Cawang, Jakarta - Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta mengadakan kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi guna percepatan integrasi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Pelayanan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hadir sebagai narasumber yakni Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Suharyanto, mewakili Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti, menyampaikan bahwa salah satu Program Prioritas yang terdapat pada Prioritas Nasional ke-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan adalah Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas.
â€œUntuk merealisasikannya, layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan harus dikembangkan,â€ ucap Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat. â€œPerpustakaan berperan menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Karena perpustakaan merupakan pusat ilmu pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat kebudayaan,â€ jelasnya.
Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya. Fungsi dari dokumentasi yang ada di laman web JDIH antara lain untuk menyediakan informasi terkait isi dokumen, alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen, melindungi dan menyimpan fisik dari isi dokumen tersebut, menghindari adanya kerusakan dokumen, meningkatkan koleksi negara, dan menjamin keutuhan serta keotentikan informasi maupun data yang tercangkup di dalam dokumen.
Jenis dokumen dalam JDIH meliputi abstrak yang merupakan uraian singkat materi peraturan, dokumen peraturan berisikan produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan, buku/monograf bidang hokum, artikel tentang gagasan/fakta yang dipublikasi, dan yurisprudensi atau putusan pengadilan.
Laman web JDIH yang dibangun harus terhubung dengan koleksi perpustakaan di Kementerian/Lembaga masing-masing untuk menarik meta datanya. Perpusnas saat ini sedang melakukan pengembangan dokumen hukum (buku hukum) bidang perpustakaan dengan menerapkan sebuah bentuk interaksi antar aplikasi menggunakan protokol yang disetujui bersama melalui jalur informasi dan komunikasi (interoperabilitas) penarikan data pada meta data inlislite dan e-Deposit serta aplikasi penghimpunan konten web.
JDIH Perpusnas dikelola oleh Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat serta dapat diakses pada laman jdih.perpusnas.go.id.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ardiansyah Al Ghani

Perpusnas Terus Kembangkan Pendokumentasian Hukum Bidang Perpustakaan di Laman Web JDIH

Jakartaâ€”Perpustakaan memiliki peran dan sumbangan sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Maka disediakan ruang yang cukup bagi proses interaksi dalam rangka penggalian informasi dan pengembangan pengetahuan berdasarkan sumber-sumber bacaan yang disediakan sesuai dengan zamannya agar nantinya berimbas pada kesejahteraan.
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kedeputian Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, menyatakan berkaitan dengan program prioritas RPJMN 2020â€”2024, penguatan literasi berkolerasi dengan menuntaskan kemiskinan serta penguatan ekonomi.
â€œHadirnya komunitas maupun pegiat literasi menjadi pelopor gerakan literasi dalam peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan,â€ katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Guna mewujudkannya, Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Nugroho Imam Santoso, menjelaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah (perpusda) dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter.
Hal ini guna meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota. Pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat dan sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.
â€œKinerja pelaksanaan kontrak dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Perpustakaan semakin mengalami perbaikan. Pengalokasian DAK Fisik harapannya diprioritaskan untuk daerah dengan indeks literasi yang masih rendah. Rekomendasinya agar terus mempertahankan dan memperbaiki kinerja serta memperhatikan kebutuhan tidak hanya usulan,â€ kata dia.
Dengan demikian, penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan tahun 2021 terbaik empat untuk kinerja penandatangan kontrak dan terbaik tiga untuk kinerja penyaluran di antara subbidang yang lain. Harapannya, terus meningkatkan kinerja, tidak hanya berdasarkan pada usulan, tetapi juga pada kebutuhan dengan memprioritaskan daerah dengan indeks pembangunan literasi masyarakat yang masih rendah.
Sementara, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Prabawa Eka Susanta, mengatakan program perpustakaan daerah dan literasi dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
â€œKegiatan ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan wewenang GWPP. Namun pembinaan kepada masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bukan merupakan tugas dan wewenang GWPP,â€ ungkap dia.
Tindak lanjut penanganan isu pelaksanaan tugas pembantuan diterapkan dengan melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga atas rekomendasi menteri keuangan tentang keseimbangan pendanaan di daerah untuk mendorong percepatan penyampaian indikasi program dan kegiatan, percepatan penetapan peraturan menteri, DIPA dan petunjuk teknis.
â€œMendorong terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan baik dengan K/L di tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah sebelum penyusunan rencana kerja K/L dalam rangka sinergi kebijakan Tugas Pembantuan, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah maupun nasional,â€ tutup dia.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Penguatan Literasi Meningkatkan Kemampuan untuk Kesejahteraan

Jakarta - Kelapa merupakan tanaman multimanfaat. Di beberapa negara, kelapa juga sering disebut sebagai pohon kehidupan (tree of life) karena hampir semua bagian dari tanamannya dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menjadi Keynote Speaker di kegiatan Dialog Nasional yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI dengan tema â€œMembangun Literasi Kelapa Menuju Kedaulatan Produksi Pangan Dalam Negeriâ€, pada Kamis (20/5/2021).
Dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Bahkan, di zaman kolonial Hindia Belanda, hasil kopra (kelapa kering) dari pohon kelapa sanggup menghasilkan pemasukan bagi mereka sebesar 40% dan dipergunakan untuk keperluan senjata/perang dan pendanaan kerja sama internasional. Predikat â€˜Negeri Nyiur Melambaiâ€™ pun pernah disematkan karena melihat kaya dan potensi dari pohon kelapa.
Akan tetapi, ketenaran tersebut mulai redup bersamaan dengan kondisi hulu perkelapaan di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif International Coconut Community, Jelfina Alouw, sejak 2012 Indonesia tidak lagi memegang predikat sebagai produsen kelapa terbesar di dunia karena digantikan oleh India. Luas kebun kelapa yang dimiliki Indonesia saat ini juga sudah kalah luas dengan yang ada di Filipina.
â€œSelain disebut sebagai pohon kehidupan, kelapa juga dapat dikatakan sebagai hadiah dari Tuhan karena memang banyak sekali yang bisa dihasilkan dan bisa menjadi penopang hidup petani kelapa. Karena kelapa adalah komoditas rakyat yang layak untuk diperhatikan, maka kita semua harus bertanggung jawab dalam memberikan dukung literasi kelapa kepada mereka,â€ ujar Jeflina.Â Â 
Namun karena usia pohon kelapa yang ditanam juga sudah berusia lanjut yakni diatas 50 tahun, hal ini membuat nilai produktivitasnya menurun. Bupati Indragiri Hilir, H.M Wardan mengatakan ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab berkurangnya produksi kelapa di daerahnya, salah satunya adalah hama.
â€œHama kumbang tanduk, monyet, dan tupai adalah hama yang biasa menyerang buah kelapa milik masyarakat,â€ ucapnya.
Adapun upaya yang telah dilakukan di kabupaten yang juga dikenal sebagai negeri seribu parit hamparan kelapa dunia adalah mengaplikasikan konsep trio tata air yang terdiri dari saluran, tanggul, dan pintu klep di perkebunan kelapa.
â€œPohon kelapa adalah pohon kehidupan bagi masyarakat kami dan parit menjadi pusat kesuburan tanah serta alat transportasi bagi buah kelapa di daerah pasang surut seperti Kab. Indragiri Hilir,â€ tambah Wardan.
Sependapat dengan Wardan, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan melanjutkan bahwa di daerahnya untuk perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan replanting atau peremajaan oleh pemerintah, sedangkan hal itu belum terjadi untuk perkebunan kelapa dalam.
â€œDi Kab. Tanjung Jabung Barat itu ada 13 kecamatan, kelapa dalam menjadi primadona di 6 kecamatan dan kelapa sawit di 7 kecamatan. Namun, pemerintah baru hanya memberikan bantuan untuk replanting sampai 30 juta per hektar untuk perkebunan kelapa sawit, padahal tidak ada perbedaan antara kelapa sawit dan kelapa dalam. Replanting penting dilakukan untuk menghasilkan kelapa dengan kualitas yang baik agar harga jual menjadi tinggi,â€ jelas Hairan.
Lebih lanjut Ketua Sahabat Kelapa Indonesia, Mawardin Simpala menginformasikan bahwa Indonesia ditetapkan krisis kelapa. Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengamati kondisi ini dan secara gamblang mengatakannya pada November 2013. FAO menilai pemerintah tidak memberikan perhatian ataupun inovasi terhadap pengembangan kelapa secara nasional sejak tahun 1990-an, itu tandanya sudah 30 tahun industri kelapa nasional Indonesia terabaikan.
â€œKalau kita bersama-sama mendorong ekonomi kelapa berarti kita juga mendorong ekonomi rakyat dan itu peluangnya sangat besar. Karena jika dibandingkan Filipina yang sudah mengekspor 35 macam produk turunan kelapa, Indonesia saat ini baru mengekspor 14 atau 15 macam, itu tandanya ada selisih sekitar 20-21 macam yang masih bisa kita diversifikasi,â€ ungkap Mawardin.Â 
Maka dari itu, kita harus membangun kembali kesadaran akan pentingnya tanaman kelapa baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Perpusnas dalam hal ini memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi kelapa agar kelapa nasional kembali menjadi komoditas unggulan. Dan diversifikasi literasi kelapa menjadi bagian terpenting dalam program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terfokus pada desiminasi informasi dan pengetahuan terapan mengenai kelapa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Â 
Â 
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pengelolaan arsip baik dari tahap penciptaan, penggunaan dan penyimpanan, serta penyusutan arsip. Klasifikasi ini juga sebagai acuan dalam pengelolaan arsip, yang menjadi salah satu empat instrument wajib yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Keempat instrument wajib tersebut, diantaranya, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis (SKKAD).
Demikian disampaikan, Kabag Tata Usaha Witanto dalam sosialisasi Perka Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip, Kamis (9/7). Dijelaskan, tujuan dari Perka ini sebagai ketentuan dan petunjuk dalam pengelompokkan arsip berdasarkan fungsi dan kegiatan serta merupakan sarana pemberkasan arsip, menentukan letak penyimpanannya serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.
â€œKlasifikasi arsip ini dengan memberikan kode dan penomoran. Ada tiga macam, ada yang menganut pengkodean angka, huruf, gabungan angka dan huruf. Untuk klasifikasi arsip di Perpusnas memakai gabungan huruf dan angka,â€ jelasnya.
Witanto menerangkan, tujuan dari klasifikasi memudahkan untuk temu Kembali arsip, karena arsip disusun secara logis dan rapi. â€œKetika ada dokumen yang dibutuhkan, bisa segera ditemukan karena sudah ada kode klasifikasinya. Klasifikasi ini sebagai dasar dalam penomoran surat, dasar pemberkasan dan temu Kembali arsip, serta dasar jadwal retensi arsip,â€ terangnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan arsip penting dipahami untuk diimplementasikan oleh semua unit pengelolaan arsip pada level eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk menyelenggaraan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan kebijakan dari ANRI.
â€œKomitmen Perpusnas untuk mengawal terwujudnya pengelolaan arsip tidak bisa ditawar. Latar belakang pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk penilaian instansi yang baik,â€ ungkapnya.
Dijelaskan, kebijakan Perpusnas saat ini telah memiliki empat instrument wajib kearsipan. Namun masih ada beberapa kendala untuk menerapkan instrument tersebut, diantaranya belum adanya sosialisasi empat instrument wajib kearsipan, dan belum semua unit kerja memiliki arsiparis.
â€œSaya harap Bersama-sama seluruh komponen kita satukan tenaga dan komitmen untuk memperkuat posisi Perpustakaan Nasional ddalam kancah percaturan sebagai sebuah lembaga pusat informasi. Arsiparis dan pustakawan diperlukan karena banyak orang yang ingin mengambil keputusan secara singkat tapi tidak punya keahlian mengumpulkan informasi secara cepat. Kedua profesi ini diakui karena memiliki kaidah yang berlaku universal secara internasional,â€ harapnya.
Reporter : Wara Merdekawati
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Klasifikasi Arsip untuk Permudah Temu Kembali

Luwuk, Banggai â€“ Perpustakaan Nasional RI memberikan bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Pemerintah Kabupaten Banggai yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada acara Sosialisasi Literasi dan Kearsipan Sebagai Sumber Informasi Menuju Banggai Cerdas, Rabu (8/6/2022).
Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi banyak rakyat yang menerima bantuan sosial. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional RI dalam paparannya di hadapan kepala OPD se-Kabupaten Banggai. Ia pun mengutip pesan Bung Karno tentang ciri negara jajahan.
â€œCiri negara jajahan adalah bahan bakunya diambil negara lain, setelah jadi, negara itu menjadi pasar,â€ ujar Syarif Bando.
Jika suatu bangsa tidak memiliki kemampuan memproduksi dan terus menerus menjual bahan baku, maka akan menjadi masalah besar. Solusi untuk masalah tersebut, menurut Syarif, sangat sederhana, yaitu menghadirkan buku-buku ilmu terapan. Oleh karena itu, masyarakat harus berbasis ilmu pengetahuan dan membaca adalah cara untuk memperolehnya.
â€œKita harus berbasis ilmu pengetahuan dengan cara membaca,â€ tegas Syarif.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa buku-buku yang ada sekarang berbasis teori yang berasal dari luar negeri. Karenanya kita membutuhkan buku yang sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia, namun sayangnya masih kurang. Sementara itu, di Indonesia lanjut Syarif, satu buku ditunggu oleh 90 orang, padahal menurut standar UNESCO, tiga buku untuk setiap orang.
â€œIndonesia membutuhkan buku untuk mengelola Indonesia,â€ pesannya.
Â 
ReporterÂ  Â  Â  Â  Â  Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Arwan Subakti

Indonesia Butuh Buku untuk Mengelola Indonesia

Kemayoran, Jakarta â€“ Hadir 100 peserta undangan dari Kementerian/Lembaga, dinas perpustakaan, perguruan tinggi, organisasi profesi, forum taman baca masyarakat dan tim kajian yang melaksanakanÂ workshopÂ kegemaran membaca di Perpustakaan Nasional.
Tujuan dari â€œkriteria kegemaran membacaâ€
<ol>
<li>Menyusun indikator dan formulasi pengukuran kriteria kegemaran membaca yang akan dijadikan standar sebagai paham rujukan dalam melakukan kajian kegemaran membaca.</li>
<li>Menghimpun masukan dari narasumber dan peserta untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kebijakan serta menghasilkan suatu naskah dan rekomendasi tentang kriteria kegemaran membaca.</li>
<li>Menjamin tercapainya sasaran peningkatan kegemaran membaca dan kebudayaan kegemaran membaca.</li>
</ol>
"Indonesia memiliki duta baca yang paling banyak dan infrastruktur perpustakaan, cuma kalah sama India, tapi kenapa selalu nomor satu budaya bacanya rendah. Semua orang yang akan menjadi publikator, informator, sumber informasi dan agen tentang perpustakaan ada di ruangan ini.â€ Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando Saat menjadi Keynote Speaker pada â€œWorkshopÂ Persiapan Survey Kegemaran Membacaâ€ di Hotel Orchardz, Jakarta, Senin, (27/08).
â€œMari bersatu melalu perpustakaan di dunia kita, kita tetapkan ini namanya literasi, ini namanya kegemaran membaca, ini parameternya begini caranya setiap masyarakat di Indonesia terbebas.â€
Berkontribusi untuk menjawab semua tantangan yang ada tidak penting kita seberapa besar Indonesia peringkat budaya bacanya naik, tidak penting integritasinya Indonesia berapa kita naikan yang paling penting adalah kita bisa meletakkan pondasi atau dasar â€“ dasar yang kuat bagi semua orang untuk percaya membaca itu penting.
Reportase: Arwan Subakti/Syarifuddin

Workshop Persiapan Survey Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional RI

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Gemulai tarian Mappadendang dan Goyang Ngamprok menandai awal pembukaan Pameran dan Peluncuran Buku Katalog Foto seri Sukarno di Perpustakaan Nasional. Sang Proklamator merupakan seri pembuka dari serangkaian pameran dan katalog foto tokoh-tokoh bangsa yang akan dipublikasikan oleh Perpusnas.
â€œPenerbitan publikasi koleksi arsip foto diarahkan sebagai pengembangan pelayanan arsip foto yang mengangkat figur utama perintis negeri untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat,â€ terang Kepala Pusat Jasa dan Informasi Teguh Purwanto saat peresmian kegiatan.
Fokus utama dari publikasi yang diadakan Perpusnas tertuju kepada arsip foto dari Yayasan Idayu yang sejak tahun 2005 telah resmi menjadi koleksi Perpustakaan Nasional dan disimpan di ruang koleksi khusus Gedung Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan. Lebih dari 130 ribu lembar negatif dan cetakan foto yang menjadi arsip per awal 1987. Foto hibah tersebut merupakan himpunan aset yang berisi reproduksi foto bersejarah mayoritas hasil bidikan pewarta foto Indonesia Press Photo Service (IPPHOS).
Program terpadu ini dimulai dari serial Bung Karno dalam periode 1945-1950, yang akan dilanjutkan dengan publikasi-publikasi tokoh perintis, seperti Hatta, Sjahrir, Sultan Hamengku Buwono IX, Agus Salim.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan 
Fotografer : Rd. Radityo
 
Â

Berita

Pameran dan Peluncuran Buku Katalog Foto Seri Tokoh Negeri