Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha.
Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial.
"Transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunanaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi', Senin (15/3/2021).
Dikatakan, strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan maupun peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.
"Kami berharap melalui program transformasi berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Perpustakaan berperan bukan hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan masyarakat baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas," harapnya.
Sementara itu, Team Leader Konsultan Pendamping Program, erlyn Sulistyaningsih menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.
"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan mengenal huruf dan angka namun dimaknai lebih luas sebagai proses dimana kita dimampukan menerima informasi, mengolah, menganalisa dan mengaplikasikannya dalam hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan harus mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat," ujarnya.
Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi Bali dimana sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari Bali bernama Made Suwardika yang mampu membangkitkan ekonomi keluarganya dengan membuka usaha bumbu dan ternak lele. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran perpustakaan.
"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.
Â 
Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki.
"Pada pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan harus siap memberikan layanan prima, agar tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, Haryono Suyono mengatakan, untuk meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, maka perpustakaan desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.
"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bahwa perpustakaan desa membantu menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan informasi tepat guna, seperti bagaimana mengelola desa dengan beragam potensi yang mereka miliki," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Medan, Sumatra Utara&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 di Medan, pada Kamis (9/2/2023). Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan kerjasama ini akan membawa kemajuan bagi kedua belah pihak.
 
&ldquo;PWI dan Perpusnas adalah institusi pengelola peradaban yang tercatat di dalam sejarah panjang dunia. Kita berharap di tengah ledakan informasi, insan media mendapat referensi yang berkualitas dari perpustakaan dan sebaliknya, produk-produk insan media, baik dalam bentuk media online dan cetak,&rdquo; jelasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, perpustakaan akan semakin mendapatkan karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh insan media yang lebih berkualitas untuk pembangunan masyarakat pada masa akan datang.
 
&ldquo;MoU ini akan membangun sinergitas menuju kolaborasi yang berkualitas dan penyajian informasi yang akuntabel, transparan, dan kredibel,&rdquo; ungkapnya.
 
Nota kesepahaman bersama, antara Perpusnas dan PWI, bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pelaksanaan diseminasi informasi untuk penguatan literasi masyarakat. &ldquo;Perpusnas dan pers harus menyampaikan ke masyarakat mengenai pentingnya literasi. Karena ilmu pengetahuan mendukung terciptanya perkembangan teknologi. Teknologi itu bisa didapatkan dari membaca buku. Hal ini membuktikan dan menjelaskan mahalnya ilmu pengetahuan,&rdquo; tuturnya. 
 
Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengembangan dan pemanfaatan sumber informasi perpustakaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perpustakaan, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi publikasi dan diseminasi informasi tentang perpustakaan dan literasi, serta kegiatan lainnya yang disepakati antara Perpusnas dan PWI.
 
Pihak PWI yang menandatangani adalah Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari. Penandatanganan dilaksanakan di hadapan Presiden RI, Joko Widodo, yang memberikan Sambutan pada puncak peringatan HPN 2023.
 
Presiden dalam acara puncak HPN 2023 dengan tema 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat' ini mengatakan bahwa peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post truth, pascafakta dan pascakebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimistis.
 
Presiden juga mengingatkan pers mengenai pemberitaan bertanggung jawab. Menurutnya, pers sudah bebas dan pemberitaan dapat dilakukan siapa saja. "Kurang bebas apalagi kita sekarang, pers sudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah utama, menurut saya membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya," kata Presiden.&nbsp;
 
Selain itu, di tengah suasana seperti ini, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Media arus utama menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan pada masyarakat.
 
"Saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama," sebut Presiden.
 
Pernyataan Presiden ini selaras dengan maksud dan tujuan nota kesepahaman bersama Perpusnas-PWI, di mana perpustakaan sebagai sumber informasi terpercaya dapat menjadi referensi wartawan dalam menyajikan pemberitaan yang valid dan benar untuk masyarakat.
 
Di sisi lain, PWI melalui jejaring media dan wartawan juga memiliki kewajiban untuk mengoptimalisaskan publikasi dan diseminasi informasi tentang perpustakaan dan literasi untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berita yang diproduksi.
 
Peran penting Perpusnas juga dinyatakan oleh Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Arifin Asydhad, bahwa tugas utama media adalah melakukan penguatan literasi kepada publik. &ldquo;Media massa perlu melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan banyak pihak terkait dengan literasi, salah satunya dengan Perpustakaan Nasional. Jadi saya kira media massa dan Perpustakaan Nasional punya visi dan misi yang sama, sehingga perlu ada kerjasama-kerjasama yang baik ke depan,&rdquo; urainya.
 
Reporter: Edi Wiyono
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas dan PWI Bersinergi untuk Penguatan Literasi Masyarakat   

Salemba, Jakarta- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap segala tantangan tugas yang diemban.
&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 13 pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas, Jumat (14/6/2024).
&nbsp;
Sestama menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional merupakan amanah Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2017.
&nbsp;
&ldquo;Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari perputaran roda setiap organisasi yang bertujuan untuk pembinaan, pemantapan kapasitas kelembagaan serta pengembangan karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),&rdquo;jelasnya.
&nbsp;
Lebih lanjut, Sestama menegaskan agar ASN di lingkungan Perpusnas selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, mengembangkan komunikasi yang positif di setiap lini saat bertugas dan menciptakan inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta bangunlah sinergitas dengan seluruh unsur,
&nbsp;
Selain itu, Sestama mengutarakan harapannya agar pejabat fungsional yang baru saja dilantik dapat menunjukan dedikasi dan loyalitas dimanapun bertugas.
&nbsp;
&ldquo;Saudara harus mengarahkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung pembangunan bidang perpustakaan yang tentu selaras dengan visi dan misi Perpustakaan Nasional,&rdquo; harapnya.
&nbsp;
Dalam kesempatan ini, lima pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli madya,satu pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli muda dan tujuh pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli pertama.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
&nbsp;
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Andri TK / Aji Anwar

Sebanyak 13 Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Kalasan, Blitar - Semangat nasionalisme Bung Karno ditandai dengan salam kebangsaan â€œMerdekaâ€ menggelora dalam gelar acara Dialog Kebangsaan dan Pemikiran Bung Karno, di pelataran UPT Perpustakaan Bung Karno, Kota Blitar, pada Senin (17/6). Seribu lebih peserta ikut hanyut dalam dialog yang bertemakan â€œDengan Semangat Lahirnya Pancasila Kita Perkokoh Nasionalisme Indonesiaâ€ tersebut. Dialog dimotori oleh moderator Indah Iriani yang sangat atraktif dalam mengajak peserta ikut berinteraksi dalam acara tersebut.
Dialog Kebangsaan digelar dalam rangkaian Bulan Bung Karno di mana bulan JuniÂ  diketahui sebagai bulannya Trisuci yaitu tanggal 1 Juni Lahirnya Pancasila, 6 Juni hari lahirnya Bung Karno, dan 21 Juni wafatnya Bung Karno. Hadir dalam kesempatan itu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana, dengan narasumber Nur Wahyu Rochmadi (Universitas Negeri Malang), Suyatno (UNS), dan M. Taufik (BPSDM Provinsi Jawa Timur).
Acara Dialog Kebangsaan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar Rudy Wijonarko yang sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan berbagai rangkaian acara di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. â€œDalam Bulan Bung Karno ini, PBK -Perpustakaan Â Bung Karno- ikut andil dalam menyemarakkan dengan berbagai kegiatan yang mampu menyedot perhatian masyarakat, bukan saja masyarakat Blitar Raya, tetapi masyarakat yang dating dari berbagai daerah di Indonesia,â€ ujarnya.
Bahkan Sekda Rudy mengaku salut dan bangga kepada Deputi Perpusnas, Kepala PBK dan jajarannya yang bekerja keras menggelar acara rangkaian bulan Bung Karno ini dan mampu menghadirkan seribu orang peserta.
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Janti Suksmarini dalam laporannya menyebut kegiatan Dialog Kebangsaan dan Pemikiran Bung KarnoÂ  dilaksanakan dengan maksud untuk merefleksikan kembali gagasan, pemikiran dan ajaran nasionalisme Bung Karno dan para pendiri bangsa sebagai sosok nasionalis, pejuang, proklamator, pendiri dan bapak bangsa yang telah diakui kelebihan dan keberadaannya. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah agar ide, gagasan pemikiran dan ajaran nasionalime Bung Karno yang diakui masyarakat dan dunia internasional dapat diteruskan dilestarikan dan dapat digali lebih dalam oleh generasi penerus dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Ofy Sofiana mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan Dialog Kebangsaan dalam rangka menyemarakkan Bulan Bung Karno ini. Ofy Sofiana yang sebelumnya juga membuka secara resmi pameran perpustakaan dan multi produk, menyambut gembira pameran tersebut. â€œSaya senang sekali dan bangga melihat begitu antusiasnya masyarakat untuk datang ke Perpustakaan Proklamator Bung Karno ini, selain masyarakat bisa melihat secara langsung ke perpustakaan, bisa melihat-lihat bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan Bung Karno dalam layanan memorabilia maupun bisa langsung sekaligus ziarah ke makam sang tokoh proklamator yang legendaris itu,â€ ujarnya.
Lebih lanjut Ofy Sofiana mengatakan acara dialog kebangsaan ini untuk memperkokoh nasionalisme, patriotisme, perjuangan serta melestarikan nilai-nilai identitas nasional sehingga akan menimbulkan rasa kebanggaan, percaya diri, kerja keras, persaudaraan yang visioner bagi peserta khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
â€œYang terpenting lagi bagi generasi penerus bangsa, dapat menanamkan rasa hormat dan penghargaan kepada pahlawan bangsa dan negara, khususnya tokoh proklamator Bung Karno dan Bung Hatta,â€ tandasnya.
Reportase/Fotografer: Agus Sutoyo
Â

Seribu Orang Hadiri Dialog Kebangsaan dan Pemikiran Bung Karno

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando didampingi Direktur Deposit Perpusnas Lucya Damayanti menerima kunjungan Presiden Frankfurt Book Fair Juergen Boos dan Director Claudia Kaiser di Ruang Kerjanya, Senin, (18/2). Kedatangan kedua petinggi Frankfurt Book Fair (FBF) tersebut untuk mengajak kembali partisipasi Perpusnas pada event FBF 2019 yang berlangsung pada media Oktober mendatang.
"Tahun ini kami mengangkat tema ASEAN Corner. Di situ akan menampilkan keunggulan koleksi negara-negara ASEAN, diskusi dan sebagainya," imbuh Claudia.
Mendengar hal tersebut, kepala Perpusnas menyambut gembira dan langsung menyatakan kesiapannya Perpustakan Nasional RI berpartisipasi pada event FBF. "Kami berharap ada proses sharing positif sesama negara negara ASEAN," ujar Kepala Perpusnas. Kepala Perpusnas berjanji akan segera melakukan kordinasi dan melihat langsung ke arena eksebisi seberapa besar stand representatif yang ditawarkan FBF kepada Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Presiden Frankfurt Book Fair Ajak Perpusnas Kembali Partisipasi

Â Salemba, Jakartaâ€”Salah satu point penting penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Perpustakaan Nasional dari Tim Kementerian PAN-RB adalah meminta seluruh ASN memahami tugas dan fungsi serta indikator keberhasilan sehingga dapat mendukung tujuan organisasi.
Ini selaras dengan yang dilakukan unit kerja Deputi I Perpusnas yang menginginkan hal serupa. â€œTidak ada tugas struktural melainkan ini tugas bersama. Tunjangan kinerja atau tukin yang diterima adalah salah satu dampak dari pelaksanaan RB, namun itu bukanlah titik akhir melainkan awal lompatan untuk reformasi birokrasi lebih baik,â€ terang Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana saat Sosialisasi Pelaksanaan RB Unit Kerja Deputi I, Senin, (13/5).
Lebih lanjut disampaikan Deputi, bahwa implementasi RB tidak sebatas pada unit tim RB yang sudah dibentuk tapi juga harus ke seluruh pegawai. Deputi, mengakui pihaknyaÂ  kurang melakukan sosialisasi sehingga peta jalan RB belum dipahami menyeluruh. Â 
Setiap tahun semua pegawai dituntut untuk membuat sasaran kinerja pegawai (SKP). Namun, ada nuansa kurang fair karena yang menilai SKP adalah diri sendiri. Ke depan, penilaian SKP harus berdasarkan bukti. â€œArtinya, semua pegawai struktural dan fungsional harus punya buku kerja, report harian. Hasil report nanti akan berpengaruh pada pemberian reward and punishment,â€ tambah Deputi.
Penilaian RB saat ini tidak lagi menilai konteks instansi atau lembaga. Sudah mengerucut kepada unit kerja eselon satu sekaligus dibentuk tim penilai (asesor) RB unit. Â Oleh sebab itu, tiap unit kerja membutuhkan agen-agen perubahan (agent of change) sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan RB. Agent perubahan yang sudah dibentuk tidak sebatas tim melainkan harus punya rencana aksi.
Penilaian RB dari KemenPAN-RB memungkinkan kenaikan tukin Perpusnas menjadi 80 persen. namun sejumlah catatan dan hasil survei tetap harus mendapat perhatian khusus. Artinya, meski masuk usulan untuk kenaikan tunjangan, tapi harus ditunjang dengan perubahan-perubahan.
â€œPerpusnas merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Jangan sekedar berbicara atau mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi tapi ketika ditanyakan langsung ke masyarakat dijawabnya belum ada reformasi. Perpusnas harus punya program percepatan (quick win) setiap tahunnya,â€ ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, beberapa waktu lalu.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas  Â 

Salemba, Jakarta - Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jalan Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta.
Kunjungan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Perpusnas, Mariana Ginting, yang didampingi oleh Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas, Emyati Tangke Lembang, Senin (13/2/2023).
Sejak 2018 Kota Padang Panjang telah dicanangkan sebagai Kota Literasi oleh Kepala Perpusnas RI. Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Asrul mengharapkan dukungan dan pendampingan dari Perpusnas.
&ldquo;Kami sangat ingin mewujudkan Kota Padang Panjang betul-betul menjadi kota literasi seperti yang telah dicanangkan pada tahun 2018. Untuk itu kami sangat membutuhkan dukungan dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; ungkap Asrul.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Mariana menyampaikan bahwa sebagai instansi pembina seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, Perpusnas siap memberikan bantuan maupun pendampingan.
&ldquo;Kita harus saling bekerja sama. Perpusnas selalu siap untuk mendukung tercapainya literasi yang baik bagi masyarakat di daerah,&rdquo; ujar Mariana.
Lebih lanjut, Mariana menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kedatangan Wakil Wali Kota Padang Panjang demi meningkatkan literasi masyarakat Padang Panjang. 
&ldquo;Saya sangat mengapresiasi kedatangan Wakil Walikota Padang Panjang ke Perpusnas. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan yang besar terhadap kondisi literasi di daerahnya,&rdquo; imbuh Mariana.
Kunjungan kerja ditutup dengan penyerahan buku berjudul Impact Stories of Library Transformation Based on Social Inclusion kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang oleh Deputi Mariana. Buku tersebut berisi berbagai kisah penerima program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Reporter: Gilang Arwin
Editor: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Berita

Pertahankan Kota Literasi, Wakil Wali Kota Padang Panjang Kunjungi Perpusnas

Pencarian

Berita Lainnya

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpusnas dan PWI Bersinergi untuk Penguatan Literasi Masyarakat

Sebanyak 13 Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Seribu Orang Hadiri Dialog Kebangsaan dan Pemikiran Bung Karno

Presiden Frankfurt Book Fair Ajak Perpusnas Kembali Partisipasi

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas Â