Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berperan sebagai backbone dalam upaya mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menciptakan SDM Unggul.
Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Utama STIK-PTIK Lemdiklat Polri, M. Arsal Sahban, kala menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Siber yang berlangsung secara hybrid, Senin (20/12/2021).
Permasalahan yang ditemui saat menciptakan SDM Unggul berada pada ketersediaan referensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalani keseharian mereka. Sehingga Perpusnas dinilai menjadi yang paling mampu untuk memegang peranan sebagai backbone karena dapat menjangkau stakeholders dari semua lini kehidupan.
Menurut Arsal, paradigma baru tentang perpustakaan yang menjangkau masyarakat harus fokus kepada tiga hal yakni interface yang user friendly, referensi ilmu pengetahuan yang lengkap, dan kecepatan akses. Apabila ketiga hal tersebut diwujudkan maka visi Presiden akan SDM Unggul dapat segera tercipta.
â€œPerpustakaan digital yang bisa dijangkau oleh masyarakat dimana pun berada memerlukan tiga hal tersebut yang berfokus kepada kebutuhan penggunanya. Apapun harus dilakukan untuk mencerdaskan bangsa,â€ ujar Arsal.
Sependapat dengan yang disampaikan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan bahwa Perpusnas akan mengangkat tema besar pada tahun 2022 yaitu Perpusnas Goes Digital 2022: To Build Digital Library Ecosystem.
Di masa mendatang, meskipun paradigma tentang perpustakaan berubah namun apabila pustakawan tidak mampu memainkan perannya dalam penyediaan konten dan mengelola teknologi informasi sebagai medianya maka tidak akan ada artinya. Untuk itu, Perpusnas harus memiliki konsep agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat.
â€œKita memiliki tugas untuk membuat mapping kebutuhan yang ada, dengan demikian akan terlihat mana yang menjadi prioritas. Ini adalah langkah awal untuk memastikan arah perjalanan digital Perpusnas sudah berada pada track-nya. Namun, masih diperlukan penyempurnaan dan peningkatan dari apa yang belum ada,â€ ungkap Syarif Bando. Â 
Sementara itu, Pemeriksa Forensik Utama Puslabfor Bareskrim Polri, Muhammad NuhÂ  Al-Azhar, mendeskripsikan Perpusnas di zaman digital layaknya sebuah mobil. Pada prinsipnya mobil terdiri dari dua komponen utama, mesin dan bodi. Mesin di Perpusnas digambarkan sebagai desain manajemen informasi, sedangkan bodinya adalah platform digital yang dimiliki.
Â â€œJadi tidak hanya cepat tapi juga cantik dari sisi bodi, sehingga mau tidak mau mindset-nya harus diubah. Karena sebagus apapun konten yang kita buat kalau tidak bisa menjangkau masyarakat, percuma,â€ jelas Nuh.
Lebih lanjut, Nuh memaparkan tiga tagline yang cocok untuk Perpusnas di tahun 2022 antara lain Perpusnas is Everywhere, Learning from Watching and Listening, dan Private Bookshelf.
Karena pada tahun 2022, Perpusnas diharapkan sudah sepenuhnya goes digital dengan menghadirkan konten yang tidak hanya buku namun juga berbentuk video dan audio untuk memudahkan para milenial belajar.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas adalah Backbone untuk SDM Unggul

Salemba, Jakarta- Peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional tengah menjadi prioritas. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan perlu diudukung sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai. Sehingga perlu adanya pengawasan kearsipan internal untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang ideal. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal Perpustakaan Nasional 2020, Rabu (4/11).
â€œPengawasan Kearsipan Internal memiliki bobot 40% dalam hasil pengawasan kearsipan yang penting untuk dipahami oleh seluruh penyelenggara kearsipan di Perpustakaan Nasional,â€ terangnya.
Lebih lanjut Kapusnas menjelaskan bahwa hasil pengawasan kearsipan mejadi penentu indeks kinerja penyelengaraan kearsipan di lingkungan Lembaga pemerintahan. Saat ini menurut Syarif Bando, Perpusnas berhasil meraih prestasi penyelenggaraan kearsipan dengan menempati urutan ke-13 di lingkungan Kementerian Lembaga.
â€œDengan bimtek ini saya berharap agar pengawasan kearsipan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh penyelenggara kearsipan di di Perpustakaan Nasional,â€ harapnya.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Muhammad Masykuri juga menyampaikan kegiatan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal mengundang Tim Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan dengan bekerjasama dengan ANRI.
Hal ini dilakukan agar didapatkan informasi dan pengetahuan yang sama tentang kegiatan pengawasan kearsipan internal sehingga dapat terwujud penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
â€œTim Pengawasan Kearsipan yang telah dibentuk tidak serta merta dapat melaksanakan tugas pengawasan. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang ruang lingkup pengawasan dan juga aspek-aspek pengawasan kearsipan internal,â€ jelasnya.
Bimtek yang digelar 4-5 November 2020 ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Zita Azih Supratiwi, Koordinator Bidang Akreditasi Pusat ANRI Siti Nur Aeni, dan Arsiparis Ahli Muda ANRI Indah Purnamasari.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Foto: Raden Radityo

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Salemba, Jakarta â€“ Masa pandemi Covid-19 berdampak pada pembatasan seluruh aktivitas, tak terkecuali dengan layanan perpustakaan yang dituntut untuk melakukan transformasi dalam bentuk layanan digital melalui penyediaan koleksi berupa digital. Perpustakaan sebagai penyedia informasi harus tetap eksis dalam melayani kebutuhan masyarakat.
â€œSelama pandemi, perpustakaan secara fisik tidak bisa memaksimalkan layanannya, namun terjadi peningkatan layanan secara daring melonjak signifikan, seperti layanan digital di Perpustakaan Nasional melalui layanan iPusnas, IOS, eResource dan Kastara yang mencatat kenaikan lebih dari 300 persen,â€ tutur Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, dalam Webinar dengan tema â€˜Perpustakaan Digital:Penjelajahan Pengetahuan dan Transformasiâ€™, Senin (30/11/2020)
Adanya masa pandemi yang cukup lama, lanjut Ofy, memaksa perpustakaan harus mencari cara bagaimana informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat dengan mudah tersampaikan. Untuk itulah perpustakaan digital hadir menjawab permasalahan tersebut.
â€œMasyarakat tetap dapat menjelajah pengetahuan dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Melalui penyediaan konten digital secara gratis diharapkan tidak ada lagi halangan dalam mengakses sumber informasi secara terbuka atau open access,â€ lanjutnya.
Akses terbuka atau open access menjadi salah satu slogan yang diusung oleh Perpustakaan Nasional terhadap beberapa koleksi yang dimilikinya, melalui iPusnas dan ereseource, pemustaka hanya perlu mendaftar secara gratis. Demikian pula dengan kastara dan Indonesia Onesearch, pemustaka cukup mengakses melalui halaman websitenya.
Â 
Berdasarkan survey yang dilakukan Microsoft Academic Search pada tahun 2017, Indonesia memiliki ketersediaan layanan akses jurnal tertinggi di dunia khususnya untuk jurnal terbuka atau open access journal. Untuk Itulah Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina semua jenis perpustakaan mengajak untuk mengoptimalkan sarana penyediaan akses koleksi digital gratis atau open access.
Â 
â€œKami berharap seluruh perpustakaan di Indonesia bergabung dan berkontribusi dalam berbagai pakai informasi dan koleksi yang dimiliki di portal Indonesia OneSearch sebagai pintu akses terbuka,â€ harapnya.
Â 
Sebagai Pemantik diskusi, Guru Besar Ilmu Perpustakaan FIB Universitas Indonesia, Sulistyo Basuki menyampaikan, sejak eksis sekitar tahun 1990 an, berbagai pihak dengan latar belakang berbeda sudah terlibat dalam pembentukan perpustakaan digital, maka terbentuk dua titik pandang tentang perpustakaan digital.
Pertama, menganggap perpustakaan digital sebagai koleksi terkelola dari informasi digital dengan jasanya, terakses melalui jaringan. Kedua, melihat perpustakaan digital sebagai halnya pandangan pertama, namun ditambah dengan organisasi yang menyediakan sumber daya untuk dipilih, strukturnya sesuai dengan pandangan pendukung perpustakaan digital serta menawarkan akses intelektual koleksi karya digital untuk digunakan oleh komunitas yang telah ditetapkan.Â 
â€œPerpustakaan digital muncul dalam berbagai bentuk dan wujud, digunakan oleh berbagai jenis pemakai serta berbagai keperluan dan dalam berbagai konteks, media dan konten. Perpustakaan digital benar-benar bersifat interdisipliner serta mengalami transformasi dalam berbagai bidang,â€ terangnya.
Sementara itu, Ismail Fahmi sebagai inisiator Indonesia OneSearch (IOS) menyampaikan, ilmu pengetahuan merupakan fakta yang didapat dari proses pembelajaran dan pengalaman manusia, setelah dikodifikasi kemudian disimpan dalam galeri, perpustakaan, arsip dan museum sebagai obyek.
â€œObyek yang sudah didigitalkan ini kemudian disimpan dan diolah dalam repositori (perpustakaan) digital,â€ katanya.
Dijelaskan, perkembangan teknologi memungkinkan eksplorasi ilmu pengetahuan yang tersimpan dalam perpustakaan digital. â€œIndonesia OneSearch telah bereksperimen dengan aplikasi IOS Explorer dan IOS Explorer dan IOS CiteMiner untuk ilmu pengetahuan dalam repositori yang dikumpulkan dari mitra,â€ jelasnya.
Sebagaimana diketahui, seminar ini merupakan kerjasama Perpustakaan Nasional dan Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI), sebagai pengganti Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPID) ke-13 yang sedianya akan diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah. Ketua FPDI Jonner Hasugian menyampaikan, kegiatan dialihkan menjadi daring untuk menekan penyebaran Covid-19.
Reportase: Wara Merdeka
Â

Seminar Forum Perpustakaan Digital Indonesia

Cawang, Jakarta â€“ Sebanyak 2.158 peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Rangkaian tahapan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 ini diawali di Kantor Pusat BKN, Jakarta pada 18 Februari 2020.
Mereka bersaing untuk 19 jabatan dan mengisi 57 formasi. Peserta yang lulus akan ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta yakni Salemba dan Medan Merdeka Selatan, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.
Tes SKD CPNS Perpusnas terdiri dari 100 soal menggunakan sistem CAT selama 90 menit. Kepala Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Perpustakaan Nasional RI Tanto Anton Purboyo menyatakan tes SKD terdiri dari 35 soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 30 soal Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 35 soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, peserta harus memenuhi nilai minimal dalam tes SKD. Sesuai dengan formasi yang tersedia di Perpusnas, ada empat yakni Umum, Cumlaude, Disabilitas, dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
Setiap formasi memiliki nilai minimal, untuk Umum nilai minimal TWK adalah 65, TIU 80, dan TKP 126. Untuk formasi Cumlaude nilai minimal adalah TIU 85 dengan nilai total minimal 271. Untuk formasi Disabilitas nilai minimal adalah TIU 70 dan nilai total minimal 260. Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat nilai minimal adalah 60 dengan nilai total minimal 260. Khusus untuk formasi Dokter dan Dokter Gigi, nilai minimal adalah TIU 80 dan nilai total 271.
Tanto Anton berpesan agar peserta SKD lolos ke tahapan berikutnya, harus banyak belajar. â€œSemuanya harus belajar agar bisa lolos SKD dan tentunya lolos sampai seleksi akhir ya,â€ jelasnya di Kantor Pusat BKN, Jakarta, pada Selasa (18/2/2020).
Peserta SKD yang memenuhi nilai minimal dari setiap kategori soal akan diperingkatkan dalam tiga besar sesuai dengan formasi yang dilamar. Setelah pengumuman peserta yang lolos SKD, mereka akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tanggal pelaksanaan tes SKB belum diumumkan karena masih menunggu informasi dari Panitia Seleksi Nasional.
Penilaian untuk materi soal TIU dan TWK apabila menjawab benar nilainya lima dan apabila salah atau tidak menjawab nilainya nol. Penilaian untuk materi soal TKP apabila menjawab nilai tertinggi lima, nilai terendah satu, dan tidak menjawab nilainya nol.
Tes SKD CPNS Perpusnas Tahun 2020 berlangsung di empat kota yakni Jakarta pada 18-19 Februari 2020, Makassar pada 22 Februari 2020, Padang pada 24 Februari 2020, dan Yogyakarta pada 4-5 Maret 2020.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: R. M. Raditya
Â

Agar Lolos Tes SKD CPNS Perpusnas, Peserta Diimbau Tekun Belajar

Jakarta -&nbsp;Penting hukumnya bagi perpustakaan khusus di Indonesia untuk mampu menyebarkan konten yang mudah dimengerti dan diakses oleh pemustaka.
&ldquo;Konten yang dibangun harus bisa menyebar dan mudah untuk diakses. Sehingga dibutuhkan portal web yang mampu mengakomodir konten-konten tersebut,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando pada kegiatan Pendataan Perpustakaan Khusus, di The Acacia Jakarta Hotel, Senin (17/10/2022).
Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama. Kepala Perpusnas mengajak seluruh pustakawan dan pengelola perpustakaan khusus yang hadir untuk memainkan perannya dengan baik.
&ldquo;Sudah menjadi tugas perpustakaan untuk mengumpulkan informasi yang berserakan dan menyebarkannya kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhan mereka,&rdquo; tambahnya. &nbsp;
Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Disebutkan oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi bahwa Pasal 15 Ayat (3) huruf e UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan agar pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas.
&ldquo;Salah satu upaya Perpusnas sebagai perpustakaan pembina yakni dengan melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan serta mengeluarkan kode unik berupa Nomor Pokok Perpustakaan (NPP),&rdquo; ucap Deni.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa Perpusnas menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai&nbsp;enabler&nbsp;untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan.
Sebagai program nasional, Perpusnas saat ini sedang ikut mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Satu Data Indonesia pada Perpres No. 39 Tahun 2019.
&ldquo;Pemanfaatan SPBE dan Satu Data Indonesia tidak hanya terbatas pada internal antar instansi tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dan data publik bagi masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Menurut Peraturan Perpusnas No. 10 Tahun 2021, Satu Data Perpusnas merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah lingkup Perpusnas yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah.
Ketua Umum FPKI Periode 2022-2025, Riko Bentari Pertamasari memaparkan peran strategis Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) dalam pendataan perpustakaan khusus mendukung satu data perpustakaan adalah dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan advokasi kepada anggota FPKI tentang pentingnya pendataan perpustakaan.
&ldquo;Pendampingan kepada anggota FPKI dalam membangun repositori institusi sebagai simpul data mendukung satu data perpustakaan khusus Indonesia,&rdquo; paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Muda dari Perpustakaan Kemendikbudristek, Chaidir Amir mengingatkan pada Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan tertulis layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
&ldquo;Adapun manfaat yang didapatkan dari jejaring dan kerja sama perpustakaan tersebut diantara meningkatkan kualitas layanan, berbagi sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik baik, serta meningkatkan nilai akreditasi,&rdquo; ungkap Amir.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rizqi Amelia Putri, menyosialisasikan bahwa NPP merupakan kode identitas yang dipakai untuk melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan yang tersebar di wilayah NKRI.
Amel mengatakan manfaat dari NPP antara lain untuk mengidentifikasi keberadaan perustakaan, perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui pemutakhiran data, perpustakaan yang memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan, serta berhak memasang NPP pada papan nama perpustakaan.
&ldquo;Untuk pengajuan NPP, persyaratan yang harus dipenuhi yakni memiliki SK Pendirian Perpustakaan atau Surat Keterangan Domisili atau Keberadaan Perpustakaan yang disahkan oleh minimal Kepala Lembaga atau Pejabat Daerah Setempat,&rdquo; pungkas Amel.
Kegiatan ini juga dirangkaian dengan Pengukuhan Pengurus Pusat FPKI Periode 2022-2025 dan&nbsp;Soft-Launching&nbsp;Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe) milik Kementerian Pertanian.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
&nbsp;

Jakarta - It is legally important for special libraries in Indonesia to be able to disseminate content that is easily understood and accessed by users.
&ldquo;Content that is built must be able to spread and be easy to access. So a web portal is needed that is able to accommodate this content," said the Head of the National Library of Indonesia, Muhammad Syarif Bando at the Special Library Data Collection activity, at The Acacia Jakarta Hotel, Monday (17/10/2022).
In an effort to make Indonesia a producing country, the quality of Human Resources (HR) must be a major concern. The Head of National Library of Indonesia invited all librarians and special library managers who were present to play their roles well.
"It is the duty of the library to collect scattered information and disseminate it to users according to their needs," he added.
A special library is a library that is limited to users in government institutions, community organizations, religious educational institutions, houses of worship, or other organizations.
Mentioned by Plt. Deputy for Development of National Library Resources, Deni Kurniadi that Article 15 Paragraph (3) letter e of Law no. 43 of 2007 concerning Libraries mandates that the establishment of libraries located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) notify their existence to National Library.
"One of the National Library of Indonesia's efforts as a library supervisor is to collect data on all types of libraries and issue a unique code in the form of a Library Identification Number (NPP)," said Deni.
Meanwhile, Head of National Library of Indonesia's Data and Information Center, Taufiq A. Gani explained that National Library has made Information and Communication Technology (ICT) an enabler for structuring governance and improving the quality of library services.
As a national program, National Library of Indonesia is currently participating in developing an Electronic-Based Government System (SPBE) in Presidential Decree no. 95 of 2018 and One Indonesian Data on Presidential Decree No. 39 of 2019.
"The use of SPBE and One Data Indonesia is not only limited internally between agencies but also as a form of fulfilling the need for services and public data for the community," he explained.
According to National Library Regulation No. 10 of 2021, One National Library of Data is a government data management policy within the National Library of Indonesia which aims to create quality data, easily accessible, and can be shared between Central and Regional Agencies.
The Chairperson of the FPKI for the 2022-2025 period, Riko Bentari Pertamasari explained the strategic role of the Indonesian Special Library Forum (FPKI) in collecting library data specifically to support one library data by conducting outreach, mentoring, and advocating to FPKI members about the importance of library data collection.
"Assistance to FPKI members in building institutional repositories as data nodes to support one Indonesian special library data," he explained.
On the same occasion, the Young Expert Librarian from the Ministry of Education and Culture Library, Chaidir Amir reminded of Article 14 of Law no. 43 of 2007 concerning written libraries, integrated library services are realized through collaboration between libraries. Integrated library services as referred to in Paragraph (6) are carried out through telematics networks.
"The benefits derived from the library network and collaboration include improving service quality, sharing resources, sharing experiences and good practices, and increasing the value of accreditation," said Amir.
National Library of Indonesia's First Expert Librarian, Rizqi Amelia Putri, socialized that NPP is an identity code used to collect data on all types of libraries spread across the territory of the Republic of Indonesia.
Amel said the benefits of the NPP included identifying the existence of a library, libraries could report their progress through updating data, libraries that had NPPs would become priority programs for recipients of guidance and development of library affairs, and had the right to put NPPs on library nameplates.
"For submitting an NPP, the requirements that must be met are having a Library Establishment Decree or a Certificate of Domicile or Library Existence that is legalized by at least the Head of an Institution or Local Regional Official," concluded Amel.
This activity was also part of the inauguration of the Central Board of FPKI for the 2022-2025 period and the Ministry of Agriculture's Soft-Launching Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe).
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Saat ini pemerintah sedang melakukan percepatanÂ dimana salah satu yang menjadi prioritas program pemerintah asdalah peningkatan sumber daya manusia. Hal ini yang akan diperkuat dan dipertajam. Peningkatan sumber daya manusia bisa diperoleh oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan. Tidak adaÂ bangsa yang maju tanpa ketiga aspek tersebut.Â 
Demikian disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Perpustakaan 2018 di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat, Senin, (26/3). Untuk menciptakan bangsa yang maju dan manusia yang berdaya saing, lanjut Wapres, bisa ditentukan oleh empat aktivitas, yakni belajar mandiri, membaca, mendengar, dan merasakan pengalaman. "Buku adalah sumber ilmu pengetahuan yang paling banyak memberikan ketiga aspek tersebut, yakni aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan,"ujar Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan yang sama Wapres Jusuf Kalla juga meresmikan perpustakaan digital wakil presiden (wapres digital library) yang berlokasi di sekretariat wakil presiden, Jakarta. Wapres Digital Library berisikan segala informasi dan sumber-sumber referensi, termasuk segala bentuk karya yang tertulis dan terekam yang pernah dihasilkan oleh sejak era wakil presiden Indonesia yang pertama MuhammadÂ Hatta hingga Jusuf Kalla.
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bahwa upaya yang dilakukan peningkatan kapasitas SDM sangat erat dengan literasi.Â  Melalui literasi, ketiga aspek yang disebutkan ditambah dengan keahlian yang dimiliki akan mampu menjadikan manusia Indonesia berdaya saing.
Riset Perpustakaan Nasional pada 2017 menyebutkan bahwa frekuensi membaca masyarakat Indonesia hanya 3 sampai 4 kali per minggu. Dan jumlah buku yang ditamatkan hanya berkisar 5 - 9 buku per tahun. "Di dalam situasi yang demikian rendah tersebut, perpustakaan bisa mengambil peran," pesan Menko PMK Puan Maharani.
Perpustakaan menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan yang dapat dikembangkan. Di samping perannya dalam memberikan pelatihan dan keterampilan berbasis literasi sehingga pembedayaan sosio-ekonomi di masyarakat bisa ditingkatkan. Kemajuan Iptek sejatinya harus mampu memberikan percepatan dalam mendiseminasikan pengetahuan.
"Pemerintah berharap di masa depan, Perpustakaan Nasional mampu menjadi Big Data Indonesia yang tidak hanya seperti mesin pencari sajaÂ tapi juga menyediakan platform data dan analisanya, tambah Puan.
Wapres Jusuf Kalla dan Menko PMK Puan Maharani meminta penyelenggaraan Rakornas Perpustakaan 2018 benar-benar menjadi sarana membahas gagasan-gagasan kreatif dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi perpustakaan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan Rakornas Perpustakaan dihadiri oleh tidak kurang 1.600 peserta yang berasal dari seluruh perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, pegiat literasi, pengelola perpustakaan dan taman baca, asosiasi penerbit dan pengusaha rekaman.
Rakornas Perpustakaan menghadirkan sejumlah pembicara dari Komisi X DPR-RI, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,Â  Kemenristek-Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa-PPDT, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, dan Bupati Tapanuli Selatan. Rakornas Perpustakaan dilangsungkan di Jakarta dari tanggal 26-28 Maret 2018.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Buka Rakornas Perpustakaan 2018  Wapres : Perpustakaan Ciptakan Manusia Berdaya Saing

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Ada ungkapan bilang bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sejumlah capaian keberhasilan yang diraih Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menunjukkan hal tersebut. Pelayanan publik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memperoleh angka 3,65, atau pada kategori baik. Perbaikan peringkat pada aspek pelayanan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dinilai sebagai kesungguhan Perpusnas.
Perpusnas secara khusus menempati peringkat lima dari 18 Kementerian/Lembaga yang dinilai oleh KemenPAN-RB. Aspek evaluasi meliputi kebijakan pelayanan, professional SDM, inovasi, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), serta konsultasi dan pengaduan.
â€œSecara keseluruhan indeks kepuasan pemustaka Perpusnas meningkat 0,08 poin dibandingkan periode sebelumnya. Dari 4,31 menjadi 4,39. Sudah mencapai skala 5. Jika merujuk skala minimal 4 yang mengacu pada PermenPAN-RB nomor 14/2017, maka indeks kepuasan pemustaka Perpusnas yakni sebesar 3,51 (baik),â€ urai Deputi I Perpusnas Ofy Sofiana pada arahan Rakernis Kedeputian I Perpusnas di Aula Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, pada Selasa, (21/1).
Di samping raihan positif di bidang pelayanan perpustakaan, kedeputian 1 juga mendapatkan pengakuan/penghargaan karena telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu untuk unit kerja Pusjasa, Deposit Bahan Pustaka, UPT Proklamator Bung Karno (Blitar), dan UPT Bung Hatta (Bukittinggi). Lalu sertifikat ISO/IEC 27001:2013 perihal Information Security Management System, serta sertifikat Memory of the World (MOW) dari UNESCO untuk koleksi Negarakretagama, Babad Dipanegara, dan Cerita Panji.
Selain catatan keberhasilan, Deputi Ofi Sofiana meminta kepada jajarannya agar (1) pengadaan koleksi harus didasari oleh hasil kajian kebutuhan masyarakat; (2) sosialisasi e-resources akan lebih difokuskan cara pemanfaatannya; (3) perlunya pelatihan etika layanan secara berkala; (4) workshop keterampilan berbasis inklusi sosial; dan (5) penyediaan co-working space dan pusat informasi layanan di BCB perlu diwujudkan.
Â 
Reportase : Nia Purniawati
Fotografer : Ahmad KemalÂ

Berita

Rakernis Deputi I Perpusnas : Aspek Pelayanan dan Indeks Kepuasan Pemustaka Tempati Kategori Baik

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas adalah Backbone untuk SDM Unggul

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Seminar Forum Perpustakaan Digital Indonesia

Agar Lolos Tes SKD CPNS Perpusnas, Peserta Diimbau Tekun Belajar

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Buka Rakornas Perpustakaan 2018 Wapres : Perpustakaan Ciptakan Manusia Berdaya Saing