Surabaya, Jawa Timur – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan program literasi sebagai prioritas pembangunan daerah.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 pada Senin (26/2/2024).
"Ini dikarenakan salah satunya tingkat kecakapan literasi siswa dan masyarakat masih rendah," ujarnya.
Beberapa permasalahan lain, lanjutnya, rendahnya tingkat budaya/kegemaran membaca siswa dan masyarakat, ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat calon pembaca yang masih jarang, standar fasilitas perpustakaan yang tidak seragam dan umumnya masih rendah, serta variasi program yang disediakan yang sering tidak menarik masyarakat.
"Selain itu, banyak naskah nusantara yang telah dikonservasi dan didigitalisasi terbengkalai atau belum dimanfaatkan," jelasnya.
Dalam merespons permasalahan tersebut, Perpusnas merumuskan tiga kebijakan utama. Pertama, pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi dengan membentuk 10.000 perpustakaan di tingkat desa/kelurahan.
Kedua, standardisasi perpustakaan melalui pelatihan dan pendampingan pengelola perpustakaan di desa dan tempat baca lainnya. Dan ketiga, pengarusutamaan naskah nusantara dengan preservasi digitalisasi sebanyak 2.000 naskah.
"Program intervensi kami termasuk pembentukan 10.000 perpustakaan di desa, menyediakan bahan bacaan bermutu untuk jenjang PAUD dan SD, pelatihan untuk pengelola perpustakaan, dan preservasi digitalisasi naskah-naskah berharga," paparnya.
Perpusnas, lanjutnya, juga mendorong keterkaitan antara program literasi di sekolah dengan program literasi di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, desa, dan yang dikelola masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tahun 2024 menjadi momen krusial untuk mengoptimalkan anggaran guna menuntaskan proyek-proyek yang belum selesai.
"Pesan dari Presiden adalah bahwa 2024 adalah tahun terakhir RPJMN, dan anggaran harus dioptimalkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas, baik yang sudah direncanakan maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menekankan dukungan daerah terhadap penyampaian visi Indonesia Emas. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan, dan dukungan masyarakat dalam menyusun rencana kerja untuk periode mendatang, khususnya pada tahun 2025.
"Hal ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dan berkelanjutan," imbuhnya.
Dalam Rakortekbangnas, terdapat pembahasan desk urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Desk perpustakaan yakni untuk mengonfirmasi terkait target indikator kinerja utama urusan perpustakaan di daerah yakni Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Prakas Agrestian
