seiring sejalan untuk memperkaya khazanah bangsa kita dengan karya-karya yang baru,â€ jelasnya.
Temu wicara menghadirkan nara sumber yakni Sastrawan Saut Poltak Tambunan, Yayasan Kebudayaan Rancage Rahmat Taufik Hidayat, Akademisi Sastra Free Hearty, dan Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas Lucya Damayanti dengan moderator Rudi Hernanda.
Dalam diskusi tersebut, Saut Poltak yang sudah menghasilkan puluhan buku di antaranya dalam Bahasa Batak menyebut, keberadaan bahasa daerah terancam. Seperti dilansir Kemendiknas, dari 746 bahasa daerah yang eksis pada saat ini, pada 2090 diperkirakan hanya akan tersisa 75 bahasa daerah. Saut menjelaskan, pudarnya minat pada bahasa daerah berimbas pada hilangnya kearifan lokal.
â€œTanggung jawab orangtua untuk melestarikan bahasa daerah dengan mengajarkan ke anaknya. Karena ini adalah tugas kita untuk melestarikan bahasa daerah dengan bangga berbahasa daerah. Untuk merawat bahasa ibu melestarikan kearifan lokal, saya membuat karya sastra dalam bentuk tulisan. Kita harus mengabadikannya dalam sastra modern,â€ jelasnya.
Sementara itu, Rahmat Hidayat menjelaskan selama 30 tahun terakhir, Yayasan Kebudayaan Rancage memberikan Hadiah Sastra Rancage untuk penulis karya sastra berupa buku yang ditulis dalam bahasa daerah. Seiring berjalannya penghargaan ini, kecenderungannya justru semakin banyak penulis yang menulis karya sastra dalam bahasa daerah.
â€œKami mengusulkan Hari Bahasa Ibu Nusantara setiap tanggal 31 Januari. Padahal sebagaimana disebutkan oleh para peneliti, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa ibu, yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Secara internasional, Hari Bahasa Ibu Internasional sudah diperingati selama 19 tahun lamanya,â€ tuturnya. Rahmat berharap bisa memperjuangkan bahasa daerah dengan penutur bahasa daerah lainnya. Karena dia khawatir, bahasa daerah sering dianggap sebagai sumber perpecahan.
Free Hearty menilai upaya untuk melestarikan bahasa ibu bisa dimulai pemerintah dengan memasukkan sastra daerah dan Indonesia dalam kurikulum pendidikan. â€œTaufiq Ismail menyatakan bahwa seharusnya sastra masuk ke dalam kurikulum. Karena kalau belajar sastra maka bisa belajar bahasa. Harusnya pemerintah membuat komitmen untuk memasukkan sastra ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah,â€ ujarnya.
Saut berharap pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan masyarakat sastra dan bahasa daerah untuk konservasi dan revitalisasi bahasa daerah. Termasuk mendukung penulisan dan penerbitan buku sastra modern berbahasa daerah.
Selain temu wicara, kegiatan ini menghadirkan pembacaan puisi dalam Bahasa Batak oleh Panusunan Simanjuntak, puisi dalam Bahasa Makassar oleh Khrisna Pabhicara, puisi dalam Bahasa Tegal oleh Kurnia Effendi, dan pembacaan cerpen dalam Bahasa Batak oleh Nancy Simanungkalit.
Reportase: Hanna Meinita
Â 
Â

Penyelamatan Bahasa Ibu Melalui Pelestarian Karya Sastra

<div class="news-post-desc-container clearfix animated fadeInUp visible" data-animation="fadeInUp">
Salemba, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Perka No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Inpassing kepada pejabat struktural dan fungsional, pustakawan dan karyawan di lingkungan Perpustakaan Nasional. Sosialisasi diselenggarakan di Gedung Teater Salemba pada hari Rabu (24/5).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti membuka acara dengan menjelaskan bahwa Perka No. 2 Tahun 2017 merespon PermenPAN-RB No. 26 tahun 2016 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing. Jabatan fungsional pustakawan di Indonesia masih sedikit sekitar kurang lebih 3179 orang. Menurut Woro salah satu cara memenuhi jabatan pustakawan adalah melalui rekruitmen awal, dikarenakan adanya moratorium pegawai akhirnya tidak ada penambahan jumlah fungsional pustakawan. Perpustakaan Nasional melalui unit Pusdiklat mengakomodir dengan menyelenggarakan diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) untuk memenuhi kebutuhan fungsional Pustakawan. Inpassing berlaku hanya bagi yang masuk pertama kali untuk jabatan fungsional pustakawan. Setelah memenuhi syarat administrasi, calon inpassing jabatan fungsional Pustakawan akan mengikuti uji kompetensi setelah dinyatakan lulus dan direkomendasikan akan diangkat menjadi fungsional pustakawan.
Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Opong Sumiati yang menjadi narasumber acara tersebut menjelaskan definisi inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebetuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti
</div>
<div class="related-photos">
<h3 class="title">Foto Terkait :</h3>
<div class="content">
<img class="alignnone size-medium wp-image-24336" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8928-300x200.jpg" alt="IMG_8928" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24337" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8934-300x200.jpg" alt="IMG_8934" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24338" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8935-300x200.jpg" alt="IMG_8935" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24339" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8947-300x200.jpg" alt="IMG_8947" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24340" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8949-300x200.jpg" alt="IMG_8949" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24341" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8955-300x200.jpg" alt="IMG_8955" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24342" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8977-300x200.jpg" alt="IMG_8977" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24343" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8979-300x200.jpg" alt="IMG_8979" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24344" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_8982-300x200.jpg" alt="IMG_8982" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24345" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/05/IMG_9002-300x200.jpg" alt="IMG_9002" width="300" height="200" />
</div>
</div>

Sosialisasi Perka No. 2 Tahun 2017

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah roda penggerak dari birokrasi. Di seluruh dunia, birokrasi itulah yang akan menentukan sejarah panjang perjalanan kejayaan bangsa. Semakin kuat birokrasi suatu negara, maka dipastikan semakin maju negara itu. Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Teater Lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
â€œDan kuat tidaknya suatu birokrasi, ada pada tangan kita dan masa depan Perpustakaan Nasional ini ada di tangan 300 PNS yang baru dilantik ini,â€ ujarnya.
Syarif menyampaikan, penting bagi PNS baru di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mendengarkan penjelasan dari Komite ASN (KASN). KASN hadir untuk memberikan perlindungan hak-hak ASN, tentu saja tanpa melupakan kewajibannya.
â€œKami mohon KASN memberikan arahan bagaimana ASN dalam kaitannya dengan antar lembaga dan semua pegawai di Indonesia. Dan perlu diingat untuk PNS juga harus berhati-hati dalam memposting sesuatu di media social,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara, anggota KASN, Mustari Irawan yang merupakan mantan Kepala ANRI. Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 PNS Perpustakaan Nasional yang baru dilantik oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Berita

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi