Salemba, Jakarta â€“ Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan, TBM, dan pojok baca. Hal ini dikarenakan perpustakaan memiliki peranan dalam mewujudkan manusia cerdas yang memiliki kebiasaan membaca sebagai usaha belajar sepanjang hayat.
â€œBerbagai program kreatif, inovatif dan visioner dilaksanakan dalam upaya perpustakaan memberikan layanan yang berkualitas kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,â€ kata Deputi Pengembangan Sumber Daya, Deni Kurniadi dalam Seminar Nasional GPMB dengan tema â€™Sejarah Gerakan, Peta dan Paradigma Literasi Indonesia: Perkembangan dan Pencapaianâ€™, Senin (26/10).
Lebih lanjut Deni menjelaskan, kegiatan ini untuk menjawab beberapa penilaian lembaga internasional yang masih menganggap minat dan kegemaran membaca di Indonesia masih rendah. Padahal untuk mengetahui hal tersebut perlu pengukuran secara kuantitaif dan kualitatif yang ditinjau secara komprehensif.
Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemdikbud, Restu Gunawan mengatakan, penguatan literasi diperlukan untuk pemajuan budaya. Memasuki revolusi industri 4.0 seluruh bidang mengalami gelombang besar, tak terkecuali perpustakaan. Penguatan literasi menjadi pemikiran bersama dengan konteks 4.0.
â€œPerlu adanya ketersediaan daya dukung untuk mengubah budaya bertutur untuk beralih ke budaya baca tulis. Di era digital saat ini sebenarnya sudah tidak ada hambatan lagi, semua orang sudah bisa mengakses. Dengan bantuan teknologi kita diuntungkan untuk mempercepat proses literasi ini,â€ jelasnya.
Menurutnya, perlu adanya mengubah paradigma mengenai kebudayaan yang bukan hanya bicara tentang masa lalu, tetapi juga harus dituangkan dalam bentuk visual. â€œKendala kita belum mampu memahami literasi budaya. Padahal kebudayaan memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita dapat belajar berdiplomasi, dan pembentukan karakter,â€ urainya.
Narasumber lainnya Gol A Gong, menyebutkan, gempa literasi yakni gempa yang mengubah paradigma baru yakni gempa yang menghancurkan kebodohan dan gempa yang membangun peradaban baru. Menurutnya, Â di era digital ini kita harus dapat beradaptasi. GPMB sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan literasi baca dan tulis juga harus memiliki strategi untuk memasyarakatkan minat baca di era literasi digital.
Seperti pengalaman yang sudah dia lakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital diantaranya youtube, instagram, dan facebook. Salah satunya membuka kelas menulis online, mengedukasi masyarakat melalui video.
Â â€œKita harus cepat beradaptasi di era digital ini, karena literasi digital dapat memberikan nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan,â€ tuurnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Tjahjo Suprajogo menjelaskan, bangsa Indonesia sudah mengenal dunia literasi sejak zaman kuno, seperti adanya peninggalan gambar dan tulisan di goa-goa pra sejarah atau jejak tulisan dalam berbagai prasasti serta candi di jaman kerajaan nusantara. â€œIndonesia sejatinya merupakan negara dengan sejarah literasi yang cukup tua,â€ tuturnya.
Apabila ditelusuri dari naskah-naskah nusantara yang ditulis dengan tangan dan menggunakan aksara lama setidaknya telah mengindikasikan adanya kegiatan menulis. Hampir semua wilayah di Indonesia mempunyai bahasa dan aksara daerah merupakan tempat asal naskah. Hal ini ditunjukkan oleh naskah yang ditulis dalam bahasa daerah dengan menggunakan aksara atau tulisan asli daerah itu. Seperti naskah Aceh, batak, Rejang, Kerinci, Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Bima, Banjar, Bugis dan Makassar.
â€œBerangkat dari paradigma ini, maka implementasi literasi dalam konteks Indonesia harus menyesuaikan dengan tingkatan sosial budaya, dan pengetahuan masyarakat, keanekaragaman budaya local dan kondisi yang dialami masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter : Wara Merdeka
Â

Seminar Nasional Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Perlunya Mengubah Paradigma Literasi 

JakartaÂ - Perpustakaan di masa kini telah berkembang tidak hanya mengelola koleksi tapi juga sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Untuk melihat kesesuaian layanan perpustakaan dengan standar yang ditetapkan dilakukan melalui akreditasi. Namun, menurut Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, instrumen akreditasi yang digunakan Perpustakaan Nasional saat ini belum meliputi peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan. Untuk itu, Syarif Bando meminta jajaran untuk melengkapi instrumen akreditasi perpustakaan yang sudah ada sekarang ini.
â€œJika bicara tentangÂ  akreditasi perpustakaan maka kita bicara tentang pemenuhan syarat minimal dari standar yang telah dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Standar pengelolaan perpustakaan yang ada sekarang adalah standar yang pasif. Bagaimana kita bisa melihat peran perpustakaan dalam mentransfer ilmu pengetahuan di perpustakaan, belum bisa ditemui dalam 6 standar yang ada ini,â€ ujarnya saat hadir membuka Webinar Akreditasi Perpustakaan yang mengangkat tema â€œPerpustakaan Berkualitas Melalui Akreditasiâ€ yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Hingga Mei 2021 terdapat 8044 perpustakaan yang terakreditasi oleh Perpusnas. 965 perpustakaan diantara memperoleh predikat A. Sisanya 1314 perpustakaan predikat B dan 5765 berpredikat C. Menurut Syarif Bando, angka ini masih kurang untuk mewakili kinerja pembinaan perpustakaan oleh Perpusnas.
Saat ini, ada 6 komponen Standar Nasional Perpustakaan yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi perpustakaan yaitu standar koleksi, standar sarana prasarana, standar pelayanan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan/penguat.
â€œSaya mohon komponen penilaian ini menambahkan aspek tentang inovasi, aspek tentang kreativitas, aspek pembudayaan kegemaran membaca, dan aspek peningkatan indeks literasi, juga aspek klaim dari masyarakat bahwa impact yang diperoleh dari perpustakaan itu ada. Karena sekarang seluruh kegiatan yang kita lalukan parameternya ada pada kinerja. Kinerja parameternya ada pada outcome/impact yang disampaikan penerima manfaat perpustakaan,â€ imbuh Syarif Bando.
Bambang Supriyo Utomo Staf Khusus/ Tenaga Ahli Pimpinan Perpusnas RI yang hadir sebagai narasumber mengatakan UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa perpustakaan harus menerapkan Standar Nasional Perpustakaan. Dan seiring terjadinya perubahan paradigma, perpustakaan, pustakawan dan juga standar yang digunakan dalam pengelolaan perpustakaan juga harus adaptif.
â€œManfaat akreditasi adalah untuk mengetahui posisi kinerja pengelolaan perpustakaan, citra perpustakaan dan lembaga juga akan naik apabila hasil akreditasinya makin tinggi. Selain itu juga untuk memastikan perpustakaan itu dikelola secara tertib, teratur dan profesional,â€ paparnya. Bambang juga menambahkan dengan akreditasi dapat diketahui secara cepat dan mudah sektor kegiatan mana dari pengelolaan perpustakaan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.
Senada dengan itu, Kepala Perpustakaan Fakultas Usluhuddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga seorang asesor perpustakaan Indonesia, Agus Rifai yang membawakan materi kiat sukses akreditasi perpustakaan mengatakan akreditasi ini seringkali melibatkan unit-unit di luar perpustakaan dan di seluruh unit di dalam perpustakaan itu sendiri. Maka yang terpenting dalam proses akreditasi perpustakaan adalah kolaborasi.
â€œSukses akreditasi perpustakaan merupakan suatu proses sistematis untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan berdasarkan kekuatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka merespon dan menjadi bagian dari perubahan transformasi perpustakaan,â€ sebutnya.
Agus melanjutkan, sebelum memulai akreditasi perpustakaan harus mengenal dulu potensi yang dimiliki. Dan dengan begitu akreditasi bisa sebagai jalan masuk untuk melakukan peningkatan perpustakaan lebih lanjut. Begitu juga hasil akreditasi, A belum berarti bagus dan C juga bukan berarti jelek karena hasil penilaian itu seharusnya bisa menjadi strategi untuk meningkatkan perpustakaan secara berkelanjutan.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal N.

Kepala Perpusnas Minta Instrumen Akreditasi Perpustakaan Dilengkapi

Jakarta -Â Perkembangan teknologi TIK mendorong perubahan pada karakter layanan referensi di perpustakaan. Layanan referensi saat ini tidak hanya terbatas pada layanan yang menyediakan koleksi referens seperti kaleidoskop, direktori, kamus, sumber geografi, sumber bibliografi dan lain sebagainya. Di era internet, koleksi referens seperti itu dapat diakses dengan mudah tanpa upaya yang sulit melalui internet.
Karena itu referens kemudian berkembang menjadi layanan perpustakaan yang menyediakan meja layanan, baik secara fisik maupun virtual di mana pemustaka dapat bertanya kepada pustakawan terkait bantuan pemenuhan kebutuhan informasinya.
Hal tersebut disampaikan oleh Arief Wicaksono, Pustakawan Madya yang merupakan ketua kelompok layanan referensi Perpustakaan Nasional RI pada kegiatan hari ke-2 webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (15/9/2020).
Arief menjelaskan bahwa peran layanan referensi adalah memberikan informasi yang tepat sesuai kebutuhan pemustaka di tengah banyaknya informasi yang tersedia. "Layanan referens merupakan peta dan kompas untuk menunjukkan informasi yang tepat yang dapat digunakan pengguna di lautan informasi yang sangat besar dan luas saat ini," ujar Arief.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa "meja referensi" untuk layanan perpustakaan saat ini dapat berbentuk fisik yang tersedia di fasilitas perpustakaan, atau meja virtual yang dapat diakses pemustaka melalu media seperti email, chat, media sosial, ataupun SMS. "Bentuk layanan referensi virtual merupakan keniscayaan di era internet saat ini, dan merupakan media yang paling efektif dan efisien untuk digunakan saat ini terutama di masa pandemi," ucap Arief.
Perpustakaan Nasional sendiri juga memiliki layanan referensi virtual tersebut melalui layanan "Tanya Pustakawan" yang dapat diakses dengan livechat melalui laman web www.perpusnas.go.id atau melalui email <a href="mailto:layanan_referensi@perpusnas.go.id">layanan_referensi@perpusnas.go.id</a>. Menurut Arief, saluran referensi virtual Perpusnas ini mendapatkan respon yang baik dari pemustaka dengan banyaknya pertanyaan yang masuk. Selain kemudahan bertanya tanpa beranjak dari tempat, layanan referensi virtual ini memiliki karakter khusus, yaitu percakapan terjadi tanpa tatap muka langsung, yang membuat pemustaka lebih nyaman karena tidak merasa malu atas ketidaktahuannya.Â 
Selain ketersedian sarana dan teknologi untuk menyelenggarakan layanan referensi, kompetensi pustakawan referensi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kemampuan untuk mendefinisikan kebutuhan informasi pemustaka, melakukan evaluasi informasi, melakukan analisis-sintesis informasi, dan melakukan diseminasi informasi adalah kemampuan teknis yang diperlukan oleh pustakawan referensi.
Pustakawan referensi juga perlu memiliki sikap yang mudah didekati oleh pemustaka, fokus perhatiannya, mendengarkan dengan seksama kebutuhan pemustaka, aktif mengajak pemustaka untuk berpartisipasi dalam penelusuran, dan menindaklanjuti jawaban yang diberikan. "Pustakawan referensi prinsipnya harus selalu mengedukasi pemustaka supaya dalam pencarian kebutuhan informasi berikutnya dapat melakukan sendiri tanpa bantuan pustakawan," tutup Arief.Â  Â  Â  Â Â 
Â Reporter: Radhitya Purnama

Layanan Referensi Virtual, Keniscayaan Era Internet

Jakarta, Salemba-International Standard Book Number (ISBN) adalah kode pengindeksan buku yang bersifat unik dimana berisi informasi tentang judul, penerbit dan kelompok penerbit. ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh karena itu, satu nomor ISBN untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN untuk buku yang lain.
&nbsp;
Hal tersebut disampaikan oleh Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Fathmi dari Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (Pusbiola) pada saat memimpin apel pagi, Senin (22/7/2024).
&nbsp;
Layanan ISBN Perpusnas merupakan salah satu layanan publik yang diselenggarakan oleh Perpusnas sebagai hasil dari komitmen bersama berupa ISBN Contract dengan International ISBN Agency untuk mengidentifikasi secara unik satu publikasi atau edisi publikasi yang diterbitkan oleh penerbit dalam satu format tertentu di wilayah Indonesia.
&nbsp;
&ldquo;ISBN diberikan oleh badan internasional ISBN yang berkedudukan di London. Di Indonesia, Perpusnas merupakan badan nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang&nbsp; berada di wilayah Indonesia,&rdquo; jelasnya. 
&nbsp;
&ldquo;Layanan ISBN merupakan salah satu layanan Perpusnas yang bersifat khusus, dikarenakan masyarakat yang menggunakan layanan ini adalah para penerbit bukan para pemustaka yang akan memanfaatkan koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Lebih lanjut, ia menjelaskan tiga fungsi ISBN adalah yang pertama memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit, kedua membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Yang ketiga adalah sebagai sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia di Jakarta, maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London,&rdquo; tuturnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam kesempatan ini, Fathmi menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan layanan ISBN di Indonesia.
&ldquo;Di Indonesia, pengenalan ISBN mulai dirintis pada pertengahan Desember 1984 yaitu dengan diadakannya Temu Ilmiah International Standard Book Number (ISBN) dan Cataloging in Publication (CIP) atau data Katalog Dalam Terbitan (KDT) yang diprakarsai oleh Perpustakaan Nasional RI,&rdquo; jelasnya. 
&nbsp;
Kemudian ada tahun 1985 Indonesia diberi akses dalam penomoran ISBN dengan pemberian Gugus 979 untuk Indonesia dari Badan ISBN Internasional di Berlin, Jerman sekaligus disetujui dan ditetapkannya Perpusnas sebagai Badan Nasional ISBN untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
&nbsp;
&ldquo;Dan pada tahun 1986, Perpusnas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai agen ISBN untuk mengelola penggunaan ISBN sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Badan ISBN Internasional,&rdquo; tuturnya.
&nbsp;
Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional pada Bab V Pasal 31 dinyatakan bahwa Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi yang pertama pemetaan penerbit/terbitan di Indonesia dan yang kedua pengelolaan Katalog Dalam Terbitan (KDT).&nbsp;
&nbsp;
&ldquo;Peraturan ini menjadi landasan penyelenggaraan layanan ISBN. Layanan ini merupakan jenis layanan yang berbeda dengan layanan perpustakaan pada umumnya. Layanan ini merupakan salah satu kontribusi Perpustakaan Nasional dalam kelancaran penerbitan buku di Indonesia,&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
Lebih lanjut, seiring dengan perkembangan zaman Perpustakaan Nasional terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dengan pembangunan database dan penyediaan fasilitas.
&nbsp;
&ldquo;Pada tanggal 13 Desember 2012, Perpustakaan Nasional meluncurkan layanan ISBN online dengan situs isbn.pnri.go.id. Situs ini baru bisa diakses dan dimanfaatkan secara bebas tak berbayar oleh masyarakat luas pada tanggal 18 Desember 2012. Ketika website Perpustakaan Nasional diubah menjadi<a style="text-decoration: none;" href="http://www.perpusnas.go.id/"> www.perpusnas.go.id,</a> situs untuk layanan ISBN pun berubah menjadi isbn.perpusnas.go.id,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Selain itu, pada kesempatan ini Fathmi menjelaskan beberapa produk layanan ISBN antara lain ISBN, barcode (kode batang), daftar buku dalam proses cetak (Books in Print/BIP) yang menggambarkan perkembangan perbukuan di Indonesia serta Katalog dalam Terbitan (KDT) yang berisi deskripsi bibliografis yang dihasilkan dari pengolahan data untuk dicantumkan pada halaman balik halaman judul (halaman verso/copyright) sebagai kelengkapan penerbitan.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #202024; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter : Anastasia Lily

Serba-Serbi Layanan ISBN Perpusnas

Solo, Jawa Tengah--Perpustakaan Nasional kembali meraih penghargaan dari Arsip Nasional (ANRI). Kali ini Perpusnas mendapatkan predikat A (memuaskan) kategori Pengawasan Kearsipan dengan nilai 80,19. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Plt. Kepala ANRI M.Taufik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan ANRI di Solo, Kamis, (26/2). Sebanyak 103 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menerima penghargaan serupa.
Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB menekankan pentingnya arsip, khususnya yang menyangkut aset-aset daerah. Jangan sampai bangunan tua/cagar daerah hilang dokumennya, seperti yang terjadi di beberapa daerah meskipun fisiknya masih ada.
"Ini perlu ditata karena hal itu bagian dari reformasi birokrasi," ucap Menpan RB.
Selain itu, Menpan RB juga meminta agar setiap daerah memiliki pelayanan publik yang baik, mudah diakses dan tidak berbelit-belit.
"Visi misi presiden tidak semata-mata pelayanan birokrasi, reformasi birokrasi, ataupun penyederhanaan birokrasi tapi juga peningkatan kualitas SDM menuju ke arah yang profesional," imbuh Tjahjo Kumolo dihadapan 800 lebih peserta rakornas.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa pengelolaan arsip semestinya canggih. Sekarang masanya teknologi komunikasi. Digitalisasi ia A must.
Paradigma arsip harus berubah, setidaknya dalam aspek tata kelola dan budaya arsip. Masyarakat juga harus meningkat pemahaman akan kearsipan. Jangan ketika kondisi sulit/susah, arsip baru dicari.
"Arsip jangan merasa termarjinalkan. Arsip salah satu garda terdepan bangsa. Arsip adalah penyaji informasi yang akurat. Alat bukti yang sah. Dan para pejuang kearsipan jangan lelah berkarya dan letih berkreasi dan berinovasi," tambah Ganjar.
Â 
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Raih Predikat A Pengawasan Kearsipan dari ANRI

Garut&nbsp;- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia dan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut bersatu dalam upaya mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat Kabupaten Garut.
Acara Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar di Auditorium Rektorat IPI Garut mengambil tema utama "Revitalisasi Budaya Literasi Melalui Program Inovasi Perpustakaan Digital Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Garut", Jumat (29/09/2023).
Diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Perpusnas RI dan IPI Garut, acara ini menandai komitmen bersama dalam menjalankan program-program literasi yang akan memajukan kualitas pendidikan dan pengetahuan di wilayah Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Rektor IPI Garut, Nizar Alam Hamdani mengatakan bahwa budaya literasi memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nizar melanjutkan bahwa rata-rata indeks literasi digital di Indonesia masih jauh dari yang diharapakan yaitu 3,54.
&ldquo;Sebenarnya, literasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu faktornya adalah kurangnya akses bacaan yang berkualitas. Semoga kegiatan ini bisa memberikan informasi dan solusi untuk pengembangan budaya literasi melalui perpustakaan yang sifatnya digital, agar data dan informasi dapat diakses dimana saja dan kapanpun&rdquo;, ungkap Nizar.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi perpustakaan di Garut masih belum ideal. Hal tersebut karena jumlah sekolah, jumlah perpustakaan, dan jumlah tenaga perpustakaan tidak seimbang.
Ferdiansyah memamparkan bahwa terdapat 5.054 jumlah sekolah di garut, sedangakan jumlah perpustakaan sebanyak 1.444, sehingga terdapat kesenjangan sejumlah minus 3.610 perpustakaan yang seharusnya ada di Kabupaten Garut.
&ldquo;Ini adalah PR besar kita, karena 21% minimal keberadaan perpustakaan di sekolah itu menunjang proses pembelajaran&rdquo;, ungkap Ferdiansyah.
Sebagai keynote speaker, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Mariana Ginting menjelaskan bahwa perpustakaan adalah penerang dalam perkembangan intelektual masyarakat dan telah mengalami perubahan paradigma.
Paradigma baru perpustakaan mengarahkan sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10% untuk manajemen koleksi (collection management); 20% untuk manajemen pengetahuan (knowledge management); dan 70% untuk transfer pengetahuan (transfer knowledge).
&ldquo;Kami menyebut pengaturan proporsi ini sebagai Perpustakaan Menjangkau Masyarakat, salah satunya melalui program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)&rdquo;, ungkap Mariana.
Senada dengan mariana, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Deni Kurniadi pada sesi talkshow mengatakan bahwa TPBIS telah menjadi program prioritas nasional dengan meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
&ldquo;Ini adalah langkah dimana literasi tidak hanya dimaknai sebagai membaca, tetapi literasi disamping mencerdaskan juga dapat mensejahterakan masyarakat melalui perpustakaan sebagai ruang terbuka untuk berlatih ketrampilan&rdquo;, ujar Deni.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Totong sebagai narasumber mengatakan tantangan perpustakaan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana peprustakaan meningkatkan akses bacaan baik yang digital atau tidak, perpustakaan perlu menjadi co-working space yang menarik untuk dikunjungi dan berbagi pengalaman.
&ldquo;Kekurangan tenaga perpustakaan juga menjadi salah satu tantangan kami saat ini&rdquo;, lanjut Totong.
Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa, dan Sastra IPI Garut, Lina Siti Nurwahidah menjelaskan kiprah perempuan dan literasi yang saat ini sedang diupayakan di Kabupaten Garut.
Melalui perpustakaan, para Perempuan di Garut kini tidak hanya mampu membaca dan menulis saja. Kini mereka mampu memanfaatkan potensi lokal sehingga dapat merubah perekonomian dan mensejahterakan dirinya. Salah satu potensi yang telah dikembangkan antara lain adalah budidaya rumput laut hingga mengoptimalkan budidaya singkong yang bernilai jual tinggi.
Acara ini diakhiri dengan semangat tinggi dan komitmen kuat untuk terus berkolaborasi dalam mendukung literasi masyarakat di Kabupaten Garut. Dengan perpustakaan digital sebagai salah satu sarana utama, diharapkan masyarakat Garut akan semakin mampu mengakses pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan literasi.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Fauzan Abdi/Gilang Arwin Saputri
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
 
&nbsp;

Perpusnas RI dan IPI Garut Berkolaborasi untuk Revitalisasi Budaya Literasi

Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI&nbsp;mengambil peran pada kluster pendidikan yang ada di Kampung Bahari Nusantara (KBN) dengan cara menyalurkan bantuan berupa koleksi bahan bacaan untuk perpustakaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menghadiri undangan peresmian Kampung Bahari Nusantara (KBN), Senin (15/5/2023).
Pulau Untung Jawa yang berada di Kabupaten Kepulauan Seribu diresmikan menjadi KBN oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma&rsquo;ruf Amin.
Dalam sambutannya, Wapres mengatakan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa adalah indikator penentu keberhasilan pembangunan nasional.
&ldquo;Itulah mengapa pemerintah menaruh perhatian serius kepada pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk yang berada di Kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar,&rdquo; ucapnya.
Sebagai negara dengan garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia berada di posisi kedua untuk garis pantai terpanjang di dunia. Kondisi ini juga diikuti dengan hasil produksi perikanan terbesar kedua di dunia.
Namun, lebih lanjut Ma&rsquo;ruf Amin menambahkan, keadaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus ironi karena masyarakat pesisir belum sejahtera.
Gagasan KBN yang dimonitori TNI Angkatan Laut menjadi krusial mengingat program tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir.
Di KBN, terdapat 5 (lima) kluster utama yakni kluster pertahanan, ekonomi, edukasi, kesehatan, dan pariwisata.
Pertama, kluster pertahanan membuat masyarakat dapat diberdayakan sebagai komponen pendukung dalam pertahanan negara.
Kedua, kluster ekonomi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pembinaan kelompok masyarakat/usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pendampingan.
Ketiga, kluster edukasi meningkatkan pengetahuan masyarakat desa melalui pembentukan rumah pintar sebagai wadah untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi, khususnya terkait dengan berbagai kegiatan, pekerjaan, serta wawasan teknologi dan kebangsaan.
Keempat, kluster kesehatan meningkatkan kesehatan masyarakat desa melalui penyuluhan dan sosialisasi budaya hidup sehat serta peningkatan pelayanan puskesmas/polindes, peralatan medis, tenaga kesehatan, dan obat-obatan.
Kelima, klaster pariwisata bertujuan menciptakan desa agar dapat dijadikan destinasi pariwisata, khususnya wisata bahari, dengan cara memelihara dan melestarikan Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya buatan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Perpusnas Hadir di Kampung Bahari Nusantara