Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pengembangan perpustakaan di daerah diperlukan komitmen dari pemangku daerah setempat.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Bupati Subang dan jajaran serta Wakil Wali Kota Tomohan bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Tomohon, Jumat (8/4/2022).
"Kami harap ada komitmen yang dibangun bersama dan dukungan untuk pengembangan perpustakaan," ungkap Syarif.
Lebih lanjut dijelaskan, paradigma perpustakaan saat ini sudah berubah. Peran perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan, tetapi perpustakaan dituntut untuk melakukan transfer pengetahuan.
"Maka jangan sampai pustakawan punya banyak buku tetapi tidak baca buku," lanjutnya.
Syarif Bando pun mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan bahan bacaan yang berisi tentang lokal konten. Seperti, sejarah asal usul daerah, potensi SDM, potensi SDA, hingga potensi pariwisata.
Sementara itu, Bupati Subang Ruhimat menyampaikan, sebagai upaya meningkatkan minat baca, pihaknya berencana akan membangun gedung layanan perpustakaan. Gedung layanan perpustakaan tersebut direncanakan akan dibangun di lokasi strategis di Subang.
"Kami sangat membutuhkan suporting bantuan dari pemerintah pusat, supaya minat baca di Subang bisa meningkat dan dapat diimplementasikan sehingga kualitas SDM pun meningkat," tutur Ruhimat.
Wakil Wali Kota Tomohon, Wenny Lumentu menyampaikan kekhawatiran dengan banyaknya generasi muda terutama anak-anak yang lebih suka bermain gadget daripada membaca buku. Padahal melalui buku dapat menambah pengetahuan bagi anak-anak.
"Mari tingkatkan minat membaca agar indeks membaca dapat ditingkatkan. Dengan dmeikian maka pengetahuan dapat ditingkatkan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Kepala Perpusnas: Diperlukan Komitmen Pemangku Daerah dalam Pengembangan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pengelolaan arsip yang tertib merupakan kewajiban dari lembaga pemerintah. Arsip yang merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang disimpan dalam berbagai bentuk media adalah produk birokrasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan ketatanegaraan.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam Workshop Kearsipan dengan tema â€œTerwujudnya Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI yang Akuntabel melalui Penataan Arsip yang Baik dan Benarâ€ di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Senin (5/3). Hadir sebagai pembicara utama dalam workshop ini Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan.
Menurut Syarif Bando, seluruh elemen di Perpusnas harus berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan arsip, yang dalam penilaian Arsip Nasional masih perlu pembenahan. Pasalnya, arsip merupakan komponen yang sangat penting dalam proses administrasi sebuah instansi. Dengan mengelola arsip secara tertib, maka Perpustakaan Nasional akan berkontribusi pada tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga lainnya yang bertanggungjawab kepada Presiden.
â€œKarena akan menghasilkan suatu kinerja, suatu kesatuan yang diukur dari akuntabilitasnya. Tanpa arsip yang baik dan benar, mustahil visi misi Perpustakaan Nasional yang akuntabel bisa tercapai,â€ jelasnya.
Syarif Bando menekankan penataan arsip sesuai dengan jenis arsip berdasarkan fungsinya, sehingga saat pencarian kembali mudah untuk ditemukan. â€œNah kita harus belajar bagaimana arsip ditata sedemikian rupa sehingga temu baliknya tidak boleh lebih dari tiga menit. Kita harus memahami mengenai arsip-arsip ini, yang mana yang Arsip Aktif, Arsip Dinamis, kemudian Arsip Inaktif, kemudian Arsip Statis. Dan mana yang kemudian disimpan menjadi repositori arsip Perpustakaan Nasional, dan mana yang akan kita kirim ke Arsip Nasional yang mengandung nilai kesejarahan, dan hal-hal yang teknisnya, disebutkan ada klasifikasi arsip,â€ urainya.
Kepala Arsip Nasional Mustari Irawan memuji komitmen dan perhatian Perpusnas terhadap masalah Kearsipan. Menurut Mustari, tidak banyak pimpinan kementerian dan lembaga yang peduli dengan masalah kearsipan. â€œKalau seorang pemimpin punya kepedulian terhadap masalah kearsipan, saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kearsipan yang ada di lembaga bersangkutan akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ini adalah pengalaman saya,â€ urainya di hadapan pegawai Perpusnas yang menjadi peserta workshop tersebut.
Mustari Irawan menjelaskan, secara konsep Arsip Nasional dan Perpusnas memiliki akar yang sama yaitu informasi. Namun pada akhirnya kedua instansi berkembang sesuai dengan fungsinya. Perpusnas berkembang di masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara Arsip Nasional di birokrasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta.
Karenanya, arsip merupakan hal yang sangat penting karena informasi dibutuhkan oleh semua institusi. Untuk itu, Arsip Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengelolaan arsip dari kementerian dan lembaga, memastikan bahwa semua informasi dikelola dengan baik.
â€œTentu saja ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak perhatikan pada saat awalnya, penciptaannya. Dan ini keharusan sebuah lembaga agar tugas pokoknya berjalan optimal, yang harus diperhatikan adalah cara mengelola informasinya, dalam hal ini arsip,â€ jelasnya.
Menurut Mustari Irawan, pengelolaan arsip masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakni Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hal ini berimplikasi pada transparansi informasi untuk masyarakat. â€œKarena itu kami mencoba lembaga pemerintah untuk menerapkan sistem informasi yang arahnya adalah elektronik,â€ jelasnya.
Dalam menerapkan sistem e-governance, Arsip Nasional mengembangkan sistem informasi untuk mengelola arsip yakni Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). â€œJadi sekiranya Perpustakaan Nasional belum memiliki sistem ini, kami akan memberikan dan kami akan melatih para operator. Aplikasi ini mencakup tata naskah dinas, sehingga kalau mau disposisi tidak perlu lagi pakai kertas tapi pakai jaringan,â€ tutur pria yang menjabat Kepala ANRI sejak Desember 2013 ini.
Pada kesempatan ini, Syarif Bando memberikan tenggat waktu kepada jajarannya untuk membenahi pengelolaan kearsipan di Perpusnas. â€œOleh karena itu saya berharap setelah Januari 2019, atau saya kasih waktu kurang lebih sembilan bulan, kepada Sekretaris Utama dan jajarannya untuk memastikan semua arsip di Perpustakaan Nasional sudah tertata dengan baik, sudah berada pada tempatnya. Dan kami akan kembali mengundang Bapak Kepala Arsip Nasional untuk mereview apakah yang kami kerjakan sudah berjalan dengan baik,â€ jelasnya.
Menurut Syarif Bando dan Mustari, workshop ini menunjukkan hubungan yang harmonis di antara Perpusnas dan Arsip Nasional. Di tingkat daerah, perpustakaan dan arsip memang disatukan dalam sebuah kedinasan. Namun dalam beberapa hal, terjadi friksi karena perbedaan latar belakang kepala dinas. â€œKami memastikan bahwa hubungan ini sangat baik di tingkat pusat dan akan disebarkan ke daerah. Tidak ada arsip lebih penting daripada perpustakaan, atau sebaliknya. Semua harus bersatu, karena kalau ada yang merasa lebih penting, maka itu sumber masalah,â€ pungkas Syarif Bando.
Reportase: Hanna Meinita

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Mengelola Arsip dengan Tertib

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Focus Group Discussion #4 yang mengangkat tema â€œSejarah Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan di Indonesia dari Masa ke Masaâ€ dilaksanakan secara virtual. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Teguh Purwanto. Diskusi menghadirkan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Atikah dan guru besar Ilmu Perpustakaan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Sulistyo Basuki.
Dalam paparannya, Atikah menjelaskan tokoh yang terlibat pada masa awal pembentukan Perpusnas salah satunya adalah Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka yang merupakan budayawan, ilmuwan Jawa, filolog otodidak, dan pakar Jawa Kuno.
Atikah menambahkan awal terbentuknya Perpusnas dimulai dari kerja sama dengan UNESCO pada 1949 untuk membangun perpustakaan di berbagai desa. Kemudian dilanjutkan dengan pendirian Biro Perpustakaan termasuk Badan Bibliografi Nasional RI.
Pada akhirnya, Rencana Nasional Pengembangan Perpustakaan Nasional dilanjutkan dengan Pendirian Lembaga Perpustakaan atau Badan Nasional Pengembangan Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 095 Tahun 1967. Pada tahun 1970, pendirian â€œYayasan Perpustakaan Nasionalâ€ dilakukan, yang tugasnya adalah mempersiapkan berbagai hal demi terwujudnya sebuah â€œPerpustakaan Nasionalâ€.
â€œSebelum menjadi salah satu perpustakaan tertinggi, Indonesia pernah menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mempunyai Perpustakaan Nasional,â€ tuturnya.
Sementara Sulistyo Basuki dalam paparannya menjelaskan mengenai Raden Patah, seorang pustakawan yang tidak banyak dikenal khalayak. Raden Patah merupakan pustakawan otodidak yang menjadi perantara perpustakaan yang dikunjungi di pulau Jawa dan Sumatera.
Pada 1953, atas biaya UNESCO, AGW Dunningham (New Zealand) datang ke Indonesia untuk memberikan konsultasi di bidang bibliografi dan perpustakaan. Laporannya berjudul A report on a survey and recommendation for the establishment of a national library service in Indonesia. Laporan itu dibuat dengan pendamping Raden Patah, kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta.
Laporan tersebut menyarankan sistem perpustakaan nasional serta pembentukan Dewan Perpustakaan Nasional. Saran ini diterima dalam Kongres Perpustakaan Seluruh Indonesia 1954 yang mengusulkan kepada Menteri PPK. Yang pada akhirnya Mr. Muh Yamin membentuk Dewan Perpustakaan Nasional pada 1955.
â€œDunningham itu orangnya tinggi, yah tingginya sekitar 190an mungkin, saya pernah bertemu beliau di tahun 60-an,â€ tutur Sulistyo Basuki saat menjelaskan tentang Dunningham. Perpustakaan Nasional sangat beruntung bisa menghadirkan narasumber yang juga menjadi saksi sejarah lahir dan terbentuknya Perpustakaan Nasional Indonesia.
Reporter: Syifa Azka Layalia
Â

Perpusnas Selenggarakan FGD Sejarah Perpustakaan dari Masa ke Masa

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelestarian sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 43 tahun 2007, Perpustakaan Nasional berinovasi membuat situs web Khastara (Khasanah Pustaka Nusantara). Situs yang diluncurkan pada Januari 2019 ini berisi naskah kuno, buku langka, peta, foto, majalah, surat kabar langka serta sumber lainnya yang telah dialihmediakan.
Situs web Khastara merupakan hasil kerja sama Pusat Preservasi sebagai penyedia konten dan Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi sebagai pengelola situs web. Mengalihmediakan bahan perpustakaan merupakan upaya Perpustakaan Nasional untuk melestarikan konten dan fisik bahan perpustakaan yang sudah sangat rapuh.
â€œWeb ini berisi konten digital hasil alih media koleksi Perpusnas, lebih ke koleksi yang mengandung nilai historis yang tinggi. Rencananya akan didigitalkan semua naskah kuno dan buku langka,â€ jelas Kepala Bidang Kerja Sama Perpustakaan dan Otomasi, Tuty Hendrawati, saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Situs Web di Teater Soekarman Perpustakaan Nasional, Rabu (18/9). Selain itu, Pusat Preservasi juga melakukan kegiatan pelestarian naskah kuno milik perorangan. Jika telah mendapatkan izin dari pemiliknya, maka naskah kuno tersebut akan di-publish di situs web Khastara.
â€œKe depannya ingin dikembangkan, selain dari konten digital yang berupa tulisan aslinya, bisa ditampilkan juga hasil alih aksaranya, sadurannya agar masyarakat awam yang tidak tahu dan bukan pemerhati naskah akan tertarik juga untuk mempelajarinya,â€ tambah Tuty.
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Munawar Holil mengapreasiasi kerja keras Perpusnas dalam mengalihmediakan naskah kuno. â€œSaya coba browsing waktu bulan Februari 2019, baru 1.300an judul naskah kuno yang sudah di-upload. Kemarin sore (September 2019, red), saya cek lagi Khastara, ternyata sudah 1.600an judul,â€ ungkap Munawar.
Munawar, yang berkecimpung di bidang naskah kuno selama 26 tahun, menjelaskan kesulitan yang dialami dalam bidang kajian naskah adalah menemukan sumber primer, yaitu naskah kuno. Menurutnya mahasiswa yang mengkaji naskah kuno sangat sedikit karena terkendala biaya penelitian. Namun demikian, dengan adanya situs web Khastara kendala tersebut dapat diatasi. "Sekarang tinggal duduk, cari tempat nongkrong yang ada wifi-nya, tinggal download, selesai. Tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa, susah cari naskahnya. Cek aja di Khastara,â€ jelas Munawar.
Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perpusnas Expo yang digelar dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada 14 September.
Â 
Â 
Reportase : Eka Cahyani/Aninda Ernest
Fotografer : Raden Radityo

Situs Web Khastara Bukan Hanya untuk Peneliti

Salemba, Jakarta-Teknologi sudah berkembang sedemikian pesat.&nbsp; Nyaris di semua sektor kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Bahkan, ada teknologi yang sudah dilengkapi dengan kemampuan menganalisis data. Kemampuan pintar ini yang disebut dengan intellectual intelligence, seperti yang terdapat pada perangkat smart phone dan sebagainya. Ketergantungan manusia dengan teknologi menurut sebuah riset dikatakan kalau manusia hanya sanggup hidup tanpa handphone selama tujuh menit.
Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016, dari 256,2 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 51,8% adalah pengguna internet. Kira-kira 132,7 juta orang sehari-hari akrab dengan dunia maya. Sedangkan, pemakaian internet terbesar adalah untuk mengakses media sosial, seperti&nbsp;Facebook (115 juta pengguna),&nbsp;Youtube (50 juta pengguna), dan&nbsp;Instagram&nbsp;(45 juta pengguna). Artinya,&nbsp;begitu banyak orang yang terpapar berbagai informasi yang bersumber dari internet. Persoalannya adalah belakangan ini paparan informasi tidak benar alias hoax berkembang pesat. Masyarakat dibuat resah, tidak aman, panik, dan bingung sehingga timbul pergesekan&nbsp;sosial, konflik, bahkan peperangan gara-gara informasi yang tidak sesuai fakta.
Di sinilah dibutuhkan peran perpustakaan dalam mereduksi informasi hoaks. Jangan sampai perpustakaan hanya menjadi &lsquo;toko buku&rsquo;. Inovasi perlu dilakukan terus menerus. &ldquo;Kalau tidak berubah, nasib perpustakaan akan ter-destruction,&rdquo; ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto, Senin, (11/12/2017). Masyarakat bisa memanfaatkan informasi yang lebih teruji kebenarannya, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya yang tersimpan di perpustakaan.&nbsp;Jangan menganggap cara ini kuno dan ribet, karena faktanya perpustakaan juga kini sudah banyak berubah, lanjut Henri.
Seringkali, mesin pencari informasi seperti Google hanya memberikan informasi sebatas &lsquo;kulitnya&rsquo; saja. Tidak lebih dalam terhadap suatu subjek informasi. Sedangkan, di perpustakaan masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan konten positif, valid, dan bahkan menjadi rujukan dari berbagai media massa ataupun pengambil keputusan. Apalagi, di era generasi milenial saat ini, mau tidak mau perpustakaan wajib cepat tanggap terhadap kebutuhan layanan yang sesuai dengan karakteristiknya. Perpustakaan bisa berkontribusi sebagai&nbsp; motor penggerak dalam mereduksi penyebaran hoaks melalui gerakan literasi digital.
Khusus di Perpustakaan Nasional, peran yang dimainkan bisa lebih jauh dan meluas. Melalui media tercetak, digital dan hasil alih media, Perpustakaan Nasional berusaha menyajikan informasi yang lengkap dan akurat berdasarkan sumber-sumber primer. Di samping itu, Perpusnas&nbsp; juga berusaha menjembatani sumber-sumber informasi lain dan spesifik dalam bentuk jejaring perpustakaan melalui Indonesia OneSearch (IOS). &ldquo;Saat ini telah terhimpun lebih dari 800 perpustakaan yang tergabung di dalamnya dengan ribuan repositori,&rdquo; kata Kepala Bidang Kerjasama dan Otomasi Perpustakaan Nasional Wiratna Tritawirasta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Peran Perpustakaan Digital Dalam Mereduksi Hoaks

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelestarian menjadi soal krusial pada pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR).Â  Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, pada lanjutan pembahasan RPP SSKCKR melalui video conference, Rabu, (13/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dikomandoi Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, merupakan pertemuan lanjutan ke-5 di tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Perpusnas berharap pembahasan di tingkat PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujuiÂ untuk kemudian diundangkan. Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Jakarta, Salemba-Tim pembahasan Perka inpassing jabatan fungsional Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional mengadakan rapat di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Rabu (8/2). Pembahasan Perka tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing. Landasan hukum dalam pembuatan Perka Inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan yaitu Pasal 22 ayat 6 yang berbunyi &ldquo;Tata cara Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/Inpassing diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.&rdquo;
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Pembahasan Perka Inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Perpusnas RI