Salemba, Jakarta - Anggota DRPD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meminta bantuan Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional. Kehadiran perpustakaan keliling dinilai semakin dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Langkat yang mencapai 6.263 kilometer persegi dengan 23 kecamatan.
Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat dalam kunjungan kerja ke Perpusnas di Jakarta, Jumat (20/4). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat Donny Setha diterima Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi didampingi Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas Sukoyo.
Saat ini, ada tiga MPK yang beroperasi di Langkat, di mana satu MPK dari Perpusnas dan dua MPK dari pemerintah daerah. â€œKami sudah mendorong peningkatan minat baca dengan memberikan mobil perpustakaan keliling yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red). Namun ini baru bisa melayani tiga daerah pemilihan. Kami harap ada bantuan, jadi bisa menyongsong langsung ke tengah-tengah masyarakat,â€ ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Langkat Munhasyar.
Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Langkat juga meminta bantuan untuk menambah koleksi di perpustakaan, terutama mengenai sejarah lokal. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Langkat sudah mencetak buku mengenai sejarah daerah sebanyak 20 ribu eksemplar yang dibagikan ke pelajar Sekolah Dasar.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menegaskan dukungannya dalam pengembangan perpustakaan. Bentuk dukungan tersebut salah satunya pembangunan gedung perpustakaan di Stabat, yang merupakan pusat kebudayaan dan kegiatan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Deni Kurniadi menyatakan Perpusnas sebagai pembina perpustakaan siap memberikan bantuan ke daerah berupa dana konsentrasi untuk provinsi, MPK, bantuan buku untuk kabupaten/kota, dan tenaga perpustakaan. Sementara untuk bantuan buku lokal, Deni Kurniadi mendorong anggota legislatif untuk menerbitkan buku mengenai koleksi sejarah tentang Langkat untuk perpustakaan di daerah tersebut. â€œIni sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Fungsi perpustakaan adalah melestarikan budaya bangsa. Jadi memang harus dihimpun,â€ jelasnya.
Deni Kurniadi menambahkan, pemerintah pusat sedang menggodok Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perpustakaan kabupaten/kota. Akan ada tiga menu dalam DAK yakni dana untuk membangun gedung baru, rehabilitasi gedung yang sudah rusak, dan pengembangan koleksi. Jika mendapat restu dari DPR dan pemerintah, maka DAK untuk perpustakaan bisa dilaksanakan pada 2019.
Menurut Deni, bantuan-bantuan yang ada merupakan fungsi Perpusnas sebagai pembina perpustakaan di seluruh Indonesia. â€œKarena kami tidak bisa sendirian memasyarakatkan minat baca tanpa bantuan dari dinas perpustakaan provinsi maupun kabupaten/kota,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita

DPRD Kabupaten Langkat: MPK Efektif Jangkau Masyarakat

Hernandono, MLS., MA., Kepala Perpustakaan Nasional RepubIik Indonesia periode 1998â€”2001, tutup usia pada Sabtu, 30 Oktober 2021, di Jakarta, pukul 20.05 WIB. Jenazah almarhum diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Dermaga Indah III Nomor 4,Â  RT 08 RW 26,Â  Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur ke Pemakaman Umum Tanah Kusir Kebayoran Lama, pada Minggu 31 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.
Hernandono yang lahir di Purwokerto, 17 Maret 1941, selama hidupnya berkarir dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Hernandono berasal dari keluarga guru seperti kakek buyutnya, Kartowirono. Juga kakeknya, Kromoatmodjo di Purwokerto. Ayahnya, Soedjono Kartowirono, adalah seorang Referendaris, sebuah jabatan pada masa kolonial Belanda yang secara fungsi tidak jauh berbeda dengan jabatan pustakawan saat ini.
Pada tahun 1960, setelah menyelesaikan SMA di Semarang, Hernandono meneruskan sekolah di Sekolah Perpustakaan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu kampusnya berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Sekolah ini merupakan cikal-cakal Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia (UI), yang beberapa tahun pernah berlokasi di kampus IKIP (sekarang Universitas Negeri Jakarta) Rawamangun, dan terakhir pindah ke kampus Depok.
Pada bulan Juli 1963, Hernandono lulus Sarjana Muda (BA) Ilmu Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UI. Karena Kepala Sekolah Perpustakaan, waktu itu ialah Murtini S. Pendit, melihat bakatnya dalam menulis indah, maka selama beberapa tahun ajaran ia diminta untuk membantu menulis ijazah.
J.N.B. Tairas, salah satu dosen waktu itu, menganjurkan Hernandono untuk melamar pekerjaan di Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang saat itu memerlukan pustakawan. Anjuran ini dituruti Hernandono dengan mengawali karirnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaÂ  (PDIN-LIPI), sejak 1 Oktober 1963. Hernandono kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1 Mei 1965.
Hernandono menikah dengan Nunuk Susmiyati tanggal 2 Maret 1969. Pasangan ini dikaruniai empat orang putra dan putri yakni, Anggraini Setyasari, Kamaratih Ditasari, Wiratna Tritawirasta dan Randana Amretawira (Almarhum).
Jabatan struktural Hernandono dimulai sejak dipercaya menjadi Pejabat Sementara Sekretaris PDIN-LIPI, pada 1 Juni 1973 dan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris PDIN-LIPI pada 1 Oktober 1974. Pada 25 Agustus 1977 Hernandono kemudian dilantik sebagai Asisten Direktur Urusan Perpustakaan PDIN-LIPI.
Pada tahun 1977 Hernandono melanjutkan pendidikan S2 dan meraih gelar Master of Library Studies (MLS), dari Loughborough University of Technology, Inggris. Tidak hanya berhenti di situ, Hernandono ingin melanjutkan menempuh pendidikan S3, pada tahun 1983. Namun, hanya berhasil hingga meraih gelar Master of Arts on International Studies (MA), dari University of Denver, Amerika Serikat.
Jabatan Hernandono kemudian beralih menjadi Kepala Bidang Pengembangan Informasi Ilmiah mulai 17 Januari 1987, ketika PDIN-LIPI berubah nama menjadi PDII-LIPI (Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Di PDII-LIPI karir terakhirnya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha sejak ditetapkan pada 10 November 1988.
Dari PDII-LIPI karir Hernandono berpindah ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), ketika diminta oleh Kepala Perpusnas saat itu, Mastini Hardjoprakoso, MLIS., untuk menjadi Kepala Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan, pada 4 Agustus 1990. Pada tahun 1997, Hernandono berkesempatan mengikuti Pelatihan Kedinasan/Kepemimpinan SPATI-LAN Angkatan I.
Pengembangan organisasi pada Perpusnas membuka peluang bagi Hernandono naik menjadi Deputi Bidang Pembinaan Perpustakaan, sejak 5 Mei 1998. Di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini puncak karir Hernandono adalah ketika dilantik sebagai Kepala Perpusnas pada 31 Agustus 1998 menggantikan Mastini Hardjoprakoso, MLIS.
Pada masa kepemimpinan Hernandono, kelembagaan Perpusnas berkembang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50Â  Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI. Di mana Perpusnas terdiri dari Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi yang membawahi Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pusat Layanan Informasi dan Deputi Pembinaan membawahi Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran, Pusat Pembinaan SDM dan Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan.
Perpustakaan Nasional memiliki 27 organisasi vertikal di daerah provinsi dengan nama Perpustakaan Nasional Provinsi.Â  Pada masa ini Perpustakaan Nasional berperan sebagai focal point pusat Jejaring Perpustakaan Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora (JIBIS-Humaniora) yang beranggotakaan perpustakaan-perpustakaan yang memiliki koleksi dominan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora di Indonesia.Â 
Pada masa kepemimpinan Hernandono, MLS., MA., pula, Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah resmi digulirkan. Dampaknya 27 Perpustakaan Nasional Provinsi tidak lagi menjadi bagian dari organisasi vertikal Perpustakaan Nasional RI, namun menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
Secara organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional mengalami perubahan berdasar Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional RI terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi yang membawahi Pusat Deposit Bahan Pustaka, Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dan Pusat Preservasi. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan membawahi Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan dan Pusat Pengembangan Pustakawan.
PadaÂ  masa ini Perpustakaan Nasional mengalami pengembangan organisasi lagi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional, selain Kedeputian sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden sebelumnya ditambah dengan Sekretariat Utama yang membawahi Biro Hukum dan Biro Umum.Â 
Karir Hernandono bergeser dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional ketika ditetapkan menjadi Pustakawan Ahli Utama tanggal 27 Maret 2001. Di samping tugasnya sebagai Pustakawan Ahli Utama, Hernandono ditunjuk sebagaiÂ Wakil Ketua Tim Penilai Tingkat Pusat Jabatan Fungsional Pustakawan, sejak tahun 2002 hingga 2006. Hernandono, MLS. MA., setelah 43 tahun malang melintang di dunia perpustakaan, dokumentasi dan informasi mengakhiri tugas padaÂ  17 Maret 2006, dengan Pangkat Pembina Utama/IVe.
Selama karirnya yang panjang Hernandono meraih sejumlah penghargaan dari Pemerintah RI. Di antaranya Pustakawan Teladan Tingkat Nasional tahun 1990, Satyalencana Karya Satya XX Tahun pada 1991, Satyalencana Karya Satya XXX Tahun pada 1996. Beliau juga sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) pada periode 1995--1998. Pada kurun waktu 1977 hingga tahun 1997 Hernandono, MLS. MA., juga mentarnsformasikan pengetahuan dan pengalamannya di Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia sebagai Pengajar Tidak Tetap.
â€œSelamat Jalan Pak Hernandonoâ€. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahummaghfirlahu warkhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma latakhrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfirlana walahu. Aamiin.
Â 
Jakarta, 31 Oktober 2021 (JS)

OBITUARI, Hernandono, MLS., MA. Kepala Perpustakaan Nasional RI Kedua Tutup Usia

Jakarta - Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI diwajibkan untuk mengetahui indikator kinerja utama (IKU) instansinya. Para ASN diingatkan bahwa pencapaian IKU dari program dan kegiatan Perpusnas, tergantung dari kinerja setiap individu. Hal ini disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam penyusunan manual IKU Biro SDM dan Umum yang diselenggarakan secara daring pada Senin (2/11/2020). Sebagai informasi, IKU disusun sebagai sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Perpustakaan Nasional RI.
Dalam arahannya, Syarif Bando menyatakan sejumlah poin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Perpusnas. Selain mengetahui IKU, Syarif Bando menekankan bahwa seluruh pegawai harus mampu menginternalisasi IKU yang hendak dicapai. â€œSebab buat apa dokumennya rapi, bahkan bisa menjadi contoh bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah, tapi internal kita ada staf yang ga ngerti apa itu IKU,â€ jelasnya.
Selain itu, para pegawai juga diminta untuk memahami cara mencapai target dari IKU yang sudah ditetapkan di setiap unit kerja. Peran pimpinan sangat dibutuhkan untuk menjelaskan kepada stafnya mengenai standar yang mesti dilakukan untuk mencapai target. Para pimpinan di lingkungan Perpusnas juga diarahkan untuk melibatkan seluruh staf dalam setiap kegiatan di unit kerjanya. Selanjutnya, hasil kerja para staf harus direviu oleh pimpinan dan dilakukan secara berjenjang.
Para pegawai juga dituntut untuk mampu merealiasikan program kerja agar IKU unit kerjanya bisa tercapai. â€œKarena visi, misi dan IKU kita harus bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, eksistensinya, dan susbtansinya. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan substansinya, kalah kita. Jadi tidak ada satu pun ASN di Perpusnas yang akan mewujudkan IKU Perpusnas, kecuali akumulasi dari kinerja seluruh ASN berkontribusi pada IKU seluruh Perpusnas,â€ jelasnya.
Syarif Bando menegaskan kontribusi dari pegawai terhadap capaian indikator kinerja dari setiap unit kerja yang bisa dilihat dari laporan individu. Karenanya, penting untuk dibuat grafik kinerja dari setiap unit kerja terhadap capaian lembaga. Untuk mencapai indikator lembaga, ujar Syarif Bando, pegawai perlu dibekali pengetahuan. â€œPejabat pimpinan wajib melakukan sosialisasi, bimtek, kalau perlu diklat khusus untuk mendukung terwujudnya pencapaian IKU di Perpustakaan Nasional dengan melibatkan seluruh komponen ASN. Jadi ASN mana yang harus diikuti bimtek, diklat, ASN mana yang cukup ikuti sosialisasi karena tingkat pengetahuannya berbeda,â€ pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Joko Santoso menyatakan peran seluruh pegawai dibutuhkan dalam mencapai sasaran program dan sasaran kegiatan. Ditegaskannya bahwa IKU disusun secara sistematis dan terukur sehingga seluruh target yang telah ditetapkan berorientasi pada outcome. Joko menambahkan, sesuai dengan peta strategis Perpusnas, sasaran strategisnya adalah terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo

ASN Perpusnas Wajib Mengetahui IKU Lembaga

Salemba, Jakarta - Dalam rangkaian HUT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Sosialisasi Standard Nasional Indonesia (SNI) dalam konteks standarisasi bidang perpustakaan di Indonesia secara daring, Selasa (23/5/2023)
Kegiatan ini menghadirkan dua nara sumber, yaitu Agus Rifai PhD dari Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah selaku Anggota Komisi Teknis 01/01 Badan Standarisasi Nasional dan Ir. Abdul Rachman Saleh selaku Pustakawan utama di Institut Pertanian Bogor (IPB).
&ldquo;Dalam konteks standarisasi bidang perpustakaan di Indonesia, SNI ISO 9707:2008 menjadi acuan penting bagi perpustakaan dalam menjaga dan melestarikan koleksi mereka agar tetap terjaga dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama&rdquo;, ungkap Agus.
Penting untuk berkoordinasi dengan BPN atau instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan terkini mengenai penilaian kualitas untuk perpustakaan nasional di Indonesia.
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks standarisasi SNI ISO 9707:2008 di perpustakaan di Indonesia, yaitu Konservasi Bahan Pustaka, Standar ini memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan fisik, artinya perpustakaan di Indonesia perlu memahami dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam konservasi bahan pustaka mereka sesuai dengan standar ini. 
Penggunaan Bahan Pustaka yang Tahan Lama, SNI ISO 9707:2008 juga mengarahkan perpustakaan untuk menggunakan bahan pustaka yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Artinya dengan menggunakan bahan pustaka yang tahan lama, perpustakaan dapat memastikan bahwa koleksi mereka tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang.
Penyimpanan dan Penanganan yang Tepat untuk bahan pustaka.&nbsp; Dan Perencanaan Bencana dan Pemulihan Darurat untuk perpustakaan, SNI ISO 9707:2008, artinya perpustakaan di Indonesia perlu memiliki rencana yang komprehensif untuk mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan koleksi mereka.
Dalam rangka menerapkan standar ini, perpustakaan di Indonesia dapat bekerja sama dengan Badan Perpustakaan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan panduan dan pelatihan yang diperlukan. Penting bagi perpustakaan untuk memahami pentingnya standarisasi dalam perlindungan bahan pustaka agar dapat menjaga dan melestarikan koleksi mereka dengan baik, memastikan ketersediaan sumber pengetahuan yang berkualitas bagi masyarakat sekarang dan di masa depan.
Sementara Abdul Rachman Saleh dalam paparannya menjelaskan tentang SNI - ISO 21248:2019 dalam konteks perpustakaan.
&ldquo;Dalam konteks perpustakaan, sosialisasi SNI - ISO 21248:2019 perpustakaan juga dapat menerapkan standar yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan dan operasionalnya. Dalam konteks perpustakaan penting untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pengguna. Dengan standar ini, perpustakaan dapat mengukur dan meningkatkan kinerjanya secara sistematis untuk mencapai tujuan strategis dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna&rdquo;, timpalnya.
Acara ditutup dengan clossing statement oleh kedua nara sumber.&nbsp; &ldquo;Bahwa teruslah berinovasi dalam memajukan perpustakaan&rdquo;, ucap Abdul Rachman, kemudian Agus Rifai menyampaikan &ldquo;bahwa bagaimana pentingnya standar dalam memajukan perpustakaan di Indonesia dan saya yakin dengan respon teman-teman pada hari ini yang cukup luar biasa semangat, mari kita bangun perpustakaan indonesia ini dengan penuh semangat kedepan&rdquo;, pungkasnya.
Reportase : Herwin Saswita
Dokumentasi : Herwin Saswita

Perpusnas Selenggarakan Sosialisasi Standard Nasional Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pascameninggalkan status sebagai kabupaten tertinggal pada 30 Juli 2019, pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus bergerak menggiatkan pembangunan dari berbagai sektor. Pembentukan literasi dan menciptakan manusia unggul menjadi concern dari Pemkab Musi Rawas. Perpustakaan dan bunda baca adalah ujung tombak dari program tersebut. Pembangunan gedung perpustakaan lewat dana alokasi khusus (DAK) menjadi satu agenda yang ingin dicapai Pemkab Musi Rawas.
â€œKami berniat mengajukan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan di 2021. Kami pun sudah siapkan lahan di bekas lokasi Dekranasda. Lokasi perpustakaan berada di kawasan padat dan ramai,â€ ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Supriyadi di hadapan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti, Kamis, (13/3).
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB) Deni Kurniadi mengingatkan lahan untuk pembangunan gedung minimal satu hektar atau 10.000 meter persegi. Dan harus dilengkapi dengan detail engineering design (DED). â€œAnggaran untuk penyusunan DED menggunakan APBD. Silakan diajukan karena pertengahan 2020, sudah ditetapkan daerah-daerah mana saja yang mendapatkan DAK,â€ terang Deni.
Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menjelaskan idealnya lokasi pendirian gedung berada di lahan kosong. Tapi, jika sudah ditetapkan, Perpusnas meminta urusan penghapusan aset harus sudah selesai di tahun ini. â€œJangan sampai pas penetapan baru penghapusan. Akan memakan waktu,â€ terang Nurhadi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab. Musi Rawas Ajukan DAK Gedung Perpustakaan di 2021

Medan Merdeka, Jakarta - Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan Undang-Undang 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam atau lebih dikenal dengan UUSSKCKR meluncurkan Situs Web e-Deposit dan International Standar Recording Record (ISRC) dalam rangka Sosialisasi Portal dan Situs Web Tematik Perpustakaan Nasional RI di Ruang Teater Soekarman Perpusnas RI , Senin, (25/3). Hadir dalam acara tersebut Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, Nurcahyono, Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Teguh Purwanto. Sedangkan pada sesi talk show diisi oleh pafra narasumber berasal dari Ketua Umum IKAPI, Rosidayati Rozalina, Direktur Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Jusak Irwan Sutiono, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, Nurcahyono, dengan moderator Wijiyanto.
Nurcahyono dalam laporannya menerangkan Direktorat Deposit Bahan Pustaka dan Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi pada tahun 2018 telah mengembangkan aplikasi e-deposit yang diharapkan mampu mempercepat proses penghimpunan koleksi deposit bentuk karya elektronik/digital dengan melibatkan partisipasi aktif wajib serah. "Aplikasi ini nantinya akan diintegrasikan dengan pangkalan data ISBN, ISMN, ISSN, ISRC, dan INLIS enterprise," terang Nurcahyono. Pada tahun ini Perpustakaan Nasional mulai menghimpun bahan perpustakaan elektronik/digital dalam bentuk pdf ataupun audio yang kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain dan disajikan untuk portal web deposit sebagai sarana pendayagunaan koleksi bahan pustaka digital hasil pelaksanaan UU SSKCKR. "Kedepannya akan dibentuk Sistem Nasional Deposit Indonesia dan merancang PP dalam rangka pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018," tambah Nurcahyo.
Deputi Pengembangan Baghan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, pada sambutannya menerangkan dalam undang-undang yang baru yaitu UU Nomor 13 Tahun 2018 sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1990 juga mengenai UUSSKCKR, menurutnya lebih lengkap membahas mengenai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan koleksi karya rekam yang memang wajib diserahkan untuk dilestarikan. "Ini memberikan peluang yang lebih banyak kepada para partisipasi aktif wajib serah dan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam penghimpunan hasil budaya anak bangsa yang berupa karya cetak maupun karya rekam," ajak Ofy.
Melalui pembuatan aplikasi e-deposit dan ISRC, dirancang agar para wajib serah dengan mudah menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional kapan saja dan di mana saja melalui pemanfaatan jaringan internet. Selain kemudahan, Perpustakaan Nasional juga menjamin keamanan data dan koleksi yang diserahkan. Ofy berharap para wajib serah untuk tidak ragu menyerahkan hasil karya atau produknya kepada Perpustakaan Nasional.
Ketua Umum Rosidayati IKAPI menjelaskan pertumbuhan buku digital sudah tumbuh sejak tahun 2011 dan cenderung stabil. IaÂ  juga mengungkapkan bahwa fenomena pengguna buku digital terbanyak adalah di perpustakaan. Menurutnya saat ini juga marak konten audiobook yaitu buku digital yang dilengkapi audio atau video dengan animasi atau simulasi yang menarik, berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2019 tentang ijin ke sekolah untuk membeli buku digital atau aplikasi pembelajaran digital menggunakan dana bantuan operasional sekolah. "Jadi saya kira ini akan menjadi tren yang sangat positif untuk keseimbangan buku digital kedepannya jadi tidak hanya digunakan oleh perpustakaan digital tapi juga bisa digunakan oleh sekolah dengan menggunakan dana BOS," terangnya.
 Reportase : Arwan Subakti

Perpusnas Luncurkan Situs Web e-Deposit dan ISRC 

Banjarmasin, Kalselâ€”Dewasa ini index budaya membaca semakin meningkat, dimana Kota Banjarmasin masuk ke dalam tingkat sedang. Hal itu terjadi berkat dukungan yang diberikan secara nyata oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran baca menuju Indonesia cerdas dan maju, merupakan upaya penguatan literasi yang berfokus pengentasan kemiskinan melalui peningkatan literasi untuk kesejahteraan.
Menanggapi itu, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar berkata "Perpusnas memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk ikut membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan budaya baca. Karena itu perpustakaan harus bergerak mengikuti perkembangan zaman," imbuhnya.
Dalam acara Talkshow bertema Pembudayaan Gemar Membaca yang diadakan di Himalaya Ballroom Hotel Banjarmasin Internasional, pada Kamis (5/12), Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, mengatakan bahwa perpustakaan adalah simbol peradaban maka dari itu harus ditempatkan di pusat kota.
Selain itu, untuk meningkatkan minat baca masyarakat Banjarmasin, Ibnu, berencana membuka taman membaca di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kamboja dan meluncurkan perpustakaan digital dengan sekitar 1.500 buku dalam waktu dekat.
Dari mata Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Indonesia masih memiliki tantangan terbesar yakni literasi. Literasi sejatinya adalah menggunakan semua kemampuan untuk menggali potensi diri dalam memahami yang sudah diketahui guna meningkatkan kualitas hidup.
Kecintaan membaca sendiri seharusnya di dapatkan dari keluarga. Karena dari keluarga terutama orang tua, anak-anak memperhatikan dan mencontoh semua cara bertindak dan bertutur.
Di era digital ini, kebebasan informasi yang ada harus dibarengi dengan kedewasaan diri dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Dan pembaca yang baik pasti memiliki keluasan hati, tidak mudah memprovokasi dan bukan orang yang mudah menghakimi.
"Pembaca yang berhasil adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mencari kesesuaian pola pikir dan imajinasi. Jangan menutup diri untuk pemikiran tertentu. Mari mencari kesamaan di tengah perbedaan," tutup Najwa.
Reportase : Basma Sartika/Agus Djoko
Fotografer : Ahmad Kemal
Â

Berita

Pembudayaan Kegemaran Baca Menuju Indonesia Cerdas dan Maju