Salemba, Jakarta- Di tengah kebutuhan akan standar perpustakaan yang memadai, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tengah berupaya menyusun Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SNP Sekolah Luar Biasa (SLB).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan persyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ tegas Deni saat membuka kegiatan Public Hearing SNP Pendidikan Anak Usia Dini dan SNP Sekolah Luar Biasa secara daring, Jumat (27/8/21).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan bagi para penyelenggara dan pengelola perpustakaan untuk memberikan kontribusi terhadap penyusunan SNP sebelum ditetapkan ke dalam regulasi. Saat ini Perpusnas sendiri telah memiliki 9 SNP yang terdiri dari Â SNP Perpustakaan Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, Â SNP perpustakaan umum pada perpustakaan provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa, serta SNP Perguruan Tinggi dan SNP Perpustakaan Khusus yang ditetapkan 2017 lalu.
Ketua Tim Perumus SNP PAUD Tisyo Haryono berharap setelah dilakukan public hearing atas rancangan PAUD maka akan segera ditetapkan. â€œDalam waktu dekat SNP PAUD akan segera disahkan. Jadi jangan lagi menggunakan standar untuk SD, SMP, atau SMA lagi untuk SLB dan PAUD. Karena ketika diterapkan sudah pasti tidak cocok,â€ tuturnya. Tisyo melanjutkan dengan adanya SNP PAUD nantinya maka penyelenggara perpustakaan dapat segera menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi sebagai bagian pembangunan kualitas perpustakaan.
Di sisi lain, Ketua Tim Perumus SNP SLB, Bambang Supriyo Utomo mengatakan pada dasarnya ada 6 standar yang diatur dalam SNP yaitu standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
â€œIsi dari sebuah standar bukan yang terbaik, maksimal, maupun optimal. Tapi isinya yang minimal tapi layak digunakan oleh masyarakat. Maka kita perlu mencari titik tengah di antara itu,â€ ungkapnya.
Dalam rangka penyusunan kedua SNP SLB dan SNP PAUD, Perpusnas juga bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan PAUD dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Reportase: Eka Purniawati

Susun Standar Nasional Perpustakaan PAUD dan SLB, Perpusnas Minta Masukan Masyarakat

Kemayoran, Jakarta&ndash;Terwujudnya Kabupaten Berau yang cerdas dan terampil melalui pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan guna meningkatkan budaya baca masyarakat adalah visi perpustakaan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
 
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Berau memiliki 18 program unggulan Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dimana 3 butir dari 18 program unggulan tersebut berkolerasi langsung dengan pengembangan perpustakaan.
 
Hal tersebut diutarakan oleh Bupati Kabupaten Berau Sri Juniarsih Mas dalam sesi berbagi Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Rakornas) pada hari Selasa (14/05/2024). Program unggulan yang pertama adalah butir ke 6, penyediaan 1.000 titik wifi gratis hingga ke kampung.
 
&ldquo;Pengembangan perpustakaan diselenggarakan melalui inovasi Strategi Peningkatan Literasi melalui Perpustakaan Aktif, Kreatif, Edukatif dan Menarik (SIPENA PAKEM) kemudian ada 50 perpustakaan digital berbasis website&nbsp; yang diserahkan kepada perpustakaan yang telah terakreditasi pada tahun 2023 serta penambahan koleksi e-book untuk perpustakaan digital di perpustakaan kampung tahun 2023,&rdquo; jelasnya.
 
Untuk program unggulan yang kedua, lanjutnya, &nbsp;adalah butir yang ke 9 yaitu peningkatan insentif bagi sumber daya manusia (SDM) Kader Posyandu, tenaga pendidik dan tenaga layanan lainnya termasuk tenaga perpustakaan melalui sinergi dengan perangkat daerah seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta Sekretariat Daerah-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau.
 
&ldquo;Ini adalah merupakan dukungan kami kepada tenaga pustakawan untuk lebih professional, lebih semangat sehingga menjadi kewajiban dan perhatian kami untuk memperhatikan kesejahteraan para tenaga pustakawan yang ada di Kabupaten Berau,&rdquo; tegasnya.
 
Program unggulan yang ketiga adalah butir 17 yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas melalui SDM yang profesional berbasis digital teknologi melalui sinergi dengan sekretariat daerah dan perangkat daerah seperti DISPUSIP dan Dinas komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Berau.
 
&ldquo;Sinergi ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan penggunaan komputer bagi pustakawan dan tenaga perpustakaan di kabupaten Berau, pelatihan penggunaan otomasi bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan, pelatihan penggunaan website, google drive dan powerpoint bagi pengelola perpustakaan dan pelatihan arsip berbasis digital bekerja sama dengan DPK provinsi Kalimantan Timur,&rdquo; jelasnya.
 
Dalam kesempatan ini Bupati Berau menegaskan dukungan yang diberikan bukan hanya berupa regulasi dan kebijakan melainkan memberikan kebijakan anggaran yang terus diupayakan bertambah dari tahun-tahun.
 
&ldquo;Ini untuk memotivasi dan mendorong semangat tenaga perpustakaan di 13 kecamatan Kabupaten Berau. Hingga sejauh ini, kami memiliki total 438 perpustakaan,&rdquo; terangnya. 
 
Lebih lanjut, bupati Berau memaparkan lima strategi untuk meningkatkan perpustakaan terstandar secara nasional melalui akreditasi perpustakaan. Strategi yang pertama adalah menciptakan komunikasi intensif dengan pihak yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan seperti sekretariat daerah (setda), DPRD, Dispusip, Dinas Pendidikan (Disdik), DPMK, pengiat perpustakaan dan literasi serta dunia usaha dan dunia industri.
 
&ldquo;Strategi yang kedua adalah membangun kemitraan antara pemerintah kabupaten Berau dengan oerganisasi penggerak perpustaakaan dan literasi. Yang ketiga adalah menerapkan strategi SIPENA PAKEM,&rdquo; tambahnya.
 
Strategi yang keempat adalah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pegiat literasi dan perpustakaan di Kabupaten Berau dalam acara tahunan seperti Bulan Kunjung Perpustakaan (BKP).
 
Strategi yang terakhir adalah memberikan dukungan anggaran dan regulasi berupa kebijakan anggaran dan regulasi terus diupayakan melalui perangkat daerah terkait dan dukungan pihak dunia usaha dan dunia industri.
 
Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, terjadi penambahan perpustakaan terakreditasi di Kabupaten Berau. Pada tahun 2022 ada 30 perpustakaan terakreditasi, tahun 2023 ada 49 perpustakaan dan meningkat menjadi 65 perpustakaan terakreditasi pada tahun 2024.
 
Lebih lanjut, Bupati Berau menjelaskan beberapa pencapaian prestasi perpustakaan kabupaten Berau di tingkat provinsi Kalimantan Timur dan Tingkat Nasional. Diantaranya adalah terbaik pertama dalam pencapaian jumlah perpustakaan terakreditasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur berturut-turut tahun 2023 dan 2024.
 
&ldquo;Perpustakaan sekolah Kabupaten Berau menyumbangkan jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi sebanyak 24,8% untuk capaian Kalimantan Timur serta memenangkan prestasi lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi Kalimantan Timur hingga nasional dimana pada tahun 2023 Perpustakaan&nbsp; SMAN 6 Berau juara 1 tingkat provinsi Kalimantan Timur dan juara 2 tingkat nasional kluster 3,&rdquo; jelasnya.
 
Selain itu, Bupati Berau menjelaskan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjadi mitra Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan Kabupaten Berau sejak tahun 2020 hingga saat ini ada 16 perpustakaan kampung baik yang bemitra dengan Perpusnas. Dan pada akhirnya, Kabupaten Berau mampu meraih prestasi di tahun 2023 dan 2024 menjadi yang terbaik seprovinsi Kalimantan timur dalam pengelolaan program TPBIS.
 
&nbsp;
 
&nbsp;Reporter: Anastasia Lily
 
Dokumentasi: Alfian / Aji / Ahmad Kemal

Strategi Kabupaten Berau Dalam Meningkatkan Perpustakaan Terakreditasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Rona wajah Sri Rumani sontak berubah. Dengan nada suara bergetar, pustakawan madya dari Universitas Gadjah Mada, menceritakan nasib fungsionalnya yang terkatung-katung. Niat menjadi pustakawan utama pupus seiring dengan aturan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) yang menyatakan tidak ada jenjang pustakawan utama pada perguruan tinggi. Berbagai upaya mediasi sudah ditempuh hingga ke meja Ombudsman, namun belum menemui titik temu sampai sekarang.
Sri Rumani menambahkan, hasil yang ia dapat kala mengadukan hal tersebut ke Ombudsman, yakni (1) telah terjadi mal administrasi, (2) tidak terjadi kesalahan administrasi, dan (3) bukan kewenangan Ombudsman untuk memutuskan.
Hal ini terungkap saat organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi melakukan mediasi dengan Kepala Perpusnas, pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) mencari titik temu&nbsp;(win-win solution)&nbsp;atas polemik yang dialami para pustakawan di perguruan tinggi, di Jakarta, Rabu, (10/1).
Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Abdurahman Saleh menanyakan apakah lembaga perguruan tinggi tidak memerlukan pustakawan utama ? Ada yang sudah diangkat sebagai pustakawan utama namun tidak menerima gaji sebagaimana haknya, dan pada akhirnya mengajukan pensiun dini. &ldquo;Pustakawan bukan warga negara kelas dua,&rdquo; terang Abdurahman Saleh.
Kemenristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 49/2015 beralasan perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungannya sudah disetujui oleh Kementerian PAN-RB dengan Nomor B/3662/M.PANRB/10/2015. Artinya, jenjang jabatan pustakawan di &nbsp;hanya sampai pada level madya.
Menanggapi keluh kesah yang dialami para pustakawan perguruan tinggi, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando meminta cepat dicarikan solusinya, termasuk kepada lembaga profesi, IPI, untuk tidak tinggal diam melihat problem tersebut. Ia mengingatkan saat ini banyak institusi perguruan tinggi di Indonesia yang telah mencapai level internasional. &ldquo;Artinya, pustakawan merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di era teknologi informasi dan komunikasi,&rdquo; ujar Muhammad Syarif.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati mengatakan pihaknya tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi intens dengan KemenPAN-RB terkait masalah tersebut. &ldquo;Hasilnya, KemenPAN-RB akan memfasilitasi pertemuan tripartit yang dihadiri KemenPAN-RB, Perpustakaan Nasional dan Kemenristekdikti ditambah Kementerian Sekretariat Negara serta BKN jika diperlukan,&rdquo; kata Deputi II Perpusnas.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pustakawan Perguruan Tinggi Keluhkan Tiadanya Jenjang Pustakawan Utama

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Badung tengah menyiapkan layanan tambahan khusus bagi penyandang tuna netra. hal ini dilaukan agar para difabel penyandang tuna netra bisa menggunakan layanan perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (16/10). Kristiani mengatakan, pihaknya ingin melakukan sesuatu agar dapat memberikan perhatian lebih bagi masyarakat penyandang tuna metra, khususnya dalam hal membaca.
â€œMereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari buku, maka dari itu kami menyiapkan layanan untuk difabel khususnya penyandang tuna netra. Saat ini sudah ada beberapa komputer yang berisi materi untuk mereka, namun setelah melihat layanan disabilitas di Perpusnas sepertinya audiobook lebih mudah diakses oleh penyandang tuna netra,â€ ungkapnya.
Kristiani juga menyampaikan, tingginya antusiasme anak-anak di wilayah kabupaten Badung untuk membaca, membuat pihaknya kewalahan karena terbatasnya ketersediaan buku yang ada.
â€œSudah ada 60 sekolah dasar yang bekerjasama dengan kami, melalui perpustakaan digital pustaka gita, para siswa dapat meminjam buku setelah terpinjam, buku itu akan tersimpan di laptop atau ponsel siswa. Dan siswa dapat membaca secara offline dalam kurun waktu batas peminjaman. Dan buku yang ada masih kurang, kami harap ada kerjasama dengan Perpusnas terkait pengadaan buku,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengapreasi kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung yang turut mendukung meningkatkan gemar membaca di kalangan anak-anak, dan juga penyandang disabilitas.
â€œKedepan kita bisa bekerjasama dalam hal layanan difabel yang saat ini tengah disiapkan oleh Disperpusip Badung, salah satunya dengan menugaskan staf yang ahli braile.Selain itu, untuk pengadaan buku anak-anak bisa segera didata judul apa saja yang dibutuhkan. Karena memang hampir semua wilayah yang kami datangi, anak-anak kesulitan mendapatkan bahan bacaan,â€ tuturnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra

Salemba, Jakarta - Tidak sekedar berperan sebagai penunjang, Sekretariat Utama di lingkungan Perpustakaan Nasional adalah jantungnya lembaga untuk memastikan impact tupoksi terwujud. Demikian dikatakan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan dalam Rapat Teknis Sekretariat Utama di Teater Salemba, Rabu (22/1).
Â 
"Sekretariat Utama atau Sestama adalah jantungnya, mesin lembaga untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan di Perpustakaan Nasional. Sebenarnya pelaksanaan teknis di kedeputian, justru itulah yang akan menunjang apa yang dikehendaki sebuah lembaga diawasi oleh Sekretariat Utama," katanya.
Â 
Sebagai mesin kelembagaan,Â  unit Sestama menjadi kontrol dari komponen lainnya. Sestama dapat menegur Deputi jika capaian kinerjanya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai perencana, ada tiga komponen didalamnya yakni 3M yang terdiri dari Man, Money dan Material.
Â 
â€œSestama memiliki peran yang sangat substansial. Bicara tentang SDM itu sudah tugas besarnya Sekretariat Utama. Kebutuhan anggaran serta sarana prasarana kerja yang dibutuhkan seluruh unit itupun tugas sestama,â€ jelasnya.
Â 
Sementara itu, Menurut Ketua Panitia Rakernis Sekretariat Utama, Joko Santoso, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat kritikal, karena sebagai awal mula penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Terlebih, pembangunan perpustakaan masuk dalam salah satu program prioritas nasional revolusi mental pembangunan kebudayaan.
Â 
â€œPerpustakaan Nasional mengemban amanah prioritas nasional budaya literasi inovasi dan kreativitas. Mengenai hal tersebut, Sekretariat Utama memiliki beban besar, yakni bagaimana menunjang seluruh kepentingan baik secara teknis maupun substansial baik di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi maupun Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dapat dilaksanakan dengan baik,â€ jelasnya.
Â 
Lebih lanjut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan ini mengatakan, dalam rakernis selain memaparkan rencana kerja tahun 2020, juga diperlukan evaluasi terhadap capaian rencana strategis (renstra) tahun 2015-2019, dalam evaluasi bertumpu pada tiga hal. Diantaranya evaluasi proses, pelaksanaan dan output yang sudah dilakukan, dan menyangkut kebijakan antara kesesuaian kebijakan permasalahan.
Â 
â€œAda satu peribahasa, perencanaan yang baik akan menjadi salah satu unsur penunjang utama dalam menunjang keberhasilan sebuah program atau kegiatan. Dalam waktu dua hari ini, kita mantapkan rencana kerja tahun 2020 dan mendukung renstra Perpusnas tahun 2020-2024,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Rakernis Sekretariat Utama, Kaperpusnas : Sestama Jantungnya Lembaga  

Tugu Tani, Jakartaâ€”Banyak hal yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (UU KCKR) Nomor 13 Tahun 2018. UU Sosialisasi UU KCKR terbaru diharapkan mampu menumbuhkan kesepahaman yang sama diantara semua pelaku yang disebutkan dalam UU. Â Â Â 
Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional Lucya Damayanti mengatakan sedikitnya ada lima faktor kenapa Perpusnas belum bisa maksimal menghimpun seluruh koleksi (tercetak/terekam) yang notabene adalah buah karya atau pikir anak bangsa. Â 
Pertama, kurangnya kesadaran para pelaku (penerbit/pengusaha rekaman) menyerahkan karya cetak maupun karya rekamnya ke Perpusnas dan Perpustakaan Daerah. Yang kedua, UU KCKR sebelumnya (UU Nomor 4 Tahun 1990, red) belum mengikuti perkembangan teknologi. Ketiga, di UU sebelumnya belum mengatur kewajiban warga negara asing (WNA) yang apabila melakukan penelitian di dalam negeri, baik untuk kepentingan komersil atau tidak untuk menyerahkan hasilnya sebagai KCKR. Keempat, belum ada efek jera. Penerapan sanksi belum efektif. â€œAkibatnya, KCKR yang terhimpun baru sekitar 30 persen,â€ beber Lucya saat Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Jakarta, Senin, (25/2).
UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 secara ringkas mengatur subjek wajib KCKR, baik warga negara Indonesia maupun WNA, mekanisme hasil KCKR mulai dari penerimaan, pencatatan sampai pengawasan, pemberian penghargaan kepada penerbit sampai masyarakat yang berperan, kewajiban pemerintah menyediakan pendanaan dalam menghimpun KCKR sesuai kemampuan, dan peran serta masyarakat terhadap KCKR. Â 
UU KCKR terbaru, ditegaskan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, adalah sebuah legitimasi. Produk reformasi. UU ini dirancang bukan sebagai pengepul dari karya-karya yang diserahkan tapi harus berperan sebagai penghubung lintasan sejarah, apalagi terkait peradaban bangsa. â€œIndonesia adalah salah satu peradaban tertua di dunia,â€ ujar Kepala Perpusnas. Â 
Perpusnas mengawali rangkaian Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta pada 21 Februari.
Â 
Reportase : Hartoyo D
Fotografer : Adit

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Susun Standar Nasional Perpustakaan PAUD dan SLB, Perpusnas Minta Masukan Masyarakat

Strategi Kabupaten Berau Dalam Meningkatkan Perpustakaan Terakreditasi

Pustakawan Perguruan Tinggi Keluhkan Tiadanya Jenjang Pustakawan Utama

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra

Rakernis Sekretariat Utama, Kaperpusnas : Sestama Jantungnya Lembaga

Sosialisasi UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Nomor 13/2018 : KCKR Adalah Penghubung Lintasan Sejarah