Salemba, Jakarta&mdash;Pustakawan harus dapat memberikan yang terbaik dalam penelusuran informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Untuk itu, pustakawan harus meningkatkan kompetensi pribadi dan pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Agus Sutoyo dalam pembukaan Diskusi Kelompok Terpumpun Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik dengan tema &ldquo;Kemampuan Tinjauan Pustaka Sistematis dan Analisis Bibliometrik Pustakawan dalam Mendukung Peningkatan Layanan Perpustakaan&rdquo; yang diselenggarakan di Salemba, Jakarta, pada Selasa (13/8/2024).
Diskusi kali ini fokus kepada tinjauan sistematis dan analisis bibliometrik. Menurutnya, dua hal ini merupakan ilmu yang perlu dipahami dan dipelajari oleh para pustakawan untuk mengikuti perkembangan digitalisasi, terlebih dengan kehadiran Artificial intelligence (AI).
&ldquo;Tinjauan sistematis dan analisis blibliometrik ini merupakan dua metode penelitian yang penting bagi pustakawan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tinjauan ini dapat membantu pustakawan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang relevan bagi para pemustaka,&rdquo; jelasnya.
Ditambahkan, kemampuan pustakawan dalam melakukan tinjauan sistematis dan analisis blibliometrik akan sangat bermanfaat bagi pengembangan pelayanan Perpusnas sebagai perpustakaan riset.
&ldquo;Dengan kemampuan ini, pustakawan kita diharapkan dapat membantu para peneliti dan akademisi dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah dan efisien,&rdquo; urainya.
Selain itu, kemampuan pustakawan dalam melakukan tinjauan sistematis dan analisis blibliometrik juga berdampak kepada peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di Indonesia.
&ldquo;Perpusnas juga meningkatkan layanan daringnya yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terbaru dan meningkatkan kemampuan pustakawan secara berkelanjutan,&rdquo; ungkapnya.
Dia berharap, diskusi berlangsung interaktif sehingga ilmu-ilmu yang dibagikan oleh para narasumber dapat dipraktikkan dalam pelayanan Perpusnas.
Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Konten Media dan Layanan Informasi Perpustakaan Perpusnas C. Juli Odor Nainggolan menyatakan diskusi diikuti oleh 150 pegawai di lingkungan Pusat Jasa. Kegiatan berlangsung selama dua hari pada Selasa-Rabu (13-14 Agustus 2024).
Narasumber dalam diskusi adalah Fikri Wijaya (Kepala Pusat Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) yang ahli dalam tinjauan sistematis (systematic literature review) serta Ardiansah (Dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia) yang ahli dalam analisis bibliometrik.
Materi tinjauan sistematis mencakup pengantar tinjauan sistematis, tahap pelaksanaan tinjauan sistematis, strategi pencarian informasi, seleksi dan evaluasi literatur, analisis dan sintesis data, dan penggunaan hasil tinjauan sistematis atau penyusunan rekomendasi laporan dan diseminasi.
Sementara materi analisis bibliometrik mencakup pengantar analisis bibliometrik, indikator dan metrik bibliometrik, alat perangkat lunak untuk analisis bibliometrik, analisis bibliometrik dalam evaluasi koleksi perpustakaan, dan analisis bibliometrik dalam membantu kinerja peneliti.
Reporter: Hanna Meinita
Dokumentasi: Alfiyan A. &amp; Roby Rodhian

Peran Pustakawan dalam Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah di Indonesia   

Bandung, Jawa Barat&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali menggelar Perpusnas Writers Festival (PWF) untuk ketiga kalinya. Tahun ini PWF digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 6&mdash;8 September 2023.
Sejak digelar pada 2021, PWF diselenggarakan di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Pada tahun ini, untuk pertama kalinya PWF digelar di luar Ibu Kota. PWF ketiga mengangkat tema &ldquo;Menulis, Mengukir Peradaban&rdquo; akan digelar di Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan De Majestic.
Pemimpin Redaksi Perpusnas Press Edi Wiyono menyatakan selama dua tahun penyelenggaraan dilakukan evaluasi dan banyak harapan agar PWF hadir di daerah, salah satunya di Kota Bandung. Bandung dinilai sebagai kota yang sarat akan narasi dan sumber inspirasi literasi.
&ldquo;Kami pilih gedung bersejarah De Majestic dan Museum KAA karena memiliki kaitan dengan peradaban. Museum KAA adalah landasan awal bagaimana Indonesia menjadi inisiator dalam gerakan negara-negara Asia Afrika. Inilah semangat yang kami bawa dalam PWF,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers di De Majestic, Jl. Braga, Kota Bandung, Jabar, pada Kamis (10/8/2023).
PWF akan diisi dengan beragam kegiatan yakni diskusi, talkshow, workshop, movie screening, pameran buku, book signing, pentas seni dan sastra, serta kompetisi menulis. Ditambahkan, kegiatan PWF bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui karya-karya nyata dalam bidang penulisan.
&ldquo;Melalui ajang ini, kami ingin mempertemukan penulis dan pembaca. Output-nya, dalam workshop kami harapkan ada hasil karya tulisan yang selanjutnya diterbitkan oleh Perpusnas Press. Outcome-nya agar membangkitkan gairah kepenulisan,&rdquo; urainya.
PWF, ujarnya, merupakan kegiatan yang menopang dan mendorong peningkatan literasi dan kegemaran membaca di Indonesia yang merupakan indikator kinerja utama Perpusnas. &ldquo;Jadi memang kegiatan ini mendukung program Perpusnas,&rdquo; ungkapnya.
PWF menghadirkan para narasumber yang merupakan tokoh, seniman serta penggiat literasi yaitu Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Duta Baca Indonesia Gol A Gong, musisi dan penyair Panji Sakti, seniman Iang Darmawan, pegiat literasi Kang Maman Suherman, Ketua FTBM Kang Opik, dan lainnya. Kegiatan dapat diikuti masyarakat tanpa dipungut biaya.
Sementara itu, penanggung jawab PWF Bandung Anita Khairunissa berharap Kota Bandung dapat menjadi benchmark PWF berikutnya hingga festival literasi lainnya. Dia menambahkan, peradaban menjadi tanggung jawab semua pihak.
&ldquo;Berangkat dari situ, festival kali ini berbeda karena kolaborasi kami lakukan dengan berbagai pihak termasuk penulis, pegiat literasi, dan ASN dari dinas-dinas,&rdquo; tuturnya.
Ditambahkannya, para narasumber merupakan publik figur yang menulis dan sudah pernah menghasilkan lebih dari satu karya tulisan seperti buku serta produk lainnya seperti film dan musik.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Herwin Saswita

Perpusnas Writers Festival Kembali Digelar, Bandung Jadi Tuan Rumah

Salemba, Jakarta&mdash;Pencanangan &lsquo;tag line&rsquo; Pustakawan Bergerak oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando di awal tahun 2018 menjadi momentum perbaikan dalam upaya memobilisasi pengetahuan&nbsp;(knowledge mobilization)&nbsp;untuk masyarakat. Pustakawan Bergerak merupakan salah satu cara mengoptimalkan sumber daya dan fungsi pustakawan sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat sesuai kompetensi yang dimilikinya.
Sebagai perwujudan awal dari realisasi &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo;, Perpustakaan Nasional mengadakan seleksi narasumber untuk Bimbingan Teknis (bimtek) Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah di 2018. Seleksi yang digawangi oleh Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas dan bekerja sama dengan koordinator pustakawan di lingkungan Perpusnas dilaksanakan pada 7 dan 8 Februari 2018. Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah direncanakan akan diselenggarakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi pembuka Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah.
Seleksi narasumber bimtek tersebut diikuti oleh 48 pustakawan di lingkungan Perpusnas, yang terdiri dari :
<ul>
<li>3 orang pustakawan dari Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi,</li>
<li>16 orang pustakawan dari Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka</li>
<li>6 orang pustakawan dari Pusat Preservasi Bahan Pustaka,</li>
<li>10 orang pustakawan dari Direktorat Deposit Bahan Pustaka</li>
<li>3 orang pustakawan dari Pusat Pengembangan Pustakawan</li>
<li>3 orang pustakawan dari Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca</li>
<li>2 orang pustakawan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan</li>
<li>4 orang pustakawan dari UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Blitar.</li>
</ul>
Setiap pustakawan yang terpilih seleksi harus diwajibkan mempresentasikan dua materi, yakni materi tentang Literasi Informasi di Sekolah serta Alih Media dan Kemas Ulang Sumber Belajar. Setelah hasil seleksi diketahui, narasumber akan diberikan pembekalan terkait materi Bimtek. Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah merupakan agenda prioritas nasional di 2018. Pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan/tenaga perpustakaan sekolah sebanyak 4.000 orang.
Program Pustakawan Bergerak merupakan kebijakan Kepala Perpusnas untuk mengoptimalkan sumber daya dan fungsi Pustakawan agar dapat memastikan setiap individu mendapat pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi diri agar kualitas hidup masyarakat meningkat. &nbsp;Mobilisasi pengetahuan&nbsp;(knowledge mobilization)&nbsp;yang diinisiasi oleh para pustakawan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
&nbsp;
Reportase : Luthfiati Makarim/Hartoyo D

Perpusnas Gelar Seleksi Narasumber Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tahun 2018

Salemba, Jakarta-Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso menuturkan urgensi komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meminimalisir risiko sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.&nbsp;
Salah satu bentuk komitmen tersebut dengan menggunakan aplikasi E-Integrity Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
&ldquo;Aplikasi ini adalah hal yang baru, mendukung kami untuk meminimalisir risiko dan bisa memberikan laporan kinerja yang baik,&rdquo; ungkapnya pada Workshop Aplikasi E-Integrity BPKP di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (11/6/2024).
Ia mendukung penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada kementerian/lembaga. Dalam paparannya, aplikasi E-integrity memiliki empat unsur utama. Pertama, jujur yang mendorong transparansi. Kedua, peduli ditandai dengan empati akan kebutuhan masyarakat.&nbsp;
&ldquo;Selanjutnya yang ketiga, kerja keras bahkan sekarang ada istilah kerja cerdas demi negara. Dan keempat, tanggung jawab yang menghasilkan akuntabilitas. Semua itu dibutuhkan dalam mengelola anggaran dan memberikan klarifikasi terkait tanggung jawab kami sehingga masyarakat mengetahui apa yang kami lakukan,&rdquo; sambungnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penggunaan aplikasi ini dapat memastikan apa yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap tahun. &ldquo;Ini adalah upaya kami. Mengingat banyaknya aplikasi di ranah pemerintahan baik internal maupun eksternal, jadi dengan e-Integrity, bisa menghindari pekerjaan yang berulang,&rdquo; tegasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta sebagai koordinator yang terdiri dari tim penilaian mandiri dan penjamin kualitas SPIP Terintegrasi di lingkungan Perpusnas. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas Sri Marganingsih melaporkan, masing-masing unit akan memiliki akun e-Intergrity sebanyak 9 orang.&nbsp;
Kedua Auditor Ahli Muda BPKP Jefri David Simanjutak dan Nikolus Karyadi hadir menyampaikan materi tentang pengenalan aplikasi, tata cara penggunaan aplikasi, dan studi kasus penerapan tim penilaian mandiri dalam aplikasi E-Integrity BPKP di Perpusnas.
&ldquo;Kenapa pakai aplikasi ini? Karena Perpusnas bisa menganalisis lebih mudah dalam meningkatkan maturitas penerapan SPIP Terintegrasi,&rdquo; jelas Jefri.&nbsp;
Selaras dengan pernyataan Sestama bahwa Perpusnas akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk mendukung proses penilaian SPIP Terintegrasi.&nbsp;
&ldquo;Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Perpusnas dalam menggunakan aplikasi E-Integrity BPKP sehingga mendorong pelayanan Perpusnas yang lebih adaptif, jujur, kerja keras, akuntabel, dan peduli,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa
Dokumentasi: Aji Anwar/ Rodhian Robby

Terapkan E-Integrity BPKP, Perpusnas Teguhkan Komitmen Minimalisir Risiko

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Perpustakaan adalah benteng terakhir demokrasi, di mana semua persoalan bisa dibicarakan di perpustakaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif&nbsp; Bando ketika memberi penjelasan pentingnya perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif&nbsp; kepada para anggota DPRD Komisi II Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,di gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis, (25/1).
Syarif juga menekankan pentingnya perpustakaan di daerah sebagai repositori kebudayaan dari daerah tersebut. Tulis semua tentang kebudayaan, sumber daya alam, geografis atau apa saja yang berkaitan dengan Lombok Timur. &ldquo;Munculkan kekhasan lokal yang dimiliki. Itu tugas perpustakaan, bukan dinas pendidikan,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Syafrudin juga dilatarbelakangi keingintahuan untuk melihat kemegahan fasilitas layanan perpustakaan yang baru diresmikan Presiden Jokowi, 14 September 2017. &ldquo;Ekspose dari berbagai media sangat sering, jadi kami tertarik untuk melihat langsung,&rdquo; ujarnya.
Syafrudin mengakui kunjungan tersebut juga ingin mengetahui program-program apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk bisa diduplikasi atau disinergikan dengan Pemerintah Lombok Timur sehingga arah kemajuan bangsa yang dicita-citakan bisa berjalan beriringan. &ldquo;Tentu, setelah kita pahami bersama, anggaran dinas perpustakaan Lombok Timur akan dinaikkan agar fungsi perpustakaan dapat berjalan sesuai yang diamanatkan UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2017,&rdquo; tambah Syafrudin.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Radhitya Purnama/Arwan Subakti

DPRD Kab. Lombok Timur Janji Naikkan Anggaran Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelestarian menjadi soal krusial pada pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR).Â  Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, pada lanjutan pembahasan RPP SSKCKR melalui video conference, Rabu, (13/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dikomandoi Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, merupakan pertemuan lanjutan ke-5 di tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Perpusnas berharap pembahasan di tingkat PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujuiÂ untuk kemudian diundangkan. Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Peran Pustakawan dalam Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah di Indonesia

Perpusnas Writers Festival Kembali Digelar, Bandung Jadi Tuan Rumah

Perpusnas Gelar Seleksi Narasumber Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tahun 2018

Terapkan E-Integrity BPKP, Perpusnas Teguhkan Komitmen Minimalisir Risiko

DPRD Kab. Lombok Timur Janji Naikkan Anggaran Perpustakaan

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan