Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Kepala Perpustakan Nasional menyerahkan secara simbolis bantuan Mobil Perpustakaan Keliling kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kebumen Jumat (31/1). Hal tersebut dilakukan bertepatan dengan studi banding jajaran DPRD dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kebumen ke Gedung Perpusnas Medan Merdeka Selatan terkait penyelenggaraan perpustakaan.
Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen Yuniarti Widyaningsih menyampaikan saat ini Kab. Kebumen memiliki lebih dari 1,3 juta penduduk. â€œKami berifikir bagaimana minat baca di Kab. Kebumen dapat terus meningkat. Selain itu kami ingin akses terhadap buku dapat dinikmati masyarakat sampai ke pelosok,â€ imbuhnya.
Saat ini masyarakat Kab. Kebumen tersebar di 11 kelurahan, 26 kecamatan, dan 460 desa. Yuniarti berharap dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, mengingat sampai saat ini APBD dan dana desa dirasa belum memihak pada pengembangan perpustakaan di Kab. Kebumen.
Kepala Bidang Perpustakan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpustakaan Nasional, Nurhadisaputra menjelaskan bahwa Perpusnas memiliki banyak stimulan untuk daerah dalam mengembangkan perpustakaan daerah. Salah satunya melalui bantuan mobil perpustakaan keliling.
â€œKab. Kebumen sebelumnya telah menerima dua unit bantuan mobil perpustakaan keliling, yaitu pada 2008 dan 2013,â€ jelas Hadi. Dengan stimulan berupa bantuan tersebut diharapkan kedepannya daerah akan mampu mengembangkan perpustakaannya secara mandiri.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Kab. Kebumen Dapat Tambahan Satu Unit Mobil Perpustakaan Keliling Dari Perpusnas 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Asosiasi Perpustakaan seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia harus bisa melobi penentu kebijakan di Indonesia agar keberadaan perpustakaan diakui dan diberi tempat yang layak di pusat dan daerah. Hal tersebut ditekankan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam paparannya sebagai pembicara kunci pada acara Seminar Nasional yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Selasa (2/5) di Auditorium Perpustakaan Nasional RI Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Pendekatan kepada pembuat kebijakan sudah dilakukan oleh Perpusnas yang hasilnya bisa dilihat dari berbagai parameter. Parameter yang terlihat jelas dan konkret Â adalah peningkatan anggaran perpustakaanÂ  dan disetujuinya Â alokasi dana desa untukÂ  pengembanganÂ  perpustakaan di desa. Pentingnya lobi terhadap pembuat peraturan dan kebijakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaanÂ  adalah karena sebuah visi dan misi hanya akan menjadi dogma apabila tidak diterjemahkan dalam suatu regulasi yang konkret.
Pengembangan perpustakaan dari tingkat wilayah yang palingÂ  kecil seperti desa ini, memberikan tantangan bagi praktisi perpustakaan di Indonesia, termasuk juga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.Â  "Perpustakaan di daerah merupakan urusan wajib non dasar di Indonesia.Â  Regulasinya sudah mantap dari pusat sampai ke desa., tetapi ada satu masalahnya. Kepala desa, masyarakat desa, siapa yang akan mendidik? kalau bukan akademisi," ujar Syarif Bando.
Syarif menambahkan, Perpustakaan memiliki Peran pentingÂ  dalam menata dunia. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihatÂ  dari kemampuannya dalam mentransformasi knowledge dari teori menuju praktik. "Hanya ada dua cara untuk transformasi tersebut, yang pertama adalah dengan membaca,dan yang kedua adalah melalui vokasi," terang Syarif. "Siapa yang lebih dulu lebih aktif, lebih cepat berbuatnya dan pergerakannya maka masa itu akan lebih maju. Tidak ada urusaannya dengan sumber daya alamnya. Dengan demikian peran perpustakaan, peran pustakawan menjadi sesuatu hal yang sangat penting," tekan Syarif.
Selain melaksanakan Seminar Nasional, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dan juga Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional RI. Â kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di antara pihak dalam lingkup, pendidikan, penelitian publikasi, pengembangan koleksi, serta pengembangan dan perluasanÂ  jejaring perpustakaan dan kepustakawanan dalam lingkup nasional maupun internasional.
Â 
Reportase : Radhitya Purnama

Seminar Nasional FPPTI, Kaperpusnas: Asosiasi Perpustakaan Harus Bisa Melobi Penentu Kebijakan

Salemba, Jakarta -Â Perpustakaan Nasional melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan penandatanganan perjanjian kinerja (PK) pejabat administrator dan pengawas, Kamis, (13/5). Sertijab dan penandatanganan PK diawali dari unit kerja Sekretariat Utama, lalu Kedeputian 1 dan 2.
Dalam arahannya, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar meminta para pejabat yang telah dilantik sebelumnya menjaga moralitas dalam pekerjaan. Jabatan administrator dan pengawas adalah penentu karena merupakan pelaku kegiatan di unit kerja. "Jika ada kebijakan sebelumnya yang baik bisa diteruskan. Kalau pun ada yang kurang silakan diperbaiki," ujar Sestama.
Lebih lanjut Sestama meminta Perjanjian Kinerja (PK) yang harus dicapai di 2019 untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. Para pejabat terlantik segera berkoordinasikan dengan atasan langsung.
Di akhir arahannya, Sestama meminta kepada semua struktural untuk menyesuaikan dengan tuntutan organisasi. Tingkatkan harus mampu kualitas dan kinerja. Jaga integritas dan sikap loyalitas. Belajar sensitif dan responsif terhadap segala tantangan baik itu dari internal/eksternal. Berikan kontribusi yang nyata bagi organisasi.
"Silakan bertransformasi dan melakukan inovasi sepanjang bermanfaat bagi perkembangan organisasi," tutup Sestama.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Adit

Sertijab dan Penandatanganan Kinerja : Jaga Integritas dan Sikap Loyalitas

Banjarmasin, Kalimantan Selatan&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menginisiasi program untuk 10 ribu perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun budaya baca masyarakat.
 
Pelaksana tugas Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis menyatakan, Perpusnas memiliki tiga program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2024 yakni penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan pembinaan perpustakaan.
 
&ldquo;Budaya baca itu harus dibangun, karena seseorang dapat dikatakan literat setelah dia bisa membaca dengan baik, membaca dengan kritis. Maka, budaya membaca ini harus dikembangkan lebih awal," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan se-Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalsel, pada Kamis malam (15/2/2024).
 
Dia menyebut, Perpusnas akan menciptakan 10 ribu perpustakaan desa di seluruh Indonesia, di mana setiap perpustakaan akan menerima seribu buku beserta rak untuk penyimpanannya.
 
"Kami basisnya data yang sudah ada dan usulan dari kabupaten/kota. Syaratnya mereka harus menugaskan orang yang akan mengelola perpustakaan itu. Perpustakaan daerah yang ke depannya akan membina itu," lanjutnya.
 
Dalam paparan yang ditampilkan, perpustakaan desa tersebut adalah 600 perpustakaan desa/kelurahan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), 4.604 perpustakaan desa/kelurahan replikasi TPBIS, 2.409 perpustakaan usulan pemerintah kabupaten/kota, serta sebanyak 2.387 taman baca masyarakat (TBM).
 
Dia menjelaskan, dalam program tersebut perpustakaan desa dan TBM akan berkolaborasi dengan perpustakaan sekolah. Harapannya, agar anak-anak dapat memanfaatkan buku dari kedua tempat tersebut.
 
&ldquo;Karena buku di perpustakaan desa dengan yang di sekolah tentunya berbeda. Nah ini harapannya dapat dimanfaatkan semuanya," jelasnya.
 
Kolaborasi antara perpustakaan desa dengan perpustakaan sekolah dilakukan dengan kegiatan untuk meningkatkan minat baca, seperti mengadakan program seminggu membaca dua buku, membaca nyaring, maupun mendongeng.
 
"Membangun literasi itu membangun satu generasi, sehingga membangun literasi dan budaya baca harus ditanamkan sejak kecil," tambahnya.
 
Sesuai program prioritas nasional hasil penataan, tahun 2024, fokus penguatan kecakapan literasi masyarakat dilakukan di perpustakaan desa/kelurahan.
 
Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan dukungan anggaran terhadap program 10 ribu perpustakaan desa. Proyek ini akan melibatkan kepala perpustakaan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.
 
&ldquo;Kami akan mendiskusikan rincian rencana ini dengan kepala perpustakaan di kabupaten/kota. Kami juga akan mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi jumlah desa di Kalsel yang dapat berpartisipasi dalam program ini. Diskusi dengan teman-teman di kabupaten dan kota akan menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini," ungkapnya.
 
Dia menekankan pentingnya persiapan menyeluruh, mengingat dampak positif yang diharapkan dari program ini.
 
"Kami meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, daerah lain di Indonesia akan mengadopsi program serupa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kami siap sepenuhnya dalam melaksanakan program ini," tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel Nurliani mengatakan sebanyak 10 persen desa di Provinsi Kalsel telah memiliki perpustakaan yang dibangun menggunakan dana desa.
 
"Untuk menciptakan program ini, kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Kami pun berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, seperti PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalselteng yang telah membangun dua perpustakaan desa," katanya.
Reporter: Wara Merdeka
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Membangun Budaya Baca Melalui 10 Ribu Perpustakaan Desa

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Jakarta &ndash; Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023 resmi ditutup oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana di Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (7/3/2023).
Rakornas yang diselenggarakan selama dua hari ini dihadiri sekitar 10 ribu peserta, baik hadir secara luring maupun luring melalui Zoom dan Youtube kanal resmi Perpustakaan Nasional RI. Para peserta berasal dari seluruh daerah di Indonesia, yang terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Adapun tema yang diangkat kali ini ialah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang diusung menjadi pokok bahasan karena dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Sekretaris Utama mengingatkan kembali 3 (tiga) permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah dari seluruh stakeholders yakni masih kurangnya buku, belum optimalnya layanan perpustakaan, dan kurangnya tenaga perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan Nasional berkomitmen dan terus berupaya untuk mengatasi ketiga permasalahan diatas salah satunya adalah melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, guna memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan,&rdquo; ucapnya.
Diharapkan ke depan melalui program TPBIS akan berdampak pada kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, terbangunnya inovasi dan skills, kemudahan akses terhadap permodalan melalui kerja sama/kemitraan, dan merubah mindset dan perilaku masyarakat dari budaya malas menjadi masyarakat yang literat serta produktif.&nbsp; &nbsp;
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 menghasilkan beberapa poin rekomendasi penting, diantaranya:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpustakaan Nasional dan semua jenis perpustakaan di Indonesia sepakat untuk bersinergi mewujudkan sasaran strategis pembangunan nasional bidang perpustakaan tahun 2024 yaitu terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan target nilai tingkat kegemaran membaca 71.3 (sedang) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 15 atau score 71,4. 
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menyatukan persepsi mengenai paradigma baru perpustakaan untuk membangun literasi sehingga dapat bersama-sama berkolaborasi dan bekerjasama untuk meningkatkan literasi di Indonesia. 
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/kota agar menyusun program dan kegiatan, yang selaras dan sinergi baik target maupun lokus pembangunan perpustakaan untuk mewujudkan peningkatan budaya literasi dan berbasis inklusi sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpustakaan Nasional, Perpustaakaan Umum Provinsi, Perpustaakaan Umum Kabupaten/Kota terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas tenaga perpustakaan untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif dan berkelanjutan.
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mendorong terwujudnya perpustakaan sebagai pusat pengetahuan, pusat kegiatan literasi, pusat berkegiatan masyarakat dan pusat pemajuan kebudayaan yang memungkinkan masyarakat dapat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan dan kecakapan hidup di seluruh wilayah Indonesia.
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2023 sepakat untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan selesai pada tahun 2023 untuk dapat segera dilaksanakan layanan perpustakaan dan melakukan pelaporan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pemerintah Provinsi penerima Dekosentrasi Tahun 2023 didorong untuk segera melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dan mengirimkan laporan kinerja pada aplikasi SMART DJA dan E-Monev Bappenas tepat waktu dengan target kinerja diatas 90.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Tak lupa, Kepala Perpusnas juga juga mengajak untuk senantiasa menjalin sinergi bersama guna mempercepat tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengimplementasikan tugas yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan anak bangsa.
&ldquo;Para pengelola perpustakaan di dinas kabupaten/kota, mohon kiranya berhenti untuk minta diperhatikan tapi buatlah terobosan program-program yang menjadi perhatian kepala daerah,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 Resmi Ditutup, Sestama: TPBIS Jadi Solusi

Salemba, Jakarta &ndash; Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Weda 526, Letnan Kolonel (Letkol) Laut (P) Ricky Tacoma sulap kapal perang jadi perpustakaan apung bagi anak-anak pesisir Maluku dan Papua.
Kapal perang yang memiliki kesan seram di mata masyarakat awam, berubah menjadi tempat wajib untuk dikunjungi oleh masyarakat dalam rangka berekreasi sekaligus menambah ilmu pengetahuan dengan membaca.
&ldquo;Selain memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan Indonesia Timur, saya bersama rekan-rekan lain ingin memperlihatkan bahwa pemerintah pusat juga peduli kepada masyarakat yang berada di wilayah timur Indonesia melalui pemberian edukasi yang baik lewat buku,&rdquo; ucap Ricky saat melakukan audiensi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Kamis (4/4/2024).
Upaya yang ditempuh oleh Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui tangan dingin Letkol Laut (P) Ricky Tacoma untuk mencerdaskan anak bangsa mendapatkan banyak apresiasi tinggi dari banyak pihak, tak terkecuali Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar.
Lebih lanjut, Ricky mengisahkan bahwa sejatinya inovasi perpustakaan apung yang digagasnya dilatarbelakangi oleh budaya membaca yang dia dapatkan saat menempuh ajang latihan bergengsi militer internasional, Ecole de Guerre atau France War College, angkatan ke-27 tahun 2019-2020 di Perancis.
&ldquo;Budaya membaca yang tinggi di Eropa menjadi semangat kami untuk mengaplikasikan program literasi ini. Awalnya pun kami hanya mau membagikan buku, tapi ternyata animo masyarakat sangat luar biasa, sehingga kami jadi lebih semangat untuk membuat kapal perang menjadi lebih nyaman untuk aktivitas membaca,&rdquo; jelasnya.
Menutup audiensi, Ricky kembali menegaskan bahwa TNI AL ialah bagian dari rakyat yang tidak hanya hadir untuk memperkenalkan kekuatan persenjataan dan militernya melalui kapal perang, namun juga meningkatkan kecerdasan anak bangsa.
&ldquo;Tentara itu bagian dari rakyat yang hadir untuk memotivasi anak-anak menjadi orang hebat dan meraih apa yang mereka cita-citakan dari buku,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Alfiyan Tarih Alfatih

Berita

Perpustakaan Apung Motivasi Anak Pesisir Jadi Orang Hebat

Pencarian

Berita Lainnya

Kab. Kebumen Dapat Tambahan Satu Unit Mobil Perpustakaan Keliling Dari Perpusnas

Seminar Nasional FPPTI, Kaperpusnas: Asosiasi Perpustakaan Harus Bisa Melobi Penentu Kebijakan

Sertijab dan Penandatanganan Kinerja : Jaga Integritas dan Sikap Loyalitas

Membangun Budaya Baca Melalui 10 Ribu Perpustakaan Desa

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 Resmi Ditutup, Sestama: TPBIS Jadi Solusi