Jakartaâ€”Kabupaten Batang Hari memiliki gedung baru layanan perpustakaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan.
Pembangunan gedung tiga lantai tersebut dikucurkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp10 miliar. Peresmian gedung dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Deni Kurniadi, dan Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, di Kabupaten Batang Hari, Jambi, Kamis (7/7/2022). Peresmian dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dan Pemkab Batang Hari, serta nota kesepahaman antara Perpusnas dan STIE Graha Karya serta STIP Graha Karya. Selain itu, diselenggarakan talk show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat.
Deputi Deni menyatakan, unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan warga negara Indonesia, termasuk tersedianya perpustakaan. Perpustakaan sendiri mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam mewujudkan masyarakat pembelajar. Pasalnya, perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola, menyediakan rekaman pengetahuan untuk dibaca dan dipelajari oleh masyarakat.
â€œDan melalui perpustakaan, masyarakat dapat mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan, di mana perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,â€ jelasnya usai peresmian.
Saat ini, perpustakaan didorong untuk memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berperan dalam menyejahterakan masyarakat melalui koleksi yang diberdayagunakan di perpustakaan. Mengusung tagline, literasi untuk kesejahteraan, program transformasi perpustakaan sudah diampu oleh 34 provinsi, lebih dari 300 dinas perpustakaan kabupaten/kota, dan 3.000 desa di Indonesia.
â€œHal ini untuk mendukung arahan penting Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam membangun sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju, di mana visi pembangunan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,â€ urainya.
Dia menegaskan, literasi menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk cognitive skill, kepekaan sosial, serta produktivitas. Kekinian, Perpusnas mengembangkan lima tingkatan literasi. Pada tingkatan tertinggi yakni tingkatan kelima, literasi memiliki makna bahwa individu yang berliterasi mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
â€œLiterasi sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak lagi menjadi pasar dari negara-negara maju. Tentu saja bangsa yang maju tidak semata membangun terpaku pada modal sumber daya alam melainkan sumber daya manusia yang literat, yang secara berkesinambungan dibutuhkan dalam pengembangan iptek,â€ tandasnya.
Usai peresmian, Bupati Fadhil menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perpusnas. Kini, kabupatennya memiliki gedung perpustakaan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mengisi kelengkapan Perpusnas, dia berharap tambahan bantuan dari Perpusnas.
â€œTapi tentunya dari hasil peninjauan, masih banyak yang perlu kita sempurnakan. Kalau masih ada yang mau dibantu, ya terima kasih karena banyak keterbatasan-keterbatasan dari kekuatan fiskal Kabupaten Batanghari,â€ ungkapnya.
Dia mengajak seluruh elemen untuk meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Batang Hari. Menurutnya, kesuksesan dapat diraih apabila individu mau meningkatkan kemampuan literasinya.
â€œSalah satu indikator orang yang membaca dengan baik adalah dia tidak bisa dibodohi orang lain, dia tidak bisa ditipu orang lain, dia tidak bisa dimanipulasi orang lain, dan dia tidak akan percaya dengan fitnah, hoaks, karena dia punya informasi yang utuh terhadap suatu hal,â€ tukasnya.
Dia menyebut, profesi utama masyarakat Kabupaten Batang Hari adalah pekerja perkebunan. Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi ini merupakan penghasil kelapa sawit. Untuk itu, dia mendorong agar para petani, khususnya kelapa sawit, meningkatkan pengetahuannya.
â€œDengan pengetahuan, petani hidupnya lebih mudah, dia tahu cara merawat tanaman yang baik. Di sini, produktivitas perkebunan kita, khususnya kelapa sawit, masih sangat rendah,â€ ujarnya.
Dikhususkan produktivitas petani swadaya kebun kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari, yang disebutnya masih rendah. Setiap bulan, petani swadaya menghasilkan tujuh kuintal per hektare per bulan. Hal ini masih jauh dari kondisi ideal yakni tiga ton per hektare per bulan yang justru dinikmati oleh perusahaan besar.
â€œDi mana masalahnya? Pengetahuan petani kita tidak cukup komprehensif. Dia tidak tahu bagaimana memilih bibit yang baik. Bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana membersihkan lahan yang baik, bagaimana membuat pupuk menjadi efektif dan efisien,â€ katanya.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak agar menggerakkan literasi. Dia mendorong para pegawai pemerintah agar bergerak lebih dulu. Secara khusus dia meminta dinas perpustakaan agar membuat perpustakaan menjadi tempat yang menarik, melalui kegiatan yang kekinian, sehingga masyarakat mau datang berkunjung.
Sementara itu, Lektor Kepala Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Mursalin, mengungkapkan Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit. Dia menyebut, minyak kelapa sawit memiliki potensi nilai ekonomi yang besar. Namun, yang banyak diproduksi di Indonesia justru yang nilainya secara ekonomi paling rendah yakni CPO dan PKO.
â€œYang paling sedikit diproduksi tapi nilainya paling tinggi dengan harga paling tinggi itu adalah produk turunan sawit untuk dijadikan bahan kosmetik,â€ jelasnya.
Pada 2045, Indonesia menargetkan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia sehingga mampu menjadi penentu harga CPO global.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI, Tokyo, Jepang, Yusli Wardiatno, menjelaskan literasi sangat berperan penting terhadap kemajuan sebuah negara. Dia menjelaskan, Jepang dikenal sebagai negara dengan literasi yang baik.
â€œPenelitian OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) terhadap 166.000 orang partisipan dari total 24 negara di dunia dengan rentang usia 16-65 tahun menyimpulkan bahwa orang dewasa Jepang memiliki kemampuan lebih dalam mengolah informasi dan mencari teks-teks padat dibanding orang-orang yang berasal dari negara lain,â€ ujarnya.
Budaya membaca di Jepang, menurutnya, dibangun sejak usia dini. Hal ini dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat, mulai dari orang tua, sekolah, penulis atau penerjemah, penerbit buku, hingga pemerintah. Anak di Jepang mengenal buku sejak lahir. Pemerintah setempat memiliki program memberikan hadiah buku kepada anak yang baru lahir. Buku dibagikan kepada ibu yang mengantar anaknya untuk imunisasi pertama.
â€œJepang mulai pergerakan literasi sejak abad 17. Sekitar tahun 1830-1844 Terakoya sudah berkembang di seluruh Jepang, dan pada awal Meiji atau tahun 1868, jumlahnya lebih dari 15.000. Terakoya adalah tempat anak-anak masyarakat biasa, belajar membaca, menulis, dan berhitung,â€ pungkasnya.
Hasilnya, pada 1913, Jepang berhasil menjadi salah satu produsen buku terbesar di dunia. Dia menilai, Indonesia memiliki potensi untuk menyukseskan literasi masyarakat. Pasalnya, Indonesia memiliki 164.610 perpustakaan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Jepang yang memiliki 3.360 gedung perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Gedung Baru Layanan Perpustakaan di Kabupaten Batang Hari

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengapresiasi Bunda Baca Kota Tegal Roro Kusnabilla Erfa atas programnya dalam meningkatkan budaya baca di daerahnya. Program Bunda Baca Roro yang mengusung wisata literasi diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk diadopsi di daerah masing-masing.
Hal ini disampaikan Syarif Bando dalam webinar dengan tema â€œPeran Bunda Baca dalam Adaptasi Kenormalan Baru untuk Meningkatkan Literasi Masyarakatâ€ yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (27/8/2020). Dalam webinar tersebut, program Roro Kusnabilla berhasil menarik perhatian para peserta. Syarif menambahkan, ini menunjukkan sinergi Perpusnas dengan Pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menekankan empat tingkatan literasi. â€œAda empat tingkatan literasi yang ingin dicapai. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan mengemukakan ide-ide, gagasan, kreativitas, ataupun inovasi baru. Dan keempat, kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai pada kompetisi global," ujarnya.
Roro Kusnabilla menyatakan wisata literasi diusung dengan kunjungan ke sekolah, kelurahan, hingga kecamatan, pemberdayaan pojok dan forum baca, pemantapan program dengan perpusda dan pegiat literasi, pengembangan kampung literasi, serta melibatkan 46 duta baca yang mewakili seluruh elemen masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan beberapa judul buku hasil karya peserta didik SMPN 1 Tegal dan masyarakat.
Pada masa pandemi covid-19, Roro Kusnabilla tetap aktif menularkan virus membaca melalui webinar dan pemberdayaan warga. Meski begitu, dia mengaku kesulitan melaksanakan wisata literasi karena pembatasan jumlah peserta. Karenanya, dia melibatkan elemen masyarakat untuk menjalankan program tersebut. â€œSaya dibantu duta baca, pegiat literasi, taman baca, kader PKK untuk tetap mengadakan wisata literasi dan membuka forum baca dan pojok baca di kelurahan, TBM, sehingga anak-anak bisa tetap membaca,â€ jelas wanita yang dilantik sebagai Bunda Baca pada 15 Juli 2019 tersebut.
Untuk menumbuhkan minat baca anak, dia memberikan tips kepada para orang tua. â€œKita membuat anak-anak suka membaca dengan bercerita, terutama anak SD, kita ajak cerita atau dongeng, tapi jangan sampai selesai. Sehingga anak itu penasaran dan membaca buku ceritanya,â€ jelasnya.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Titiek Kismiyati menyatakan di era kenormalan baru, perpustakaan harus tetap menjalankan fungsinya dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat. Titiek menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan menjalankan lima fungsi yakni sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi.
â€œStrategi layanan perpustakaan bisa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, membuka layanan secara tatap muka atau onsite dengan mengikuti protokol kesehatan kenormalan baru di perpustakaan. Kemudian secara online dapat menjadi awal untuk memulai layanan dan kegiatan online yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh perpustakaan di era digital, dan terakhir, bisa gabungan antara tatap muka dan online,â€ urainya.
Pada era kenormalan baru, perpustakaan bisa menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat namun tetap mematuhi pembatasan dan protokol kesehatan. Seperti kegiatan onsite atau tatap muka dengan membatasi jumlah peserta, kegiatan layanan pesan-antar koleksi ke pemustaka, dan kegiatan daring (online).
Reporter: Hanna Meinita, Agus Djoko
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas Apresiasi Program Wisata Literasi Kota Tegal

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Provinsi Kalimantan Selatan menurut data nasional menempati peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia. Tidak terlalu baiknya peringkat IPM di Kalimantan Selatan bisa diatasi, salah satunya dengan mendekatkan perpustakaan ke masyarakat.
â€œPerpustakaan harus bergerak. Tidak boleh lagi bersifat pasif. Menanti pengunjung datang. Terus berulang setiap hari,â€ ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti saat menerima kunjungan 22 anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Â Hamsyuri dan Ketua Komisi IV Yazidie Fauzy di Jakarta, Jumat, (3/7).
Kepala Bagian Perencanaan Perpusnas Adin Bondar Pasaribu memaparkan bahwa perpustakaan sudah masuk ke dalam prioritas satu pembangunan nasional. Di tahun 2019 mendatang, dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan pemerintah direncanakan untuk merevitalisasi Â perpustakaan di 60 kabupaten/kota dan di 300 desa/kelurahan.
â€œDengan upaya tersebut diharapkan perpustakaan dapat mengubah dirinya menjadi pusat aktivitas, belajar, dan sharing berbagai pengalaman sehingga berdampak pada perbaikan literasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat..Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, menjadi pusat belajar masyarakat,â€ ucap Adin.
Banyak cara yang bisa dilakukan perpustakaan agar dicintai masyarakat. Buatlah perpustakaan semenarik mungkin. Bikin pengunjung yang datang merasa betah berlama-lama. Konsep pendirian perpustakaan tetap mengacu pada pedoman (standar) yang sudah disusun. Pedoman yang dibuat mencakup segala jenis perpustakaan, baik perpustakaan umum, khusus, hingga perpustakaan desa.
Provinsi Kalimantan Selatan diakui Perpusnas merupakan salah satu provinsi yang menaruh perhatian terhadap pengembangan perpustakaan. Aktivitas literasi gencar diadakan Â dengan melibatkan perpustakaan, pihak swasta, dan masyarakat. Sayangnya, hingga kini Pemprov belum memililiki peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan. â€œKalau memang pihak eksekutif belum mengajukan, Perpusnas mendorong pihak legislatif yang berinisiatif memajukan,â€ pinta Deputi. Jika legislatif berhasil melakukan, maka jajaran legislatif akan dicatat dalam sejarah provinsi sebagai pihak yang peduli terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi di masyarakat.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â 
Â

Kunker Komisi IV DPRD Kalsel  : Perpusnas Dorong Kalsel Segera Buat Perda Perpustakaan

Salemba, Jakarta&ndash;Kepala Perpustakaan Nasional&nbsp;Muhammad Syarif Bando didampingi Sekretaris Utama Dedi Junaedi, dan Inspektur Perpusnas Darmadi meresmikan&nbsp; Whistle Blowing System (WBS) di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Kamis, (30/11). Launching tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpusnas.
WBS merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi yang wajib diterapkan di tiap Kementerian/Lembaga. WBS adalah sarana bagi pegawai dan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN terkait penyelenggaraan pelayanan di perpustakaan. Dasar hukum perwujudan WBS, antara lain Perka Nomor 4/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perpusnas, Perka Nomor 5/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Perpusnas, Perka Nomor 8/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Perpustakaan Nasional, dan&nbsp; Perka Nomor 9/2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
Sistem WBS Perpusnas&nbsp;disebut dengan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran di Perpusnas (SIPP-Perpusnas). Sistem informasi ini bertujuan untuk mendorong peran serta pejabat/ASN di lingkungan Perpusnas dan masyarakat sebagai pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang dan kecurangan oleh pejabat/ASN atas layanan yang diberikan.
Pada prakteknya nanti, Perpusnas akan merahasiakan identitas pelapor&nbsp; sebagai whistle&nbsp;blower karena Perpusnas hanya fokus pada informasi yang&nbsp;dilaporkan. Dugaan yang bisa dilaporkan, yakni dugaan tindak pidana korupsi, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan dan gratifikasi. &ldquo;Setiap laporan yang masuk akan ditangani oleh inspektorat, auditor, tim koordinasi penanganan aduan, atau unit kerja terkait yang sesuai dengan sustansi,&rdquo; imbuh Inspektur Darmadi.
Kepala Perpusnas mengakui harus ada tim yang solid dan mampu menganalisa agar tiap laporan yang masuk benar-benar laporan yang objektif. Bukan fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas. &ldquo;Perlu orang-orang yang cerdas untuk menangani aduan,&rdquo; pesan Syarif Bando. Di samping itu, dibentuknya WBS juga dimaksudkan agar Perpusnas mampu menjadi lembaga yang akuntabel dan transparan. Jangan lagi membuat kegiatan atau program yang asal-asalan. Tidak fokus. Semuanya kini terpantau baik oleh Kementerian Keuangan.&nbsp; Hal itu memerlukan komitmen bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tegas Kepala Perpusnas.

Perpusnas Luncurkan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran (SIPP)

Salemba, Jakarta&ndash;Kepala Perpustakaan Nasional RI Syarif Bando melantik Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia Tinia Budiati dan Jajaran Pengurus periode 2016-2019 di Ruang Auditorium Perpusnas Salemba, Jumat, (3/2).
Syarif Bando menjelaskan bahwa implikasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang implikasinya bahwa Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah naik tingkat menjadi Dinas yang merupakan suatu langkah maju dan upaya perjuangan bersama baik melalui Forum Perpustakaan Umum Indonesia maupun institusi kelembagaan yang ingin mengupayakan status kelembagaan perpustakaan umum semakin baik. Syarif juga mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus dimana tantangan yang semakin berat juga harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Pelantikan Pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia Periode 2016-2019

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI dan Ombudsman RI menjalin kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU) untuk meningkatkan kapasitas layanan publik. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai secara daring pada Kamis (5/11/2020).
Kesepahaman bersama antara dua lembaga negara ini menyangkut sembilan aspek, di antaranya pencegahan maladministrasi, penanganan pengaduan masyarakat, pertukaran data dan/atau informasi, pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kepustakawanan sesuai standar nasional perpustakaan, pengembangan sistem TIK, perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan repositori digital indonesia OneSearch (IOS), pemanfaatan sumber informasi dan koleksi perpustakaan, penyelenggaraan pertemuan ilmiah penelitian dan publikasi dalam bidang perpustakaan, hingga penghimpunan data dan pelestarian karya cetak dan karya rekam.
Dalam sambutannya, Syarif Bando menyatakan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Syarif Bando menegaskan komitmennya menjadikan Perpusnas sebagai parameter dalam percaturan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia internasional dan pusat penyebaran informasi ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bisa dicapai melalui beragam layanan berbasis digital yang dimiliki oleh Perpusnas seperti repositori digital Indonesia OneSearch (IOS), perpustakaan digital iPusnas, hingga jurnal perpustakaan digital online (e-resources).
"Pada kesempatan yang baik ini melalui MoU dengan Ombudsman, kami ingin membangun komitmen bahwa seluruh prasyarat, pranata yang dipersyaratkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk melanjutkan itu sampai ke desa-desa, dengan segala keterbatasan," jelasnya.
Sementara itu, Amzulian Rifai mengapresiasi kinerja Perpusnas, khususnya Kepala Perpusnas. Menurutnya, Perpusnas sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas perpustakaan di Indonesia supaya sejajar dengan perpustakaan di negara maju. "Saya banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan, maka makin kuat saya yakin bahwa jajaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu sudah berupaya untuk memajukan perpustakaan di negara kita supaya sejajar atau malah lebih baik dengan perpustakaan-perpustakaan di negara-negara utama di dunia ini," urainya.
Dia berharap melalui kesepahaman bersama, Perpusnas siap mengembangkan fasilitas bacaan baik berupa perpustakaan atau pojok baca di seluruh kantor Ombudsman di Indonesia. Selain itu, dia menekankan agar tidak hanya pembangunan fisik yang dilakukan tapi juga meningkatkan minat baca sesuai dengan perkembangan teknologi.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo

Tingkatkan Layanan Publik, Perpusnas RI dan Ombudsman RI Jalin Nota Kesepahaman

Jakarta, Salemba-Tim pembahasan Perka inpassing jabatan fungsional Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional mengadakan rapat di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Rabu (8/2). Pembahasan Perka tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing. Landasan hukum dalam pembuatan Perka Inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan yaitu Pasal 22 ayat 6 yang berbunyi &ldquo;Tata cara Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/Inpassing diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.&rdquo;
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Pembahasan Perka Inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Perpusnas RI

Pencarian

Berita Lainnya

Gedung Baru Layanan Perpustakaan di Kabupaten Batang Hari

Kepala Perpusnas Apresiasi Program Wisata Literasi Kota Tegal

Kunker Komisi IV DPRD Kalsel : Perpusnas Dorong Kalsel Segera Buat Perda Perpustakaan

Perpusnas Luncurkan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran (SIPP)

Pelantikan Pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia Periode 2016-2019

Tingkatkan Layanan Publik, Perpusnas RI dan Ombudsman RI Jalin Nota Kesepahaman