Upaya mengaktualisasikan makna nilai dan perjuangan sejarah Bangsa Indonesia dalam perjuangan di masa lampu dapat dilakukan dengan menggali isi yang terkandung dalam naskah kuno Nusantara.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan dalam webinar â€œMempertahanankan Indentitas Bangsa Melalui Koleksi Bersejarah dan Warisan Budayaâ€ yang digelar secara daring (31/8/2021). Menurutnya, Indonesia harus berbangga dengan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam naskah-naskah kuno koleksinya dan mampu mengaktualisasikan kedalam kehidupan saat ini.
Lebih lanjut Syarif menegaskan, naskah kuno juga bisa menjelaskan kepada masyarakat khusunya generasi muda kita bahwa Indonesia memiliki kejayaan yang pernah dicapai ribuan tahun sebelum kita terkumpul sebagai sebuah bangsa.
â€œKita ingin menghimbau dan mengharapkan sekali kepada para pustakawan betapa penting perjalanan sejarah ini diaktualisasikan dalam konteks kekinian. Apa yang kita bisa angkat dari perjuangan perjuangan para raja-raja di masa kejayaannyaâ€, ungkapnya.
Pustakawan sekaligus Suubkoordinator Perawatan dan Perbaikan Bahan Perpustakaan Terekam dan Naskah Kuno Perpusnas, Aris Riyadi menjelaskan dalam rangka pelestarian koleksi telah dilakukan Perpusnas dengan berbagai cara. Sebagai seorang konservator naskah, Aris menjelaskan banyak sekali bahan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Nasional mulai dari kertas, karya rekam, dan naskah kuno yang memiliki karakter dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda dalam upaya pelestariannya.
â€œSaya melihat sebuah fenomena bahwa memang banyak lembaga dalam dan luar negeri yang tertarik dengan konten warisan budaya kita. Sehingga program digitalisasi koleksi atau dokumen bersejarah atau dengan nilai budaya tinggi menjadi gencar dilakukan untuk mendapatkan informasinya. Namun sayangnya hal ini kadang-kadang tidak berimbang dengan sasaran fisik yang cenderung diabaikan,â€ terangnya.
Aris mengibaratkan naskah kuno seperti sebuah koin emas yang memiliki dua satu sisi berharga. Naskah kuno baik nilai fisiknya maupun nilai informasinya merupakan sebuah warisan budayanya yang sama- sama penting.
Dalam kegiatan ini Perpusnas juga menghadirkan dua Peneliti Naskah Koleksi Indonesiana dari Staat Bibliotek zu Berlin, Jerman Yonnes Dehghani dan Thoralf Hanstein. Di jerman menurut Yonnes saat ini ada lebih dari 20 institusi di jerman yang memiliki koleksi manuskrip oriental dan Asia yang di dalamnya termasuk naskah kuno yang berasal dari Indonesia.
â€œJika seorang peneliti ingin menemukan beberapa naskah kuno, hal tersebut membuat mereka sulit menemukan naskah-naskah yang mereka cari,â€ paparnya. Naskah Nusantara Indonesia yang ada di Jerman nantinya akan tergabung dalam sebuah katalog gabungan atau terpadu yang disebut Union Calaloge yang tersaji dalam bentuk portal.
Di sisi lain Thoralf Hanstein menyebutkan bahwa secara keseluruhan koleksi naskah nusantara di Staat Bibliotek zu Berlin kini memuat hampir 700 objek. Sepertiganya sudah di digitalisasi dan dilayankan secara online dalam kualitas gambar tinggi secara gratis baik untuk kepentingan pribadi, ilmiah, maupun bisnis.
â€œProses katalogisasi Naskah Nusantara di seluruh Jerman menurut saya sebenarnya sangat penting sekali. Karena ternyata banyak sekali koleksi-koleksi kecil yang tersembunyi dalam arsip daerah yang eksistensinya tidak diketahui sebelumnya,â€ pungkasnya.
Hal ini menurut Thoralf merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi banyak rakyat Jerman bekerja di Indonesia mengingat pada zaman kolonialisasi Belanda dan kemudian kembali dengan membawa naskah yang disimpan sebagai koleksi pribadi maupun arsip daerah di sana.
Reportase: Eka Purniawati

Aktulisasi Nilai Perjuangan Bangsa Melalui Naskah Kuno Nusantara

Jakarta - Pustakawan asal DKI Jakarta, Eka Meifrina Suminarsih terpilih sebagai juara pertama dalam lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020. Pustakawan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini mengusung inovasi Knowledge Management System. Sementara juara kedua diraih Atin Istiarni (Jawa Tengah), pustakawan Universitas Muhammadiyah Magelang yang mengusung inovasi Kemas Ulang Informasi Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (KUI KIMMI) dan juara ketiga diraih Rizka Pratiwi (Jawa Timur), pustakawan STKIP Al Hikmah Surabaya yang mengusung Laskar Literasi (Program Kolaborasi Pustakawan dan Mahasiswa Mewujudkan Masyarakat Berliterasi).
Juara harapan pertama diraih pustakawan Meri Susanti (Bengkulu) dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, juara harapan kedua diraih pustakawan Yosefa Silaen (Kalimantan Utara) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, dan juara ketiga diraih Zulfa Kurniawan (DI Yogyakarta) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DIY. Perpustakaan Nasional RI menggelar Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020 dan diikuti 32 pustakawan terbaik di Indonesia yang mewakili setiap provinsi. Proses pemilihan berlangsung pada 18-23 Oktober secara virtual meliputi tes kognitif, presentasi, sekaligus wawancara. Pengumuman pemenang dilakukan di Jakarta dan disiarkan secara daring pada Jumat (23/10/2020).
Usai diumumkan sebagai juara, Eka mengajak para pustakawan untuk meningkatkan kompetensi agar profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kepuasan pemustaka harus menjadi hal utama dalam layanan perpustakaan. â€œMari kita bersinergi bersama-sama, mari kita buktikan ke dunia bahwa kita membangun dan mencerdaskan masyarakat Indonesia menuju Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur,â€ jelasnya.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan selamat kepada juara dan para peserta. Menurutnya, seluruh peserta merupakan para pemenang, khususnya di bidang kepustakawanan dan berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai pustakawan. Karenanya, Syarif Bando kembali menekankan bahwa kreativitas dan inovasi harus terus dilakukan dan kembangkan.
Saat ini, daya saing SDM di Indonesia di wilayah Asia Tenggara (ASEAN) berada di peringkat keempat, di belakang Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan dokumen Global Competitive Report 2019Â  yang diterbitkan World Economic Forum, menyimpulkan daya saing SDM Indonesia berada di posisi 50.
â€œKekuatan Indonesia yang paling besar adalah pasarnya yang sangat besar dan ekonomi makro yang stabil. Pada indikator yang lain, Indonesia masih bisa untuk lebih berkembang. Kemudian laporan ini juga menerangkan bahwa Indonesia memiliki tingkat adaptasi teknologi yang cukup tinggi. Namun, kapasitas inovasi terbatas meski terus meningkat. Hal yang perlu kita cermati adalah pasar yang besar, adaptasi teknologi dan kapasitas inovasi,â€ jelasnya.
Menurut Syarif, perpustakaan dan pustakawan bisa memainkan peran dalam meningkatkan daya saing manusia Indonesia. Perpustakaan harus mampu merangsang kreativitas dan inovasi masyarakat di sekitarnya. Ini bisa dilakukan melalui program yang diusung Perpusnas, yakni transformasi perpustakaan. Perpustakaan harus bisa menjadi sumber informasi, tempat untuk berdiskusi dan bertumbuh, serta perpustakaan harus menyediakan alat-alat untuk mendukung kreativitas.
â€œSebagaimana yang kita tahu bahwa perpustakaan adalah sumber informasi, namun yang perlu kita jaga adalah bagaimana manajemen koleksi harus berbasis data dan sesuai kebutuhan serta potensi pengembangan masyarakat, bagaimana pengetahuan lokal dikelola, dan melakukan transfer pengetahuan tersebut,â€ tuturnya.
Syarif Bando berharap para peserta menjadi agen perubahan di bidang perpustakaan dan kepustakawanan. Para peserta didorong memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa kondisi masyarakat serta tren perkembangan. â€œPustakawan mentransformasi perpustakaannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau pemusta,â€ pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Opong Sumiati dalam laporannya menyatakan, biasanya lomba diadakan pada Agustus. Namun tahun ini, pelaksanaan lomba mundur dari jadwal yakni Oktober karena diharapkan selesai Covid-19. â€œTernyata masih berlangsung, sehingga dilaksanakan secara daring. Semoga tahun depan bisa dilaksanakan seperti biasa kembali,â€ tuturnya. Hadiah berupa uang dengan total puluhan juta rupiah untuk para pemenang diberikan secara simbolis melalui dewan juri.
Berikut daftar lengkap juara lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020:
Terbaik pertamaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Eka Meifrina Suminarsih (DKI Jakarta)
Terbaik keduaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Atin Istiarni (Jawa Tengah)
Terbaik ketigaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Rizka Pratiwi (Jawa Timur)
Terbaik Harapan PertamaÂ Â Â Â Â  : Meri Susanti (Bengkulu)
Terbaik Harapan KeduaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Yosefa Silaen (Kalimantan Utara)
Terbaik Harapan KetigaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Zulfa Kurniawan (DI Yogyakarta)
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Nasional RI Berikan Penghargaan kepada Pustakawan Terbaik

Jakarta -Â Â 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jangan hanya dilihat sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan pemanfaatan teknologi atau pembangunan aplikasi. Hal ini disampaikan oleh Cahyono Tri Birowo, ST., MTI., Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB pada pembukaan Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan Nasional RI, Senin (18/10).
Cahyono mengatakan bahwa inti dari Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bagaimana instansi bisa align untuk mencapai target pembangunan nasional. â€œKarena sebetulnya SPBE itu bukan bukan (hanya) bagaimana instansi membangun aplikasi atau sistem informasinya,â€ katanya. â€œSPBE itu mungkin hanya 50 persen teknologi, dan 50 persenÂ nya lagi adalah non teknis seperti layanan dan proses bisnis yang terintegrasi,â€ tambah Cahyono.
Ia mengatakan bahwa sudah saatnya untuk Indonesia tidak terdistraksi dan membuang banyak energi untuk membangun SPBE yang sifatnya tumpang tindih. Ia menekankan sinergi antar sektor pemerintahan dalam mencapai target yang diinginkan. â€œPerpustakaan Nasional yang berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga harus siap (dalam) melakukan elaborasi dengan instansi lain,â€œ ujarnya.
Elaborasi antar instansi merupakan wujud dari keterpaduan layanan SPBE secara nasional. Arsitektur SPBE dibangun untuk memberikan panduan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
Integrasi Sistem Pemerintahan lintas kementerian, lembaga, dan daerah kemudian akan menghasilkan smart government yang praktik pemerintahannya bersifat dinamis. Pada titik ini diharapkan terjadi optimalisasi SPBE dalam koordinasi siklus Planning, Do, Action, dan Act pada isu tematik lintas sektor. â€œ Untuk bisa mencapai ke sana maka kita sudah mulai mengarah pada pola pemerintahan yang sifatnya agile.Â  pola pemerintahan yang sudah melepaskan struktur kelembagaan yang mengikatâ€, ucap Cahyono.
Guna mencapai hal tersebut, diperlukan strategi bertingkat mulai pada level makro, meso, dan mikro. Strategi pada level makro yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan menunjang antar sektor kemudian harus diturunkan di level meso, dan mikro. â€œMaka pelaksanaan di kebijakan meso adalah memastikan tata kelola pemerintahan sudah berbasis konteks isu dan tematik,â€ kata Cahyono. Pola tematik level meso tersebut kemudian harus diturunkan ke level mikro dengan melakukan penguatan koordinasi inter-organisasi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam siklus penuh sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.
Tujuan tematik seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan daya saing ekonomi adalah hal yang harus didefinisikan. â€œSetelah itu bisa kita definisikan, maka perlu melakukan harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan pola tematik tersebut yang kemudian akan dijadikan arsitektur SPBE,â€ katanya.
Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Perpustakaan Nasional RI akan dilakukan selama 5 hari. Peserta adalah pegawai Pusat Data dan Informasi dan perwakilan dari unit kerja lainnya di lingkungan Perpustakaan Nasional. Diharapkan setelah Bimtek ini, peserta dapat menyusun arsitektur SPBE instansi yang selaras dengan kerangka SPBE Nasional.
Reportase: Radhitya Purnama

SPBE Tidak Hanya tentang Teknologi dan Aplikasi

Salemba, Jakartaâ€”Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organsiasi) , ketatalaksanaan (bisnis proses) dan sumber daya aparatur.
Namun, berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan tidak berjalan atau kurang berjalan ditata ulang.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Woro Titi Haryanti, mengatakan sudah tidak jaman lagi birokrasi yang berbelit-belit atau yang gampang justru dipersulit.
â€œSumber daya aparatur adalah sistem yang besar. Sekarang rubah mind set dan culture set. Semuanya harus terlibat dalam sistem. Pahami apa yang harus dilakukan dan dikerjakan bersama sehingga dapat mendukung tujuan organisasi,â€ imbuh Deputi Woro Titi pada Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan RB di Unit Kerja Kedeputian II, Selasa, (14/5). Â 
Implementasi pelaksanaan RB juga diharapkan tidak sebatas pada kelompok kerja RB tapi kepada seluruh pegawai sehingga pelaksanaan RB terlihat. Tujuan akhir dari pelaksanaan RB adalah bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
â€œASN sebagai pengelola pemerintahan, dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai tupoksi, manajemen pemerintahan dan manajemen ASN yang efektif,â€ ucap Ketua Tim RB Unit Kerja Kedeputian II, Widianto.
Semangat menciptakan sistem integritas pada budaya organisasi antikorupsi senantiasa harus diperbaiki. â€œLakukan survei internal berkala dari unit kerja yang berbeda sehingga Â dapat diketahui persepsi pegawai terhadap perubahan lingkungan kerja,â€ ucap Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, beberapa waktu lalu.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit
Â

Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi II Perpusnas

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2022 secara hybrid dengan pembagian 4 (empat) lokasi onsite yakni Jakarta, Batam, Surabaya, dan Makassar, pada Kamis (24/3/2022).
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai tahapan dan jadwal implementasi program, dan membangun kesadaran serta komitmen para mitra untuk mengimplementasikan program.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan program yang digagas oleh Perpusnas tersebut merupakan sebuah langkah konkrit yang sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Buku cetak dan digital sangat berperan penting karena tulisan yang dibaca mampu memonopoli kebenaran, hal itu menyebabkan invasi pemikiran lebih dahsyat 1.000 (seribu) kali daripada perang fisik. Tidak ada teori lain untuk menyerap ilmu pengetahuan dari buku tanpa membaca.
â€œPerpustakaan ke depan diharapkan mampu melayani masyarakat untuk menyajikan ilmu pengetahuan yang bisa merubah nasib mereka, dengan menyediakan buku terapan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing,â€ ucap Syarif Bando.
Sependapat dengan yang disampaikan, Team Leader Konsultan Pendamping Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih, menyampaikan bahwa akses terhadap informasi berkualitas yang diberikan kepada masyarakat oleh perpustakaan bertujuan untuk menghalau kemiskinan informasi yang mungkin terjadi.
Adapun 3 (tiga) strategi yang perlu dilakukan untuk mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini antara lain meningkatkan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer, dan internet, memfasilitasi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, dan bekerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan.
â€œIni adalah anugerah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai pejuang literasi yang mempunyai keyakinan mari jadikan literasi sebagai gerakan sosial nasional, sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik,â€ ungkap Erlyn.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) RI, Subandi Sardjoko, menyatakan rasa bangganya akan perpustakaan yang tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk menyimpan buku namun juga memiliki banyak manfaat untuk sosial dan ekonomi di masyarakat.
Subandi menambahkan program tersebut telah membuktikan bahwa perpustakaan berperan aktif dalam menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Akan tetapi untuk senantiasa mempertahankan kualitas program yang ada, perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri sehingga harus melibatkan peran serta dari dinas-dinas lain di daerah.
â€œDibutuhkan pengelola yang inovatif dan kreatif untuk mencari cara tentang bagaimana mentransfer, meningkatkan pengetahuan dan penerapannya sehingga fasilitas yang dihadirkan tidak hanya mengandalkan pemerintah melainkan juga dari pihak filantropi dan swasta,â€ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso, mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai bangku terakhir bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya untuk mampu memberikan perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat melalui penguatan literasi individu, sehingga dapat memberikan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan.
â€œProgram transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini harus menyasar target agar mampu mengentaskan pengangguran dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia,â€ pungkas Joko.
Kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2022 ini diikuti oleh 34 Provinsi, 170 Kabupaten/Kota, dan 96 Perpustakaan Desa penerima manfaat. Adapun jumlah peserta luring sebanyak 440 peserta, yaitu 104 peserta di Jakarta, 88 peserta di Batam, 111 peserta di Surabaya, dan 137 peserta di Makassar.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Gelar Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2022

Salemba, Jakarta â€“ Tim Verifikasi Lapangan Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (15/7). Kedatangan Tim Verifikasi Lapangan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.
Ketua Tim Verifikasi Lapangan KemenPAN RB Desmarita mengatakan, tujuan dari evaluasi ini untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan SB dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari evaluasi ini, diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah baik dan yang belum untuk kebutuhan perbaikan berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diberikan.
â€œSebelumnya sudah dikirimkan kepada kami yaitu rencana aksi, jadi disini kami akan melihat. Kami sudah melakukan evaluasi tahun lalu dan memberikan rekomendasi. Nah, apakah rekomendasi kami terjawab dalam rencana aksi ini, itu yang kami lihat untuk mencapai minimal angka 75,01 seperti yang diharapkan bersama,â€ katanya. Lebih lanjut, Desmarita menjelaskan, berdasarkan data tahun lalu untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapat nilai 67,62 masuk dalam kategori B. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi (RB) cukup tinggi yakni 73,05 sehingga hanya perlu mengejar 2 point dari target 75,01.
â€œKalau dilihat tidak ada penurunan angka di tiap tahunnya, untuk SAKIP rata-rata naik 3 point dari sebelumnya 64,80 saat ini 67,62. Sedangkan tren nilai RB naik cukup signifikan yakni 73,05. Diharapkan dalam percepatan ini mendapat 75,01. Dan diharapkan di tahun 2022 untuk lembaga/kementerian sudah 95 persen semua,â€ jelasnya. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, reformasi birokrasi dilaksanakan untuk memastikan layanan masyarakat sebagai abdi masyarakat bisa diwujudkan, dan sebagai layanan ketatanegaraan sebagai warga negara itu merupakan tangggung jawab seluruh aktivitas dan proses pengeluaran APBE harus tercatatkan. Reformasi diturunkan untuk mengawal semua kegiatan yang dipastikan untuk pembuktian terhadap pelayanan yang baik untuk masyarakat. 
â€œKomitmen Perpustakaan Nasional untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat tidak diragukan. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa perpustakaan sudah saatnya diberikan tempat. Sebab kita boleh belajar dimana saja, kapan saja tapi yang tidak bisa kita mencoba merubahnya adalah transfer knowledge dari teori dan praktek, cuma satu solusinya yakni membaca. Sehingga orang sekolah belum tentu baca tetapi orang baca pasti sekolah,â€terangnya.
Syarif mengatakan, dengan kedatangan Tim Verifikasi Lapangan KemenPANRB ini diharapkan dapat memperbaiki institusi untuk mengambil bagian agar Perpustakaan Nasional dipastikan memberi kontribusi yang berkualitas kepada pelayanan publik.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Hartoyo Darmawan

Tim Verlap Kementerian PANRB Evaluasi Percepatan Pelaksanaan RB di Perpustakaan Nasional

Pedoman umum ini ditujukan bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam melakukan kesiapsiagaanÂ menghadapi 2019-nCoV. Pedoman umum ini disusun dengan mengadopsi PanduanÂ Menghadapi Penyakit Virus Corona 2019 Model RRC yang dikeluarkan oleh Peopleâ€™sÂ Medical Publishing House serta disarikan dari berbagai sumber referensi lainnya.
 Semoga pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pemerintahÂ daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, kami sampaikanÂ terimakasih. kami berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadiÂ acuan dalam kegiatan kesiapsiagaan.
Â 
Jakarta, Maret 2020 Kementerian Dalam Negeri
Â 
<a href="../webforms/uploads/BUKU_KEMENDAGRI.pdf" target="_blank" rel="noopener">Klik untuk unduh Pedoman</a>

Berita

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah

Pencarian