Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Merdeka Selatan, Jakarta- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jangan hanya dilihat sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan pemanfaatan teknologi atau pembangunan aplikasi. Hal ini disampaikan oleh Cahyono Tri Birowo, ST., MTI. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB pada pembukaan Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan Nasional RI, Senin (18/10).
Cahyono mengatakan bahwa inti dari Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bagaimana instansi bisa align untuk mencapai target pembangunan nasional. â€œKarena sebetulnya SPBE itu bukan bukan (hanya) bagaimana instansi membangun aplikasi atau sistem informasinya,â€ katanya. â€œSPBE itu mungkin hanya 50 persen teknologi, dan 50 persenÂ nya lagi adalah non teknis seperti layanan dan proses bisnis yang terintegrasi,â€ tambah Cahyono.
Ia mengatakan bahwa sudah saatnya untuk Indonesia tidak terdistraksi dan membuang banyak energi untuk membangun SPBE yang sifatnya tumpang tindih. Ia menekankan sinergi antar sektor pemerintahan dalam mencapai target yang diinginkan. â€œPerpustakaan Nasional yang berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga harus siap (dalam) melakukan elaborasi dengan instansi lain,â€œ ujarnya.
Elaborasi antar instansi merupakan wujud dari keterpaduan layanan SPBE secara nasional. Arsitektur SPBE dibangun untuk memberikan panduan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
Integrasi Sistem Pemerintahan lintas kementerian, lembaga, dan daerah kemudian akan menghasilkan smart government yang praktik pemerintahannya bersifat dinamis. Pada titik ini diharapkan terjadi optimalisasi SPBE dalam koordinasi siklus Planning, Do, Action, dan Act pada isu tematik lintas sektor. â€œ Untuk bisa mencapai ke sana maka kita sudah mulai mengarah pada pola pemerintahan yang sifatnya agile.Â  pola pemerintahan yang sudah melepaskan struktur kelembagaan yang mengikatâ€, ucap Cahyono.
Guna mencapai hal tersebut, diperlukan strategi bertingkat mulai pada level makro, meso, dan mikro. Strategi pada level makro yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan menunjang antar sektor kemudian harus diturunkan di level meso, dan mikro. â€œMaka pelaksanaan di kebijakan meso adalah memastikan tata kelola pemerintahan sudah berbasis konteks isu dan tematik,â€ kata Cahyono. Pola tematik level meso tersebut kemudian harus diturunkan ke level mikro dengan melakukan penguatan koordinasi inter-organisasi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam siklus penuh sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.
Tujuan tematik seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan daya saing ekonomi adalah hal yang harus didefinisikan. â€œSetelah itu bisa kita definisikan, maka perlu melakukan harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan pola tematik tersebut yang kemudian akan dijadikan arsitektur SPBE,â€ katanya.
Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Perpustakaan Nasional RI akan dilakukan selama 5 hari. Peserta adalah pegawai Pusat Data dan Informasi dan perwakilan dari unit kerja lainnya di lingkungan Perpustakaan Nasional. Diharapkan setelah Bimtek ini, peserta dapat menyusun arsitektur SPBE instansi yang selaras dengan kerangka SPBE Nasional.
Reportase: Radhitya Purnama

SPBE Tidak Hanya tentang Teknologi dan Aplikasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Niat yang baik harus sejalan dengan ikhtiar yang kuat. Termasuk niat panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Solo untuk membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perpustakaan. Namun, ada sejumlah pertanyaan yang masih memerlukan penjelasan dari Perpustakaan Nasional agar regulasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Solo. Alasan itulah yang melatarbelakangi audiensi DPRD dan Pansus Raperda Perpustakaan dengan Perpusnas, Jumat, (14/5).Â 
Ketua Pansus Raperda, Anna Budiarti, menanyakan bagaimana bentuk pengawasan perpustakaan di perguruan tinggi? Lalu, langkah apa yang ditempuh mengatasi minimnya minat baca? Kemudian, apakah penyelenggaraan perpustakaan di masyarakat, termasuk perpustakaan pribadi harus mengikuti standar perpustakaan yang dibuat Perpusnas? Bagaimana mengatasi kendala dana dan kurangnya tenaga perpustakaan dan upaya pengembangan koleksi?
Menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, mengakui bahwa kerangka regulasi akan memberi suatu kepastian tentang peraturan perpustakaan di Kota Solo. Namun, ia meminta pihak Pansus agar bisa memberikan draft (susunan) Raperda terlebih dulu untuk ditelaah oleh Perpusnas sehingga jawaban atau rekomendasi yang disampaikan mudah dipahami.Â  Â 
Untuk kewenangan pengawasan perpustakaan sebenarnya sudah diatur batasannya. Untuk tingkat SMU/SMK hingga perguruan tinggi, ranah tersebut berada di tingkat provinsi. Kabupaten/Kota mengurusi sampai tingkat SMP.Â  Â 
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengingatkan agar perpustakaan perguruan tinggi tidak mengirimkan koleksi skripsi, thesis, ataupun disertasi ke masyarakat yang berada di desa/kelurahan. Tidak akan berdampak apapun. Lebih baik masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan diberikan bahan bacaaan yang aplikatif, yang bisa dipraktekkan langsung sehingga manfaatnya lebih terasa. Minat baca masyarakat tidak rendah melainkan bahan bacaan saja yang kurang. Rasio buku dengan masyarakat masih belum pas.Â 
Mengenai Perda yang disusun, Kepala Perpusnas mengharapkan juga diatur soal jam belajar. "Harus ada keberanian untuk mengembalikan marwah masyarakat menjadi lebih baik," imbuhnya.Â  Untuk mengatasi kekurangan tenaga perpustakaan, Pemkot Solo bisa menerapkan jalur inpassing yang sudah dibuka oleh pemerintah sehingga ketersesuaian tenaga perpustakaan perlahan teratasi.Â  Â 
"Perpustakaan memang institusi kecil, namun insyaallah mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa," tutup Syarif Bando.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit

Terima Pansus Raperda Perpustakaan Kota Solo, Kepala Perpusnas Ingin Perda Masukkan Jam Belajar 

JAKARTA â€“ Pemerintah akan melaksanakan pengadaan CPNS Tahun 2018. Fokus perencanaan dan rekrutmennya diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa, dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
â€œProporsi terbesar formasi CPNS tahun ini adalah untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis yang saat ini masih kurang, antara lain tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita,â€ ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada acara Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (06/09).
Dikatakan bahwa, prioritas perencanaan pengadaan CPNS pada jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.
Di sisi yang lain, pengadaan CPNS tahun ini bersamaan dengan perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri 4.0 yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. â€œKarena itu, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut, kita harus mempersiapkan SDM Aparatur berkelas dunia yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), ramah dan melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking),â€ ucap Syafruddin.
Saat ini jumlah PNS sekitar 4,3 juta, dengan proporsi terbesar selain guru dan tenaga kesehatan adalah tenaga pelaksana/administratif sebesar 1,6 juta atau sekitar 38% dan tenaga teknis keahlian sebesar 372 ribu atau sekitar 8,6%. Komposisi PNS yang tidak seimbang tersebut akan menyulitkan dalam menghadapi tantangan ke depan.
â€œMenyikapi hal tersebut serta dihadapkan pada tantangan era industri 4.0, kita memerlukan spesialisasi keahlian. Untuk itu pula, perencanaan dan usulan PNS baru, harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional dan daerah, serta sasaran Nawacita, sehingga daya saing bangsa kita semakin meningkat di kancah internasional,â€ sambungnya.
Pengadaan CPNS Tahun 2018 ini direncanakan akan membuka 238.015 formasi. 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Peruntukan instansi Pemerintah Pusat terdiri dari : Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi. Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.
Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Teknis pendaftarannya dilakukan serentak secara daring/online oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal pendaftaran daring/online (sscn.bkn.go.id). Calon pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan.
Ada tiga tahapan seleksi pelamar CPNS, yakni seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, pelamar harus lolos seleksi administrasi. SKD merupakan salah satu tahapan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.
Pada penerimaan CPNS tahun ini dibuka formasi khusus yang terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.
Terkait dengan pelamar Diaspora, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dengan pendidikan minimal Strata 2. Khusus untuk perekayasa, dapat dilamar dari lulusan Strata 1. â€œDiaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini,â€ ujarnya.
Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat pasca Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi CPNS tahun 2018.
Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks THK-II dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2018 direncanakan mulai bulan September 2018. Diawali dengan tahap pengumuman, pendaftaran dan verifikasi administrasi pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober 2018. Pelaksanaan seleksi pada minggu ketiga Oktober 2018 (SKD dan SKB). Pengumuman kelulusan pada minggu keempat November 2018. Sedangkan tahap pemberkasan dimulai pada bulan Desember 2018.
Masyarakat diminta memantau informasi mengenai rekrutmen CPNS ini melalui situs Kementerian PANRB yakni menpan.go.id dan situs BKN melalui sscn.bkn.go.id. Mantan Wakapolri ini juga menyampaikan bahwa masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap seseorang yang menjanjikan dapat masuk menjadi CPNS. â€œJadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang,â€ imbuhnya. (HUMAS MENPANRB)

Tingkatkan Daya Saing Bangsa, Pemerintah Buka 238 Ribu Formasi CPNS

Pancoran, Jakarta - Pustakawan Madya Universitas Gadjah Mada Dr. Purwani Istiana, SIP., M.A. menjelaskan dua inovasi yang perlu diterapkan dalam program literasi. Hal itu dipaparkannya saat membawakan materi berjudul "Strategi Pustakawan dalam Membangun Inovasi Program Literasi Guna Mewujudkan SDM Unggul" pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/02/2020).
"Pertama, inovasi materi literasi itu sendiri. Dan (kedua) inovasi pengajaran yang bisa kita berikan kepada mahasiswa," terangnya.
Materi literasi itu, kata Purwani, menjadi bagian kebutuhan dari institusi pendidikan, yaitu sebagai media publikasi dan diseminasi serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karenanya tesis, skripsi, disertasi itu semestinya tidak lagi hanya berhenti sebagai sebuah repositori yang ada di perguruan tinggi atau hiasan di rak-rak perpustakaan.
â€œHarapannya adalah bahwa hasil riset itu bisa dipublikasikan, bisa dibaca oleh banyak orang, supaya pemanfaatannya lebih banyak. Kemudian dari pemanfaatan publikasi tersebut bisa diketahui dampaknya ke masyarakat. Apakah itu produknya bisa menjadi sebuah paten yang bisa digunakan oleh industri ataukah kemudian menjadi hak cipta di buku,â€ papar Purwani.
Lebih lanjut, Purwani menjelaskan tentang inovasi literasi tentang pengajaran. Yakni bagaimana Pustakawan dapat mengajarkan kepada mahasiswa maupun dosen dengan membuat program kelas literasi di perguruan tinggi atau di perpustakaan dengan membuat program mandiri, seperti berkolaborasi dengan dosen, program studi dan media sosial.
â€œMisalnya pertanyaan-pertanyaan yang berulang yang sering pustakawan temui, itu kita buatkan tutorialnya. Ini contoh saya membuat tutorial mencari jurnal nasional terakreditasi yang diunggah di Youtube," pungkasnya.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Strategi Pustakawan Dalam Membangun Inovasi Program Literasi

Perpusnas Dampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kabupaten Kulonprogo, D.I Yogyakarta 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta Panca prasetya KORPRI adalah jiwa dari setiap Aparatur Sipil Negara, sesusai isi nya: Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji satu Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.Tiga Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat Â Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Dan lima Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
â€œSaya berpesan agar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI dapat direalisasikan baik di lingkungan Perpustakaan Nasional RI maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya, saya berharap dengan dewan pengurus korpri dapat memberikan sumbangsihnya di dalam upaya meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Perpustakaan Nasional dalam rangka ikut mendukung komitmen Presiden Joko Widodo yaitu SDM UNGGUL INDONESIA MAJUâ€ pesan kepala Perpustakaan Nasional yang diwakilkan Â Ofy Sofiana Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi saat memberikan arahan kepada Dewan pengurus Korpri di lingkungan Perpustakaan Nasional Rabu, (12/2/2020).
â€œDewan pengurus Korpri Perpustakaan Nasional juga agar selalu berpartisipasi dan mengambil peranan dalam setiap kegitan yang diadakan oleh dewan pengurus Korpri Nasional," pesan Ofy Sofiana.
Â Reportase : Ahmad Kemal Nasution
Fotografer : Raden Radityo

Berita

Panca Prasetya Korpri Jiwa ASN