Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) atas diterbitkannya sebanyak 38&nbsp; buku. Buku tersebut ditulis oleh Hakim Konstitusi dan pegawai MK.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar dalam Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi yang diselenggarakan secara hibrida pada Senin (16/12/2024).
 
"Kami mengapresiasi praktik baik yang diterapkan MK dalam meningkatkan literasi melalui tulisan para hakim mahkamah konstitusi yang tahun ini menerbitkan sebanyak&nbsp; 38&nbsp; buku," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan amanah UUD 1945 yang mengamanatkan setiap warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, budaya literasi sangat penting untuk menuju masyarakat berpengetahuan dan kreatif.
 
"Melalui kegiatan ini, kita ingin menambahkan kesadaran bahwa budaya literasi adalah kunci menuju masyarakat yang berpengetahuan dan mampu menghadapi tantangan global. Perpustakaan bukan hanya ruang tertutup tetapi menjadi ruang terbuka untuk mengembangkan kreativitas dan pengetahuan," jelasnya.
 
Deputi Adin memaparkan kegiatan Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi merupakan kegiatan kali ketiga yang diselenggarakan di Perpusnas. &ldquo;kegiatan ini juga merupakan bagian tugas Perpusnas dalam rangka mewujudkan budaya literasi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum, konstitusi,konstitusi demokrasi dan hak asasi manusia,&rdquo; tambahnya.
 
Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Perpusnas dalam upaya meningkatkan literasi konstitusi.
 
"Sejak 2019, MK telah berkomitmen untuk terus menghasilkan buku-buku yang menjadi referensi masyarakat. Tahun ini kami berhasil meluncurkan 38 buku,&nbsp; dan tahun depan kami berencana untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi minimal 40 buku," ujarnya.
 
Saldi juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi MK dalam menyelesaikan158 putusan penting, termasuk sengketa Pileg, Pilpres 2024.&nbsp; "Meskipun menghadapi pekerjaan yang luar biasa, kami tetap berusaha untuk menghasilkan karya tulis yang bermanfaat bagi publik," imbuhnya.
 
Ketua MK Periode&nbsp; 2003-2008 Jimly Asshiddiqie&nbsp; menyambut baik kolaborasi antara MK dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Menurutnya, kerjasama ini akan memperkuat tradisi menulis dan berdebat yang sudah dimulai di MK.
 
"Kolaborasi ini memberi tanda-tanda baik untuk kita meneruskan tradisi yang baik ini, yaitu menulis buku. Mudah-mudahan ini ditiru oleh lembaga lain, terutama dunia peradilan," kata Jimly.
 
Jimly menekankan pentingnya kegiatan baca-tulis dan berdebat dalam mencapai kebenaran dan keadilan. "Para hakim harus akrab dengan kegiatan baca-tulis dan berdebat. Ini sudah di mulai dan menjadi budaya kerja di MK, yaitu baca, tulis, dan berdebat substansif untuk menemukan kebenaran dan keadilan," tegasnya.
 
Dalam kesempatan yang sama hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting, serta Hakim Konstitusi periode 2015-2020 I Dewa Gede Palguna, Guru Besar Hukum Tata Negara UII Ni&rsquo;matul Huda, Pemimpin Redaksi KOMPAS Sutta Dharmasaputra sebagai narasumber Talkshow Literasi Konstitusi.
 
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran &ldquo;MK Book Corner&rdquo; yang digelar di lobby lantai 1 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, pada 15-17 Desember 2024.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Aji Anwar

Perpusnas Apresiasi MK atas Peluncuran 38 Buku

Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno mendorong peningkatan literasi di daerah. Belum tersedianya akses bahan bacaan berkualitas dinilai menjadi kendala dalam peningkatan literasi di daerah terpencil.
 
Hal ini disampaikannya pada Keynote Speech dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) secara hybrid pada Senin (6/3/2023).
 
"Mereka sulit mendapatkan akses buku-buku berkualitas. Belum tersedianya toko buku atau perpustakaan daerah ini perlu kita cari soslusinya," ungkapnya.
 
Menteri Sandiaga menjelaskan, banyak daerah yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata, namun masih belum diiringi dengan kesiapan masyarakat sekitar untuk menyambut pariwisata.
 
"Di sinilah peran sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif harus kita tingkatkan dan tantangan ini sebetulnya adalah sebuah peluang," jelasnya.
 
Menurutnya, pembinaan literasi perlu dilakukan untuk mendukung pariwisata. Karena dengan literasi diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
 
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), lanjut Menteri, pemerintah daerah bisa terus mengembangkan perpustakaan di tempat asalnya. Jika terdapat tempat wisata, pihaknya akan mendukung dengan meningkatkan koleksi buku dan memudahkan akses masyarakat terhadao informasi.
 
Dia berharap perpustakaan daerah dapat menjadi bagian dari story telling cerita rakyat. Misalnya, ketika pergi ke Kampung Ulos di Kabupaten Dairi, wisatawan disuguhkan dengan informasi cerita rakyat tentang wilayah tersebut. 
 
"Nah cerita ini harusnya kita dokumentasikan dan dibukukan. Dan perpustakaan bisa menyampaikan storytelling dari cerita daerah yang sangat menarik kshusunya untuk kunjungan wisatawan," harapnya.
 
Menteri Sandiaga juga menyampaikan bahwa perpustakaan juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. "Seperti halnya Perpusnas yang saat ini sangat teknologi friendly dan ini sangat mendukung literasi masyarakat," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sandiaga mengapresiasi Perpusnas yang telah melaksanakan Rakornas bidang Perpustakaan Tahun 2023. 
 
"Semoga melalui Rakornas kita dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk memperkuat perpustakaan dna budaya literasi daerah," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Menteri Parekraf Dorong Peningkatan Literasi di Daerah Terpencil

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Indonesia dan Jepang memiliki keterikatan secara sejarah dan politik. Sejarah Indonesia mencatat Jepang sebagai salah satu negara yang pernah menduduki Tanah Air dalam rentang waktu 3,5 tahun, yakni pada tahun 1942-1945. Kependudukan Jepang berakhir seiring dengan di bumihanguskannya dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki pada masa Perang Dunia II. Meski Jepang menyisakan luka saat penggalakkan Romusha yang memakan banyak korban jiwa, namun Jepang juga telah meletakkan dasar fundamen bagi kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Badan Pernyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1958, Jepang secara resmi membuka kantor kedutaannya di Indonesia hingga sekarang. Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang diperingati bersama oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dan Kedutaan Besar Jepang di Perpustakaan Nasional, Kamis, (2/8).
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilman Farid mengatakan peringatan 60 hubungan diplomatik antara kedua negara ditandai dengan seminar dan pameran tematik.Â Pameran ini mengambil salah satu fragmen sejarah dalam hubungan Indonesia-Jepang dalam kurun waktu 1942-1945. "Semangat pameran adalah mendeskripsikan perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai warisan teragung para pendiri bangsa untuk terus dirawat dan dijaga," imbuhnya.Â 
Dalam pameran kesejarahan bertemakan "Jagung Berbunga Di Antara Bedil dan Sakura" menampilkan berbagai sumber sejarah dalam berbagai bentuk, seperti dokumen, poster, foto, lukisan, dan lain sebagainya. Salah satu yang menarik dari koleksi pameran adalah lukisan dan sketsa seniman Jepang Ono Saseo yang disandingkan dengan foto mengenai gambaran sosial di Jawa.Â 
Koleksi yang dipamerkan pada pameran kesejarahan tersebut merupakan koleksi yang berasal dari Perpustakaan Nasional, Direktorat Sejarah Kemendikbud, Arsip Nasional, kantor berita nasional ANTARA, dan Lokananta. Pameran berlangsung dari tanggal 2 hingga 10 Agustus 2018 di Ruang Pameran Perpustakaan Nasional (Lt. 4) di Jalan Medan Merdeka SelatanÂ  No. 11 Jakarta.Â  Pameran kesejarahan Indonesia - Jepang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 110 tahun Kebangkitan Nasional (1908-2018) sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia.Â 
Pada saat bersamaan diluncurkan buku berjudul â€œJagung Berbunga di Antara Bedil dan Sakuraâ€. Buku ini membahas fragmen sejarah hubungan Indonesia-Jepang dalam kurun 1942-1945 denganÂ  menampilkan berbagai sumber sejarah dalam berbagai bentuk, baik dokumen, foto maupun poster dan lukisan karya seniman Jepang yang dikemas apik dan menarik.Â 
Direktur Sejarah Kemendikbud Triana Wulandari dalam awal sambutannya mengatakanÂ kegiatan ini salah satu upaya dalam menguatkan hubungan dari hati ke hati antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin sejak lama, terutama dalam aspek budaya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Pameran dan Seminar Kesejarahan : Indonesia dan Jepang Dalam Lintasan Sejarah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Keberadaan Pojok Baca Digital atau PocadiÂ  di KN Tanjung Datuk yang merupakan kapal patroli terbesar yang dimiliki Bakamla, sudah dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian disampaikan, Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Bakamla, Kolonel Eli Susiyanti dalam kunjungannya ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (20/2).
 Eli mengatakan, menindaklanjuti MoU bidang perpustakaan yang sudah ditandatangani pada 21 Maret 2019 lalu, KN Tanjung datuk sudah menerima bantuan hibah dari Perpustakaan Nasional. Bantuan tersebut, kemanfaatannyaÂ sudah bisa dirasakan oleh masyarakat pesisir, seperti Kepulauan Natuna dan banyak daerah pesisir yang menjadi persinggahan KN Tanjung Datuk.
 "Kami menggelar open shipÂ Â di daerah dimana kami berlabuh. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diperbolehkan untuk menaiki kapal dan menikmati layanan perpustakaan yang ada di dalamnya. Masyarakat sangat antusias dengan adanya digital corner library ini. Bantuan hibah koleksi dari Perpustakaan Nasional pemanfaatannya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.
 Lebih lanjut, Eli menjelaskan, bahkan pihaknya mengenalkan Pocadi ke berbagai pertemuan di dalam maupun luar negeri. "Dengan bangga kami kenalkan ke dunia internasional melalui posgab bahwa KN Tanjung Datuk menjadi salah satu KN yang sudah dilengkapi dengan digital library yang bisa dimanfaatkan masyarakat pesisir," jelasnya.
 Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, kerjasama tersebut merupakan upaya Perpusnas dalam mengembangkan perpustakaan sehingga dapat diakses seluruh masyarakat. "Bakamla memiliki akses ke daerah pesisir bahkan hingga perbatasan, sehingga adanya perpustakaan di KN Tanjung Datuk bisa merangkul masyarakat yang ada di pesisir. Hal ini sesuai dengan harapan bersama untuk mencerdaskan masyarakat," tuturnya.
 Reportase : Wara Merdekawati
 Fotografer : Raden Radityo

Keberadaan Pocadi Dirasakan Masyarakat Pesisir

Senen, Jakarta -Â Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Rakor yang dihadiri pimpinan dan staf yang menjadi tim RB ini bertujuan menyelesaikan bukti dukung dan menyamakan persepsi terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) di lingkungan Perpustakaan Nasional. PMPRB merupakan salah satu kegiatan yang mesti dipenuhi setiap kementerian/lembaga untuk membuktikan pelaksanaan RB. Selanjutnya, PMPRB Perpusnas akan diverifikasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB pada September 2019.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan rakor berfungsi untuk menyamakan visi dalam memahami reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas. â€œKata kuncinya adalah kebijakan apa yang akan ditetapkan Perpusnas yang akan diperbaiki sehingga kinerja meningkat,â€ jelas Syarif Bando saat menyampaikan arahan dalam Rakor Pelaksanaan RB di lingkungan Perpusnas, di Hotel Lumire, Jakarta, pada Senin (24/6/2019).
Syarif Bando menekankan pelaksanaan RB harus menunjukkan tahapan yang akan berubah, bukan hanya sekedar dokumen. Untuk memperbaiki kinerja kepada masyarakat, para pegawai diminta untuk terbuka terhadap masukan dari pihak lain. Pelaksanaan RB pada akhirnya mewajibkan pegawai agar giat bekerja. â€œDunia bergerak kepada komitmen, pemicu utama kemiskinan di muka bumi adalah kemalasan bukan kebodohan. Tugas RB adalah menghindari pegawai yang malas,â€ tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar menyatakan ada delapan area perubahan yang mesti dipenuhi untuk memenuhi penilaian pelaksanaan RB. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas berdasarkan Road Map RB Perpusnas 2015-2019 yang mengacu kepada Grand Design RB 2010-2025 berdasarkan Permenpan RB No. 8 Tahun 2010. Untuk memenuhi penilaian pelaksanaan RB, Sri Sumekar menyatakan ada sejumlah dokumen yang harus didokumentasikan sebagai bukti dukung.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Perpusnas Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Setelah memiliki gedung fasilitas layanan perpustakaan, gerakan literasi di Kabupaten Nias Utara semakin bergeliat.
 
Demikian disampaikan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dalam kunjungan kerjanya ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (24/1/2023).
 
Bupati menyampaikan, gedung perpustakaan telah memiliki standar yang baik. Meskipun masih diperlukan berbagai pengembangan.
 
Kabupaten Nias Utara menjadi salah satu penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan Tahun 2019 untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan.
 
"Sarana standar perpustakaan di Nias Utara sudah bagus meskipun butuh berbagai pengembangan, butuh motivasi agar masyarakat bersemangat," tutur Bupati.
 
Guna memberikan layanan prima bagi masyarakat, lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara menginginkan adanya pengembangan atau perluasan pelayanan perpustakaan hingga di tingkat kecamatan.
 
"Lima desa di Nias Utara mendapat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, untuk kunjungan literasi dan pelatihan. Ini menjadikan perpustakaan sebagai bentuk sentral di bidang pendidikan," ungkapnya.
 
Sebagai dukungan pemkab terhadap pengembangan perpustakaan, pihaknya juga telah mengesahkan Perda tentang Perpustakaan, dan juga mengukuhkan bunda literasi.
 
"Kami mendukung penuh kegiatan perpustakaan dan literasi di Nias Utara, Bahkan kami pun bersinergi dengan pemerintah desa, pendidikan dan UKM," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan itu, Bupati juga melaporkan terkait bantuan-bantuan Perpusnas yang telah beroperasi untuk melayani masyarakat setempat.
 
Diantaranya, mobil perpustakaan keliling, motor keliling, dan pocadi. Bahkan di tahun 2023 pihaknya juga mendapatkan bantuan DAK untuk menu TIK senilai Rp 1 Miliar.
 
Mendengar hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen Bupati terhadap pengembangan perpustakaan di Kabupaten Nias Utara.
 
Menurutnya, Kabupaten Nias Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Meski demikian, warga setempat harus mengenal potensi alam yang dimilikinya.
 
"Salah satunya melalui membaca. Indonesia bangsa dengan sumber daya alam yang melimpah. Bagaimana bisa tahu potensi yang kita punya? lewat buku yang ada di perpustakaan," jelasnya.
 
Kepala Perpusnas berharap, Pemkab Nias dapat mengembangkan UMKM dengan kolaborasi dengan perpustakaan."Diharapkan ada UMKM yang memang kolaborasi dengan Perpusnas untuk percepatan perkembangan UMKM. Perpustakaan berperan sebagai suporting ilmu pengetahuan dengan menyediakan buku ilmu terapan," harapnya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Apresiasi MK atas Peluncuran 38 Buku

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Menteri Parekraf Dorong Peningkatan Literasi di Daerah Terpencil

Pameran dan Seminar Kesejarahan : Indonesia dan Jepang Dalam Lintasan Sejarah

Keberadaan Pocadi Dirasakan Masyarakat Pesisir

Perpusnas Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dapat Dana DAK, Literasi di Kabupaten Nias Utara Semakin Bergeliat