Pecenongan, Jakarta- Perpustakaan menjadi instrumen pendidikan yang paling demokratis dimana setiap orang bisa memanfaatkan perpustakaan dimana dan kapan saja 

 

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar pada saat pembukaan acara pembahasan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025, Rabu (31/7/2024).

 

“Ketika literasi ini menjadi isu yang terus kita dorong, maka kita harapkan 2045 nanti Indonesia menjadi negara yang memiliki pencapaian target misalnya pendapatan ekonomi akan semakin membaik, kesejahteraan juga akan semakin tumbuh dan berkembang,” tuturnya.

 

Deputi Adin Bondar menjelaskan upaya yang dilakukan Perpusnas untuk meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat antara lain penyediaan buku bermutu, Gerakan Literasi Desa, penerbitan buku anak berbasis naskah nusantara, Gerakan Indonesia Membaca, peningkatan kapasitas pendampingan literasi serta program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

 

“Terkait TPBIS, transformasi ini menjadi satu studi tiru bagi negara-negara Colombo Plan. anggota negara Colombo Plan ingin mengadopsi transformasi perpustakaan ini dalam rangka transformasi sosial dan ekonomi karena dianggap berhasil,” jelasnya.

 

“Ini menjadi bagian terpenting dimana Sekretariat Negara Republik Indonesia juga menunjuk Perpusnas menjadi satu instansi yang bisa memberikan ataupun satu best practice di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perpustakaan,” tambahnya.

 

Dalam rangka penguatan upaya yang dilakukan Perpusnas tersebut, Deputi Adin Bondar menyambut baik serta mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan atas dukungannya terhadap DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan sehingga perpustakaan menjadi gedung fasilitas layanan perpustakaan yang inklusif.

 

“Arti inklusif adalah dimana setiap orang sesuai dengan kebutuhannya bisa melakukan peningkatan ataupun melakukan ekspresi dalam rangka peningkatan kecakapan hidupnya. Oleh karena itu nanti, ruang-ruang yang dibangun berbasis pada inklusi, bukan kantor tetapi ruang terbuka dalam rangka memfasilitasi masyarakat,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan usulan DAK fisik tahun 2025 yang masuk dari provinsi dan kabupaten kota sebesar 2,2 triliun. Dan yang masuk lokpri tahun 2025 sebesar 602,9 miliar sementara anggaran yang tersedia kurang dari 500 miliar.

 

Oleh karena itu, ia mengingatkan akan keseriusan, komitmen dan konsistensi dalam kelengkapan penyerahan dokumen pengajuan kepada para kepala dinas perpustakaan provinsi kabupaten kota calon penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan tahun anggaran 2025 yang hadir di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta.

 

Terkait dengan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan tahun 2025 mendatang, Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso memaparkan implementasi dana alokasi khusus fisik tahun 2024 dari dana alokasi khusus fisik tahun 2024.

 

“Secara pagunya adalah 525 miliar dan nilai rencana kerja itu adalah 524,99 jadi hampir 100%. Saya kira kita memastikan dari pagu alokasi yang ada kita pastikan, 100% bisa kita serap dalam  rencana kerja. Dan data kontrak yang di upload 31 Juli sebesar 97,08% dan itu diatas rata-rata nasional 90%,” jelasnya.

 

“Komitmen yang sama, semangat yang sama juga kita inginkan kepada bapak ibu para calon penerima DAK fisik tahun 2025. Untuk membenahi dan membangun perpustakaan kita atau meningkatkan kualitas layanan tempat perpustakaan di daerah,” tambahnya. 

 

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya capaian indikator immediate outcome yang ditandai dengan persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan sesudah penerimaan DAK.

 

Sestama mengharapkan agar segera diadakan program kegiatan yang melibatkan masyarakat yang datang ke perpustakaan setiap harinya ketika gedung layanan perpustakaan selesai  dibangun. 

 

“Segera manfaatkan untuk pelayanan tanpa menunggu harus menunggu peresmian. Akan lebih baik pada waktu diresmikan itu, aktivitas layanan sudah berjalan. Jadi kami bisa melihat langsung, tidak saja ke gedung yang kosong tetapi gedung yang sudah dimanfaatkan dengan berbagai macam aktivitas pelayanan perpustakaan,” tuturnya.

 

Selain itu, Sestama mengutarakan harapannya agar di tahun-tahun mendatang Bappenas dan Kementerian Keuangan melanjutkan dukungan terkait Dana Alokasi Fisik guna memperkuat kualitas layanan perpustakaan terutama di dalam mendorong budaya literasi dan pada akhirnya mendorong indeks pembangunan manusia. 

 

Perencana Ahli Muda Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Atisomya Nareswari  pada kesempatan ini mengatakan,” Di tahun 2025 anggaran untuk kementerian lembaga, dana transfer, semua alokasi baseline dan bahkan untuk DAK fisik alokasinya turun. Dan kami sampaikan untuk bidang pendidikan secara keseluruhan ada penurunan alokasi 1,5 triliun dibandingkan tahun 2024.”

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan penurunan ini berdampak juga untuk seluruh bidang termasuk sub bidang perpustakaan dimana alokasi tahun ini sekitar 520 milar tetapi di tahun 2025 nanti tidak sampai 500 miliar, mungkin hanya sekitar 450 miliar. 

 

“Usulan yang masuk 602 miliar kalau yang bisa teralokasi hanya 450 miliar berarti ada 150 miliar yang harus kita tunda pengalokasiannya. Nah, ini betul-betul kesiapan bapak ibu kesesuaian jenis kriteria dan ketepatan waktu bapak ibu untuk mengumpulkan kriteria, ini menjadi kunci,” jelasnya.

 

Ia menjelaskan penurunan ini terjadi karena di tahun 2025 nanti akan ada kepala pemerintahan yang baru. “Kami di pusat juga ada banyak batasan karena harus menyisihkan sebagian alokasi untuk nanti presiden terpilih yang baru atau kabinet yang baru nanti melaksanakan janji-janji presiden,” tuturnya.

 

Kepala Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia DJPK Kemenkeu Saddam Husin Okviyanto mengatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun transisi, dimana jika kepala pemerintahan berganti maka ada yang meneruskan atau bahkan mengganti program yang sudah ada.

 

“Sepertinya prioritasnya berbeda. Kalau yang dulu pendidikan, kesehatan, jalan menjadi big three, tiga yang paling besar. 78% pagunya DAK fisik lainnya untuk tiga bidang itu. Namun, sepertinya tahun ini bergeser karena concernnya lebih kepada pertanian dan pangan,” jelasnya. Namun ia tetap berharap agar pendidikan menjadi prioritas di masa kepala pemerintahan yang baru nanti.  

 

Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi kepada Perpusnas karena memantau DAK secara ketat sehingga dapat berjalan sesuai timeline dan karena pada saat ini hampir semua pemerintah daerah mempunyai dinas perpustakaan sehingga dapat meningkatkan literasi di masyarakat.

 

“Kami bersyukur juga punya counterpart yang benar-benar peduli dari Bappenas, Perpusnas dan teman-teman lain yang sangat concern dengan fasilitas pembangunan perpustakaan di daerah,” ungkapnya.

 

Reporter: Anastasia Lily

 

Dokumentasi: Kemal Ahmad Nasution/Alfiyan Tarih Alfatih