Salemba, Jakarta - Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di tahun 2023 melakukan rekrutmen terhadap 83 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari 75 orang Tenaga Teknis dan 8 orang Tenaga Kesehatan.
Kepada seluruh pegawai PPPK baru, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan suasana dan lingkungan kerja baru. Kemudian, memiliki dedikasi, loyalitas, kinerja yang tinggi, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta dapat meningkatkan kinerja Perpusnas.
Selain itu, Ofy juga menyampaikan bahwa Perpusnas sedang menyusun sistem manajemen kinerja yang digawangi oleh Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, dengan dukungan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan.
&ldquo;Manajemen kinerja menjadi penting sebagai upaya pengelolaan pegawai dan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan,&rdquo; ucapnya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan ASN, Jumat (1/3/2024).
Ofy juga menambahkan dibutuhkan kolaborasi dan keselarasan antara kinerja individu atau pegawai dengan kinerja organisasi. Dengan demikian penetapan sasaran kinerja pegawai dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi.
&ldquo;Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kinerja dan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan terus berinovasi, serta mengembangkan kreativitas,&rdquo; pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, dilantik juga sejumlah pejabat fungsional yakni 12 orang Pustakawan, 1 orang Pranata Komputer, 2 orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan 2 orang Widyaiswara.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Aji Anwar/Alfiyan Tarih Alfatih/Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lantik 83 Orang PPPK untuk Tahun 2023

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Mengawali hari kerja di 2018, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menekankan para pustakawan untuk lebih pro aktif ke masyarakat agar mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Tagline &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; diusung sebagai penegasan dari upaya tersebut. Hal tersebut disampaikan Muhammad Syarif dihadapan para pejabat struktural dan fungsional pustakawan, Selasa, (2/12/2018).
United Nation Development Programme (UNDP)&mdash;badan internasional PBB khusus program pembangunan&mdash;mengatakan dalam datanya pada 22 Maret 2017 bahwa IPM Indonesia berada di peringkat 113 dari 188 negara.&nbsp; &ldquo;Ada penurunan dari semula menempati peringkat 110 pada tahun 2015,&rdquo; ujar Direktur UNDP Christopher Bahuet dalam laporannya.
Menanggapi penurunan tersebut, Kepala Perpusnas mengatakan hal tersebut terkait erat dengan indeks membaca masyarakat Indonesia. &ldquo;Pustakawan bergeraka adalah upaya mendorong pengetahuan (knowledge mobilization) sehingga setiap individu tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan mengembangkan kompetensi diri agar kesejahteraan hidupnya meningkat,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa Perpusnas telah mendapatkan anggaran nasional di tahun 2018 sebesar Rp. 584.933639.000. Prioritas nasional dititikberatkan bagi diklat tenaga kepustakawanan, penyelesaian interior, dan fasilitas TIK untuk menunjang pelayanan. &ldquo;Saya titip pesan, semua tender (lelang) pengadaan barang dan jasa harus sudah dilaksanakan pada triwulan pertama. Bahkan, kalau perlu di tahun-tahun mendatang, tender lebih banyak dilakukan mengingat hanya dua tender Pra DIPA saja di 2018, yakni langganan internet dan pengelolaan gedung&nbsp;(building management).&rdquo;
Di samping itu, Kepala Perpusnas meminta tidak ada lagi pustakawan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Pustakawan harus bekerja sesuai dengan butir kegiatan yang diatur dalam Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional, Perka BKN dan Kepala Perpusnas. Pustakawan bergerak memerlukan konsentrasi dan fokus maksimal agar mampu mengerek IPM Indonesia menjadi lebih baik dari posisi sebelumnya.
Sebagai institusi pembina, Kepala Perpusnas mempersilakan masyarakat atau instansi manapun yang memerlukan penjelasan, bimbingan, ataupun pemahaman terhadap tugas, peran dan fungsi perpustakaan maupun pustakawan bagi peningkatan keilmuan dan literasi untuk menghubungi unit kerja Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas di nomor (021) 3906923.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pustakawan Bergerak, Program Utama Perpusnas di 2018

<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia menggelar <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Focus Group Discussion<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> (FGD) Kelembagaan Perpustakaan Nasional di Ruang Serbaguna Lantai 4, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat (HOKH), Sri Marganingsih mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional merupakan bagian dari lembaga publik yang berperan menyediakan sumber informasi bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang informasi yang berkembang.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Sebagai sarana publik untuk mendapatkan dan mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan, eksistensi perpustakaan menjadi sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat cerdas dan membangun peradaban negara&rdquo;, ungkap Sri.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa salah satu strategi dalam mewujudkan pelayanan perpustakaan yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan pengembangan dan penguatan organisasi perpustakaan yang mendukung penerapan teknologi informasi dalam tata kelola perpustakaan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Pengembangan aspek kelembagaan organisasi Perpusnas harus terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi informasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga tujuan besar Perpusnas dicapai dengan baik&rdquo;, lanjut Sri.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Perpusnas, Supriyanto menjelaskan bahwa eksistensi dan berkembangnya kelembagaan Perpusnas saat ini tidak bisa dilepaskan dari jasa pendahulunya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kita perlu mempelajari kembali sejarah dari kelembagaan Perpusnas karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya, lalu generasi berikutnya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman sebelumnya&rdquo;, ujar Supriyanto.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Supriyanto menjelaskan bahwa Perpusnas berdiri&nbsp; sejak 17 Mei 1980 dan kedudukannya masih berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Badan ini merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan sejarah, politik dan sosial (SPS), Perpustakaan wilayah DKI Jakarta, dan Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kemudian pada tanggal 6 Maret 1989, melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1989 menetapkan Perpustakaan Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir pada kesempatan yang sama, Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agus Hardja Santana menjelaskan mengenai penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko secara terintegrasi dalam mewujudkan <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">good governance<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Agus menjelaskan bahwa pencapaian tujuan organisasi Perpusnas perlu mendapatkan kejelasan mengenai penetapan tujuan organisasi, tingkat kualitas pengelolaan manajemen risiko, dan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi Perpusnas.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk satu kesatuan atau integral yang tidak bisa dipisahkan. Inilah yang dinamakan sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP&rdquo;, ujar Agus.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan, lembaga perlu mengidentifikasi apa yang menjadi penghambat atau risiko. Setelah diidentifikasi apa saja yang menghambat dibuatkan mitigasi untuk pengendalian hambatan tersebut.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dengan mitigasi lebih awal, maka bisa dilihat pengawasan dan pelaksanaan proses manajemen sehingga tujuan lembaga dapat tercapai&rdquo;, ungkap Agus.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin Saputri
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Andri Tri Kurnia
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan

Salemba, Jakartaâ€”Dokumen atau berkas pengajuan angka kredit (AK) pustakawan sebaiknya tidak lagi menggunakan kertas. Harus paperless. Tim penilai AK pustakawan harus berpikir secara revolusioner. Tim penilai provinsi juga harus terbentuk merata sehingga memudahkan pustakawan ketika akan mengurusi pemberkasan atau pengajuan naik jenjang. Saat ini baru 20 dari 34 provinsi yang telah memiliki tim penilai di tingkat provinsi.Â Di sisi lain tim penilai diharapkan untuk selalu meningkatkan profesionalitas dengan melihat realita.
â€œParadigma dunia perpustakaan dan pustakawan saat ini sudah berubah. Jika dulu perpustakaan adalah institusi yang mengelola koleksi (manage collection), lalu berganti peran sebagai yang mengelola pengetahuan (manage knowledge). Kini, perpustakaan dikenal sebagai tidak hanya sebagai penyimpan maupun pengelola koleksi namun justru harus memberikan manfaat seluas-luasnya ilmu pengetahuan kepada masyarakat (transfer knowledge),â€ terang Kepala Perpusnas di hadapan para tim penilai angka kredit pustakawan dan Pustakawan Utama Perpusnas, Selasa, (28/7)
Lebih jauh Kepala Perpusnas meminta tim penilai agar memudahkan pustakawan yang mengalami kesulitan mengumpulkan angka kredit. Caranya, dengan memberikan tugas-tugas yang mampu menambah modal angka kredit. â€œBerikan motivasi serta dorongan agar mampu mengumpulkan angka kredit sesuai batas waktu yang disyaratkan,â€ pungkas Kepala Perpusnas.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â Â 
Â

Konsolidasi dan Evaluasi Penilaian AK Pustakawan, Tim Penilai Harus Berpikir Revolusioner

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kebijakan dan strategi pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan budaya literasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan secara terintegrasi serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah.
&nbsp;
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Adin Bondar saat menerima kunjungan Bupati Labuhanbatu Utara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Ogan Ilir di Ruang Media Center, Gedung Layanan Perpusnas pada Selasa, (14/2/2023).
&nbsp;
&ldquo;Kita harus memiliki satu visi, bagaimana membangun integritas dan konektivitas antara kebijakan nasional di pusat, provinsi, kabupaten terkait kegemaran baca dan literasi negara kita&rdquo;, ungkap Deputi.
&nbsp;
Lebih lanjut, Deputi Adin menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan kunci untuk menyejahterakan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan sudah tidak lagi bertumpu pada alam dan manusia, namun knowledge atau pengetahuan.
&nbsp;
&ldquo;Peningkatan sumber daya manusia bisa dilakukan melalui peningkatan literasi. Ketika seseorang itu berpengetahuan, maka ia akan inovatif. Jika inovatif maka akan kreatif dan produktif,&rdquo; imbuhnya.
&nbsp;
Deputi juga menyampaikan bahwa tingkat literasi masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perpusnas mereplikasi program tersebut dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana perpustakaan menjadi ruang publik untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan pengetahuan.
&nbsp;
Senada, Bupati Labuhanbatu Utara, Hendryanto Sitorus menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan anak bangsa dan meningkatkan budaya baca, perlu adanya perpustakaan yang representatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Kami ingin generasi penerus, terutama masyarakat Labuhanbatu Utara, dapat merasakan manfaat dari perpustakaan di daerah kami&rdquo;, ujar Hendryanto.
&nbsp;
Pada kesempatan yang sama Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Ogan Ilir, Yohanes menyampaikan bahwa sebagai penyangga Kota Palembang, kabupaten Ogan Ilir sangat memerlukan gedung layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan literasi masyarakat kabupaten Ogan Ilir.
&nbsp;
&ldquo;Kami sudah memiliki lahan dan perencanaan. Kami sangat berharap dapat dibangun perpustakaan di daerah kami&rdquo;, ungkap Yohanes.
&nbsp;
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Umum Perpusnas, Nurhadisaputra menyampaikan bahwa sejak tahun 2019, salah satu intervensi Perpusnas ke daerah adalah penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan.
&nbsp;
Dia menjelaskan bahwa DAK yang sebelumnya bersifat reguler, atau semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan, kini hanya daerah yang masuk dalam lokasi prioritas yang dapat mengajukan.
&nbsp;
Lebih lanjut, dia menghimbau agar perencanaan pembangunan perpustakaan perlu mempertimbangkan aspek ramah anak dan ramah difabel, sirkulasi yang bagus, serta aspek kemudahan pemeliharaan.
&nbsp;
&ldquo;Gedung perpustakaan adalah sebuah gedung layanan yang diprioritaskan untuk semua kalangan masyarakat. Kami juga berharap perencanaan pembangunan dapat&nbsp; mengakomodir kebutuhan anak-anak hingga masyarakat difabel&rdquo;, lanjutnya.
&nbsp;
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Deddy Armadi, menyampaikan pihaknya ingin berkonsultasi terkait usulan dan permohonan perluasan gedung perpustakaan serta penambahan fasilitas ruang audio visual.
&nbsp;
&ldquo;Kami sudah memiliki gedung, namun karena ruangan fasilitas layanan kami kecil perlu diperluas agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat kami,&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
Kunjungan diakhiri dengan library tour di Perpustakaan Nasional untuk memberikan gambaran layanan serta penjelasan program yang sudah dijalankan Perpusnas agar dapat direplikasi oleh daerah. Sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi sebuah gedung saja, namun dapat memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya.
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Gilang Arwin
Editor: Wara Merdeka
Fotografer: Aji

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Lantik 83 Orang PPPK untuk Tahun 2023

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pustakawan Bergerak, Program Utama Perpusnas di 2018

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan

Konsolidasi dan Evaluasi Penilaian AK Pustakawan, Tim Penilai Harus Berpikir Revolusioner

Gedung Perpustakaan untuk Masyarakat