Medan Merdeka Selatan, Jakarta – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendukung adanya modernisasi layanan pemerintah berbasis digital. Salah satunya dengan adanya aplikasi INLISlite yang akan diajukan menjadi aplikasi umum.

Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan, INLISLite (Integrated Library System) merupakan aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas.

INLISLite bertujuan untuk menghimpun koleksi nasional dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia. Disamping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia.

"Awalnya INLISLite adalah aplikasi yang masih terdistribusi, jadi berdasarkan permintaan dulu, kami akan bantu untuk menginstal kemudian kami akan bantu dukungan teknis pada perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini sejalan dengan fungsi Perpusnas sebagai instansi pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia," kata Ofy.

Ofy menjelaskan, saat ini sudah terdapat enam provinsi yang membentuk forum INLISlite. Diantaranya, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembentukan forum INLISLite ini, lanjutnya, dengan kriteria bahwa 50 persen perpustakaan di Kabupaten/Kota telah memakai INLISLite. Ini dilakukan untuk mendorong Kabupaten/Kota memanfaatkan INLISLite.

"Ke depan jika INLISLite menjadi aplikasi umum, maka ini akan menjadi syarat pemberian akreditasi perpustakaan. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan, INLISLite menjadi aplikasi umum sehingga memudahkan pemerintah dalam penghimpunan data koleksi, data anggota baru hingga jumlah perpustakaan di Indonesia," lanjutnya.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem SPBE dari Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pelayanan pemerintahan dari yang sebelumnya past government menjadi future government.

"Future government sudah tidak lagi fokus pada pemerintah tetapi fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat melalui meodernisasi layanan pemerintah berbasis digital," kata Cahyo.

Seperti halnya layanan perpustakaan, jika dari 164.610 perpustakaan yang ada di Idnonesia menjadi satu maka nantinya dapat menjadi pengetahuan bangsa.

"Ketika dari seluruh perpustakaan itu dapat diakses dalam satu sistem. Maka kebayang kita hanya dengan duduktetapi dapat mengakses koleksi yang ada di semua perpustakaan. Tanpa harus datang secara fisik ke perpustakaan. Inilah yang kita harapkan dari layanan perpustakaan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan perpustakaan juga telah mengalami perubahan paradigma. Perpustakaan dituntut mampu mentransfer pengetahuan ke masyarakat. Pasalnya dengan pengetahuan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Literasi bukan hanya bicara tentang bisa baca dan tulis, tetapi bagaimana seseorang mampu menciptakan barang dan jasa dari pengetahuan yang dia dapat dari membaca," katanya.

Syarif mengatakan, Perpusnas mendukung adanya perubahan layanan perpustakaan menjadi digital. Kebijakan pengembangan INLISLite berdasarkan UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, mengamanatkan kepada pengelola perpustakaan, kegiatan pengembangan koleksi, pelayanan, penyediaan sarana dan kerjasama perpustakaan. Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan pemanfaatan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer dan jaringan telekomunikasi.

 

 

Reportase: Wara Merdeka

Fotografer: Ahmad Kemal