Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dilihat dari masih banyaknya perempuan yang mengalami diskriminasi, stigmatisasi, stereotip bahkan kekerasan.
Meskipun berkat perjuangan Kartini dan juga pahlawan perempuan lainnya, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin diakui. Bahkan diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945, sekarang perempuan dapat sekolah, berpendapat di ruang domestik maupun publik dan dapat menjadi pemimpin dalam berbagai sektor.
"Pemahaman kesetaraan gender masih belum populer dibandingkan konstruksi sosial patriarki yang telah dipercaya secara turun temurun. Untuk mengatasinya, diperlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, kelompok masyarakat maupun media untuk mematahkan konstruksi sosial patriarki tersebut," kata Bintang dalam Talkshow Peringatan Hari Kartini Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita yang diselenggarakan secara hybrid oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerjasama dengan Pimti Madya Perempuan Indonesia, Jumat (23/04/2021).
Dikatakan, sesosok perempuan seperti Kartini bisa menciptakan gelombang perubahan yang begitu besar. Maka bisa dibayangkan apabila 49,42 persen perempuan dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia hari ini memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya dan membuat berbagai perubahan kesetaraan gender.
"Nyatanya hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kelompok perempuan saja tetapi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Untuk itu,
perjuangan meraih kesetaraan gender seharusnya merupakan urusan bersama. Konsep kesetaraan gender pun kini menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs," jelasnya.
Menurut Bintang, tiap perempuan adalah advokat terbaik bagi masalahnya sendiri. Untuk itu, pihaknya mengatakan perjuangan mencapai kesetaraan tentunya juga diperlukan dukungan penuh dari perempuan, sebagai kelompok yang paling mengetahui permasalahan dan solusi yang terkait dengan dirinya.
"Saya mengajak seluruh perempuan untuk ikut serta dalam perjuangan menuju kesetaraan. Memberdayakan diri sendiri dengan tidak lelah belahar serta memampukan diri memberikan contoh kesetaraan dimulai dari lingkungan keluarga, dan tim dalam organisasi yang lebih besar lagi. Seperti membuat kebijakan inklusif yang merangkul semua pihak tanpa terkecuali," pesannya.
Reportase: Wara Merdeka

Pemahaman Kesetaraan Gender Masih Belum Dicapai

Senayan, Jakarta &ndash; Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk memiliki langkah strategis dalam pemenuhan kekurangan pustakawan.
 
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebut, Indonesia masih kekurangan jumlah pustakawan sebanyak 439.680 pustakawan. 
 
"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi," jelasnya, Selasa (4/4/2023).
 
Dikatakan, Perpusnas telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan di tahun 2022 untuk 31 instansi dengan jumlah kebutuhan seluruhnya untuk 4.344 pejabat fungsional pustakawan.
 
Bahkan, pelaksanaan inpassing di tahun 2017-2021 mendongkrak jumlah fungsional pustakawan di Indonesia.&nbsp; 
 
Di sisi lain, Kepala Perpusnas menyampaikan, jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi predikat A, B, dan C sebanyak 9.363 perpustakaan dari 13.983 perpustakaan yang dinilai. Sehingga masih ada 94,3 persen atau 155.247 perpustakaan yang belum diakreditasi.
 
"Apabila perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi maka kepercayaan masyarakat meningkat. Karena perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, dan Pustakawan kompeten dan profesional," lanjutnya.
 
Menurut Kepala Perpusnas, masalah literasi saat ini adalah tidak produktif yang diakibatkan oleh sulitnya mengkomunikasikan ide dan gagasan, tidak dapat berinovasi serta sulit mentransfer pengetahuan dengan menggunakan IPTEK.
 
"Inti masalahnya kita baru belajar membaca bukan membaca karena belajar melakukan sesuatu," ungkapnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng mengatakan, Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan.
 
"Membuat peta jumlah lulusan bidang studi ilmu perpustakaan dengan daya serap lulusan pada kebutuhan pustakawan," katanya.
 
Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno menyampaikan, untuk meningkatkan literasi diperlukan tiga komponen. Diantaranya, aktor, kultur dan infrastruktur. Dalam hal ini aktor adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan.
 
"Jadi bagaimana bisa meningkatkan literasi jika perpustakaan tidak dikelola oleh pustakawan," ungkapnya.
 
&nbsp;
 
Bahkan, lanjutnya, kelembagaan perpustakaan sebaiknya jangan digabung dengan arsip, karena hal itu berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Vanda Sarundajang. Dia menuturkan, sumber daya pustakawan saat ini rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun.
 
"Sehingga kompotensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui bimtek, diklat agar pengelolaan perpustakaan bisa lebih meningkat," tuturnya.
 
Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, pihaknya meminta agar dapat dialokasikan anggaran agar memiliki penghasilan yang lebih layak.
 
"Kita tahu bersama tenaga pengelola teknis perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang sangat minim. Nah ini juga harus diperhatikan supaya dapat dialokasikan anggaran supaya mereka memperoleh penghasilan yang layak," lanjutnya.
 
Sementara itu, Legislator Fraksi Partai Golongan Karya, Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, dengan kebutuhan pustakawan yang mendesak, pihaknya mendorong Perpusnas menyelenggarakan program bimtek pengelolaan perpustakaan yang ditujukan kepada guru dan tenaga pengajar. 
 
"Menurut saya perlu ada program bimtek kepada guru maupun tenaga pengajar, agar mereka dapat mengelola perpustakaan seperti halnya pustakawan," katanya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Aji Anwar/Ahmad Kemal

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Penuhi Kekurangan Pustakawan

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando berharap agar eksekutif dan legislatif di daerah menjadikan perpustakaan dan literasi sebagai prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan perpustakaan dan literasi sudah menjadi bagian dari program prioritas nasional 2019.Â  Peran perpustakaan danÂ literasi mampu mendukung pembangunan manusia sehingga berdampak pada kesejahteraan. "Literasi yang dibangun bukanlah sekedar kemampuan membaca saja, namun tetapi literasi harus dibangun mulai dari pengenalan huruf hingga kemampuan menciptakan barang dan jasa," ujar Muhammad Syarif.
Kepala Perpusnas juga berpendapat bahwa peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan kian strategis di era teknologi informasi saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan orang untuk dapat belajar kapan saja dan di mana saja, dan perpustakaan memiliki peran strategis dalam situasi ini sebagai pusat berbagai pengetahuan yang bisa digunakan masyarakat. Mengutip artikel singkat Jim Clifton,Â berjudul Universities: Disruption Is Coming, danÂ The Slow Death of the University, karya Terry Eagleton,Â  iaÂ  menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi informasi saat ini mengakibatkan disrupsi terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk dalam korelasi perguruan tinggi sebagai ruang untuk menciptakan ahli suatu bidang. "Contohnya, Google, yang saat ini mempekerjakan orang tidak berdasarkan ijasah yang dimiliki,â€ tambah Kepala Perpusnas.
Terkait pengembangan Literasi dan perpustakaan, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul, memberikan kabar menggembirakan mengenai dukungan dan kepedulian pemerintah daerah Padang Panjang dalam pengembangan perpustakaan dan literasi. "Kami sudah disiapkan alokasi dana 70 miliar rupiah dan tanah sebesar 10 ribu meter persegi untuk bangunan perpustakaan.Â Ini dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Padang Panjang," tambah Asrul.
Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Hemmy Setiawan, menjelaskan bagaimana buruknya infrastruktur perpustakaan di sana. "Semenjak hijrah dari Payakumbuh ke Sarilama pada 2009, infrastruktur perkantoran pemerintahan saat ini belum baik. Gedung perpustakaan pun masih menumpang dan ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Karena itu DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berharap agar Perpusnas dapat membantu hal tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.â€
Terkait DAK, Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, menerangkan selama proposal yang diajukan melalui aplikasi KRISNA lengkap dan baik maka akan meningkatkan peluang daerah untuk mendapatkan bantuan fisik tersebut. "Persyaratan seperti DED (Detail Engineering Design), sertifikat tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan, serta surat pernyataan bahwa peruntukan tanah tersebut adalah untuk perpustakaan menjadi bagian yang harus dipenuhi," ucap Woro. Pendampingan dari Dinas Pekerjaan Umum juga penting mengingat pengalaman mereka dalam hal yang sifatnya teknis.Â 
Â 
Reportase : Radhitya Purnama
Â

Kunjungan Wakil Wali Kota Padang Panjang dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota: Perpustakaan Harus Menjadi Prioritas

Jakarta â€“ Iqra atau baca berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Karena dengan membaca dapat merubah nasib seseorang dan membuat sebuah negara menjadi maju.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, mengatakan bahwa gerakan nasional pembudayaan kegiatan membaca harus menjadi gerakan semua orang karena terlepas dari status dan jabatan yang disandang, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum menjadi dua tugas yang harus diemban bersama.
Literasi yang tidak lagi tentang baca tulis melainkan jauh dari pada itu yakni menciptakan barang/jasa berkualitas tinggi dan mampu digunakan dalam kompetisi global hanya dapat terwujud dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Sehingga kehadiran bahan bacaan sangat diperlukan oleh masyarakat.
â€œDengan membaca pasti dapat merubah nasib karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali ilmu pengetahuan,â€ ucap Syarif Bando dalam sambutan Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Daerah di Kota dan Kabupaten Bima yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (22/3/2022).
Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, berkisah selama ini banyak masyarakat Bima yang diketahui berprofesi sebagai guru, dengan demikian keberadaan gedung perpustakaan tersebut sangat memberikan manfaat serta merupakan cita-cita bagi para pendidik yang berada di Kota Bima.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan perpustakaan merupakan jantung bagi dunia pendidikan dan literasi tidak hanya diperuntukkan bagi kaum terdidik melainkan juga bagi masyarakat guna meningkatkan kapasitas yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mereka.
â€œDunia literasi tidak dikonotasikan hanya untuk generasi belajar tapi semua umur. Sepanjang hidup kita harus diisi dengan belajar dan membaca. Karena dengan membaca kita jadi bisa mengikuti semangat zaman yang ada,â€ jelas Lutfi.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembangunan gedung perpustakaan yang menjadi salah satu infrastruktur kebanggaan masyarakat di Kabupaten Bima.
Usai dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bima, dia pun berpendapat bahwa gelar Bunda Literasi tidak hanya menjadi simbol namun juga harus mampu memainkan peran dalam memberikan contoh kepada masyarakat terutama para orang tua akan pentingnya literasi kepada anak sejak usia dini.Â 
â€œSebagai orang tua, kita tidak boleh hanya menekankan untuk mencintai tapi juga memberi contoh sehingga anak-anak akan melihat tauladan yang baik dari para orang tua. Seperti misalnya mengajarkan, menemani atau memberikan sedikit waktu luang di tengah-tengah kesibukan kita,â€ ungkap Indah.
Kegiatan peresmian gedung ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Bunda Literasi Kota Bima dan Kabupaten Dompu, penandatangan Nota Kesepakatan antara Perpusnas dengan STISIP Mbojo Bima, STIKIP Bima, Akademi Kebidanan Harapan Bunda Kota Bima, STIKES Yahya Bima, Pemerintah Kabupaten Bima serta Pemerintah Kota Bima, dan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM).
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hanna Meinita

Membaca adalah Kunci Negara Maju

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan sebesar Rp 10 Milyar, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo membangun gedung Perpustakaan.
Wakil Bupati Gorontalo, Thariq Modanggu menyebut, dengan pembangunan gedung perpustakaan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengembangkan tradisi literasi di wilayahnya.
"Kami mengapresiasi kepada Presiden dan Menteri Keuangan yang telah memberikan DAK ke Perpustakaan Nasional, sehingga tahun depan kami memiliki perpustakaan termegah di Gorontalo. Ini akan menjadi kebanggan kami warga Kabupaten Gorontalo Utara," ungkap Thariq dalam kunjungan kerjanya ke Perpusnas pada Rabu, (17/11/2021).
Lebih lanjut Thariq menjelaskan, di kabupaten Gorontalo Utara tradisi literasi dibangun di berbagai tingkatan. Baik di tingkat pemerintahan, tingkat Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam hal ini melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah dan tingkat desa.
"Dengan tiga level tradisi literasi ini, kami terus berupaya memberikan pencerahan kepada masyarakat, meningkatkan budaya baca, dan juga perubahan karakter," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan menjadi tantangan Wakil Bupati untuk mencetak kader-kader pemimpin. Maka berbahaya apabila masyarakat di wilayahnya tidak berliterasi.
"Karena literasi penting sekali untuk mewujudkan SDM Unggul," kata Syarif.
Dikatakan, pemahaman mengenai literasi perlu dipahami dengan benar. Bahwa esensi dari literasi adalah bagaimana mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki untuk menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
"Segala barang dan jasa yang ada teknologinya memiliki nilai jual yang tinggi. Ini yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia jangan hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan pencipta teknologi." lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Thariq menyerahkan karyanya berupa buku yang berjudul Energi Perjalan Dinas, Dari Nikmatnya Suara Rakyat Hingga "Masjid yang Menyesatkan". Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando juga menyerahkan buku Story Impact yang merupakan kumpulan cerita dari penerima bantuan program transformasi berbasis inklusi sosial.
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Roby

Dapat Bantuan DAK, Kabupaten Gorontalo Utara Bangun Perpustakaan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bersinergi dengan kementerian/lembaga dalam mensukseskan program vaksinasi Covid-19 yang saat ini tengah gencar dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Salah satunya, Perpusnas dengan menyediakan tempat bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 bagi pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, Senin (24/5/2021) di Aula Perpusnas Salemba.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan perpustakaan merupakan milik masyarakat dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya vaksinasi. Perpustakaan juga menyediakan berbagai pengetahuan dan informasi mengenai pandemi yang dapat diakses oleh masyarakat.
Maka sejak awal pandemi, Perpusnas sudah melaunching Corona Pedia sebuah ePustaka yang bisa diakses melalui iPusnas, berisi berbagai informasi tentang virus Covid-19 untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang virus tersebut.
"Kita harus menjadi dokter terbaik untuk kita sendiri, sejatinya kita harus tahu bagaimana cara hidup yang sehat. Ini didapat dari kita membaca buku-buku terkait kesehatan. Perpusnas telah menyiapkan sekitar 2,5 juta artikel tentang kesehatan," ungkapnya.
Syarif Bando mengatakan, meski pandemi Perpusnas tetap hadir melayani masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pegawai Perpusnas pun telah menjalani vaksinasi Covid-19 dua tahap pada 10 April dan 10 Mei lalu.
"Sejak pandemi kita tidak berhenti memberikan layanan bagi masyarakat, namun dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan," lanjutnya.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga menjelaskan, melalui vaksinasi ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pendamping ketika bertugas di lapangan. Terlebih di masa pandemi, jumlah kekerasan perempuan dan anak sangat siginifikan meningkat.
"Para pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan perlu kita jamin kesehatannya. Apalagi para pendamping adalah garda terdepan kita dalam melindungi perempuan dan anak," tuturnya.
Dalam pelaksanaan dan penyediaan vaksinasi Covid-19 ini, Kemen PPPA bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Perpusnas, Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Bina Medika.
"Hari ini dilakukan vaksinasi terhadap 890 pendamping yang berasal dari 67 organisasi masyarakat. Sebelumnya pada akhir April 2021 telah dilakukan vaksinasi Covid-19 tahap I terhadap 327 pendamping," paparnya.
Bintang menegaskan, Kemen PPA terus berupaya dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendorong penyediaan vaksinasi bagi para pendamping korban di daerah-daerah lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas secara simbolis menyerahkan bantuan buku siap layan yang akan dihibahkan ke daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) sejumlah 5.000 eksemplar kepada Menteri PPPA.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kegiatan ini sesuai dengan arahan Presiden untuk menangani pandemi Covid-19. Dijelaskan, seluruh pihak harus memastikan disiplin 3M yakni Mengenakan masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak, serta 3T yaitu Testing (melakukan tes Covid-19), Tracing (penelusuran kontak erat) dan Treatment (upaya utama penanganan Covid-19).
"3M dan 3T ini merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Termasuk vaksinasi, yang diberikan kepada para relawan dan pegiat di bidang pemberdayaan perempuan yang bertugas mengadvokasi terhadap kejadian kekerasan anak dan perempuan," ungkapnya.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi adanya sinergitas yang melibatkan Kementerian dan Lembaga. Pihaknya selalu mendukung semua kegiatan dalam bentuk gerakan vaksinasi untuk bantuan tenaga teknis kesehatan maupun vaksin.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pemahaman Kesetaraan Gender Masih Belum Dicapai

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Penuhi Kekurangan Pustakawan

Kunjungan Wakil Wali Kota Padang Panjang dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota: Perpustakaan Harus Menjadi Prioritas

Membaca adalah Kunci Negara Maju

Dapat Bantuan DAK, Kabupaten Gorontalo Utara Bangun Perpustakaan

Perpusnas Bersinergi dengan Kemen PPPA Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19