Salemba, Jakarta&mdash;Perpusnas Press menyelenggarakan Workshop Penulisan Buku Batch 2 dengan tema The Power of Short: Lokakarya Menulis Singkat. Lokakarya yang diikuti oleh Komunitas PELITA (Penulis Literasi Pustaka) sebanyak 50 orang ini menghadirkan narasumber Benny Arnas. Tujuannya untuk membantu peserta mampu mengenali, menguasai, hingga menghasilkan narasi (karya) ringkas yang menggerakkan.
&ldquo;Di era serba cepat hari ini, menulis dan membaca ringkas adalah sesuatu yang tak bisa ditawar. Gagal menyampaikan poin penting di menit pertama adalah merelakan pembaca meninggalkan anda. Merelakan dunia memunggungi anda,&rdquo; ujar Sri Marganingsih selaku Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Humas dalam pembukaan acara di Aula Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Jl. Salemba Raya No. 28 A, Jakarta, pada Senin (19/6/2023).
Dia berharap setelah mengikuti acara ini, para peserta menghasilkan karya tulisan. &ldquo;Agar semua peserta, ASN Perpustakaan Nasional RI berani menulis, menyampaikan ide-ide agar tulisan kalian tidak hanya tertumpuk di laptop, tidak hanya ada di coretan-coretan kertas, mumpung di sini ada narasumber kita, Bapak Benny Arnas,&rdquo; urainya.
Pada sesi workshop, Benny Arnas menyampaikan formula Story by 5, di mana formula ini akan membantu peserta untuk membuat kerangka tulisan yang baik, ringkas, bernas, dan terstruktur.
"Story by 5 saya kembangkan di masa pandemi, banyak orang yang menulis, tapi tidak semua orang bisa menuntaskan tulisannya. Lalu bagaimana cara mereka untuk tidak terjebak dalam imajinasi yang kemudian mungkin akan menjadi patah semangat dan mengabaikan tulisannya? Maka saya buatlah ini. Formula Story by 5, Menulis Ringkas, Sekali Duduk, dengan ada nya PREMIS,&rdquo; jelas novelis yang memiliki kelas menulis secara daring ini.
Peserta terlihat antusias dengan kelas workshop penulisan buku. Hal ini terlihat dari banyaknya premis yang bermunculan serta koreksi langsung dengan narasumber, yang membuat suasana riuh pecah dengan keingintahuan peserta dalam menuntaskan tulisannya. Pada akhir acara, Benny Arnas meminta peserta untuk mengumpulkan tulisannya agar dikurasi secara langsung.
&ldquo;Seperti yang telah dipesan oleh panitia sebelumnya, saya selaku pemateri dan juga mentor pada kegiatan workshop ini, tulisan teman-teman akan saya kurasi. Harapan kita bersama, tahun ini agar bisa dibukukan dan diterbitkan oleh Perpusnas Press,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Aria Yulita
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Press Selenggarakan Lokakarya Menulis Singkat

Banda Aceh,- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memberikan dukungan pada upaya Arsip Nasional (ANRI) membangun Pusat Studi Arsip Kebencanaan di Aceh dalam rangka memberikan sarana edukasi masyarakat terkait literasi kebencanaan.
Posisi Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana mengharuskan Indonesia bersiap diri dalam menghadapi berbagai bencana yang bisa muncul kapan saja. Salah satu dilakukan dengan membangun budaya literasi masyarakat tentang kebencanaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan upaya yang digagas oleh ANRI untuk membangun pusat studi arsip kebencanaan ini mendorong berbagai pihak untuk dapat menyiapkan berbagai referensi pengetahuan terkait bencana. Selain itu juga sebagai jalan menjelaskan kepada masyarakat tentang gejala bencana yang bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh dunia.
â€œDi perpustakaan nasional banyak sekali naskah yang menjelaskan tentang kebencanaan ini. Yang paling penting bagaimana masyarakat dapat mendapatkan pelajaran serta edukasi tentang gejala bencana alam khususnya,â€ ungkapnya pada Seminar Nasional â€œMenuju Pusat Studi Arsip Kebencanaan Duniaâ€, Jumat (22/10/2021) yang digelar secara hybrid.
Menurut Syarif Bando di Perpusnas sendiri bahan Pustaka terkait kebencanaan terdiri dari berbagai macam mulai dari manuskrip, buku langka, buku elektronik, artikel, dan surat kabar. Contohnya Naskah Bugis (Kutika), Naskah Melayu, Naskah Jawa (Palilindon, Pararaton, Babad Momana dan Sengkala) yang berisi cerita bencana di masa lalu.
Lebih lanjut Syarif Bando menuturkan yang paling penting dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang kesadaran bencana adalah bagaimana setiap kejadian terkait bencana ditulis atau dibukukan.
â€œPenulisan terus dilakukan dari gejala-gejala alam yang terjadi sehingga menambah banyak referensi. Karena masih sulit menemui buku-buku yang memang berkualitas di bidang itu. Di mana secara itu berkaitan dengan kemampuan bangsa kita untuk mempersiapkan peralatan terkait pengendalian berbagai bencana yang mungkin timbul,â€ pungkasnya.
Kepala ANRI Imam Gunarto peresmian Pusat Studi Kebencanaan di Aceh sengaja melibatkan berbagai pihak seperti Perpusnas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Universitas Syiah Kuala (USK), serta Pemerintah Daerah Aceh agar menjadi tanggung jawab bersama.
â€œArsipnya sudah ada, sumbernya sudah ada, dukungan politik sudah ada, biaya sudah ada, peralatan sudah ada, gedung sudah ada. Selanjutnya apa? Yaitu untuk membangun kesadaran bersama di seluruh dunia,â€ tegas Imam.
Imam berharap hadirnya Pusat Studi Kebencanaan ini akan memberikan banyak dampak pada beberapa sektor seperti sosial dan pariwisata dengan banyaknya orang yang akan datang untuk belajar tentang kebencanaan. â€œKarena kita bangsa yang mudah lupa, pusat studi ini merupakan suatu upaya memperpanjang ingatan kita tentang kebencanaan,â€ pungkas Imam.
Di sisi lain, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang pada masa munculnya bencana Tsunami Aceh Tahun 2004 silam menjadi Koordinator penyusunan cetak biru Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias menceritakan pengalaman terkait penyelamatan arsip di kala itu.
â€œSaya saat itu juga membantu ANRI menyelamatkan arsip-arsip yang terkena Tsunami. Terutama arsip penting saat itu,â€ ungkap Bima Haria.
Bima Haria mengungkap ide pembangunan Pusat Studi Kebencanaan ini sudah muncul sejak 2005. Menurut Haria masyarakat merupakan pihak yang dinilai perlu menerima informasi terkait kebencanaan agar menjadi paham dan bereaksi secara cepat ketika terjadi bencana.
â€œPusat Studi Kebencanaan itu tidak bersifat materi statis tapi justru yang dinamis. Yang bisa dimengerti, diakses, dan dipelajari orang seluruh dunia. Jadi tidak hanya arsip statis tapi juga arsip digital yang bisa diakses,â€ imbuhnya.
Lebih jauh Bima Haria menyebutkan bahwa sebagai negara rawan bencana Indonesia masih kurang memberikan respons terkait kesiapan menghadapi bencana. Pusat studi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan sarana literasi masyarakat tentang hidup di kawasan rawan bencana.
Rektor USK Samsul Riza yang juga hadir menjadi narasumber mengatakan kesiapan USK mendukung untuk melestarikan arsip-arsip terutama terkait kebencanaan.
â€œKami siap berkontribusi dan berkolaborasi dalam upaya pusat studi ini terus dapat berkiprah sehingga perlu penelitian lanjutan. Tidak hanya terkait tsunami tapi juga bagaimana penanganan pandemi di Aceh misalnya bisa ada juga di pusat studi. Ataupun juga kejadian lain yang langka,â€ pungkas Samsul.
Sebelumnya, Pusat Studi Kebencanaan telah diresmikan pada Kamis (21/10/2021) di Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI di Bakoi, Banda Aceh.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Perpusnas Dukung Pembangunan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Untuk Literasi Kebencanaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Azis didampingi Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Nurhadi Saputra menerima kunjungan Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Rabu (27/3/2024).
 
Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas yang diwakilkan oleh Dhitta Puti Sarasvati menjelaskan aktivitas yang dilakukan yayasan selama ini diantaranya, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika (Gernas Tastaka) yang didirikannya pada tahun 2018 dan dilanjutkan dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca (Gernas Tastaba) pada tahun 2021. 
 
&ldquo;Yayasan Penggerak Indonesia adalah yayasan yang fokus pada peningkatan mutu guru sekolah dasar dan madrasah. Karena kami percaya bahwa jika siswa-siswi di tingkat sekolah dasar memperoleh pendidikan yang berkualitas maka itu akan berpengaruh kepada tingkat-tingkat selanjutnya.&rdquo; jelasnya.
 
Salah satu pendiri Gernas Tastaka dan Gernas Tastaba Ahmad Rizali &nbsp;mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya ke Perpusnas. Dia berharap dapat bekerjasama untuk mendukung salah satu program Perpusnas di tahun ini yaitu peningkatan budaya baca dan literasi melalui 10.000 perpustakaan di desa.
 
Menanggapi hal tersebut, Plt. Perpusnas E. Aminudin Azis menjelaskan gerakan 10.000 perpustakaan di desa bukan berarti mendirikan bangunan perpustakaan secara fisik, tetapi menciptakan ruang di desa agar dapat melakukan kegiatan yang memanfaatkan buku.
 
&ldquo;Yang saya maksud dengan gerakan 10.000 perpustakaan di desa, bukan mendirikan bangunan perpustakaan secara fisik tetapi menciptakan ada ruang di desa, sehingga masyarakat khususnya anak-anak bisa melakukan kegiatan yang memanfaatkan buku,&rdquo; jelasnya.
 
Lebih lanjut, Plt. Kepala Perpusnas mengatakan program ini sedang dalam proses pengadaan buku yang sesuai dengan minat baca anak-anak sehingga kedepannya bisa meningkatkan budaya baca dan literasi di masyarakat. 
 
&ldquo;Gerakan ini jangan diharapkan langsung kelihatan ada hasilnya tapi ini untuk jangka panjang. Semoga program ini berlangsung lama dan paling tidak tahun 2025 sudah ada anggarannya untuk program ini,&rdquo; katanya.
 
Plt. Kepala Perpusnas juga menyambut baik gagasan kerjasama ini dan kedepannya berharap agar Perpusnas dapat bersinergi dengan baik bersama aktivis literasi dan numerasi untuk mewujudkan peningkatan budaya baca dan literasi di masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reporter: Anastasia Lily / Wara Merdeka
 
Fotografer: Ahmad Kemal

Jajaki Kerjasama, Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas Kunjungi Perpusnas

Jakartaâ€”Bulan Mei merupakan bulan monumental bagi Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Setiap tanggal 17 Mei, Perpusnas memperingati hari lahirnya, yang sekaligus diperingati sebagai Hari Buku Nasional.
Memasuki usia 42 tahun, Perpusnas mengusung tagline Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional. Teknologi informasi dimanfaatkan dengan maksimal dalam menjangkau masyarakat. Transformasi perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menyiasati keterbatasan buku cetak, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Hal ini disampaikan pustakawan ahli utama Perpusnas, Fathmi, dalam apel pagi di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual. Apel pagi diselenggarakan setelah libur lebaran. Pada kesempatan tersebut, Fathmi berharap semangat Idulfitri dapat meningkatkan kinerja pegawai Perpusnas, khususnya para pustakawan.
Fathmi menyatakan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 4 mengamanatkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, upaya untuk mencerdaskan bangsa menjadi hal yang utama agar rakyat Indonesia memiliki daya saing.
â€œSaya mengambil istilah yang digunakan Kepala Perpusnas, Bapak Muhammad Syarif Bando, bahwa kalau kita cerdas maka bisa sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, maka NKRI bisa utuh selamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera, dan kuat, maka kita akan menjadi bagian dari percaturan global,â€ urainya saat memberikan sambutan, pada Senin (9/5/2022).
Layanan perpustakaan yang prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka harus dilakukan sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Perpustakaan. Perpusnas melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) berupaya melakukan hal ini melalui delapan inovasi. Pujasintara merupakan salah satu unit kerja di Perpusnas yang menjalankan tugas di bidang jasa informasi dan layanan perpustakaan serta pengelolaan naskah nusantara.
Pertama, diseminasi informasi terseleksi, yang melayankan paket informasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan tugas pustakawan untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi kepada masyarakat. Diseminasi informasi terseleksi merupakan pekerjaan 70% pustakawan melakukan transfer pengetahuan, dengan dukungan manajemen pengetahuan sebesar 20%, dan 10% manajemen koleksi.
â€œKepala Perpusnas menyampaikan bahwa yang namanya pustakawan itu tugasnya adalah mengumpulkan informasi yang berserakan, kemudian membuatnya sebagai diseminasi informasi, kemudian bisa menjadi paket informasi. Itulah hidangan kita kepada masyarakat,â€ sebutnya.
Kedua, penerapan kartu anggota berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Hal ini merupakan upaya Perpusnas dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan serta memperluas wawasan dengan mudah dan cepat. Selain itu, inovasi ini bertujuan mengintegrasikan data anggota perpustakaan, menyederhanakan sistem keanggotaan perpustakaan, meningkatkan mutu layanan perpustakaan, serta mengurangi keterbatasan akses bahan bacaan di daerah.
Ketiga, layanan mandiri smartlocker dan anjungan pengembalian mandiri (APM). Smartlocker adalah loker yang disediakan bagi pemustaka yang meminjam koleksi tanpa harus berjumpa dengan pustakawan. â€œPemustaka dapat langsung mengambil koleksi yang dipesannya dengan menggunakan kunci yang berasal dari kartu anggota. Loker berlokasi di lantai 2 Gedung Layanan Perpusnas di Medan Merdeka Selatan dan APM terletak di lantai 1,â€ jelasnya.
Keempat, libtalk seri penelusuran, merupakan sarana diskusi pustakawan yang membahas subjek seputar dunia perpustakaan. Libtalk seri penelusuran merupakan wadah bagi peserta untuk berbagi dan belajar, mengetahui jenis-jenis resources, dan cara penelusuran informasi. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan menghadirkan pustakawan dari berbagai perpustakaan yang ingin mempromosikan layanan perpustakaannya.
Kelima, Tanya Pustakawan virtual, yang merupakan perwujudan perpustakaan digital dengan menyediakan media komunikasi virtual berupa surat elektronik dan chat yang memungkinkan masyarakat berinteraksi, bertanya, dan berkonsultasi terkait pemenuhan kebutuhan informasinya dengan pustakawan referens di Perpusnas.
Keenam, layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam memberikan bimbingan pemanfaatan e-resources, jurnal ilmiah internasional, iPusnas, Indonesia OneSearch, keanggotaan online, dan mengenalkan layanan digital Perpusnas.
Ketujuh, buletin khusus layanan perpustakaan yang merupakan layanan menyebarkan informasi tentang berita layanan, rekomendasi koleksi, dan produk kemas ulang informasi di lingkungan kerja Pujasintara.
Kedelapan, panduan penelusuran subjek tertentu, merupakan panduan singkat yang disusun oleh Pujasintara mengenai cara menelusur sumber informasi yang terpercaya. â€œHal ini diberikan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia berupa kemampuan menelusur referensi,â€ ujarnya.
Upaya Perpusnas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dinilai baik sebagaimana penghargaan yang diraih dalam bidang layanan publik. Fathmi menyebut, tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kinerja pelayanan publik, Perpusnas melalui Pujasintara memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori Sangat Baik di lingkup Kementerian/Lembaga.
Perpusnas berhasil mempertahankan kualitas layanan publiknya, setelah pada 2020, Pujasintara meraih penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori Sangat Baik dari Kementerian PANRB. Pada 2018 dan 2019, hasil evaluasi pelayanan publik Perpusnas melalui Pujasintara meraih predikat Baik.
â€œPenilaian dilakukan berdasarkan enam unsur yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi,â€ tukasnya.
Selain itu, penilaian layanan publik terhadap kepuasan pemustaka di Perpusnas tahun 2021 sebesar 3,61. Berdasarkan kriteria Permen PANRB No. 14 Tahun 2017, nilai tersebut masuk kategori Sangat Baik.
Secara internal, Perpusnas juga mengapresiasi pustakawan layanan dan pemustaka yang telah memanfaatkan layanan yang disediakan.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Delapan Inovasi Perpusnas untuk Layanan Perpustakaan Prima

Jakarta -Â Â 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jangan hanya dilihat sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan pemanfaatan teknologi atau pembangunan aplikasi. Hal ini disampaikan oleh Cahyono Tri Birowo, ST., MTI., Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB pada pembukaan Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan Nasional RI, Senin (18/10).
Cahyono mengatakan bahwa inti dari Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bagaimana instansi bisa align untuk mencapai target pembangunan nasional. â€œKarena sebetulnya SPBE itu bukan bukan (hanya) bagaimana instansi membangun aplikasi atau sistem informasinya,â€ katanya. â€œSPBE itu mungkin hanya 50 persen teknologi, dan 50 persenÂ nya lagi adalah non teknis seperti layanan dan proses bisnis yang terintegrasi,â€ tambah Cahyono.
Ia mengatakan bahwa sudah saatnya untuk Indonesia tidak terdistraksi dan membuang banyak energi untuk membangun SPBE yang sifatnya tumpang tindih. Ia menekankan sinergi antar sektor pemerintahan dalam mencapai target yang diinginkan. â€œPerpustakaan Nasional yang berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga harus siap (dalam) melakukan elaborasi dengan instansi lain,â€œ ujarnya.
Elaborasi antar instansi merupakan wujud dari keterpaduan layanan SPBE secara nasional. Arsitektur SPBE dibangun untuk memberikan panduan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
Integrasi Sistem Pemerintahan lintas kementerian, lembaga, dan daerah kemudian akan menghasilkan smart government yang praktik pemerintahannya bersifat dinamis. Pada titik ini diharapkan terjadi optimalisasi SPBE dalam koordinasi siklus Planning, Do, Action, dan Act pada isu tematik lintas sektor. â€œ Untuk bisa mencapai ke sana maka kita sudah mulai mengarah pada pola pemerintahan yang sifatnya agile.Â  pola pemerintahan yang sudah melepaskan struktur kelembagaan yang mengikatâ€, ucap Cahyono.
Guna mencapai hal tersebut, diperlukan strategi bertingkat mulai pada level makro, meso, dan mikro. Strategi pada level makro yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan menunjang antar sektor kemudian harus diturunkan di level meso, dan mikro. â€œMaka pelaksanaan di kebijakan meso adalah memastikan tata kelola pemerintahan sudah berbasis konteks isu dan tematik,â€ kata Cahyono. Pola tematik level meso tersebut kemudian harus diturunkan ke level mikro dengan melakukan penguatan koordinasi inter-organisasi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam siklus penuh sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.
Tujuan tematik seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan daya saing ekonomi adalah hal yang harus didefinisikan. â€œSetelah itu bisa kita definisikan, maka perlu melakukan harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan pola tematik tersebut yang kemudian akan dijadikan arsitektur SPBE,â€ katanya.
Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Perpustakaan Nasional RI akan dilakukan selama 5 hari. Peserta adalah pegawai Pusat Data dan Informasi dan perwakilan dari unit kerja lainnya di lingkungan Perpustakaan Nasional. Diharapkan setelah Bimtek ini, peserta dapat menyusun arsitektur SPBE instansi yang selaras dengan kerangka SPBE Nasional.
Reportase: Radhitya Purnama

SPBE Tidak Hanya tentang Teknologi dan Aplikasi

Salemba, Jakarta - Guna meningkatkan kompetensi pustakawan serta masih ditemukannya kesalahan pustakawan dalam menyusun Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), Ikatan pustakawan Indonesia (IPI) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI mengadakan Lokakarya Penyusunan DUPAK Pustakawan, Selasa (5/11).
Ketua Komisi Pengembangan Profesi, Pendidikan dan Pelatihan IPI, Lucya Dhamayanti mengatakan, pustakawan merupakan sebuah profesi, dan salah satu jabatan fungsional yakni jabatan fungsional pustakawan. Namun, dalam penyusunan dupak, para pustakawan masih banyak yang belum paham, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya ditemukan kesalahan.
â€œMelalui lokakarya ini, diharapkan dapat membekali peserta untuk mendapatkan pengetahuan tentang jabatan fungsional dan juga daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Sekaligus untuk menyamakan persepsi antara pustakawan maupun calon pustakawan dengan tim penilai,â€ katanya.
Pembicara lainnya, Pustakawan Ahli Utama, Fathmi menjelaskan, butir-butir kegiatan pustakawan keterampilan maupun ahli berdasarkan Permenpan RB RI No. 9 Tahun 2014. Pustakawan keterampilan diantaranya, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan kepustakawanan.
â€œYang perlu diperhatikan oleh pustakawan yakni bukti fisik untuk mendukung pengajuan DUPAK. Bukti fisik ini meliputi, surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung atau yang memberi tugas. Bukti fisik ini bisa dalam bentuk tercetak atau digital, dan harus merupakan hasil lengkap seluruh pekerjaan,â€ jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP-IPI, T. Syamsul Bahri mengatakan, berdasarkan UU no. 43 Tahun 2007, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki komptensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
â€œKehadiran IPI sebagai organisasi profesi untuk pustakawan, memiliki peran dalam peningkatan kompetensi dan karir pustakawan. Berbagai upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mengadakan seminar dan lokakarya. Seperti halnya lokakarya ini, yang kami harap dapat membantu pustakawan dalam menyusun DUPAK,â€ katanya.
ReportaseÂ Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â  : Ahmad Kemal Nasution / Basma Sartika
Â

Lokakarya Penyusunan DUPAK Pustakawan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan adalah pusat peradaban dari sebuah bangsa. Sehingga tepatÂ  dikatakan bahwa perpustakaan menjadi barometer dari maju dan mundurnya sebuah bangsa. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi D Kota Malang, Suryadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Rabu (19/2).
"Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki," ujar Suryadi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyetujui bahwa perpustakaan berperan penting dalam membangun peradaban masyarakat suatu bangsa.
"Perpustakaan adalah benteng demokrasi yang paling universal, karena memiliki jiwa, pemikiran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa," jelas Syarif Bando.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpustakaan, Pusat Peradaban Bangsa