Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi beberapa program yang harus direalisasikan pengurus karena pernah diucapkan saat pengukuhan pengurus IPI pada Kongres di Surabaya," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan mengambil bagian tentang standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih jauh dalam menyajikan informasi atau data.
"Saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando.
Sesuai dengan tema HUT IPI tahun ini, yakni "Pustakawan Masa Lalu, Kini dan Nanti", yang berarti bagaimana kemampuan pustakawan menggali sejarah yang ada. Sehingga pustakawan mampu meyakinkan seluruh elemen bangsa, sebagai eksistensi jati diri bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, juga diselenggarakan Seminar Internasional Kepustakawanan yang menghadirkan tiga narasumber, antara lain Pembina PP IPI, Sulistyo Basuki, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, Ketua PD IPI Kalimantan Selatan, Ahmad Syauqie.
Dalam paparannya, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, menyampaikan enam alasan mengapa pustakawan dan perpustakaan membutuhkan asosiasi profesional. "Di tingkat personal tentunya dapat menambah jaringan dan kolega pustakawan serta untuk pengembangan profesinya sebagai pustakawan," jelas Mackenzie.
Di tingkat nasional, pustawakan dapat memberikan masukan (input) kepada pemerintah dan legislatif terkait peraturan yang mengatur mengenai perpustakaan. Sedangkan, di tingkat internasional pustakawan bisa menyuarakan apa pun untuk mengembangkan profesinya.
Reportase : Wara Merdekawati, Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Salemba, Jakarta â€“ â€œBulan Juni ini merupakan bulan di mana Perpusnas diharuskan memberikan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (RB) Kepada Menpan RB disertai dengan bukti dukung perubahan yang telah dilaksanakan kurun waktu laporan tahunan 2021, rencana aksi tahun 2022 dan laporan semesteran tahun 2022â€, ucap Sri Marganingsih dalam arahan pada apel pagi, (senin 13/06/2022).
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
Saat ini Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.
Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengelola pemerintahan, dengan harapan dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, manajemen pemerintahan dan manajemen ASN yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi.
Komitmen Perpustakaan Nasional untuk mewujudkanÂ  perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai yang telah ada yang berintegritas dan berkinerja tinggi dalam upaya penyelarasan pencapaian visi dan misi serta pembangunan budaya integritas sebagai satu kesatuan yang utuh dalam memberikan layanan kepada masyarakat diwujudkan dengan disusunnya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja terbentuk dari nilai-nilai yang telah disepakati secara konsisten, dan telah disosialisasikan di lingkungan organisasi. Hasil dari internalisasi nilai-nilai tersebut di ekspresikan dalam perilaku kerja sehari-hari oleh setiap pegawai. Budaya kerja yang telah terinternalisasi tersebut dapat dilihat dari etos kerja yang ditampilkan. Perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) menjadi salah satu dari sasaran 8 (delapan) area perubahan yaitu; organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola piker (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.
â€œPelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional berjalan dengan baik ditandai dengan adanya kenaikan nilai capaian indeks RB setiap tahunnyaâ€, jelasnya.
Pada akhirnya Aparatur harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang. Kegiatan ekonomi akan semakin meningkat dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dengan kegiatan ekonomi yang semakin luas, akan tersedia basis penerimaan negara yang lebih besar untuk membiayai keberlanjutan reformasi birokrasi dan pembangunan di bidang lainnya yang lebih luas.
Reportase : Herwin Saswita

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ â€œOrang sekolah belum tentu baca, orang baca pasti sekolah, karena itu banyak orang di dunia yang dicatat dengan tinta emas bukan karena gelarnya tapi ilmunyaâ€, demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional saat menerima kunjungan Forum Komunikasi Sekolah Rujukan SMP Sulawesi Selatan,Â  Kamis, (10/1). 
Forum Komunikasi Sekolah Rujukan berisikan para kepala sekolah SMP rujukan yang menjadi sekolah terbaik di tingkat kabupaten dan Kepala LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka menggiatkan kegiatan literasi di sekolah karena menyadari bahwa minat baca harus ditanamkan sejak usia dini dan hal tersebut telah dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pencerahan mengenai pengembangan perpustakaan sekolah termasuk SDM pengelola perpustakaannya. 
Sampai saat ini, sekolah di Sulawesi Selatan, dalam hal ini SMP, masih mengalami beberapa masalah yang cukup menghambat pengembangan perpustakaan sekolah dan pada akhirnya juga akan berdampak pada proses belajar mengajar dan hasil akhir pendidikan. Kendala yang dihadapi adalah ketiadaan pustakawan di sekolah dan kurangnya koleksi buku pengayaan. Selama ini yang menjadi petugas di perpustakaan sekolah adalah guru Bahasa Indonesia dan sedang diupayakan juga menawarkan staf Tata Usaha yang berminat untuk beralih profesi menjadi pejabat fungsional pustakawan karena belum pernah ada formasi pustakawan saat penerimaan pegawai baru. Selain itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sekolah sebagian besar berupa buku paket yang memang menjadi bahan ajar sehari-hari.Â Ketua rombongan berharap sekolah di Sulawesi Selatan mendapat porsi dari Perpustakaan Nasional untuk pelatihan tenaga pustakawan baik bagi guru Bahasa Indonesia maupun staf Tata Usaha yang berminat menjadi pustakawan dan adanya sinergi antara kepala sekolah dengan perpustakaan daerah
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional menyelenggarakan pelatihan pengelolaan perpustakaan berupa bimtek di setiap provinsi terkait perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum, beragam diklat dan saat ini sedang menguji coba diklat e-learning, serta program magang. Woro juga menyampaikan harapannya dapat bekerja sama lagi dengan LPMP sebagaimana diklat yang pernah diselenggarakan di beberapa provinsi sebelumnya. Selain itu, diuraikan pula mengenai mekanisme inpassing bagi yang berminat alih profesi menjadi pejabat fungsional pustakawan.
Mendengar penjelasan tersebut, Kepala LPMP Sulawesi Selatan Abdul Halim Muharram menyatakan kesiapannya membantu menyediakan tempat untuk pelatihan pustakawan perpustakaan sekolah di Sulawesi Selatan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan library tour ke beberapa lantai di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional. 
Â 
Reportase: Eka Cahyani/Fotografer: Radhitya Purnama
Â

Forum Komunikasi Sekolah Rujukan SMP se-Sulawesi Selatan Kunjungi Perpusnas

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Upaya meningkatkan budaya gemar membaca bisa dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari literasi.
 
&ldquo;Bagaimana cara meningkatkan budaya baca orang? tanamkan kepercayaan bahwa kita akan menjadi kaya kalau punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,&rdquo; ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).
 
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang 1945 upaya meningkatkan literasi merupakan tugas seluruh komponen masyarakat. Setiap orang wajib ikut serta mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa.
 
Literasi seperti yang diungkapkan Kepala Perpusnas adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
 
Namun dalam hal literasi, Kepala Perpusnas mengatakan kurangnya jumlah buku bacaan masih menjadi masalah. Namun hal itu bisa diatasi pemerintah daerah dengan mendorong menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan menulis berbagai potensi yang dimiliki daerahnya.
 
&ldquo;Fokus kita kepada buku-buku ilmu terapan dibagi sebanyak mungkin ke desa dan kami mengajak betul para civitas akademika ikut menulis buku ilmu terapan. Karena merdeka belajar maknanya adalah orang di lingkungan pendidikan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, dalam kaitannya mendorong ekonomi kerakyatan, perpustakaan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Lahirnya program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja.
 
Program ini menurutnya, ditujukan untuk masyarakat yang tidak lagi mungkin mendapatkan ilmu di bangku pendidikan formal, terutama masyarakat marginal.
 
&ldquo;Kami berikan bantuan program selama satu tahun tentang pengembangan potensi ekonomi pilihan di daerahnya. Sehingga mereka bisa mendiri melalui usaha yang mereka bangun dengan bekal pengetahuan yang didapat,&rdquo; imbuhnya.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan per kapita, dan devisa negara. Karena di era transformasi digital tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi harus juga punya Inovasi dan kreativitas.
 
Selain itu, bantuan yang diberikan Perpusnas juga dalam bentuk fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Melalui dana alokasi khusus bidang perpustakaan, pemerintah pusat melalui Perpusnas memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun gedung layanan perpustakaan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk membaca tapi juga tempat dilakukannya berbagai kegiatan yang dapat menambah keterampilan masyarakat.
 
&ldquo;Perpustakaan tidak harus terus menerus minta diperhatikan. Tapi buatlah sesuatu agar diperhatikan,&rdquo; tutupnya.
 
Dalam acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Diddy Rusdiansyah dalam sambutannya menegaskan perpustakaan dan kearsipan berperan tidak hanya menciptakan peradaban namun juga menjaga peradaban.
 
&ldquo;Karena menjaga peradaban tidak bicara tentang saat ini, tapi apa yang akan terjadi di masa mendatang,&rdquo; terangnya.
 
Terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Nusantara IKN dengan paduan budaya yang akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
 
&ldquo;Di situ akan menunjukkan bagaimana peran perpustakaan dan kearsipan untuk menjaga karakter yang sudah kita miliki di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini,&rdquo; jelasnya.
 
Dalam hal pembangunan literasi, menurut Diddy adalah hal tidak mungkin dilakukan sendiri.
 
&ldquo;Ketika bicara literasi kita akan baca berkaca pada kota-kota besar salah satunya Ibukota DKI Jakarta yang bisa mengemas perpustakaan menjadi wisata literasi. Sehingga suasana perpustakaan menjadi lebih menarik,&rdquo; tuturnya.
 
Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur menurutnya adalah bekerja sama dengan pihak swasta. Misalnya dalam mengembangkan kawasan wisata berkonsep literasi ataupun perpustakaan desa.
 
&ldquo;Apabila perpustakaan desa ingin dikembangkan salah satunya bisa dilakukan melalui CSR yang didapat dari perusahaan swasta,&rdquo; terangnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar menerima kunjungan Sekjen Ombudsman Republik Indonesia Suganda Pandapotan Pasribu berserta rombongan pada Kamis (18/1/2024).&nbsp;
Pertemuan tersebut membahas mengenai perpanjangan MoU antara Perpusnas dengan Ombudsman, selain itu Ombudsman juga ingin mengetahui layanan radio WBS yang dimiliki oleh Perpusnas.
&nbsp;
&nbsp;

Audiensi dan Studi Banding Ombudsman RI

Jakarta â€“ Memasuki tahun ketiga, gelaran Inkubator Literasi Pustaka Nasional mulai menunjukkan dampak positif terhadap ekosistem penulisan Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menjadi lokus penyelenggara. Hal ini terungkap pada talkshow Â Inkubator Literasi dengan tema â€œDari Daerah untuk Indonesiaâ€ yang dilakukan secara daring pada Senin (30/5).
â€œDengan kegiatan ini, semoga teman-teman di daerah lebih termotivasi untuk melahirkan penulis-penulis baru. Dan saya merasakan dampaknya sebagai salah satu penulis Inkubator Literasi. Sampai sekarang ini, sudah ada sedikitnya lima orang siswa saya yang dapat menerbitkan tulisannya di koran lokal terbesar di Sumatera Utara setelah saya inkubasi,â€ ujar Riduan Situmorang, penulis jebolan Inkubator Literasi Tahun 2021 yang juga seorang guru ini. Ia juga mengatakan bahwa motivasinya untuk mengangkat tema lokal di Sumatera Utara agar terdengar secara Nasional terus meningkat.
Riduan Situmorang adalah penulis peringkat ketiga perhelatan Inkubator Literasi Pustaka Nasional level Nasional Tahun 2021 yang berasal dari Sumatera Utara. Sebagai salah satu narasumber, memberikan beberapa testimoni dan pernyataan yang intinya mengajak kepada para penulis daerah di seluruh Indonesia untuk terus menulis untuk menghasilkan karya-karya dan saling memberi motivasi dengan semangat â€œDari Daerah untuk Indonesiaâ€.
Sementara itu Benny Arnas, penulis sekaligus founder Benny Institute yang menjadi host penyelenggaraan Inkubator Literasi Sumatera Selatan, menjelaskan pelaksanaan Inkubator Literasi di daerahnya mengusung tema spesifik â€œTraveling Libraryâ€.Â  Awalnya, ia sempat khawatir antusias peserta sangat rendah. Hal ini karena sampai 3 hari menuju batas waktu pengiriman naskah hanya ada 5 naskah yang masuk. Kekhawatiran itu ternyata tidak terbukti, karena sampai batas waktu yang ditentukan terdapat total 75 tulisan yang masuk dari berbagai daerah di Sumatera Selatan dan juga di luar Provinsi tersebut.
â€œKalau dari kabupaten di Sumatera Selatan, Alhamdulillah semuanya mengirim. karena syaratnya ber-KTP Sumatera Selatan, ada juga (warga Sumatera Selatan) yang dari Yogya mengirim, dari Papua, bahkan kami juga menerima dari Filipina, dan dari Jepang, karena mereka sedang melakuan perjalanan,â€ jelas Benny yang juga berkolaborasi dengan Perpusnas Press untuk penerbitan Buku â€œKarimata dari Ceritaâ€ ini
Muhammad Subhan, Founder KMD Elipsis, menegaskan bahwa, bentuk kolaboratif pelaksanaan program ini merupakan cara terbaik dalam mencapai tujuan bersama. â€œPelibatan komunitas-komunitas lokal dalam program inkubasi literasi ini merupakan kehadiran pemerintah terhadap masyarakatnya. Ini sudah ditunggu sekian lama oleh kawan-kawan (komunitas) bagaimana program pemerintah diberikan kepada komunitas yang ada, lalu mereka dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama,â€ ucap Subhan.
Subhan juga berharap replikasi kegiatan ini menjadi model kaderisasi penulis di Indonesia. â€œDari Sabang sampai Merauke akan lahirlah calon-calon penulis masa depan Indonesia, yang tentu saja prosesnya mereka tidak instan, ada proses kaderisasi, edukasi, pendampingan, yang terus menerus, sampai produk tulisan mereka menjadi sebuah buku,â€ tambahnya.
Narasumber lainnya, Edi Wiyono, Pemimpin Redaksi Perpusnas Press menjelaskan filosofi tema â€œDari Daerah untuk Indonesiaâ€ adalah satu konsep untuk menguatkan dunia kepenulisan tanah air, utamanya di daerah. Nilai-nilai lokal yang hadir di tengah modernitas dan tema yang dekat dengan masyarakat adalah tema yang akan kita perkuat pada Inkubator Literasi sekarang dan seterusnyaâ€, jelas Edi Wiyono.
Inkubator Literasi Pustaka Nasional adalah program kepenulisan Perpustakaan Nasional RI yang diinisiasi Perpusnas Press. Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat, khususnya pustakawan, pengelola perpustakaan dan pegiat literasi di daerah. Inkubator Literasi didesain untuk mendorong, membina dan mempercepat kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk menghasilkan karya dalam bidang penulisan yang kemudian dibukukan, diterbitkan dan didiseminasikan sebagai bagian dari khazanah ilmu pengetahuan.
Mengacu pada roadmap Inkubator Literasi yang telah di tetapkan, bahwa kegiatan Â ini dimulai pada tahun 2020. Pada tahun pertama, program ini hanya dilakukan satu kali yang menghasilkan satu judul buku berjudul Inovasi Pustakawan Untuk Indonesia Maju karya dari 15 penulis terbaik. Kegiatan ini kemudian direplikasi di beberapa daerah dengan lokus penyelenggaraan yang meningkat setiap tahunnya.
Tahun 2021 telah terlaksana di delapan daerah yaitu Jakarta, Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Depok, Banjar (Jawa Barat), Tulungagung, Jember, Madura, dan Enrekang.Â  Untuk tahun 2022 rencananya akan digelar di 15 lokus. Lima di antaranya sudah pada tahap pelaksanaan, yaitu di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dan yang diselenggarakan untuk Forum TBM di seluruh Indonesia.
Tujuan dari penyelenggaraan Inkubator Literasi adalah 1). menciptakan tradisi dan iklim penulisan, sekaligus menyalurkan pemikiran positif dan inovatif untuk meningkatkan literasi masyarakat; 2). mendorong hadirnya buku-buku yang dibutuhkan masyarakat sekaligus untuk memperkuat konten literasi; 3). melahirkan penulis-penulis kreatif dari berbagai penjuru daerah di Indonesia; 4). memperkuat eksosistem kepenulisan; 5) sinergitas dan kolaborasi dengan segenap stakeholder.
Seperti halnya sebuah laboratorium praktik, inkubator literasi juga memiliki beberapa fase di mana subjek utamanya adalah para penulis di daerah yang selama ini kurang mendapatkan ruang dan kesempatan dalam menuangkan ide dan pemikiran melalui tulisan-tulisannya yang dapat dibukukan dan diterbitkan.
Pra-inkubasi adalah fase pertama menulis naskah sesuai tematik yang telah ditentukan. Pada fase ini ada tahapan seleksi untuk memilih naskah yang layak masuk fase selanjutnya. Fase inkubasi yaitu fase dimana bimbingan teknis penulisan dari para mentor dan kurator untuk meningkatkan kompetensi peserta. Fase pasca inkubasi adalah membukukan, menerbitkan dan menyebarluaskan karya peserta.
Dengan Inkubator Literasi, diharapkan akan terbit buku-buku bermutu yang dibutuhkan masyarakat. Lahir penulis-penulis hebat dari seluruh penjuru negeri. Agenda ini selaras dengan semboyan/tagline Perpusnas Press yaitu tulis, terbit, sebarkan.
Penulis: Edi Wiyono/ Radhitya Purnama
Â

Inkubator Literasi Beri Dampak Positif  Ekosistem Penulisan di Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Gemulai tarian Mappadendang dan Goyang Ngamprok menandai awal pembukaan Pameran dan Peluncuran Buku Katalog Foto seri Sukarno di Perpustakaan Nasional. Sang Proklamator merupakan seri pembuka dari serangkaian pameran dan katalog foto tokoh-tokoh bangsa yang akan dipublikasikan oleh Perpusnas.
â€œPenerbitan publikasi koleksi arsip foto diarahkan sebagai pengembangan pelayanan arsip foto yang mengangkat figur utama perintis negeri untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat,â€ terang Kepala Pusat Jasa dan Informasi Teguh Purwanto saat peresmian kegiatan.
Fokus utama dari publikasi yang diadakan Perpusnas tertuju kepada arsip foto dari Yayasan Idayu yang sejak tahun 2005 telah resmi menjadi koleksi Perpustakaan Nasional dan disimpan di ruang koleksi khusus Gedung Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan. Lebih dari 130 ribu lembar negatif dan cetakan foto yang menjadi arsip per awal 1987. Foto hibah tersebut merupakan himpunan aset yang berisi reproduksi foto bersejarah mayoritas hasil bidikan pewarta foto Indonesia Press Photo Service (IPPHOS).
Program terpadu ini dimulai dari serial Bung Karno dalam periode 1945-1950, yang akan dilanjutkan dengan publikasi-publikasi tokoh perintis, seperti Hatta, Sjahrir, Sultan Hamengku Buwono IX, Agus Salim.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan 
Fotografer : Rd. Radityo
 
Â

Berita

Pameran dan Peluncuran Buku Katalog Foto Seri Tokoh Negeri

Pencarian

Berita Lainnya

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perpustakaan Nasional

Forum Komunikasi Sekolah Rujukan SMP se-Sulawesi Selatan Kunjungi Perpusnas

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Audiensi dan Studi Banding Ombudsman RI

Inkubator Literasi Beri Dampak Positif Ekosistem Penulisan di Daerah