KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023 

Jakarta, - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) dan&nbsp;Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menjalin kerja sama melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (9/1/2023).
&nbsp;
Melalui kerja sama ini, diharapkan Perpustakaan bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. &ldquo;Mengingat letaknya yang ada di pusat Ibukota Jakarta, kami ingin salah Perpusnas menjadi salah satu destinasi wisata. Karena kalau kita pergi keluar negeri, pasti ke perpustakaannya,&rdquo; ungkap Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana.
&nbsp;
Hal tersebut mendapat dukungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga juga menjelaskan pada era transformasi digital saat ini masyarakat dapat melakukan semua aktivitas dengan mudah dan cepat melalui pemanfaatan teknologi digital.
&nbsp;
&ldquo;Perpustakaan digital hadir sebagai salah satu jawaban terhadap kebutuhan akan data dan informasi yang berasal dari buku pustaka,&rdquo; ujarnya saat meluncurkan e-library Kemenparekraf/Baparekra di kesempatan yang sama.
&nbsp;
Sandiaga juga mengatakan semua informasi dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Sejalan dengan hal tersebut, Kemenparekraf berinovasi dengan menghadirkan perpustakaan digital yang diharapkan dapat menyediakan kebutuhan informasi untuk para penggunanya, baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan Kemenparekraf.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&ldquo;Semoga kehadiran Perpustakaan Digital Kemenparekraf/Baparekraf dapat menumbuhkan minat baca dan mengakselerasi penyebaran informasi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sehingga semakin dikenal luas oleh masyarakat,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando yang turut hadir mengatakan akan terus memberikan dukungan terhadap sektor pariwisata dengan membuat narasi tentang destinasi wisata Indonesia berbasis buku dan sejarah.
&nbsp;
&nbsp;&ldquo;Januari ini kami akan meluncurkan, lebih dari satu juta eksemplar buku digital bagi masyarakat. Kami juga akan mensupport dalam sektor ekonomi kreatif. Terkait target wisatawan kami akan membuat narasi tentang destinasi wisata Indonesia berbasis buku dan sejarah,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Selain itu, Syarif juga menjelaskan Perpusnas memiliki&nbsp; program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. &ldquo;Program ini akan mendorong masyarakat untuk memulai usaha berbasis ilmu buku-buku ilmu terapan. Dengan begitu akan menambah jumlah pelaku ekonomi kreatif dan mendorong sebanyak mungkin orang menjadi terlibat dalam dunia usaha yang dimulai dari home industri,&rdquo; imbuhnya.
&nbsp;
Ke depannya, Perpusnas bersama Kemenparekraf akan mendorong destinasi wisata di Indonesia menyediakan perpustakaan sebagai bagian dari layanan untuk para wisatawan.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati

Perpusnas dan Kemenparekraf Jalin Kerja sama, Jadikan Perpusnas Destinasi Wisata

Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Pengembangan Pustakawan kembali menghelat forum Diskusi Kepustakawanan. Forum berseri ini sudah memasuki sesi ke-3 dengan mengusung tema: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan. Hadir sebagai pembicara, Pustakawan Ahli Utama di Perpustakaan Nasional RI, Subeti Makdriani dan Alfiah.Kegiatan dilakukan secara hybrid Â di mana peserta hadir secara daring dan luring dengan lokasi utama di ruang teater Perpusnas Salemba, Rabu (31/3).
Pembicara pertama, Subeti, memberikan gambaran rinci jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dan ahli. Referensi yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) adalah Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
"Dua buku (peraturan) ini, yang sangat penting ini,digunakan untuk seluruh jabatan fungsional pustakawan baik jabatan fungsional pustakawan tingkat terampil maupun jabatan fungsional pustakawan di tingkat keahlian," ucap Subeti.
Subeti juga menjelaskan kalau dalam pelaksanaan butir kegiatan pustakawan, proposi unsur utama harus lebih besar dari 80% dan penunjang lebih sedikit dari 20%. Unsur utama terdiri dari pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan, dan pengembangan profesi, sedangkan unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pustakawan.
Sementara itu, Alfiah menyampaikan presentasi tentang prosedur penyusunan dan pengajuan DUPAK Pustakawan. Secara umum proses mengelola angka kredit dimulai dari pengumpulan kegiatan yang kita lakukan dalam pekerjaan, penghitungan target angka kredit, penyusunan DUPAK, melengkapi syarat administrasi, dan terakhir penyerahan berkas kepada tim penilai.
Kendala yang sering dialami oleh pustakawan dalam proses penyusunan DUPAK sampai dengan Penetapan Angka Kredit oleh penilai biasanya adalah isu pengarsipan bukti pekerjaan. Karenanya, Alfiah memberikan tips agar pustakawan membuat dua map yang akan menjadi tempat penyimpanan seluruh dokumen penilaian berupah naskah bukti fisik dan surat tugas.
Map pertama berisi unsur utama, dan map kedua berisi unsur penunjang tiap tahun kegiatan. "Setelah selesai kita simpan di unsur utama makalahnya kita print surat tugasnya dijadikan satuÂ  (lalu) masukkan pada unsur utama kemudian kalau misalnya ada penunjang (berupa) sertifikat, ada sertifikatnya langsung masukkan pada unsur penunjang. Jadi setiap kegiatan sudah selesai Bapak Ibu harap segera dikumpulkan bukti," ucap Alfiah
Sebelumnya, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Syarif Bando, dalam pidato kuncinya mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk memperbarui butir kegiatan yang ada di peraturan yang berlaku saat ini. Â Butir kegiatan harus ditambah menyesuaikan degan kemajuan sekaligus juga dikurangi untuk butir kegiatan yang kurang relevan. Kegiatan kepustakawanan berupa knowledge transfer yang mendorong orang untuk produktif dengan membaca perlu dipertimbangkan untuk dimasukan sebagai butir kegiatan pustakawan."Karena ada korelasi antara bagaimana orang membaca untuk memproduksi barang dan jasa yang bermutu," ucap Syarif.Â 
Sebagian dari kegiatan ini dapat anda saksikan di link youtube di bawah ini
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/w8Sog429nTA" width="720" height="405" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Reportase= Radhitya Purnama

Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 3: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan

Jakartaâ€”Reformasi birokrasi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI harus ditingkatkan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks RB Perpusnas pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,96 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, Indeks RB Perpusnas adalah 74,01 sementara pada 2019 yaitu 73,05. Indeks RB Perpusnas masuk kategori BB atau Sangat Baik.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Akhmad Hasmy menyatakan meski indeks RB mengalami kenaikan yang tidak signifikan, terjadi peningkatan kualitas reformasi. Kualitas implementasi RB Perpusnas secara substansial menunjukkan perkembangan yang positif karena sudah dilakukan reformasi pada seluruh unit kerja.
"Kalau dulu padaÂ  pathun 2016, 2017, kami memotret reform yang dilakukan pada permukaan. Tapi pada tahun 2019, 2020, kami memastikan reform juga terjadi di unit-unit kerja instansi. Ini yang sebetulnya secara substansi naik, kualitas reform-nya baik,â€ paparnya dalam kegiatan â€œPelaksanaan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik Perpustakaan Nasionalâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (5/8/2021).
Ada beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti Perpusnas untuk meningkatkan evaluasi RB pada tahun ini. Di antaranya peningkatan peran agen perubahan dalam memiliki dan menjalankan rencana aksi dan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi di pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT), serta penguatan pembinaan dan kerja sama dengan perpustakaan daerah untuk mencapai sasaran strategis Perpusnas.
Akhmad Hasmy menekankan, di dalam proses penilaian, hal yang harus diperhatikan adalah adanya perbaikan yang dilakukan berkelanjutan. Karenanya, setiap perubahan atau inovasi yang dilakukan, mesti diperhatikan siklusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga perbaikan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan kondisi akurat mengenai perbaikan berkelanjutan yang dilakukan.
â€œDan bicara dokumentasi, ini persoalan sederhana, klasik, tapi kadang-kadang mempengaruhi hasil penilaian. Kemudian, pembuktian oleh stakeholder baik melalui survei maupun eksternal, tentunya tergambar pengakuan reform yang dilakuan instansi pemerintah,â€ jelasnya.
Meski ada area perubahan RB yang nilainya sudah baik, tetap harus ada perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Pasalnya, persepsi masyarakat bisa berubah ketika pihaknya melakukan evaluasi pada masa mendatang.
â€œBicara kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Perpusnas itu, kualitasnya baik ya. Tetapi masyarakat sekarang kan sudah mulai sadar haknya. Sehingga ketika melakukan evaluasi atau survei, di tahun tertentu, bisa jadi berubah seiring dengan pemahaman akan hak-hak publik,â€ urainya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengungkapkan faktanya, indeks RB Perpusnas memang meningkat. Namun dia menegaskan agar pegawai Perpusnas tidak terpatok pada angka dan tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan sehingga instansi pemerintah dituntut untuk mempercepat reformasi birokrasi dan struktural.
â€œSatu kata kunci yang penting dan harus dipahami adalah tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita, untuk memastikan kemampuan kita merespon seluruh perubahan dan tuntutan yang timbul dari situasi yang sangat cepat ini,â€ ungkapnya.
Dalam kondisi pandemi, beliau meminta para pegawai supaya dapat mengoptimalkan layanan daring sehingga kebutuhan informasi masyarakat tetap terpenuhi.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam Lima Prioritas Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terkait dengan RB, instansi pemerintah didorong agar cepat dalam memberikan pelayanan, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman, serta adaptif, produktif, inovatif, kompetitif.
Reporter: Hanna Meinita

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan  Â 

Surabaya, Jawa Timur â€“ Perpustakaan sebagai jantung pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan literasi. Tak terkecuali bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, melalui bahan bacaan buku ilmu terapan dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produknya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando dalam Gelar Wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema 'Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional', yang diselenggarakan secara hybrid di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (16/04).
"Dimana hubungan antara UMKM dengan perpustakaan? Kalau bicara perpustakaan sebenarnya instutusi pendidikan, maksud saya disana ada ilmu, kemudian dari ilmu itu ada teori, ada praktek. Kemudian teori menghasilkan kecerdasan dan skill, ada keterampilan," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, peran perpustakaan bersama dengan masyarakat membangun imajinasi, membangun kreativitas dan inovasi, untuk memulai membuat produk. Menjadi tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, karena tidak semua produk akan masuk dalam perdagangan dunia.
"Saya kira ini menjadi tujuan kita semua bahwa literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diukur pada tingkat kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa. Namun keterbatasan bahan bacaan masih menjadi tantangan kita dalam memberikan akses bahan bacaan terbaru, terkini, terlengkap unntuk masyarakat," katanya.
Maka pihaknya mendorong sinergi antara pemerintah daerah maupun perguruan tinggi untuk menyediakan bahan bacaan ilmu terapan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sesuai dengan standar UNESCO bahwa minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun. Namun, di Indonesia satu buku ditunggu 90 orang.
Sepakat dengan Kepala Perpusnas, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa literasi dapat dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jika dikaitkan dengan UMKM, UMKM di Jatim mendukung terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Brito (PDRB) sebesar 57,81 persen. Meski begitu penggunaan digitalisasi masih perlu didorong lagi, karena baru 44 persen UMKM di Jatim yang menggunakan sistem digital.
"Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di tahun 2030, Jack Ma pernah mengatakan UMKM di dunia will be online, hampir 95 persen akan melaksanakan perdafangan secara online. SehinggaÂ  pemahaman mengenai literasi seperti yang disampaikan tadi menjadi penting," tuturnya.
Mengenai bantuan Pojok Baca Digital (Pocadi) yang diberikan ke sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim, Gubernur Khofifah mendorong agar pemerintah kabupaten/kota dapat mereplikasi pocadi, agar dapat hadir di setiap kecamatan.
"Kalau itu bisa ditumbuhkembangkan sampai tingkat kecamatan, maka proses literasi digital dapat mendongkrak UMKM, supaya segera melakukan transformasi digital ini akan lebih dekat. Bantuan stimulan dari Perpusnas ini saya mohon dapat direplikasi," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara simbolis menyerahkan Dana DAK Pembangunan Gedung TA 2022 kepada Bupati Sampang (pembangunan gedung), Bupati Nganjuk dan Bupati Madiun (DAK perluasan gedung). Dilanjutkan dengan penyerahan Pojok Baca Digital (POCADI) secara simbolis kepada Bupati Trenggalek, Bupati Gresik, Bupati Jember, Bupati Tuban, Bupati Probolinggo, Bupati Lamongan, Bupati Pamekasan, Walikota Batu, Walikota Mojokerto.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Diantaranya, penyerahan dana DAK TA 2022 (perluasan gedung), Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), buku kemas ulang informasi naskah-naskah kuno tentang Majapahit di Perpustakaan Nasional (Pararaton, Negarakertagama, Ranggalawe, dan Babad Tanah Jawi) serta Naskah Nusantara subjek Jawa Timur, serta piagam penghargaan sebagai provinsi terbanyak perpustakaan terakreditasi se-Indonesia.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpustakaan Berperan dalam Meningkatkan Literasi Pelaku UMKM

&ldquo;Tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap bahagia.&rdquo;
 
Pernyataan tersebut diucapkan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia saat melakukan sambutan sekaligus membuka acara Pembekalan Pegawai Menjelang Batas Usia Pensiun di Lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan di Hotel Gumilang Regency, Kota Bandung pada Rabu (31/7/2024).
 
Sestama Joko menyatakan bahwa Pembekalan tersebut bertujuan agar pegawai Perpusnas yang masuk masa pensiun akan tetap produktif dan semangat untuk berbakti kepada masyarakat dan keluarga. Ia menambahkan bahwa persiapan pensiun sebaiknya dilakukan dari jauh hari sehingga pegawai dapat mengakhiri masa kerja dengan perasaan gembira.
 
Sestama Joko juga menyebutkan ada beberapa hal yang patut dicermati oleh pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
 
Yang pertama adalah keyakinan menjadi kunci dalam menghadapi masa pensiun bahwa apapun yang telah dilakukan adalah yang terbaik, sehingga pegawai dapat memasuki masa pensiun tanpa adanya beban pikiran.
 
Selanjutnya ia menambahkan bahwa kebahagiaan layak untuk terus diperjuangkan terutama keluarga, &ldquo;masa pensiun menjadi salah satu kesempatan untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga,&rdquo; ucap Joko Santoso. 
 
Terakhir adalah untuk tetap produktif dalam memanfaatkan waktu di masa pensiun, dalam artian tetap memberikan kontribusi kepada orang lain. Ia menganalogikan produktifitas tersebut dengan Human Library, yaitu sebagai manusia yang hendaknya menjadi pendengar yang baik, memberi nasehat terhadap hal yang diperlukan, serta memastikan informasi yang diketahui menjadi relevan bagi siapa saja.
 
Reporter &amp; Dokumentasi : Andri Tri

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Perpusnas dan Kemenparekraf Jalin Kerja sama, Jadikan Perpusnas Destinasi Wisata

Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 3: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan Â

Perpustakaan Berperan dalam Meningkatkan Literasi Pelaku UMKM

Siap Produktif Sukses dan Bahagia di Masa Pensiun