Batam, Kep. Riau--Ikatan Pustakawan Indonesia Kembali menggelar Rapat Kerja Pusat XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, 7-10 Juli 2019. Raker Pusat XXII kali ini mengambil tema â€œPustakawan Berkarya Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraanâ€ dan bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia 46 tahun yang lalu.
Narasumber yang mengisi Raker Pusat XXII dan Seminar Ilmiah ini adalah Wagub Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Perpustakaan Nasional Singapura Tan Huism, wakil presiden Frankfurt Book Fair Claudia Kaiser, dan Joko Santoso dari Perpustakaan Nasional.
Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Kepri yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadilah. Dalam sambutannya, Arif menyatakan bahwa peningkatan kualitas perpustakaan merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan cita-cita dalam pembukaan undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepri sendiri dikenal memiliki peradaban tinggi dalam bidang literasi sejak dahulu melalui Raja Ali Haji yang menghasilkan Gurindam Dua Belas dan sebagai dasar dari bahasa Indonesia yang kita gunakan dewasa ini. Selain itu, ada juga Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi sebagai pendiri perpustakaan di pulau Penyengat dan percetakan untuk menggerakkan gairah penulis di sekitar Kepri.
â€œPerpustakaan yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 164 ribuan sebagai jantung pengetahuan, menjadi tantangan bagi Ikatan Pustakawan Indonesia dalam mengelola pustakawannya agar dapat menunjukkan keprofesionalismenya dalam mengelola dan memberikan pelayanan terbaik,â€ kata Tengku Syamsul Bahri, Ketua Umum IPI periode 2018-2021, dalam sambutannya.
Hal senada disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa profesi pustakawan menjadi mulia bila dapat menyediakan informasi bagi masyarakat. Selain itu, ada tiga hegemoni dunia, yaitu hegemoni militer, SDM, teknologi, yang semuanya berasal dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari membaca. Hal ini membuat paradigma perpustakaan harus berubah agar lebih menjangkau masyarakat. Dengan kata lain, paradigma perpustakaan sekarang adalah akses perpustakaan dijadikan sebagaiÂ  skala prioritas.Â 
Pembukaan Rakerpus XXII dan Seminar Ilmiah Nasional diakhiri oleh keynote speech oleh Emil Dardak, wakil gubernur Jawa Timur. Selain itu, Raker menyepakati lokasi pelaksanaan Rakerpus tahun depan di Bali.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

Pustakawan Berkarya Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraan

Duren Sawit, Jakarta Timur - Innalillahi wainnalillahi rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) periode 1998-2001, Hernandono pada Sabtu, 30 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB.
Pria kelahiran Purwokerto 17 April 1941 ini mengawali karirnya sebagai pegawai Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) pada tahun 1963-1990. Beliau juga menjadi pengajar tidak tetap di Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia pada tahun 1977-1997.
Pada tahun 1997-1981, beliau dipercaya menjadi Asisten Direktur Urusan Perpustakaan PDIN. Selanjutnya beliau dipromosikan sebagai Kepala Pusat Reproduksi pada tahun 1985-1986. Pada tahun 1987-1988 menjabat sebagaiÂ Kepala Bidang Pengembangan Informasi Ilmiah PDII-LIPI,serta Kepala Tata Usaha PDII-LIPI pada tahun 1988-1990.
Pada tahun 1998-2001, Â beliau dipindahtugaskan ke Perpusnas. Hernandono pun dipercaya menjabat sebagai Kepala Perpusnas. Usai menjabat, beliau masih diberi mandat untuk menjadi Wakil Ketua Tim Penilai Tingkat Pusat Jabatan Fungsional Pustakawan pada tahun 2002-2006.
Wakil Ketua Umum PP Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Zulfikar Zein menyampaikan rasa duka yang mendalam. Menurutnya, Hernandono merupakan sosok pustakawan yang sesungguhnya. Sejak tahun 1963 beliau telah menjadi pustakawan, dan sangat konsern dalam hal perpustakaan dan pustakawan.
"Atas nama pustakawan se-Indonesia, kami menyampaikan rasa berduka yang mendalam. Beliau sangat luar biasa, bagi kami bapak adalah manusia berhati malaikat. Semoga almarhum diampuni segala dosanya," ungkapnya.
Sementara itu, putra almarhum, Wiratna Tritawirasta menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan almarhum semasa hidupnya.
"Saya yakin semasa hidupnya, Bapak ada kesalahan, kekhilafan, atau candaan yang menyinggung dan melukai. Untuk itu, kami sekeluarga memohon maaf," ucapnya.
Selamat jalan Bapak Hernandono. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhum.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Kabar Duka, Kepala Perpusnas Periode 1998-2001, Hernandono Tutup Usia

BandaÂ  Aceh, Aceh -Â Internalisasi nilai-nilai nasionalisme merupakan sebagian kecil dari pendidikan yang ada. Internalisasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pendidikan dapat membentuk karakter bangsa serta mencegah negatif globalisasi dan menanamkan nasionalisme bangsa. Lewat pendidikan upaya internalisasi dapat tumbuh membentuk sikap dan karakter bangsa. Internalisasi bisa dimaknai sebagai proses belajar kebudayaan dalam tiap individu.Â 
"Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau kelompok. Lewat pendidikan karakter manusia mampu membedakan mana yang baik yang buruk. Pendidikan sejatinya membuat manusia lebih manusiawi," ucap Plt. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh Didi Setiadi pada Talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Karno di Universitas Syah Kuala, Kamis, (12/9).
Internalisasi pemikiran Bung Karno adalah upaya menumbuhkan kembali semangat nasionalisme sekaligus kebanggaan terhadap bangsa.Â Â 
Menurut Kepala BIdang Layanan Informasi dan Kerja Sama UPT Perpustakaan Bung Karno Agus Sutoyo, tujuan utama sosialisasi adalah untuk memfungsikan kembali perpustakaan sebagai saranaÂ  mencerdaskan sekaligus melestarikanÂ  nasionalisme Indonesia. "Pemikiran dan nasionalisme Bung Karno sampai saat ini masih relevan diimplementasikanÂ  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Â Sosialisasi nasionalisme dan idealisme Bung Karno juga sekaligus sebagai titik balik membangun kembali rasa nasionalisme Indonesia melalui perpustakaan dan pendidikan karakter bangsa," ujarnya.Â 
Sementara sejarawan muda Unsyiah Tengku Bahagia mengatakan kita perlu menghidupkan kembali rasa kebangsaanÂ  yang baru-baru ini menjadi catatan karena terjadi gesekan-gesekan sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan keberagaman. Salah satu bagian penting pendidikanÂ  untuk menanamkanÂ  konsep keberagaman adalah pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kasadaran dan karakter bangsa.Â 
"Pendidikan sejarah merupakan proses kultural dalam rangka national building, dan proses pelembagaan nilai-nilai positif, seperti nilai-nilai warisan leluhur, nilai-nilai herosime dan nasioanlisme, nilai-nilai masyarakat industri, maupun nilai-nilai ideologi bangsa," ungkap Tengku.
Sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno diselenggarakan berkat kerja sama UPT Perpustakaan Bung Karno dengan Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ  Provinsi Aceh yang dihadiri peserta lebih dari 354 orang yang terdiri dari pelajar dan guru-guru sejarah, mahasiswa dan dosen, komunitas membaca, penggiat literasi dan masyarakat.Â Acara juga dimeriahkan dengan diskusi interaktif, kuiz, dan pameran khusus koleksi yang ditulis Bung Karno dan tentang Bung Karno.**
Reporter: Sri Handayani/Fotografer: Hanafi

Menumbuhkan Kembali Nasionalisme dan Pemikiran Bung Karno di Bumi Rencong 

Jakartaâ€”Peningkatan literasi di Indonesia membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik yang ada di pusat maupun daerah. Kerja sama dan kolaborasi antara kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait literasi sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan literasi di daerah.
Melihat kondisi ini, Komisi X DPR RI menyelenggarakan rapat kerja/rapat dengar pendapat (raker/RDP) dengan K/L terkait untuk menjelaskan program dan dukungannya dalam peningkatan literasi di Indonesia. K/L yang turut hadir dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu (25/11/2020) tersebut adalah Perpustakaan Nasional RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam paparan setiap K/L, diketahui bahwa sudah ada program dan kegiatan yang mendukung peningkatan literasi di daerah.
Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando menyatakan pihaknya sudah bersinergi dengan Kementerian Desa dan Kemendagri dalam penguatan perpustakaan desa dan literasi. Syarif Bando mengapresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Desa dan Kemendagri atas kerja sama dan dukungan terkait perpustakaan desa.
Untuk mengolaborasikan dan mengakselerasi program kegiatan terkait literasi dengan Kemendikbud, Perpusnas akan terjun langsung ke masyarakat. Syarif Bando menyebut sinergi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu dilakukan untuk menyelaraskan cara pandang mengenai indeks literasi masyarakat Indonesia, terutama batasan literasi di tingkat dasar dan menengah.
â€œDalam konteks literasi untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perpusnas tidak bicara tentang kemampuan mengenal huruf saja, tapi mengarah pada tingkat kemampuan masyarakat Indonesia untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa,â€ jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori menyebut literasi merupakan komitmen bersama antara K/L dan daerah. Terkait strategi peningkatan literasi di daerah, jelasnya, harus ada komitmen dari pemerintah daerah. Dukungan dari kepala daerah sangat dibutuhkan karena strategi peningkatan literasi di daerah merupakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi K/L terkait yang telah mengeluarkan kebijakan dan program dalam mendukung peningkatan literasi di Indonesia. Dia berharap akselerasi program dan kegiatan antara K/L terkait dalam peningkatan literasi Indonesia utamanya dalam infrastruktur perpustakaan berupa fisik, ketersediaan buku di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah, pemenuhan tenaga pustakawan, dan perpustakaan desa, terus ditingkatkan.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong K/L terkait untuk berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama terhadap perencanaan dan pelaksanaan program terkait pembangunan budaya baca dan peningkatan literasi masyarakat. â€œMendorong K/L melakukan sinergi program literasi menjadi program terobosan untuk meningkatkan indeks literasi nasional secara signifikan dan berkesinambungan. Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program peningkatan literasi secara berkesinambungan, dan akan menjadwalkan RDP gabungan secara periodik pada masa persidangan berikutnya,â€ tuturnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peningkatan Literasi di Daerah Membutuhkan Dukungan Banyak Pihak

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Hadirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) menjadikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI semakin berperan penting dalam mewujudkan Koleksi Nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa.
Perpusnas pun berupaya mengembangka sistem e-Deposit untuk memfasilitasi penerbit dan produk rekam, baik individu maupun organisasi agar lebih mudah menyerahkan karya elektroniknya. Apalagi, saat ini banyak publikasi dalam format digital atau elektronik. Seperti, buku digital, koran digital, majalah digital dan publikasi digital lainnya.
"Semua itu merupakan salah satu hasil budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Kami bersyukur karena karya digital atau elektronik tersebut kini secara tegas dalam UU SSKCKR disebutkan sebagai salah satu karya yang harus diserahkan kepada Perpustakaan Nasional untuk disimpan, dilestarikan dan didayagunakan," tuturnya, dalam acara Peluncuran Situs Web E-Deposit Versi 3 dan Workshop E-Deposit yang digelar oleh Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Ruang Teater Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, pada Rabu (9/6/2021).Â 
Ofy Sofiana menjelaskan, pengembangan sistem e-Deposit yang saat ini tengah dilakukan oleh Perpusnas merupakan pembaruan dari e-Deposit versi sebelumnya yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019.
Dengan pembaruan tersebut, wajib serah dapat menyerahkan berbagai jenis koleksi digital jika memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, fitur keamanan yang lebih mutakhir karena aplikasi e-Deposit preview yang sudah di watermark dan sesuai izin oleh wajib serah.
"Dengan adanya beberapa perbaikan serta penambahan fitur baru tersebut, kami berharap dapat lebih meningkatkan pelayanan serah simpan karya elektronik/digital," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Emyati Tanke Lembang mengatakan, dalam perkembangannya sejak sistem e-Deposit pertama kali diluncurkan, Perpusnas telah menghimpun lebih dari 46 ribu karya elektronik/digital.
Sebanyak 24.218 ribu diantaranya merupakan buku elektronik/digital, dan lainnya seperti peta digital, surat kabar digital, maupun audio. Koleksi ini berasal dari 1.444 produsen karya rekam yang telah terdaftar pada sistem e-Deposit.
"Tiap produsen karya rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpusnas, dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili, yang dilakukan paling lama satu tahun setelah dipublikasikan," terangnya.
Emyati berharap dengan adanya pembaruan e-Deposit versi 3 ini, dapat meningkatkan jumlah terbitan karya rekam yang diserahkan ke Perpusnas.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alvi

Perpusnas Kembangkan Situs Web e-Deposit Versi 3

AKOMODATIF terhadap kepentingan, inilah salah satu penyebab kelembagaan menjadi jumbo dan kinerjanya tidak ekonomis, dalam arti tidak efektif dan efisien, termasuk pemborosan angaran akibat dariÂ  â€diada-adakanâ€ walau sebenarnya tidan urgent. Kondisi yang demikian, dianggap wajar terutama bagi mereka yang modal politiknya minim sehingga rentan terhadapÂ  anasir-anasir dan rongrongan para pendukungnya. Mislanya gertakan untuk tidak memberikan dukungan lagi baik suara maupun finansial lainnya, membentuk â€kederâ€sehingga mengakomodasikanya dalam gerbong kekuasaan. Dampaknya pun meluas dan multi-dimensional terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis tingkat nasional, terlebih beban finansial sangat sangat berat di tengah wabah covid 19 yang belum juga mereda dan dapat diatasi. Politik akomodatif linier dengan balas jasa karena mereka berkontribusi dalam perebutan kekuasan berkontestansi melalui demokrasi. Terlebih dalam spektrum politik dinasti yang kian menjamur akan sulit dihindari praktek-praktek akomodatif dan abai akan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Kita pun menyaksikan adanya oknum-oknum dadakan yang jejak rekamnya belum teruji, mislanya kaum milineal yang dalam waktu singkat terlibat katabelece dan tersandung tender-tender proyek. Sungguh memprihatinkan, mengingat mereka potensial namun tidak teruji integritas dan loyalitasnya kepada kepentingan rakyat dan negara. Sehingga menimbulkan kegaduhan dan anomali kebangsaan. Menurut hemat penulis, tidak cukup mereka mundur tetapi harus diproses hukum agar duduk perkaranya jelas sekaligus tidak menjadi preseden bagi tindakan-tindakan serupa di kemuidan hari.
Â Â Â Â  Outcome and Impact Oriented
Â Â Â Â  Paradigma baru dalam merumuskan kebijakan strategis, misalnya menyusun kelembagaan maupun sektor-sektor lain (termasuk ekonomi) hendaknya bertumpu pada aspek manfaat dan dampak (outcome and impact oriented) sehingga benar-benar berbasis pada realitas yang dibutuhkan rakyat, bukan sekedar angka-angka statistik maupun akomodatif terhadap dinasti dan kroni-kroninya.
Orientasi pada input-proses-ouput yang merupakan bagian dari pola pikir suatu sistem belumlah memadai dengan harapan publik, namun harus lebih fundamental mencapai dimensi outcome and impact atas kebijakan maupun yang diambil. Agar lebih obyektif harus melibatkan unsur independen, misalnya para ahli dari berbagai perguruan tinggi terkenal yang kredibel dan tidak bisa dibeli. Â Kajian ilmiah dapat dilakukan minimal dalam dimensi 4-S yaitu Struktur, Sistem, SDM (Sumber Daya Manusia) dan strategi untuk meralisasikan visi dan misinya. Untuk menjamin tercapainya vii dan misi hendaknya dimensi 4S ini dirumuskan secara komprehensif, elastis menyesuaikan perubahan dan perkembangan baik internal maupun eksternal, termasuk hal-hal VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/kompleks and Ambiguity/tidak jelas). Kondisi yang tidak menentu, susah diprediksi, berlangsung sangat cepat dan mengglobal sewaktu-waktu dapat mengakibatkan mati mendadak(sudden death) karena gagal melakukan estimasi, mitigasi, antisipasi dan solusi. Struktur merupakan hard ware yang berkaitan dengan tata kerja keterhubungan semua bagian dalam organisasi/kelembagaan, sistem berkaitan dengan perangkat lunak/sofware yang mengatur tata kerja, prosedur dan nilai-nilai. SDM berkaitan dengan human capital yang menjalankan sistem dalam striiktur kelembahaan, dan strategi berkaitan dengan teknik dan taktik yang dijalankan untuk mencapai visi dan misi kelembagaan.
Â Â Â Â  Ekonomi Eksponensial
Â Â Â Â  Kebijakan dan aktivitas ekonomi yang selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas pun harus berbasis outcome dan impact. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai -3,1% harus dianalis sebab musababnya, juga dikaji secara mendalam mengenai melemahnya performa ekonomi nasional, juga outcome dan impactnya. Sangat penting untuk mewaspadai dan menyiapkan berbagai skenario terburuk terhadap kemungkinan terjadinya resesi ekonomi. Mengingat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya melambat dan cenderung terpesok pada resesi dunia, kita pun perlu ekstra hat-hati terhadap kemungkinan tertuah resesi ekonomi Singapura karena jumlah investasi dari negara besar dan menempati urutan ke1, dengan nilai investasi sebesar USD 6,50 miliar dengan sebanyak 7.020 proyek; ke-2Â  China USD 4,74 miliar dengan sebanyak 2.130 proyek; ke-3 Jepang USD 4,31 miliar dengan sebanyak 3.835 proyek; ke-4 Hong Kong USD2,89 miliar dengan sebanyak 1.508 proyek; ke-5 Belanda USD2,59 miliar dengan sebanyak 1.345 proyek; ke-6 Malaysia USD1,35 miliar dengan sebanyak 1.682 proyek; ke-7 Korea Selatan USD 1,07 miliar dengan sebanyak 2.952 proyek; ke-8Amerika Serikat USD989,3 juta dengan sebanyak 788 proyek; ke-9. Inggris USD 743,8 juta dengan sebanyak 1.392 proyek dank e-10 Australia USD348,2 juta dengan sebanyak 1.049 proyek (data BKPM, 2020). Sementara itu, investasi Indonesia diluar negeri tercatat ada di beberapa negara, tetapi tidak tercantum jumlah uang dan jenis proyeknya.
Di tengah pandemic covid 19 dimana ekonomi global maupun nasional mendapat tekanan yang dahsyat baik dari sisi penawaran dan permintaan mengharuskan pemerintah harus mengambil langkah-langkah etra ordinary berbasis pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Harus melakakun re-setting dan transformasi perekonomian agar tumbuh secara eksponensial melalui berbagai skenario maupun pemulihan ekonomi; dibarengi peranseta aktif rakyat secara individu maupun komunitas. Dampak multi-dimensional akibat covid 19 antara lain menimbulkan darurat kesehatan karena belum diketemukan anti virusnya serta penyebarannya sangat mudah, bahkan bisa melalui udara dimana partikel terkecil virus corona dapat bertahan sekitar 3 jam di udara. Sungguh sangat mencekam dan mematikan. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menyiapakn angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Di sisi lain, semua sector terkontrasi semakin dalam dan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi bahkan sampai â€“ 3,1% menyentuh bottom rack, sehingga perlu re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal.
Â  Â Â Â Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jarring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal (bukan new normal) sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar. Kini kita harus membiasakan menjadi manusia bermasker, bertopeng plastic maupun APD lainnya jika berada di ruang public, mentaati protokol kesehatan demi kemashlahatan bersama. Jangan sok jagoan merasa benar sendiri dan tahan terhadap virus corona!. Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha dan sektor keuangan. Saat ini, kondisi dunia usaha masih terlihat lesu walaupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilonggarkan. Masyarakat masih khawatir dan dibayang-bayangi wabah covid 19 sehingga enggan keluar rumah, yang mengakibatkan daya beli menurun sehingga pendapatan sector usaha pun berkurang. Pun, industri masih harus membayar gaji karyawan, membayar sewa ruang, membayar listrik, dan biaya maintenance. Sektor keuangan pun bermasalah banyaknya tunggakan kredit akibat banyak kreditor yang terkena PHK sehingga akan memporak-perandakan usaha sector ini.
Â Â Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal anatara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing.
Â Â Â Â  In parelel, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Alloh SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Mengacu pada topic diatas, maka sektor ekonomi maupun kelembagaan harus di re-setting dan ditransformasikan mengacu pada outcome (manfaat) dan impact (dampak) yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI., dan Tim Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasioal Kemnaker)

Paradigma Baru Ekonomi & Kelembagaan Berbasis Outcome dan Impact

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menegaskan paradigma perpustakaan saat ini harus berubah. Perpustakaan tidak lagi hanya deretan buku tetapi perpustakaan harus dapat mentransfer ilmu pengetahuan.
Demikian disampaikannya saat menerima kunjungan Bupati Morowali Utara, Bupati Lombok Barat, Pj Bupati Kepulauan Sangihe, Pj Bupati Kepulauan Tanimbar, Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias, di Aula Gedung Layanan Perpusnas, Jumat (17/6/2022).
"Paradigma perpustakaan sudah berubah, peran perpustakaan pun tidak lagi sekadar manajemen koleksi dan ilmu pengetahuan saja. Tetapi bagaimana perpustakaan dapat mentransfer ilmu pengetahuan untuk masyarakat," ungkapnya.
Syarif Bando juga mengingatkan, lima tingkatan literasi yang perlu dipahami oleh para kepala daerah. Pasalnya, literasi tidak sebatas pada baca dan tulis, tetapi tingkatan akhir dari literasi adalah memciptakan barang dan jasa yang dapat bersaing di pasar global.
Sepakat dengan Syarif Bando, Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi mengatakan, literasi tidak hanya baca dan tulis tetapi ujung tingkatan tertinggi dari literasi adalah memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat.
"Tentunya ini mendorong dan memotivasi kami untuk bagaimana mengembangkan budaya literasi di kabupaten Morowali Utara. Dan terus mendorong supaya tingkatan literasi terakhir bisa dicapai," katanya.
Senada, Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong masyarakat agar menjadikan literasi sebagai gaya hidup. "Sebuah bangsa tidak mungkin mencapai kesejahteraan jika minim melakukan literasi, sehingga melalui pertemuan ini kami harap dapat berdiskusi bagaimana agar usaha kita membudayakan literasi dapat berhasil secara maksimal," tuturnya.
Pj Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan mengatakan, wilayah Kepulauan Sangihe sangat dekat dengan Negara Filipina. Menurutnya, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat membutuhkan untuk meningkatkan literasi, agar anak-anak di sana dapat meningkatkan diri dengan membaca.
Sedangkan, Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Maluku, Daniel E. Indey mengakui, minat baca di Kabupaten Kepulauan tanimbar masih rendah. Maka pihaknya berharap adanya sinergi dengan Perpusnas untuk membangun literasi.

Berita

Paradigma Perpustakaan Harus Berubah