Malaka, Nusa Tenggara Timur -Â Komitmen Pemerintah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam membangun perpustakaan untuk mencerdaskan masyarakat tidak diragukan lagi. Komitmen tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding-MOU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Malaka dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka tentang penggunaan dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan di wilayahnya. Penandatanganan MOU disaksikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka Adrianus Bria Seran, dan Kepala Dinas PerpustakaanÂ  Provinsi NTT Frederik J.W. Tielman. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpusnas di Aula Kantor Bupati Malaka, NTT, Senin, (14/5).
Kabupaten Malaka merupakan salah satu daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) di wilayah dekat NTT dan Negara Timor Leste. Perpusnas berkomitmen penuh bahwa mobilisasi ilmu pengetahuan harus sampai hingga ke daerah 3T agar indeks literasi di wilayah tersebut dapat terkoreksi. "Perpustakaan bukan gudangnya ilmu tapi buminya ilmu," jelas Bupati Malaka. Bupati menjelaskan klasifikasi negara, yaitu sangat maju, maju, berkembang, kurang berkembang,Â  dan terbelakang. Menurutnya ukurannya dilihat dari sumber daya manusia untuk mencerdaskan bangsa, yaitu melalui membaca, dimana terdapat beragam bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati Stefanus lalu dengan bangga menunjukkan kepada hadirin kartu anggota kehormatan Perpustakaan Nasional miliknya. "Dengan kartu ini dapat diakses miliaran judul buku, ukuran intelektual seseorang dapat dilihat dari dalam satu bulan bisa membaca beberapa buku," pungkasnya.
Safari merupakan program rutin Perpustakaan Nasional sebagai implementasi program revolusi mental pemerintahan Jokowi - JK. Kepala PerpusnasÂ  Muhammad Syarif Bando mengapresiasi terhadap visiÂ  Bupati Malaka yang mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk umum daripada fasilitas pribadi untuk pejabat. Muhammad Syarif mengatakan inspirasi dari Perdana MenteriÂ  Singapore Lee Kuan Yew (1995-1990) patut ditiru. "Lee Kuan Yew berkeliling dunia kemudian mengambil foto-foto dari setiap tempat terbaik dunia kemudian disebar ke masyarakat dengan mimpi suatu ketika Singapura akan seperti foto-foto yang tersebar," ujar Muhammad Syarif.
Dalam paparannya Kepala Perpusnas menjelaskan MoU antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Perpustakaan Nasional meliputi penyediaan buku-buku dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pembiasaan hidup sehat yang meliputi pola dan jenis makan. "Karena sejatinya kita adalah dokter bagi diri sendiri," jelas Kepala Perpusnas. Syarif juga menerangkan bahwa perpustakaan yang memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diperkuat dengan lahirnya UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang didalamnya pada pasal 1-5, masyarakat berhak atas informasi yang dilakukan pemerintah. Pasal 7, pemerintah wajib menyediakan fasilitas perpustakaan. Pasal 22, pengembangan perpustakaan umum. Pasal 23, pengembangan perpustakaan sekolah, Pasal 24, pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. Pasal 24, perpustakaan khusus seperti RS, instansi dan lain-lain.
Sri Sularsih yang pernah menjabat sebagai Kepala Perpusnas ke-4 menjadi salah satu narasumber talkshow, mengatakan bahwa perpustakaan adalah simbol kecerdasan. Masyarakat bisa meneladani para pendiri bangsa, diantaranya Soekarno-Hatta yang kemudianÂ  menjadi tokoh besar dan disegani di kancah dunia internasional karena memiliki keluasan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari kebiasaan membaca. Menurut Sri untuk memfasilitasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Perpustakaan Nasional sudah memiliki beberapa program peningkatan budaya minat baca seperti e-journal, Indonesia OneSearch, iPusnas dan lain-lain. Tinggal bagaimana masyarakat apakah mau memanfaatkan segala kemudahan fasilitas untuk membaca dengan baik atau tidak. Pembudayaan kegemaran membaca tidak bisa tumbuh dengan sendiri. Perlu dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat itu sendiri. "Masyarakat bisa memulai penanaman kecintaan membaca mulai dari lingkungan keluarga sehingga lambat laun akan menjadi kebiasaan lalu pada akhirnya menjadi budaya," terang Sri Sularsih.
Sedangkan narasumber talkshow lainnya Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi NTTÂ Frederik J.W. Tielman menjelaskan akses bacaan masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak seimbang dengan akses ketersediaan buku. Tielman Sependapat dengan Sri Sularsih membaca tidak sekedar membaca atau hanya sekedar mengenal huruf tapi hendaknya juga dibarengi pemahaman yang baik. "Secara umum masyarakat NTT lebih dominan terhadap budaya tutur,' terang Tielman menjelaskan tantangan dalam meningkatkan indeks literasi di wilayahnya. Tielman juga berharap dengan ketersediaan buku-buku ilmu terapan dan teknologi tepat guna masyarakat memiliki pikiran yang terbuka dan dapat mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka Petrus Tei Seran yang juga narasumber talkshow menyatakan mendukung penuh program perpustakaan melalui pengawasan, anggaranÂ  serta produk hukum.Â  "Kepada pihak yang terkait, teruskan ini programÂ  sehingga perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Kami dari lembaga mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," ujar Petrus.
"Manusia ditentukan tiga hal yaitu asupan gizi di masa kecil, buku yang dibaca dan dengan siapa berteman," jelas Syarif. Dalam ajaran agama manapun pasti mewajibkan umatnya untuk membaca.Â  Perpustakaan adalah wahyu atau ilmu dari Tuhan yang disampaikan kepada manusia dimana untuk memudahkan dibuatlah aksara membentuk kata, kata membentuk kalimat, kalimat membentuk makna sehingga membentuk buku lalu dikelola itulah esensinya. Perlukah buku di era internet? Syarif menjelaskan buku masih sangat diperlukan dimana dengan mempelajari buku kemampuan seseorang dalam memahami informasi sangat mendalam sedangkan dengan internet menjelaskan informasi hanya sekedar permukaannya saja dan bersifat instan. Syarif juga menerangkan bahwa di dunia saat ini standard kecepatan membaca mulai dari 300 kata/menit disertai daya serap sampai dengan 1000 kata/menit.
Â Reportase : Dewi Kartikasari dan Arwan Subakti

Pemkab Malaka Siap Gunakan Dana Desa untuk Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Salemba, Jakarta - Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Ofy Sofiana melantik sebanyak 34 pejabat fungsional.
 
Pejabat fungsional yang dilantik, terdiri dari 31 pejabat fungsional pustakawan, satu pejabat fungsional perencana, satu pejabat fungsional analis kepegawaian dan satu pejabat fungsional widyaiswara.
 
"Dengan dilantiknya 34 orang pejabat fungsional menjadi sebuah momentum yang memungkinkan untuk menciptakan terobosan baru sesuai dengan tugas dan fungsi Perpusnas," kata Sestama Perpusnas pada Pelantikan Pejabat Fungsional pada Jumat, (8/9/2023).
 
Dia mengatakan, parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pangkat serta pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab kepada negara. 
 
Selain parameter tersebut, lanjutnya, juga diperlukan etos kerja yang merupakan akar keberhasilan yang akan menghasilkan semangat kerja, motivasi dan budaya kerja yang dapat meraih prestasi kerja. Sehingga menghasilkan kesuksesan dalam bekerja yang biasa diistilahkan dengan &ldquo;Bigger, Higher, and Better&rdquo;. 
 
"Etos kerja profesional sangat berguna&nbsp; bahkan menjadi core values tidak hanya untuk ASN atau pengawai swasta, tetapi juga masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memegang teguh integritas serta profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik," lanjutnya.
 
Sestama menyampaikan, Perpusnas sebagai lembaga layanan publik sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap segala tantangan tugas yang diemban.
 
Oleh karena itu, keberadaan pejabat fungsional yang baru dilantik ini dapat meningkatkan kepercayaan yang harus dibuktikan dengan kerja keras, kerja cerdas dan karya nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan tata nilai PASTI dan Ber-AKHLAK.
 
Diharapkan, pejabat fungsional yang dilantik dan seluruh ASN di lingkungan Perpusnas untuk bekerja dengan penuh keikhlasan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
 
"Saya yakin dan percaya bahwa Saudara-Saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Perpusnas, sesuai bekal pengalaman yang dimiliki selama ini. Namun jangan lupa sebagai ASN juga dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah era disrupsi teknologi," harapnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar
 
&nbsp;

34 Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin bisa sama menjadi seperti Dinas Perpustakaan daerah lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) belum memiliki perpustakaan daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten OKU Selatan, Umi Kalsum, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (6/2).
"Kami ingin meminta bantuan untuk membangun gedung perpustakaan. Kami juga sudah menyiapkan Detailed Engineering Design (DED)-nya," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi, menjelaskan bahwa untuk pengajuan usulan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan gedung perpustakaan harus didampingi dengan dokumen pendukung untuk dinilai kelayakannya.
"Untuk pembangunan gedung perpustakaan di kabupaten/kota, harus menyertakan dokumen pendukung seperti sertifikat lahan dan DED dalam format PDF. Karena nantinya pengusulan DAK harus dilakukan melalui aplikasi Krisna yang ada di Bappeda mulai dari bulan Februari sampai Juni 2021. Selanjutnya baru akan dinilai kelayakannya oleh empat instansi, yakni Perpustakaan Nasional, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri," jelas Deni.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kabupaten OKU Selatan Impikan Gedung Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perpustakaan Sekolah dinilai memiliki peran yang besar dalam meningkatkan gemar membaca sejak dini. Namun masih banyak perpustakaan sekolah di Kota Medan yang kondisinya kurang layak terutama di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (6/2).
â€œAgar gemar membaca, anak-anak harus diperkenalkan dengan buku sejak dini. Tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua di rumah, tapi juga bisa dilakukan di sekolah. Maka kami mengharapkan Perpusnas dapat memberikan bantuan koleksi buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum di Kota Medan,â€ ungkapnya. Selain itu Dhiyaul juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat dengan memperbanyak program gemar membaca yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mendukung pernyataan Dhiyaul Hayati terkait pentingnya membaca sejak dini. Sedangkan terkait bantuan, Syarif Bando menyebut bisa dilakukan dengan pengajuan dana alokasi khusus. â€œSesuai arahan Presiden Jokowi untuk peningkatan kualitas SDM, maka perpustakaan akan semakin diperlukan,â€ tegasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kondisi Perpustakaan Sekolah di Medan Masih Kurang Layak

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) mengadakan sosialisasi Grand Design, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Pedoman Perpustakaan Khusus secara virtual pada hari Selasa. (23/05/2023)
Dra. Nani Suryani, M.Si. selaku Kepala Pusat PPUK menggandeng tiga narasumber dan satu moderator, antara lain Drs. Tisyo Haryono, M.L.S., Assesor Perpusnas, Farli Elmuneri, S.S., M.Hum., Pustakawan Daniel S. Lev., Eka Meifrina Suminarsih, S.S,. M.M., Pustakawan Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sebagai moderator Hariyah, M.Hum., Pustakawan perpustakaaan Kementerian Agama (Kemenag).
&ldquo;Grand Design Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Khusus adalah sebuah pedoman tentang bagaimana konsep pengembangan perpustakaan khusus masa depan dan segala permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas&rdquo;, jelas Nani.
Perpusnas telah melakukan pembinaan ke perpustakaan khusus. &ldquo;Kami telah memfasilitasi pertemuan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia setiap tahun untuk penguatan penyelenggaraan perpustakaan khusus dari segi penguatan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, pun kami juga melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga perpustakaan khusus di seluruh Indonesia&rdquo;, lanjut Nani.
Tisyo Haryono, salah satu narasumber menyampaikan tentang grand design yang memuat gambaran umum, transformasi, analisis lingkungan strategis, arah kebijakan dan strategi, prioritas program dan roadmap.
&ldquo;Diharapkan grand design yang telah disusun ini menjadi acuan dalam rangka pengembangan perpustakaan khusus&rdquo;, kata Tisyo.
Kondisi perpustakaan khusus saat ini, menurut Tisyo, antara lain dasar pembentukan yang tidak ada keberlanjutan, statusnya tergantung pada lembaga induk, tupoksinya melayani pemustaka pada lembaga induk, indikator kinerja dilihat dari jumlah koleksi dan pelayanan prima.
Perlu ada transformasi untuk mengatasi kondisi tersebut di atas.
&ldquo;Perlu membangun koleksi khusus, menyediakan konten digital, layanan prima, layanan eksistensi, konvergensi layanan (menyatukan perpustakaan dengan layanan lain misalnya layanan museum, layanan anak), resource sharing, the feel good library, recognition dan perbaikan yang berkelanjutan&rdquo;, lanjut Tisyo.
Setiap penyelenggara perpustakaan memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan yang merata dan menjamin ketersediaan koleksi.
Narasumber kedua diisi oleh Farli Elnumeri yang menjelaskan tentang NSPK.&nbsp;
&ldquo;NSPK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan khusus sesuai dengan NSP perpustakaan khusus dan penguatan layanan prima dengan tujuan untuk memberikan arah penyatuan dan kesepahaman dalam menciptakan kesesuaian gerak dan strategi perpustakaan khusus&rdquo;, terang Firli.
Perpusnas menerbitkan buku berjudul Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Khusus. Pedoman tersebut memuat tentang pembinaan, koleksi, sarana prasarana, layanan, sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan khusus.
Eka Meifrina Suminarsih selaku salah satu narasumber mengungkapkan bahwa masing - masing outline dibedah dalam pedoman. 
&ldquo;Pembinaan perpustakaan memuat perihal kebijakan dan kondisi umum perpustakaan dan tugas fungsi lembaga induk. Perpustakaan khusus tidak bisa lepas dari lembaga induknya. Karena lembaga induk berfungsi sebagai representasi kepentingan pemustaka dan fasilitator&rdquo;, jelas Eka.
Sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 7, Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Reportase &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Jakarta, Tenaga layanan perpustakaan berperan penting sebagai garda terdepan dalam memastikan keberhasilan perpustakaan. 
 
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso saat membuka Forum Komunikasi Tenaga Layanan Perpustakaan Tahun 2024 yang diselenggarakan secara hibrida pada Rabu (2/10/2024).
 
Sestama mengapresiasi upaya dalam menggiatkan forum ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik, serta memperkuat internal birokrasi untuk menjadi lebih modern, responsif, dan inovatif.
 
"Forum ini adalah wadah strategis untuk memperkuat peran tenaga layanan perpustakaan adalah frontliner. Keberhasilan atau kegagalan perpustakaan sangat bergantung pada mereka," ungkapnya.
 
Menurutnya, pustakawan memiliki peran sebagai seorang pendongeng atau pencerita. Pustakawan bukan sekadar penyedia informasi, tetapi juga seorang pencerita yang mampu memantik diskusi dan membagikan pengetahuan melalui narasi.
 
"Pustakawan, dapat menyampaikan kisah-kisah inspiratif yang bukan hanya relevan dalam dunia sastra, tetapi juga dalam bidang bisnis, hukum, kedokteran, dan pendidikan," lanjutnya.
 
Sestama mengatakan cerita dapat memainkan peranan penting dalam mempromosikan koleksi perpustakaan. "Melalui narasi yang menarik, pustakawan dapat membuat pengunjung tertarik pada buku yang mungkin sebelumnya kurang diminati," katanya.
 
Dia menyinggung bahwa di beberapa negara, perpustakaan tidak hanya meminjamkan buku, tetapi meminjamkan manusia merujuk pada konsep human library. Ini adalah wujud nyata bagaimana perpustakaan berkembang tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui interaksi manusia. 
 
"Perpustakaan menyelenggarakan acara di mana para pembaca dapat meminjam pustakawan yang berfungsi sebagai buku terbuka dan melakukan percakapan yang biasa tidak dapat mereka akses," jelasnya.
 
Hal ini menegaskan, lanjutnya, pustakawan memiliki peran penting yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. "Pustakawan yang mampu bercerita dengan baik dapat menghidupkan koleksi perpustakaan, menciptakan pengalaman yang mendalam bagi pengunjung," tegasnya.
 
Dalam sesi diskusi, Puteri Indonesia DKI Jakarta 3 2023 Karisha Alifputri menyampaikan pesatnya perkembangan pengguna sosial media di Indoensia kini mencapai hampir 180 juta. Maka pentingnya literasi dan peran sosial media dalam menyebarkan informasi, khususnya di kalangan anak muda. 
 
"Bisa kita bayangkan, jika infrastruktur internet dapat menjangkau pelosok negeri, maka angka pengguna ini akan semakin meningkat dan potensi untuk mendistribusikan informasi berkualitas pun akan lebih besar," ujarnya.
 
Dia menjelaskan dalam penyebaran informasi dan advokasi literasi dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial, seperti facebook, youtube, instagram dan TikTok.
 
"Perpustakaan pun bisa berperan aktif di sini. Mungkin kita sering melihat TikTok sebagai hiburan, tapi sebenarnya platform ini memiliki potensi besar untuk menarik minat anak muda datang ke perpustakaan," tambahnya.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini dituntut untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi guna menghadapi perubahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
 
&ldquo;Forum Komunikasi ini hadir untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar tenaga layanan perpustakaan, agar dapat memberikan layanan yang relevan dan berkualitas kepada masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
 
Kegiatan yang berlangsung pada 2-4 Oktober ini, diikuti sebanyak 100 peserta dari 33 instansi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Perserta terdiri dari pustakawan, tenaga layanan perpustakaan, pegiat literasi, dan praktisi yang peduli terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi di Indonesia.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Alfian

Tenaga Layanan Perpustakaan: Garda Terdepan Inovasi dan Kolaborasi di Era Digital

Salemba,Jakarta-Literasi tidak hanya sekadar membaca dan menulis untuk kecerdasan dunia tetapi bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan berupa seminar, pembacaan puisi, pameran buku atau lukisan maupun melalui pameran fotografi. 
 
Demikian disampaikan Pegiat Literasi sekaligus ketua International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) Sastri Yunizarty Bakry dalam kunjungannya ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
 
&ldquo;Ini adalah kegiatan IMLF tahun kedua dengan tema Cultural Literacy for Peace and Prosperity (Membangun Kebudayaan Literasi untuk Kedamaian dan Kesejahteraan),&ldquo; ungkapnya, Rabu (24/4/2024).
 
Kegiatan ini rencananya akan diadakan selama lima hari pada tanggal 8-12 Mei 2024 di 3 kota yang berbeda. Diantaranya, Padang, Padang Panjang dan&nbsp; Batu Sangkar. Lebih lanjut dia menjelaskan kegiatan ini akan diikuti oleh kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari berbagai profesi seperti seniman, sastrawan, penulis, pelukis, penyair, aktris,akademisi,peneliti dan mahasiswa yang datang dari berbagai negara di dunia.
 
Salah satu panitia IMLF Soni Drestiana memaparkan secara garis besar kegiatan yang akan dilakukan seperti seminar, pameran dan diskusi tentang literasi. Selain itu juga ada wisata literasi dimana para perserta mendapat kesempatan untuk melihat kehidupan nyata masyarakat sekitar.&nbsp; 
 
Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Perpusnas, Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso menyambut dan mengapresiasi dengan baik.
 
&ldquo;Saya kira ini adalah momentum yang sangat menarik untuk didukung oleh Perpusnas. Apalagi bulan Mei adalah bulan yang sangat penting dan bersejarah bagi Perpusnas. Maka, patut dirayakan dengan memperkuat narasi terkait dengan pentingnya menjaga dan meningkatkan budaya literasi,&rdquo; ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Sestama mengatakan rencana dukungan yang akan dilakukan Perpusnas melalui Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPPBB) dan Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara). Dukungan berupa melakukan kolaborasi dengan panitia IMLF seperti melakukan pameran digitalisasi perpustakaan dan memberikan merchandise berupa buku secara gratis kepada masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reporter: Anastasia Lily
 
Fotografer: Alfian/Roby

Berita

Perpusnas Terima Kunjungan Ketua IMLF