Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Sumatera

Garut, Jawa Barat - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memiliki tiga tujuan yang bermuara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Melalui tersedianya layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, pembudayaan kegemaran membaca, dan masyarakat yang cerdas dan sejahtera tersebut, diharapkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bisa terwujud.
Hal ini disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi dalam Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis (20/9). Dedi Junaedi memaparkan UU tentang Perpustakaan dan PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dimoderasi Kepala Bidang Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Garut Ida Rahayu.
Dedi Junaedi mendorong pemerintah daerah Kabupaten Garut terutama Dispusip Kabupaten Garut untuk memberikan layanan perpustakaan yang koleksinya bisa dimanfaatkan masyarakat. â€œDalam UU disebutkan tugas pemerintah pusat menjamin ketersediaan layanan perpustakaan di seluruh daerah, dan pemerintah daerah bertugas menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah,â€ jelasnya.
Pengelola perpustakaan sekolah diminta memberikan layanan yang maksimal kepada peserta didik, seperti tercantum dalam pasal 83 PP Nomor 24 Tahun 2014. â€œSekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit lima persen dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Jadi ini bisa ditanyakan pengelola perpustakaan ke kepala sekolah,â€ tuturnya.
Sesuai dengan amanat PP No 24 Tahun 2014, warga Garut juga diminta untuk menyerahkan naskah kuno yang dimilikinya ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Garut.
Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Bagian Hukum dan Humas Perpusnas Asep Muslih menyebut PP No 24 Tahun 2014 mengamanatkan tujuh hal pokok yakni pendaftaran naskah kuno, penghargaan naskah kuno, standar nasional perpustakaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus, dewan perpustakaan, penghargaan pembudayaan kegemaran membaca, dan kewajiban penyelenggaraan perpustakaan. Asep Muslih berharap melalui sosialiasi ini, para peserta bisa mengembangkan layanan perpustakaan dan kegemaran membaca melalui kegiatan yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan.
Kegiatan ini dihadiri 100 peserta yang terdiri dari Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, kepala perpustakaan kecamatan, desa, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah, pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia, dan ketua Gerakan Permasyarakatan Minat Baca di wilayah Kabupaten Garut. Dalam kegiatan ini, hadir juga Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, yang memberikan sambutan dan arahan mengenai pengembangan perpustakaan di Garut.
Reportase: Hanna Meinita

UU Perpustakaan Bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Gunungkidul, Yogyakarta - Melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan, senilai Rp 10 Miliar, warga Kabupaten Gunungkidul kini telah memiliki gedung fasilitas layanan perpustakaan yang representatif.
Kepala Perpustakaan Nasional (RI), Muhammad Syarif Bando mengatakan, kehadiran perpustakaan merupakan wujud dari keberpihakan pemerintah pusat dalam menyiapkan insfrastruktur pelayanan dasar, sekaligus mempercepat capaian target nasional dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Bangunan tiga lantai ini merupakan suatu monumental untuk Kabupaten Gunungkidul, dalam mempercepat agenda nasional dalam rangka meningkatkan kualitas SDM," ujar Syarif Bando, usai meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Gunungkidul pada Selasa, (25/1/2022).
Syarif Bando mengatakan, perlu dipahami bahwa budaya baca masyarakat Indonesia tidaklah rendah, melainkan bahan bacaan yang ada masih terbatas.
Hal ini berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan Perpusnas di 34 Provinsi, dan 220 Kaubpaten/Kota pada tahun 2019, yang menunjukkan hasil bahwa satu buku ditunggu 90 orang. Padahal standar yang ditetapkan UNESCO adalah tiap orang tiga buku baru per tahunnya.
"Karena manifesto IFLA, memandatori bahwa bangku terakhir dari orang yang sudah keluar dari pendidikan formal adalah perpustakaan," kata Syarif.
Untuk itu, pihaknya mendorong para ilmuwan, akademisi agar ilmu-ilmu yang dimiliki dapat dituangkan dalam penulisan. Karena masyarakat memerlukan buku-buku ilmu terapan.
"Disini kita menjadi penggerak untuk mendorong masyarakat agar mempercayai bahwa transfer ilmu pengetahuan, dari teori dan praktek, hanya satu jalannya yakni membaca," lanjutnya.
Senada, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengakui, bahwa literasi sangat penting dalam rangka menghadapi perkembangan global. Menurutnya, tidak adanya penciptaan teknologi baru tanpa adanya literasi.
"Literasi menjadi sangat penting yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Dengan adanya gedung fasilitas layanan perpustakaan ini, Sunaryanto berharap sdm di Kabupaten Gunungkidul akan semakin maju.
"Perubahan akan terjadi manakala kita tidak puas, dan ketidakpuasan itu hendaknya didasari dengan adanya literasi itu sehingga perubahan ke depan akan lebih baik," harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati mengatakan, perpustakaan memiliki daya dukung untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Di tahun 2020, IPP secara nasional turun menjadi 51,00. Ini dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada salah satu sektor domain IPP, yakni sektor kesempatan kerja.
"Di tahun 2020 IPP nasional turun, dimungkinkan karena saat itu kita terserang pandemi Covid-19. Dimana kesempatan bekerja, para buruh yang ada di perusahaan mengalami penurunan kesempatan kerja termasuk dirumahkan," ungkap Esti.
Sesungguhnya dengan modal SDM dan situasi pandemi saat ini, lanjut Esti, justru membuka ruang kesempatan kerja yang luar biasa adanya kesempatan kerja.
"Karena Perpusnas maupun perpustakaan daerah memiliki daya dukung untuk meningkatkan IPP, yang merupakan salah satu kunci indikator keberhasilan pembangunan nasional kita melalui peningkatan SDM," lanjutnya.
Esti mencontohkan, banyaknya anak muda yang meningkatkan perekonomian dengan menjadi youtuber, maupun berjualan dengan memanfaatkan berbagai macam marketplace yang ada.
"Saya mohon ada ruang-ruang di Perpustakaan Daerah dengan membuat kegiatan yang menarik anak muda, seperti bedah buku cara promosi lewat media online," katanya.
Peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan ini dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional", dilanjutkan pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Gunungkidul Diah Purwanti Sunaryanta periode 2022-2024, dan Pengukuhan 18 Bunda Literasi Kapanewon (kecamatan) se-Kabupaten Gunungkidul.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gunung Kidul (UGK), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Melalui DAK, Warga Gunungkidul Punya Gedung Perpustakaan Representatif

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perrpusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œDi dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif pada Senin (30/8/21) saat memberikan sambutan pada kegiatan SosialisasiÂ (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Watampone, Sulawesi Selatan,- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar mendorong peningkatan literasi masyarakat di berbagai daerah salah satunya di Kabupaten Bone, Sulawesi Tenggara.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Deputi Adin, literasi masyarakat yang kuat diperlukan agar sebuah negara bisa tumbuh maju dan modern. Dengan kuatnya budaya baca dan literasi, masyarakat akan menjadi inovatif kreatif, produktif, dan sejahtera.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Bahkan negara maju yang tidak memiliki sumber daya alam yang menguntungkan, penduduknya bisa sejahtera dengan perilaku membaca dan budaya literasi yang kuat,&rdquo; ungkapnya pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Tenggara.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Deputi Adin juga menjelaskan bahwa tingkat literasi masyarakat yang tinggi bisa memberikan dampak yang luas pada berbagai sektor pembangunan. Contohnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara yang lebih kuat.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Deputi Adin mengungkap Perpusnas terus berupaya menghadirkan berbagai program literasi untuk kesejahteraan yang berfokus pada pembangunan manusia berpengetahuan. Salah satunya Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kegiatan ini merupakan perwujudan visi misi Presiden Jokowi tentang penguatan sumber daya manusia dimana penguatan literasi dijadikan sebagai program prioritas nasional. Perpusnas akan terus meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan yang berbasis inklusi sosial,&rdquo; sebutnya pada Sabtu, (17/6/2023).
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Di Kabupaten Bone menurut Adin, Perpusnas telah memberikan dukungan peningkatan literasi untuk kesejahteraan melalui Program TPBIS untuk 7 desa. Dan secara mandiri juga telah dikembangkan di 86 desa lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Program TPBIS menjadi inkubator bagi para pelaku usaha di daerah dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan yang diberikan,&rdquo; terangnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bupati Bone A. Fashar M. Pandjalangi dalam sambutannya mengatakan akan terus memberikan dukungan pada program peningkatan literasi di daerahnya. &ldquo;Kami mengupayakan berbagai program peningkatan literasi di Kabupaten Bone bisa terus sejalan dengan program yang dijalankan Perpusnas,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sayangnya menurut Fashar, meskipun sudah beberapa desa di Kabupaten Bone telah memiliki perpustakan desa namun belum dapat memenuhi standar perpustakaan yang baik.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Untuk memenuhi standar perpustakaan yang bagus akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan anggaran. Memang &rdquo; ungkapnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Untuk itu Fashar berharap sinergi dan kolaborasi bisa terus dilakukan bersama pemerintah pusat agar bisa menjadi stimulasi pembangunan perpustakaan desa dan taman baca masyarakat di Kabupaten Bone.
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fashar juga meminta agar Perpusnas memberikan bantuan koleksi bagi perpustakaan desa yang sudah ada maupun yang akan dibangun. &ldquo;Tolong bantu juga berikan buku yang dapat membuka wawasan untuk pengembangan usaha masyarakat dengan memberdayakan kearifan lokal yang ada. Dan juga yang dapat menciptakan inovasi-inovasi masyarakat desa,&rdquo; pungkasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramli mengatakan bawah literasi menjadi salah satu hak masyarakat yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. &ldquo;Mandatorinya adalah bagaimana kita semua berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa,&rdquo; terangnya.

<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Andi menegaskan, sebagai salah satu mitra Komisi X DPR RI, Perpusnas akan terus mendapatkan dukungan untuk penambahan anggaran dalam upaya peningkatan literasi masyarakat melalui kesejahteraan karena anggaran yang diberikan saat ini terhitung sangat kecil. Reporter: Eka Purniawati
<span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Dorong Peningkatan Literasi Masyarakat Kabupaten Bone

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Peningkatan budaya membaca demi maksimalisasi indeks literasi masyarakat harus dilakukan dengan berbagai cara dan oleh semua pihak. Saat ini, jumlah perpustakaan umum hanya 25,89% (ada 23.611 dari kebutuhan 91.191 perpustakaan). Juga, gedung dan fasilitas perpustakaan umum yang belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
Belum lagi, disrupsi budaya digital yang membuat hoaks kian merebak dan ujaran kebencian bernuansa SARA juga kuat di negeri ini. Maka, membangun perpustakaan adalah ikhtiar yang bisa membentuk peradaban bangsa lebih baik.
Poin ini yang disampaikan Bupati Magetan Suprawoto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 yang diselenggarakan secara virtual yang mengangkat tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir BudayaÂ Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" pada Senin (22/3/2021).
Dengan dasar di atas, menurutnya, mewujudkan Magetan sebagai Kabupaten Literasi adalah keniscayaan. Saat ini, indeks minat baca Kabupaten Magetan berada pada angka 74,76 (2019), yang diharapkan menjadi 80 dalam lima tahun ke depan. Hal ini akan terlaksana dengan peran seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Magetan yang saling menunjang dan bersinergi bersama.
â€œTak lepas dari itu, peran serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan sebagai lembaga strategis untuk peningkatan literasi masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi sesuai dengan konteks kebutuhannya masing-masing,â€ buka Suprawoto.
Beberapa kebijakan strategis telah diambilnya dalam hal pengembangan dan pengelolaan perpustakaan untuk pengembangan/pembudayaan literasi ini, dengan membangun gedung perpustakaan yang representatif, Gedung Literasi dan Pojok Baca, Gerakan Lansia Membaca, gerakan inklusi sosial berbasis komunitas, layanan pembinaan perpustakaan sekolah, desa, dan kelurahan berbasis TI, Layanan Perpustakaan Keliling, Junior Writerpreneur, serta layanan penerbitan.
Yang paling mencolok dari program literasi di Magetan ini adalah Magetan membuka berbagai spot wisata literasi, yang diklaimnya sebagai yang pertama di Indonesia. â€œMaster plan pembangunan gedung literasi Kabupaten Magetan yang akan menjadi salah satu kawasan wisata dengan Taman Refugia dan Smart Farm di Kabupaten Magetan,â€ jelasnya.
Komitmen pemerintah untuk menjadikan Magetan sebagai Kabupaten Literasi diwujudkan dengan Rencana Pembangunan Gedung Literasi di Tahun 2021 dengan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Perpustakaan untuk Zona 1 dan didukung pula dengan APBD Kabupaten Magetan untuk Zona 2, yang diharapkan lebih mendekatkan perpustakaan ke seluruh lapisan masyarakat. Kawasan Literasi ini nanti akan menjadi salah satu kawasan wisata dengan Taman Refugia dan Smart Farm.
â€œPemerintah Kabupaten Magetan juga akan membuat Kawasan Wisata Edukasi dari Perpustakaan Umum, Pendapa Surya Graha, Rumah Dinas Bupati hinga Sekretariat Kabupaten Magetan. Ini koleksi dari perpustakaan pribadi saya di rumah dinas Bupati dengan 5.000 judul koleksi dari berbagai subjek pengetahuan,â€ lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa Perpustakaan Umum Magetan dulunya sangat sederhana. Di lantai bawah adalah Kantor Kesbangpol. Kini, bukan perpustakaannya yang dipindahkan, tapi Kantor Kesbangpol yang dipindahkannya. Itu karena letaknya sangat strategis, dan bisa diakses masyarakat dari banyak penjuru, perpustakaan harus ada di sana.
â€œKita tahu bahwa kepala daerah menempatkan perpustakaan di pos paling belakang. Di Magetan, saya tidak mau seperti itu. Magetan harus menjadi kabupaten literasi. Kebijakan kita adalah mengembangkan pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan itu harus kita tempatkan di tempat yang semestinya. Perpustakaan harus ditempatkan di tempat yang cukup mudah dijangkau,â€ bebernya.
Suprawoto juga menyampaikan bahwa kabupaten yang dipimpinnya mempunyai konsep kebun literasi. Di lokasi ini, anak-anak tak hanya menikmati wisata alam, tapi mereka bisa sambil menulis, menyalin, yang bisa membawa nilai tambah.
â€œBukan hanya wisata alam, tapi juga wisata literasi. Di dalam membuat kebijakan, kita undang stakeholder perpustakaan. Ini bukti nyata. Saat membeli buku saja, kita perlu tanyakan yang dibutuhkan masyarakat itu buku apa. Sehingga yang kita adakan adalah buku yang benar-benar dicari masyarakat,â€ sambungnya.
Mereka juga mengelar Malam Purnama Sastra, di depan perpustakaan daerah. Di sini, anak-anak bisa membaca puisi di taman perpustakaan pada malam minggu, saat tempat ini sedang ramai.
â€œKita mempunya mal pelayanan publik satu-satunya di Indonesia. Ada juga pojok baca digital. Mari bangun mimpi anak-anak kita dengan mendorong mereka untuk banyak membaca buku. Orang boleh pintar setinggi langit, boleh kaya setinggi langit, tapi kalau tidak menulis dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan yang abadi,â€ pungkasnya.
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Sumatera

UU Perpustakaan Bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Melalui DAK, Warga Gunungkidul Punya Gedung Perpustakaan Representatif

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

Perpusnas Dorong Peningkatan Literasi Masyarakat Kabupaten Bone

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Keren! Magetan Punya Wisata Literasi