Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Perpustakaan Nasional RI, Senin (13/9) menerima kunjungan dari Bupati Dairi, Eddy Kelleng Ate Berutu yang didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi, Fatimah Boang. Kunjungan dilakukan untuk menerima secara langsung bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan berbagai perangkat pendukungnya.
"Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Dairi dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Perpustakaan Nasional dalam bentuk Mobil Perpustakaan Keliling," Ujar Eddy.
Eddy mengaku takjub dengan kualitas teknologi dan kelengkapan fasilitas dari MPK ini. "Ini luar biasa sudah lengkap semuanya termasuk buku-bukunya termasuk (koleksi) digitalnya yang bisa diakses. Termasuk UPS dan lain-lain," Ucap Eddy dengan antusias.
Pemanfaatan MPK ini diharapkan dapat segera dilakukan agar dapat memberi manfaat. "Kami segera akan bawa ke Dairi, dan kita akan mulai turun menyosialisasikan mobil ini sehingga dahaga masyarakat untuk ilmu pengetahuan baik dari buku cetak maupun digital dapat terpenuhi," tambahnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi, menjelaskan berbagai program pengembangan Perpustakaan dari pusat yang bisa diakses oleh Kabupaten Dairi. Setelah sebelumnya sudah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Gedung untuk tahun 2022, Dairi dapat melakukan pengajuan untuk DAK Fisik Perpustakaan di tahun 2023 berupa menu perabot, menu TIK, dan menu koleksi."Memungkinkan untuk diusulkan di awal tahun depan, untuk usulan 2023 di Aplikasi Krisna. Kami sarankan untuk perabot dimasukan, kemudian untuk TIK komputer dan periferalnya, dan juga koleksi," ucap Deni.
Deni menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan arahan Kepala Perpustakaan Nasional agar daerah yang sebelumnya sudah mendapatkan DAK Gedung, tahun berikutnya untuk mendapatkan perabot TIK, dan Koleksi."Tinggal nanti dari Dinas Perpustakaan yang menyiapkan usulannya, karena tanpa usulan kita tidak bisa eksekusi," tambah Deni.
Sementara itu, Upriyadi, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus menjelaskan secara rinci kelengkapan yang diberikan pada bantuan MPK. Satu unit Mobil Perpustakaan keliling dilengkapi dengan 500 eksemplar buku siap layan, satu unit digital library station, satu unit Smart TV LED 32 inch, empat unit Android Tablet, satu unit genset, dan satu unit multimedia speaker. "Harapan kami adalah bantuan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan literasi masyarakat," ujar Upriyadi.Â 
Reportase: Radhitya Purnama

Bantuan MPK Menjadi Solusi Kebutuhan Masyarakat Dairi terhadap Ilmu Pengetahuan

Pandeglang, Jawa Barat - Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni mengapresiasi bantuan mobil perpustakaan keliling yang diberikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat.
Bantuan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan literasi atau budaya kegemaran membaca di masyarakat.
"Alhamdulillah Kabupaten Pandeglang sekarang punya mobil perpustakaan keliling. Mobil ini sesuai kebutuhan masyarakat, karena apabila dilihat dari demografisnya," ungkap Ali Zamroni dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Indonesia", di Kabupaten Pandeglang pada Kamis (21/10/2021).
Berdasarkan data dari Perpusnas, lanjut Ali Zamroni, bahwa indeks kegemaran membaca di Provinsi Banten menempati posisi kelima dari 34 Provinsi di Indonesia. Mneurutnya, di masa pandemi angka kegemaran membaca menjadi meningkat. Terlebih di era digital saat ini, yang membuat masyarakat dapat mengakses buku melalui gawai sehingga membaca dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
"Di era digitalisasi ini kaitannya dengan teknologi 4.0, berpengaruh terhadap budaya membaca. Harus saya sampaikan, banyak daerah blankspot yang hampir 50 persen di Kabupaten Pandeglang. Tentunya ini menjadi masalah bagi wilayah yang tidak ada sinyal tidak dapat mengakses internet untuk membaca," lanjutnya.
Maka, Ali berharap ini perpustakaan bisa menjangkau masyarakat. Dengan mendatangi kelompok-kelompok pegiat literasi di kampung, desa maupun kecamatan.
"Perlu diperbanyak sarana dan prasaranya. Misalnya, motor perputakaan keliling yang dapat menjangkau masyarakat sampai pelosok. Hal ini menjadi penting karena membudayakan membaca menjadi tanggung jawab kita semua," harapnya.
Dikatakan, pada tahun 2023 Kabupaten Pandeglang kan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan. "Saya harap perpustakaan yang akan dibangun nanti, dibuat nyaman sehingga masyarakat dapat betah berlama-lama di perpustakaan," tutupnya.
Â 
Reporter : Wara Merdeka
Fotografer : Hanna Meinita

Komisi X DPR RI: Perpustakaan Harus Dapat Menjangkau Masyarakat Pelosok

Seoul -Â Indonesia-Korea Selatan memperpanjang pusat kerja sama e-government atau Electronic Government Cooperation Centre (eGCC) yang telah dilakukan sejak Maret 2016 dan telah menghasilkan beberapa capaian. Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/ MOIS) Republik Korea Kim Boo Kyum.
â€œKerja sama ini sangat dibutuhkan sebagai upaya percepatan implementasi e-government dalam kerangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik,â€ ujar Menteri Syafruddin di Seoul, Senin (10/09). Dikatakan, penerapan e-government sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi sebagai upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo yakni membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, eGCC memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi e-government.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, pemerintah Indonesia menerima manfaat yang sangat besar dari eGCC ini untuk melakukan akselerasi penerapan e-government di Indonesia. Pusat kerja sama yang dibentuk pada Maret 2016 ini, telah menghasilkan e-government roadmap untuk Indonesia, perencanaan integrated information sharing, standardisasi electronic document, dan e-government evaluation method untuk mengukur indeks pembangunan e-government.
Hasil-hasil tersebut telah diimplementasikan ke dalam kebijakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), rencana induk SPBE, standardisasi arsip elektronik, dan pelaksanaan evaluasi SPBE di semua instansi pemerintah. â€œTahun ini Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi SPBE terhadap 471 dari 623 instansi pemerintah,â€ ujar Rini Widyantini yang mendampingi Menteri PANRB.
Diimbuhkan, EGCC di tahun 2018 sedang melaksanakan proyek kerja sama untuk penyusunan model referensi undang-undang e-government dan penyusunan prototipe e-government architecture. â€œKedua proyek tersebut akan dilanjutkan di tahun 2019 melalui perpanjangan MoU yang telah disepakati,â€ jelasnya.
Indonesia telah membangun rencana induk SPBE 2018 â€“ 2025 untuk mencapai visi penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi di semua instansi pemerintah. Integrasi SPBE ini dapat dicapai melalui pembangunan dan penerapan Arsitektur SPBE di instansi pemerintah seperti yang telah dilakukan oleh Ministry of The Interior and Safety (MOIS) sehingga menghasilkan pelayanan publik yang terintegrasi dan mencapai nilai indeks layanan online (on-line service index) tertinggi di dunia.
Dijelaskan, eGCC telah mendapatkan penghargaan sebagai outstanding projects oleh Official Development Assistant (ODA) Korea. "Saya yakin kerjasama ini akan bisa berjalan dengan baik karena sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Indonesia dan Korea,â€ kata Minister of The Interior and Safety (MOIS) Republik Korea Kim Boo Kyum.
Dalam pertemuan itu, Menteri Syafruddin juga mengundang menteri Kim Boo Kyum dan jajarannya untuk dapat berkunjung kembali ke Indonesia guna melanjutkan kerja sama dan berkunjung ke daerah lain di Indonesia, yang telah memiliki inovasi di bidang SPBE dan reformasi birokrasi.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Imam Machdi, dan pejabat lainnya. Sementara dari pihak MOIS yang hadir antara lain Director General e-Government Bureau Chung Yonkee dan Director Global e-Government Kim Kibyoung. (HUMAS MENPANRB)

Puas Dengan Capaian Bersama, Indonesia-Korea Selatan Perpanjang Kerja Sama E-Govt

Jakarta, Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tengah berupaya menghadirkan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan dinilai penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (SDM) di Kabupaten Mukomuko.
 
Bupati Mukomuko Sapuan menyampaikan Kabupaten Mukomuko telah lama berjuang untuk memperoleh fasilitas perpustakaan yang memadai, terlebih karena wilayah ini terdiri dari 15 kelurahan dan 148 desa yang terletak jauh dari pusat kota Bengkulu.
 
"Ini merupakan kunjungan saya kedua ke Perpusnas, kami berharap adanya bantuan khusus berupa gedung perpustakaan di Kabupaten Mukomuko," ungkapnya saat melakukan Audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, Senin (17/72023).
 
Bupati Sapuan mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal terkait permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan. "Persyaratan yang diperlukan sudah kami lengkapi. Lokasi gedung perpustakaan juga telah disiapkan, berada di sebelah Dinas Pendidikan," katanya.
 
Dia menceritakan masyarakat Mukomuko mayoritas menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, dengan produksi kelapa sawit yang merupakan yang terbesar di Provinsi Bengkulu, serta produksi padi yang cukup signifikan. 
 
"Sebanyak 35 persen penduduk Mukomuko merupakan transmigran dari Jawa. Namun, meskipun ekonomi kabupaten ini relatif baik, namun menjadi anomali, ketika masyarakat merasa ekonominya baik-baik saja tentunya ini harus dibarengi dengan peningkatan pengetahuan," jelasnya.
 
Bupati Mukomuko mengapresiasi bantuan yang telah diberikan oleh Perpusnas, seperti Moda Pustaka Keliling (MPK), yang sangat membantu mengingat lokasi Mukomuko yang jauh dari pusat kota. Namun, pemenuhan kebutuhan akan gedung perpustakaan menjadi sangat penting sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas SDM di Mukomuko.
 
"Kami harap dengan adanya fasilitas perpustakaan yang memadai, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi serta pengetahuan yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas hidup mereka," imbuhnya.
 
Sementara itu Kepala Perpusnas mengapresiasi komitmen Bupati dalam menghadirkan fasilitas perpustakaan di Kabupaten Mukomuko.
 
"Kabupaten Mukomuko sudah masuk dalam aplikasi Krisna terkait pengajuan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan senilai Rp 10 miliar," ungkapnya.
 
Dia mengatakan bahwa cara pandang perpustakaan perlu diubah. Perpustakaan tidak lagi hanya menghadirkan bahan bacaan, namun perpustakaan telah berkembang perannya sebagai tempat kegiatan masyarakat.

Upaya Pemkab Mukomuko Hadirkan Perpustakaan Guna Tingkatkan Kualitas SDM

Banda Aceh- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama 10 Pemerintah Daerah dan 15 Perguruan Tinggi di Provinsi Aceh pada Kamis, (20/5/2022) di Kota Banda Aceh.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi juga meresmikan gedung layanan perpustakaan Kota Banda Aceh yang dibangun dengan bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus subbidang perpustakaan.
Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman menyambut baik pelaksanaan acara penandatanganan Nota Â Kesepahaman antara yang dilakukan Perpusnas dengan daerahnya. Selain itu digelarnya kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dan peresmian layanan perpustakaan baru di Kota Banda diyakini akan membawa efek besar pada peningkatan budaya baca di kotanya.
â€œKami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Perpunas di Banda Aceh telah hadir sebuah perpustakaan dan ini akan menjadi perpustakaan yang terbaik di Aceh dan bertaraf nasional. Nantinya tidak hanya mendobrak daya baca, dan akan menumbuhkan ekonomi di sekitarnya, kita akan memanfaatkan perpustakaan ini sebagai destinasi wisata di kota Banda Aceh,â€ ungkapnya.
Tidak hanya, Aminullah mengatakan seluruh kegiatan yang dilakukan hari ini dalam rangka meningkatkan literasi di Kota Banda Aceh. â€œSaya menyambut baik dan saya merasa sangat bahagia acara ini sungguh bermanfaat. Karena boleh dikatakan salah satu sebab Aceh masih belum maju karena barangkali pendidikan yang masih rendah dan daya bacanya juga rendah. Dengan adanya literasi ini akan menumbuhkan daya dobrak untukÂ  memasyarakatkan daya baca di Aceh,â€ imbuhnya.
Di sisi lain Deni mengungkapkan pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi mendorong peran strategis perpustakaan sebagai organisasi publik yang memiliki andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
â€œPelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman pada hari ini menjadi bukti nyata eratnya sinergi yang terus dibangun antara Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina dengan seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. Sehingga perpustakaan semakin aktif sebagai unsur penting dalam penguatan literasi untuk kesejahteraan,â€ sebutnya.
Deni juga mengatakan bahwa upaya membangun kualitas manusia budaya literasi diperlukan sebagai fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. â€œBudaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,â€ sebutnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal yang juga berkesempatan hadir pada kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Perpusnas atas upaya peningkatan indeks literasi masyarakat di berbagai daerah khususnya Provinsi Aceh. Dirinya menilai Perpusnas menjadi salah satu mitra Komisi X DPR RI dengan kinerja yang paling baik, meskipun dengan anggaran yang paling kecil.
â€œTerima kasih jajaran Perpusnas sudah membangun Perpustakaan di Banda Aceh. Semoga dengan upaya tersebut bisa meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Banda Aceh,â€ tuturnya. Illiza juga menyebutkan Komisi X akan terus mendorong kemitraan yang sudah terjalin dengan Perpusnas dalam menyediakan dukungan literasi menjadi lebih erat lagi sesuai tujuan Presiden Jokowi mewujudkan manusia unggul.
â€œUntuk memotivasi masyarakat mau baca dan datang ke perpustakaan, mau mencari ilmu, sediakan pojok bacaan di fasilitas masyarakat, berikan akses yang mudah dijangkau masyarakat. Kalau masyarakat cerdas, kotanya juga akan cerdas. Penguatan literasi digital juga harus didukung kebijakan yang berpihak sehingga masyarakat dekat dengan sarana literasi yang baik,â€ pungkasnya.
Pada tahun 2022, Kota Banda Aceh mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp10 Miliar untuk Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Selain itu berbagai daerah di Provinsi Aceh juga telah mendapatkan bantuan melalui Perpusnas, sehingga total DAK untuk Provinsi Aceh, telah mencapai lebih dari 21 miliar. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Prakas Agrestian

Tingkatkan Indeks Literasi, Perpusnas Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan 25 Pemda dan Perguruan Tinggi di Aceh

INDONESIA harus bangkit dari energi tidak terbarukan. Sebab jangankan untuk kebutuhan generasi yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja kita masih impor. Sebagai contoh,Â  kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel/hari dengan kemampuan produksi dalam negeri sebesar 850 an ribu barrel/hari.
Sementara itu cadangan minyak Indonesia diprediksikan akan habis sekitar 9-an tahun dan cadangan gasnya akan habis sekitar21-an tahun lagi, jika tidak ada penemuan cadangan baru. Lantas, kita harus berbuat apa?
POTENSI ENERGI KALTIM
Kaltim yang bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Baru memiliki potensi energi minyak dan gas masih signifikan. Dari sumber tepercaya, dijelaskan bahwa Kaltim berkontribusi dalam produksi siap jual/lifting untuk minyak bumi sekitar 9 persen dan gas sekitar 24 persen terhadap lifting nasional. Ada38 wilayah kerja (WK) migas di Kaltimtara.
Hingga saat ini, kontribusi terbesar sekitar 57 persen lifting migas di Kaltim dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang baru bergabung ke Pertamina sejak 1 Januari 2018. Disusul PHKT (Pertamina Hulu Kalimantan Timur) sekitar 17 persen, PHSS (Pertamina Hulu Sangasanga) sekitar 14 persen, Pertamina EP Kaltim sekitar 9 persen, Chevron Makassar sekitar 2 persen dan Chevron Rapak sekitar 1 persen.
Meski kondisi lapangan sumur-sumur sudah tua, PHM tetap menjadi primadona dan mendominasi dalam produksi migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Tantangan kedepan,harus terus diupayakan mempertahankannya agar proses penurunan produksi dapat diatasi melalui penerapan teknologi baru maupun mencari sumber-sumber migas baru agar terwujud sustainability Bukan hanya untuk kebutuhan masa sekarang namun juga mempersiapkan kebutuhan energy untuk generasi yang akan datang.
Untuk itu, maka Negara harus hadir sekaligus harus ada komitmen yang kuat dan lurus dari semua para pemangku kepentingan untuk merealisasikan ketahanan energi nasional. Inparalel. Secara mikro ekonomi, harus terjaga kondusivitas kerja dan terjamin hubungan industrial yang setara, dinamis dan progresif (terutama antara pimpinan perusahaan dan serikat buruh/pekerja).
PACU PRODUKSI DAN KEMBANGKAN EBT
Secara nasional, saat ini cadangan minyak terbukti mencapai 3,2 miliar sampai 3,3 miliar barel atau hanya 0,2 persen dari total cadangan dunia. Ini relatif kecil, sehingga pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kondisi cadangan minyak Indonesia antara lain dengan menggalakkan kegiatan eksplorasi cekungan potensi migas yang belum tergarap dengan cepat.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki banyak potensi energi terbarukan (antara lain energi surya, air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data ESDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 GW, atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang.
Perlu effort luar biasa dan investasi untuk pacu produktivitas energi fosil secara signifikan dibarengi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan teknologi mutakhir. Potensi EBT di Kaltim diperkirakan sekitar 23.800 MW bahkan lebih. Antara lain PLTA 5.600 MW, PLTSurya: 13.500 MW, PLTM (H):3.500 MW, PLTB: 200 MW, PLTBio : 900 MW dan lainnya. Pemanfaatan yang baru sekitar 4 Â persen perlu dipacu lebih kencang dengan investasidan teknologi yang memadai.
Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang juga memiliki cadangan batu bara terbesar. Maka, ada peluang peralihan sumber energi dari batu bara menuju energi surya di daerah tersebut. Pun, perlu dibarengi pengembangan riset dan teknologi antara lain membangun techno-park, mobil-mobil listrik, drone-drone, kendaraan tanpa awak, dan lain-lain melalui reaktivitasi industri- industri strategi yang dulu dikembangkan oleh Prof Dr BJ Habibie sejalan dengan kemajuan iptek di era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang.
Sektor energi di Kaltim pun harus bersiap menyongsong IKN. Ada tambahan energi yang dipersiapkan seperti migas, listrik (sekitar 1.555 MW), air, biogas dan lain-lain. Hal ini dibutuhkan di wilayah IKN untuk keperluan perkantoran, perumahan yang bakal dihuni oleh sekitar 1,5 juta jiwa.
POTENSI DAMPAK PEMINDAHAN IKN
Pemindahan IKN ada yang berhasil dan gagal, sehingga perlu kesepakatan nasional agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Hajatan nasional ini harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan terselubung yang tidak berujung, alih-alih membangun IKN baru malah akan terjerembab dalam kegagalan.
Jangan sampai â€œhajatan nasionalâ€ tersebut berbalik menjadi â€œhujatan nasionalâ€ karena menjadi kota mati yang sunyi. Terkait dampak tersebut, masih sangat langka penelitian tentang hal ini di Indonesia, oleh karena itu penulis dalam menyelesaikan Studi Program Doktor di FEB Universitas Trisakti Jakarta terpanggil untuk mengadakan penelitian/disertasi dengan topik terkiniyaitu â€œPotensiDampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesiaâ€. Harapannya akan memberikan sumbangsih dalam pengambilan kebijakan maupun strategi pembangunan nasional (dalam hal ini pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim) maupun memperluas khazanah keilmuan bidang ekonomi &amp; pembangunan regional.
Sekilas dapat dikatakan bahwa pemindahan IKN kurang berdampak signifikan manakala tidak diikuti olehpengembangan industri-industri yang memiliki multiplier effect terhadap kualitas dan kesejahteraan rakyat. Dampak yang akan dirasakan antara bertambahnya jumlah sembako dan pengeluaran rumah tangga akibat dari pindahnya ASN dari Jakarta ke IKN Baru, transportasi, jasa hotel dan boga.
Kazakstan berhasil memindahkan IKN dari Almaty ke Astana telah mampu memacu pembangunan dan mengurangi kemiskinan dari 46,7 persen di 2001 menjadi 2,5 persen di 2017. Indeks Gini naik dari 36 di 2001 menjadi 27,5 pada 2017. Success story ini hendaknya dijadikan contoh baik dalam pemindahan IKN di Indonesia.
Dengan demikian, maka pemindahan IKN akan benar-benar memiliki dampak positif yang signifikan bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia, dibarengi sektor energi untuk bersiap menyongsongnya dengan benar berbasis pada sustainability, bukan semata-mata profit oriented. Semoga. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
SUHARYONO S. HADINAGORO M.M
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bantuan MPK Menjadi Solusi Kebutuhan Masyarakat Dairi terhadap Ilmu Pengetahuan

Komisi X DPR RI: Perpustakaan Harus Dapat Menjangkau Masyarakat Pelosok

Puas Dengan Capaian Bersama, Indonesia-Korea Selatan Perpanjang Kerja Sama E-Govt

Upaya Pemkab Mukomuko Hadirkan Perpustakaan Guna Tingkatkan Kualitas SDM

Tingkatkan Indeks Literasi, Perpusnas Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan 25 Pemda dan Perguruan Tinggi di Aceh

Sektor Energi Songsong Pemindahan IKN