Salemba, Jakarta&mdash;Bibliografi memegang peran penting dalam perkembangan peradaban Indonesia. Pasalnya, bibliografi berperan dalam mencatat semua buku yang diterbitkan di Indonesia. 
 
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebut bibliografi memiliki peran sentral dalam mendukung perpustakaan sehingga diibaratkan sebagai "roh" dari perpustakaan suatu negara.
 
Ditegaskan bahwa bibliografi berbeda dengan katalog. Bibliografi mencatat semua buku yang diterbitkan dalam suatu daerah, sedangkan katalog merupakan suatu daftar buku yang diterbitkan pada suatu priode tertentu tanpa memperhatikan asal daerahnya.
 
&ldquo;Bibliografi memiliki peran strategis dalam menentukan rasio antara jumlah buku yang terbit dan jumlah penduduk, menentukan buku mana yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat, serta menjadi dasar perpustakaan untuk mencari buku yang paling populer," jelasnya dalam seminar nasional "Bibliografi Nasional Indonesia dari Masa ke Masa: Senarai Pustaka Peradaban Bangsa" yang diselenggarakan secara hibrida, pada Selasa (12/9/2023).
 
Kepala Perpusnas menambahkan Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 49 negara di dunia dalam industri penerbitan global. Hal ini berdasarkan laporan industry penerbitan global edisi empat dari World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2023. Laporan ini menyajikan ikhtiar data industri penerbitan secara komprehensif.
 
Daftar 10 besar penerbitan secara global adalah Amerika Serikat dengan 2,56 juta, Korea Selatan 340.506, Jerman 354.000, Polandia 220.042, Jepang 184.985, Inggris 168.960, Indonesia 159.330, Italia 142.267, Spanyol 95.985, dan Iran 89.884.
 
Menurutnya, Perpusnas perlu mengembangkan aplikasi digital untuk mendigitalkan buku-buku dalam bibliografi. Hal ini akan memudahkan akses dan penelusuran Bibliografi Nasional Indonesia melalui portal Perpusnas tersebut.
 
Sementara itu, Kepala Perpusnas periode 2001-2009 Dady P Rachmananta menyampaikan bibliografi nasional merupakan daftar buku yang mencerminkan warisan budaya suatu negara dan katalogisasi perpustakaan memainkan peran penting dalam proses ini.
 
"Pentingnya bibliografi nasional adalah sebagai sumber informasi tentang warisan budaya suatu negara. Ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang jumlah buku yang terbit di negara tersebut, dan ini merupakan tanggung jawab Perpustakaan Nasional," ungkapnya.
 
Dikatakan, proses mengumpulkan buku-buku untuk bibliografi nasional adalah pekerjaan yang rumit, terutama dalam mencatat dan mengumpulkan semua buku yang terbit di berbagai tempat dan waktu. Meskipun komputerisasi telah membantu, masih banyak tantangan dalam mengelola koleksi.
 
&ldquo;Maka perlu adanya kerjasama antara pusat dan perpustakaan daerah untuk memastikan pengumpulan buku-buku yang efisien. Hal ini juga perlu dilakukan dengan mematuhi pedoman dan standar internasional yang ada," katanya.
 
Pengawas Pengurus Pusat IPI Zulfikar Zen menjelaskan bibliografi merupakan bagian dari pengelolaan informasi, dan penting untuk dijaga agar informasi ilmu pengetahuan tetap tersedia untuk generasi mendatang.
 
"Adanya Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, berperan dalam mendorong pustakawan untuk mencatat dan menyimpan terbitan Indonesia," jelasnya.
 
Dikatakan, kendala dalam mengumpulkan buku-buku ini adalah bagian dari tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
 
Pakar ilmu perpustakaan Ida Fajar Priyanto mengatakan bibliografi nasional harus mengikuti perkembangan baru dunia digital. Selain itu, bibliografi nasional perlu dikembangkan untuk penyandang disabilitas, seperti bibliografi suara dan braile.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Alfian
Editor: Hanna Meinita

Bibliografi dan Peradaban Indonesia

Sinabang, Aceh &ndash; Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue telah diresmikan.
 
Gedung perpustakaan yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan ini diresmikan oleh Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Azis yang diwakili Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Perpusnas Taufiq A. Gani didampingi oleh Pj. Bupati Kabupaten Simeulue Ahmadlyah, Selasa (16/7/2024).
 
Kepala Pusdatin Taufiq A. Gani mengatakan bahwa gelora ombak Samudera Indonesia harus dapat menggelorakan semangat pemerintahan dan masyarakat Simeulue untuk melaksanakan kegiatan literasi secara lebih kuat lagi agar tetap berkompetitif dengan kabupaten di daratan Sumatera.
 
&ldquo;Kami mengupayakan pemerataan pembangunan dengan simbol kesatuan wilayah. Kami telah membangun gedung perpustakaan di Merauke dan Sorong di sisi Timur, Penajam Paser di sisi tengah dan kini Simeulue di sisi barat Negara Indonesia yang kita cintai ini. Ini semua untuk memperkuat infrastruktur layanan perpustakaan dan gerakan literasi secara merata,&rdquo; ujarnya.
 
Selain itu, ia menjelaskan bahwa gedung layanan perpustakaan Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tengah juga sudah dapat digunakan oleh masyarakat pada tahun ini. Kedepannya adalah gedung layanan perpustakaan di Kota Bireuen dan Kabupaten Aceh Jaya. &ldquo;Ini adalah berbagai upaya Perpusnas untuk menunjang pembangunan literasi masyarakat Aceh,&rdquo; jelasnya.
 
Dia mengingatkan agar pengembangan infrastruktur fisik harus diikuti dengan pengembangan non fisik yaitu berupa kegiatan literasi seperti bercerita, penulisan buku dan membaca keras sehingga infrastruktur yang sudah dibangun semakin bermanfaat bagi masyarakat.
 
Lebih lanjut,ia mengatakan bahwa mulai tahun 2025 Perpusnas akan menyediakan DAK non fisik setiap tahunnya.
 
&ldquo;Saya mengharapkan Simeulue dapat ikut serta, tetapi dengan syarat sudah terakreditasi minimal C. Dengan persiapan dan data yang lengkap, akreditasinya bisa mencapai A. DAK Non Fisik yang dapat dikucurkan ke Kabupaten Simeulue adalah sebesar satu miliar rupiah. Jumlah ini sangat cukup untuk menyelenggarakan kegiatan&rdquo;, ujarnya.
 
Sementara itu, Pj. Bupati Kabupaten Simeulue Ahmadlyah menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Simeulue terletak di tengah gelora ombak Samudera Indonesia dengan keterbatasan akses transportasi tetapi pembangunan di berbagai bidang terus diupayakan termasuk sarana perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.
 
Selain itu, ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Perpusnas karena sulit bagi Kabupaten Simeulue untuk menyediakan anggaran membangun infrastruktur gedung.
 
"Ini pekerjaan yang luar biasa, anggaran kita terbatas. Kerja sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Perpusnas dan juga atas dukungan berbagai pihak di Simeulue harus menjadi contoh bagi SKPK lain," tuturnya.
 
Kedepannya, ia berharap Perpusnas bersedia terus membantu mengembangkan Perpustakaan Simeulue dalam meningkatan layanan perpustakaan bagi masyarakat.
&nbsp;
 
Penulis: Kapusdatin Taufiq A. Gani
 
&nbsp;

Dengan Gedung Baru, Perpusnas Harapkan Layanan Perpustakaan Kabupaten Simeulue Menggelora

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kebijakan dan strategi pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan budaya literasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan secara terintegrasi serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah.
&nbsp;
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Adin Bondar saat menerima kunjungan Bupati Labuhanbatu Utara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Ogan Ilir di Ruang Media Center, Gedung Layanan Perpusnas pada Selasa, (14/2/2023).
&nbsp;
&ldquo;Kita harus memiliki satu visi, bagaimana membangun integritas dan konektivitas antara kebijakan nasional di pusat, provinsi, kabupaten terkait kegemaran baca dan literasi negara kita&rdquo;, ungkap Deputi.
&nbsp;
Lebih lanjut, Deputi Adin menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan kunci untuk menyejahterakan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan sudah tidak lagi bertumpu pada alam dan manusia, namun knowledge atau pengetahuan.
&nbsp;
&ldquo;Peningkatan sumber daya manusia bisa dilakukan melalui peningkatan literasi. Ketika seseorang itu berpengetahuan, maka ia akan inovatif. Jika inovatif maka akan kreatif dan produktif,&rdquo; imbuhnya.
&nbsp;
Deputi juga menyampaikan bahwa tingkat literasi masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perpusnas mereplikasi program tersebut dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana perpustakaan menjadi ruang publik untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan pengetahuan.
&nbsp;
Senada, Bupati Labuhanbatu Utara, Hendryanto Sitorus menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan anak bangsa dan meningkatkan budaya baca, perlu adanya perpustakaan yang representatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Kami ingin generasi penerus, terutama masyarakat Labuhanbatu Utara, dapat merasakan manfaat dari perpustakaan di daerah kami&rdquo;, ujar Hendryanto.
&nbsp;
Pada kesempatan yang sama Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Ogan Ilir, Yohanes menyampaikan bahwa sebagai penyangga Kota Palembang, kabupaten Ogan Ilir sangat memerlukan gedung layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan literasi masyarakat kabupaten Ogan Ilir.
&nbsp;
&ldquo;Kami sudah memiliki lahan dan perencanaan. Kami sangat berharap dapat dibangun perpustakaan di daerah kami&rdquo;, ungkap Yohanes.
&nbsp;
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Umum Perpusnas, Nurhadisaputra menyampaikan bahwa sejak tahun 2019, salah satu intervensi Perpusnas ke daerah adalah penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan.
&nbsp;
Dia menjelaskan bahwa DAK yang sebelumnya bersifat reguler, atau semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan, kini hanya daerah yang masuk dalam lokasi prioritas yang dapat mengajukan.
&nbsp;
Lebih lanjut, dia menghimbau agar perencanaan pembangunan perpustakaan perlu mempertimbangkan aspek ramah anak dan ramah difabel, sirkulasi yang bagus, serta aspek kemudahan pemeliharaan.
&nbsp;
&ldquo;Gedung perpustakaan adalah sebuah gedung layanan yang diprioritaskan untuk semua kalangan masyarakat. Kami juga berharap perencanaan pembangunan dapat&nbsp; mengakomodir kebutuhan anak-anak hingga masyarakat difabel&rdquo;, lanjutnya.
&nbsp;
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Deddy Armadi, menyampaikan pihaknya ingin berkonsultasi terkait usulan dan permohonan perluasan gedung perpustakaan serta penambahan fasilitas ruang audio visual.
&nbsp;
&ldquo;Kami sudah memiliki gedung, namun karena ruangan fasilitas layanan kami kecil perlu diperluas agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat kami,&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
Kunjungan diakhiri dengan library tour di Perpustakaan Nasional untuk memberikan gambaran layanan serta penjelasan program yang sudah dijalankan Perpusnas agar dapat direplikasi oleh daerah. Sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi sebuah gedung saja, namun dapat memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya.
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Gilang Arwin
Editor: Wara Merdeka
Fotografer: Aji

Gedung Perpustakaan untuk Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Konsep khusus berupa perpustakaan kebudayaan akan diterapkan di Seluma.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Seluma, Erwin Octavian, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada Jumat (26/11/2021)
Kabupaten Seluma yang berdiri sejak tahun 2003 membutuhkan gedung perpustakaan yang representatif dan akses terhadap bahan bacaan untuk mendongkrak minat baca masyarakat. Diharapkan kelak perpustakaan kebudayaan Kabupaten Seluma bisa diisi dengan semua koleksi bahan bacaan mengenai budaya yang ada di Provinsi Bengkulu.
â€œTerpikirkan konsep khusus perpustakaan budaya tanpa mengesampingkan minat baca yang lain. Jadi khusus untuk kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu, bukunya di Kabupaten Seluma,â€ ungkap Erwin.
Kunjungan kerja yang diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, mendapatkan respons positif. Ofy mengapresiasi keinginan yang disampaikan oleh Bupati Seluma untuk membangun gedung perpustakaan kebudayaan. Menurutnya, menjadi sebuah kesempatan strategis ketika berhadapan dengan pimpinan daerah yang berkomitmen tinggi di bidang perpustakaan.
â€œPerpusnas senang dengan kunjungan dan komitmen pimpinan daerah yang ingin mengembangkan perpustakaan,â€ ucap Ofy.
Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus, Upriyadi, menyatakan Perpusnas sebagai instansi pembina untuk seluruh jenis perpustakaan memberikan bantuan stimulus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN). Upriyadi mengatakan ada 6 menu yang bisa diajukan melalui DAK diantaranya pembangunan, perluasan, renovasi, perabot, Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK), dan koleksi.
â€œNanti silakan dipilih menu apa saja yang memang dibutuhkan dan prioritas,â€ ujarnya.
Menanggapi itu Koordinator Subtansi Perpustakaan Umum, Nurhadi, menjelaskan bahwa permohonan DAK menjadi salah satu prioritas yang Perpusnas salurkan kepada pemerintah daerah dalam hal kesetaraan akses bahan bacaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk pembangunan gedung perpustakaan, Nurhadi mengingatkan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan.
â€œYang pertama, lahan harus tersertifikasi atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan dan kedua, harus memiliki Detailed Engineering Design (DED),â€ tutup Nurhadi.
Reporter: Basma Sartika Â Â 
Fotografer: Robby Rodhian

Bupati Seluma: Kami Ingin Bangun Perpustakaan Kebudayaan di Seluma

Gelora Bung Karno, Jakarta - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam pengadaan formasi dan afirmasi bagi tenaga pustakawan, baik PNS maupun PPPK di pusat maupun di daerah pada Sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (7/4/2022).
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah bahwa sejatinya kebutuhan akan formasi pustakawan sangat dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan akreditasi perpustakaan. Sehingga afirmasi kebutuhan pustakawan harus diusulkan kepada KemenpanRB.
â€œKenapa tidak kita mengejar afirmasi untuk PPPK pustakawan secara khusus misalnya? Sehingga nanti kalau bicara soal mau melakukan akreditasi terhadap perpustakaan, sudah ada pustakawannya jadi tinggal nambahin sedikit untuk jadi asesor,â€ ungkapnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan untuk penambahan tenaga PPPK pustakawan pihaknya telah mengajukan secara tertulis kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
â€œUntuk penambahan tenaga, kami sudah menyurat kepada KemenpanRB terkait penambahan tenaga PPPK. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya dari sana,â€ jawabnya.
Legislator PPP, Illiza Saâ€™aduddin Djamal mengemukakan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) yakni pengolahan hasil SSKCKR dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan koleksi serah simpan yang ditetapkan oleh Perpusnas. Lebih lanjut, dia mempertanyakaan terkait standarisasi yang dipakai oleh Perpusnas.
â€œKami ingin tahu pak standarisasi yang dipakai dan kemudian jika ada dokumen yang sifatnya menjadi kerahasiaan negara apakah juga bisa diakses untuk dan atau pihak tertentu saja?â€ tanya Iliza.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Perpusnas menerangkan bahwa standar yang digunakan dalam pengolahan hasil SSKCKR sudah sesuai dengan yang dilakukan secara internasional, namun ada perbedaan dalam urusan penempatannya.
Â â€œPengelolaan karya cetak dan karya rekam yang dilakukan sama dengan standarisasi di disi yang berlaku secara internasional. Tetapi memang hanya penempatannya yang dilakukan secara khusus karena menyangkut masalah hak copy right,â€ jelas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama dibahas juga mengenai belum tersebarnya secara merata bahan bacaan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Legislator Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru menegaskan bahwa bukan masyarakat yang tidak memiliki keinginan untuk membaca namun akses terhadap bahan bacaan yang tidak ada, sehingga dia mendorong Perpusnas mampu memfasilitasinya.
Selain itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri berharap daerah 3T dijadikan skala prioritas dalam hal penyediaan bahan bacaan. Hal ini didasari oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) besar yang dimiliki oleh daerah 3T tersebut, namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya.
â€œApakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Jawabannya tentu tidak sama karena untuk mengetahui sesuatu dan untuk berpengetahuan mereka butuh baca,â€ tegasnya.
Sidang RDP ini digelar secara hybrid di Ruang Rapat Komisi X DPR RI. Gd. Nusantara 1 dan daring melalui Zoom serta kanal Youtube Komisi X DPR RI.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Afirmasi Tenaga Pustakawan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando untuk membuka layanan perpustakaan pada Sabtu dan Minggu.
&ldquo;Buka Sabtu Minggu segera direalisasikan, ya Pak. Biar saya bisa ke sini,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengunjungi Perpustakaan Nasional dalam rangka menghadiri acara Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Kamis (11/1).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpusnas berencana membuka layanan sepanjang pekan. Namun keinginan itu terganjal masalah tenaga kerja dan anggaran. Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memiliki 24 lantai. Setiap lantai membutuhkan empat petugas. Selain petugas di lobi, Syarif mengatakan butuh sekitar 100 pekerja tambahan untuk bertugas pada akhir pekan.
Untuk mendapatkan tenaga kerja, Perpusnas tentu akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk beroperasi pada Sabtu saja, pegawai dihitung bekerja lembur. &ldquo;Kalau kami pakai&nbsp;outsourcing, ini harus ada anggaran,&rdquo; ujarnya. Kepala Perpusnas memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar untuk merealisasikan hal tersebut.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar menerima kunjungan kerja dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (26/1/2023).
Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, Lenny Rachmawati ini merupakan upaya optimalisasi peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa di lingkungan Sekretariat DPRD telah dibangun Taman Inspirasi yang di dalamnya ada sebuah perpustakaan dengan nama 'Imah Bacaan'. Ruangan tersebut dihadirkan untuk mengakomodir kebutuhan para anggota DPRD akan sarana dan prasarana yang berkualitas. 
"Kedatangan kami ke Perpusnas adalah untuk belajar mengenai apa yang perlu kami persiapkan agar bisa mengakomodir kebutuhan para anggota DPRD Kabupaten Bogor," ucapnya
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas mengimbau untuk bekerja profesional yakni dengan memberikan informasi terbaru secara berkesinambungan kepada seluruh anggota DPRD sesuai dengan masing-masing bidang yang ada.
"Kita sekarang 10% mengelola koleksi, 20% mengelola pengetahuan dan 70% mentransfer pengetahuan. Bentuk transfer pengetahuan ibu kepada para anggota dewan yakni dengan menyiapkan bahan yang relevan," jelasnya.
Dengan demikian, langkah selanjutnya yang dapat diambil ialah menyusun program perpustakaan seperti sosialisasi peningkatan indeks literasi dan budaya baca masyarakat di kecamatan-kecamatan dengan menghadirkan anggota dewan sebagai narasumber. Hal tersebut menurutnya juga menjadi salah satu cara yang berpengaruh untuk mendapatkan tambahan anggaran.
"Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah agar aspirasi rakyat dapat disampaikan langsung kepada anggota dewan. Dengan begitu mereka jadi tahu bahwa rakyat kekurangan buku dan sebagainya," ungkapnya.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Berita

Optimalisasi Layanan Perpustakaan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Datangi Perpusnas