Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan - Menuju Maros yang Lebih Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing adalah slogan dari Kabupaten Maros. Religius memiliki arti agar seluruh gerakan yang dilakukan terbungkus dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan juga membawa kesejahteraan, melalui literasi.
Demikian disampaikan Bupati Maros, A. S. Chaidir Syam, saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan &ldquo;Literasi Berbasis Masjid&rdquo; di Kabupaten Maros yang digelar secara hibrida, Jumat (9/6/2023).
&ldquo;Kabupaten Maros mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat Ikatan Keluarga Alumni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (IKA-BKPRMI) dan seluruh pengurus yang sudah me-launching gerakan satu masjid satu perpustakaan pada 14 Mei 2022,&rdquo; ucapnya.
Gerakan ini harus diperjuangkan karena perpustakaan dewasa ini tidak hanya digunakan untuk membaca namun juga untuk berkegiatan. Dengan adanya perpustakaan di masjid, diharapkan mampu lahir ide-ide cemerlang dari masyarakat yang setelah beribadah, lanjut membaca.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, membenarkan perpustakaan merupakan tempat belajar terbuka, dengan mendapatkan panduan dari pustakawan untuk menerima pengetahuan yang diinginkan.
Dia juga menambahkan bahwa kitab suci Al-Qu&rsquo;ran memerintahkan untuk membaca karena dapat membantu untuk menguasai ilmu pengetahuan, sehingga akan terhindar dari kemiskinan.
&ldquo;Kenapa membaca? Karena nanti tidak berhenti disitu, melainkan kita akan diperintahkan untuk melaksanakan atau menyampaikan apa yang kita tahu berbasis buku yang telah dibaca,&rdquo; jelasnya.
Pada sesi talkshow, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional RI (ANRI), Andi Kasman memaparkan tentang literasi kearsipan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun aspek lain dari fungsi ketahanan nasional ialah masjid.
Berawal dari masjid atau pondok pesantren, masyarakat akan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang akan membangun sebuah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki karakter-karakter yang tangguh dan bertaqwa.
&ldquo;Masjid sebagai mana fungsinya yaitu sebagai tempat Ubudiyah (Peribadatan), Tarbiyah (Pendidikan), dan Ijtima&rsquo;iyah (Sosial Kemasyarakatan),&rdquo; paparnya.
Gerakan satu masjid satu perpustakaan akan berjalan optimal apabila kesulitan akses terhadap bahan bacaan berkualitas dapat teratasi. Selama ini, menurut Penggerak Literasi, Bachtiar Adnan Kusuma, baru gerakan membaca yang dikencangkan, sementara gerakan menulis masih ditinggalkan.
&ldquo;Sesungguhnya kebudayaan membaca dan menulis adalah seia sekata yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain,&rdquo; ungkapnya.
Bachtiar menegaskan dalam sebuah keabadian tidak ada yang abadi kecuali hanya yang ditulis dalam sebuah buku. Terlebih saat ini, masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, namun juga sebagai tempat untuk mengembangkan SDM.
Bagi Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Abdullah, masyarakat masjid terdiri dari dua komponen yakni pengguna dan pengurus masjid. Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap literasi di masjid dibutuhkan aksi nyata yang inovatif dari pengurusnya.
&ldquo;Salah satu upaya yang bisa dilakukan para pengurus masjid yaitu memanfaatkan uang kas yang dimiliki untuk membeli Al-Qur&rsquo;an digital, buku-buku cerita nabi untuk anak-anak, bahan bacaan berkualitas lainnya, dan sarana prasarana pendukung seperti AC misalnya. Dengan demikian akan tercipta perpustakaan masjid yang lengkap dan nyaman untuk disinggahi,&rdquo; terangnya.
 Reporter: Basma Sartika

Gerakan Satu Masjid Satu Perpustakaan, Lahirkan Ide Cemerlang dari Masjid

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengusulkan penambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari anggaran pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 667,5 Milyar.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut selama ini kondisi anggaran Perpusnas masih tergolong kecil. Padahal Perpusnas memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjawab tantangan peningkatan indeks literasi dan pengembangan budaya membaca.
"Negara harus hadir untuk menghentikan penghakiman dunia tentang stigma rendahnya budaya baca Indonesia," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Perpusnas dengan Komisi X DPR R, Sabtu (12/6/2021) di Jakarta.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Musrenbangnas, pembelajaran jarak jauh saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Perpusnas akan fokus mendukung layanan kepada pemustaka sebagai wahana belajar sepanjang hayat, serta memperbesar akses buku bacaan di daerah terutama daerah 3T yang dibutuhkan pada kenormalan baru.
"Perpustakaan mendukung arahan Presiden dalam transformasi digital bagi masyarakat untuk menngkatkan literasi dan kreativitas dan inovasi dalam percepatan pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Perpusnas memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 mendatang. Deputi Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana mengusulkan percepatan alih media koleksi langka dan naskah kuno sebanyak 10.200 eksemplar, penerapan kartu anggota layanan perpustakaan berbasis NIK dan RFID, serta pembangunan sarana penyimpanan hasil Karya Cetak dan Karya Rekam.
Sedangkan Deputi Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengajukan penambahan anggaran, salah satunya pada Direktorat Standarisasi dan Akreditasi sebesar Rp 40 Milyar. Penambahan ini dikarenakan masih minimnya jumlah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional.
"Sehingga perpustakaan di Indonesia sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi," papar Deni.
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 30 Milyar, diantaranya digunakan untuk penguatan layanan koleksi Perpusnas di wilayah perbatasan serta pengembangan jejaring perpustakaan Indonesia. Selain itu, renovasi gedung Perpusnas di Jalan Salemba Raya No. 28A Jakarta, menjadi salah satu urgensi untuk keselamatan pengunjung perpustakaan dan pegawai.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan meminta Perpusnas untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan narasi urgensi yang kuat terkait usulan penambahan anggaran.
"Bagaimana Perpusnas meyakinkan Komisi X DPR RI dalam hal ini Banggar, Bappenas, dan Kementerian Keuangan di tengah kondisi Indonesia saat ini. Jika narasi yang disampaikan tepat dengan alasan yang kuat saya kira penambahan anggaran sebesar Rp 1,9 Triliun bisa terwujud," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo yang meminta Perpusnas merumuskan narasi urgensinya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyampaikan perlunya prioritas program yang akan dilakukan Perpusnas. "Saya lihat ada urgensi mengenai transformasi konvensional ke digital perpustakaan yang menjadi alasan. Kita selesaikan dulu prioritas perpustakaan sebagai pusat data informasi. Ini yang diperkuat bagaimana paradigma harus diubah dari perpustakaan yang biasanya identikan dengan penumpukan buku, namun saat ini penekanannya pada transformasi ke digital," jelasnya.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah juga meminta Perpusnas membuat argumentasi penguatan terkait usulan penambahan.
"Selain itu perlu diperhatikan keseimbangan proporsional distribusi anggaran dengan merumuskan program dan kegiatan secara optimal sebagai kontribusi dalam pengembangan sumber daya masyarakat," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakash

Usulkan Tambahan Anggaran, Perpusnas Lakukan Koordinasi dengan Komisi X DPR RI

Gunungkidul, Yogyakarta - Melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan, senilai Rp 10 Miliar, warga Kabupaten Gunungkidul kini telah memiliki gedung fasilitas layanan perpustakaan yang representatif.
Kepala Perpustakaan Nasional (RI), Muhammad Syarif Bando mengatakan, kehadiran perpustakaan merupakan wujud dari keberpihakan pemerintah pusat dalam menyiapkan insfrastruktur pelayanan dasar, sekaligus mempercepat capaian target nasional dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Bangunan tiga lantai ini merupakan suatu monumental untuk Kabupaten Gunungkidul, dalam mempercepat agenda nasional dalam rangka meningkatkan kualitas SDM," ujar Syarif Bando, usai meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Gunungkidul pada Selasa, (25/1/2022).
Syarif Bando mengatakan, perlu dipahami bahwa budaya baca masyarakat Indonesia tidaklah rendah, melainkan bahan bacaan yang ada masih terbatas.
Hal ini berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan Perpusnas di 34 Provinsi, dan 220 Kaubpaten/Kota pada tahun 2019, yang menunjukkan hasil bahwa satu buku ditunggu 90 orang. Padahal standar yang ditetapkan UNESCO adalah tiap orang tiga buku baru per tahunnya.
"Karena manifesto IFLA, memandatori bahwa bangku terakhir dari orang yang sudah keluar dari pendidikan formal adalah perpustakaan," kata Syarif.
Untuk itu, pihaknya mendorong para ilmuwan, akademisi agar ilmu-ilmu yang dimiliki dapat dituangkan dalam penulisan. Karena masyarakat memerlukan buku-buku ilmu terapan.
"Disini kita menjadi penggerak untuk mendorong masyarakat agar mempercayai bahwa transfer ilmu pengetahuan, dari teori dan praktek, hanya satu jalannya yakni membaca," lanjutnya.
Senada, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengakui, bahwa literasi sangat penting dalam rangka menghadapi perkembangan global. Menurutnya, tidak adanya penciptaan teknologi baru tanpa adanya literasi.
"Literasi menjadi sangat penting yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Dengan adanya gedung fasilitas layanan perpustakaan ini, Sunaryanto berharap sdm di Kabupaten Gunungkidul akan semakin maju.
"Perubahan akan terjadi manakala kita tidak puas, dan ketidakpuasan itu hendaknya didasari dengan adanya literasi itu sehingga perubahan ke depan akan lebih baik," harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati mengatakan, perpustakaan memiliki daya dukung untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Di tahun 2020, IPP secara nasional turun menjadi 51,00. Ini dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada salah satu sektor domain IPP, yakni sektor kesempatan kerja.
"Di tahun 2020 IPP nasional turun, dimungkinkan karena saat itu kita terserang pandemi Covid-19. Dimana kesempatan bekerja, para buruh yang ada di perusahaan mengalami penurunan kesempatan kerja termasuk dirumahkan," ungkap Esti.
Sesungguhnya dengan modal SDM dan situasi pandemi saat ini, lanjut Esti, justru membuka ruang kesempatan kerja yang luar biasa adanya kesempatan kerja.
"Karena Perpusnas maupun perpustakaan daerah memiliki daya dukung untuk meningkatkan IPP, yang merupakan salah satu kunci indikator keberhasilan pembangunan nasional kita melalui peningkatan SDM," lanjutnya.
Esti mencontohkan, banyaknya anak muda yang meningkatkan perekonomian dengan menjadi youtuber, maupun berjualan dengan memanfaatkan berbagai macam marketplace yang ada.
"Saya mohon ada ruang-ruang di Perpustakaan Daerah dengan membuat kegiatan yang menarik anak muda, seperti bedah buku cara promosi lewat media online," katanya.
Peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan ini dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional", dilanjutkan pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Gunungkidul Diah Purwanti Sunaryanta periode 2022-2024, dan Pengukuhan 18 Bunda Literasi Kapanewon (kecamatan) se-Kabupaten Gunungkidul.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gunung Kidul (UGK), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Melalui DAK, Warga Gunungkidul Punya Gedung Perpustakaan Representatif

Jakarta,- Buku Ibuku Inspirasiku terbitan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mewarnai peringatan Hari Ibu ke-93 yang digelar Selasa (22/12/2021) di Yogyakarta. Buku tersebut ditulis oleh para anggota Ikatan PIMPTI Perempuan Indonesia dan diterbitkan Perpusnas Press.
Buku Ibuku Inspirasiku kemudian diserahkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga sebagai bentuk penghargaan atas penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui penempatan ASN perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi yang mencapai 64%Â  pada tahun 2021.
Di dalam buku tersebut dituangkan beragam cerita tentang kisah para penulisnya tentang sosok Ibu yang berperan besar dalam keluarga. Diantaranya tulisan berjudul â€œSelalu Ada Pelangi di Balik Pesan-Pesanmuâ€ karya Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti dan â€Ibuku Inspirasikuâ€ yang ditulis Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Perpustakaan Perpusnas, Ofy Sofyana.
Peringatan Hari Ibu yang diselenggerakan Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Anak (Kementerian PPPA) bekerja sama dengan Ikatan PIMTI Perempuan tahun 2021 ini menggangkat tema â€œPerempuan Berdaya, Indonesia Majuâ€.
Dalam kesempatan ini, Ibu Negara, Iriana Joko Widodo mengajak para perempuan tangguh Indonesia untuk tidak berhenti berjuang untuk kemajuan perempuan dan kemajuan Indonesia.Â Â 
â€œMomentum istimewa ini harus dgunakan untuk membangkitkan semangat kaum perempuan untuk lebih berani berbicara dan menunjukkan potensinya, semakin berdaya membangun kesetaraan dan kehidupan yang sejahtera, serta semakin inovatif berkontribusi bagi kemajuan bangsa,â€ lanjut Iriana.
Di sisi lain, Bintang mengatakan perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan sudah dimulai Jauh sebelum kemerdekaan. Salah satu titik penting perjuangan gerakan perempuan adalah diselenggarakannya kongres perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta.
Menurut Bintang esensi peringatan Hari Ibu bukan merupakan peringatan untuk mengucapkan terima kasih atas jasa ibu yang memang begitu istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia saja. Tetapi bertujuan mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunanÂ 
â€œPeringatan Hari Ibu sesungguhnya merupakan suatu bentuk apresiasi bagi semua perempuan Indonesia atas peran dedikasi dan kontribusinya bagi keluarga masyarakat bangsa dan negara,â€ Imbuhnya.
22 Desember ditetapkan sebagai peringatan nasional Hari Ibu sejak tahun 1959 oleh Presiden Soekarno.Â 
Â

Buku Ibuku Inspirasiku, Persembahan di Hari Ibu

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat harus terus dilakukan. Perpustakaan di seluruh Indonesia didorong agar menghadirkan buku ilmu terapan untuk dibaca masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Central Celebes Literacy Festival 2022 dengan tema â€œMengenal Sisi Lain Sulawesi Tengah melalui Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital sebagai Memori Kolektif Bangsaâ€ yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan (HKP) dan Bulan Gemar Membaca serta Peringatan 4 Tahun Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Sulteng.
Dia menyebut, Sulteng dikenal sebagai daerah penyangga pangan nasional. Hasil pangan daerah, jelasnya, dapat ditingkatkan dengan menggali ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku ilmu terapan.
â€œKenapa petani padi di Vietnam dan Thailand bisa menghasilkan 10 ton per hektare? Upaya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat kita, ga boleh berhenti. Sebab pejabat boleh lewat, petani akan terus berkutat pada masalahnya,â€ jelasnya di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Rabu (28/9/2022).
Saat ini, Perpusnas mengubah paradigma perpustakaan, di mana mayoritas kegiatannya sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ditegaskannya, pendidikan di perpustakaan sangat dibutuhkan karena mayoritas Indonesia tidak mengalami pendidikan tinggi.
â€œSebanyak 90 persen masyarakat kita yang terjun sebagai kepala keluarga adalah lulusan SD, SMP, SMA yang tidak mungkin dididik melalui pendidikan formal, melainkan pendidikan perpustakaan. Perpustakaan simbol demokrasi paling mendasar di seluruh dunia. Karena di perpustakaan semua harus dilayani,â€ tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng yang telah menyelenggarakan kegiatan HKP dan Bulan Gemar Membaca dengan meriah. â€œSekarang dunia tertuju ke Sulteng karena kekayaannya, dan yang paling membanggakan bagi kami mewakili pemerintah pusat, karena HKP dan Bulan Gemar Membaca tahun ini, paling semarak di Sulteng,â€ tuturnya.
Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Imam Gunarto, menilai terdapat rangkaian antara pustaka, arsip, literasi, dan kebencanaan. Palu dan Sulteng yang berada di ring of fire, jelasnya, membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat agar waspada terhadap bencana. Kewaspadaan tentang bencana dapat dilakukan dengan belajar dari masa lalu.
â€œKalau masyarakat mempunyai kapasitas literasi kebencanaan yang baik, maka akan terselamatkan jika terjadi bencana. Kalau kita biarkan masyarakat dalam kebutaan, maka itu sangat mencelakakan,â€ tukasnya.
Untuk itu, dia berharap dinas perpustakaan dan kearsipan bahu membahu dengan dinas yang membidangi masalah kebencanaan.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, berharap dinas perpustakaan dan kearsipan memiliki gedung perpustakaan dan kearsipan yang representatif dan menghadap ke laut yang menyajikan pemandangan indah.
â€œSaya berharap dinas perpustakaan Sulteng sebagai pembina perpustakaan di daerah, sewajarnya memiliki gedung yang standar dan representasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Saya mohon kepada DPRD, agar diperhatikan,â€ urainya.
Menurutnya, Kota Palu sudah dua kali mengalami gempa besar dan tsunami yakni pada 1927 dan 2018. Untuk itu, dia berharap agar generasi muda dapat mempelajari kondisi daerahnya yang berpotensi mengalami gempa dan tsunami. â€œKarena itu kita membutuhkan ke depan, orang yang bisa menulis tentang ini sehingga bisa dipelajari oleh anak-anak SD kita, bisa dibaca,â€ ujarnya.
Gubernur memiliki visi untuk meningkatkan fiskal daerah sebesar Rp3 triliun. Dia mengaku daerahnya memiliki banyak potensi kekayaan alam, seperti delapan jenis tambang, perikanan laut dan darat, hingga hasil perkebunan yakni cokelat, yang dapat dikembangkan.
â€œSaya ingin cokelat yang tidak hanya menghasilkan 600 kilo per hektare tapi satu ton per hektare. Karena itu kita membutuhkan orang-orang pintar, melalui perpustakaan kita menjadi pintar,â€ katanya.
Duta Arsip Nasional, Rieke Diah Pitaloka, menjelaskan berbicara literasi adalah sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, sudah saatnya potensi kebudayaan Provinsi Sulteng melalui literasi yang ada, dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi.
â€œKarena ada berbagai hasil perkebunan, pertanian, perikanan darat dan laut, pertambangan, dan ada sejarah yang bukan hanya ada di buku lama, arsip, bukan sekadar catatan sejarah tapi itu merupakan bekal bagi provinsi Sulteng untuk maju ke depan dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai bagian dari Indonesia,â€ urainya.
Dia mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan melalui literasi, agar lebih mengetahui potensi daerah untuk tercapainya masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengunjungi pameran lukisan tentang bencana alam Palu dan produk hasil transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng

Hadir di Pembukaan HKP dan Bulan Gemar Membaca Sulteng, Kepala Perpusnas: Paling Semarak

Salemba, Jakarta- Sesuai dengan terbitnya Permenpan RB nomor 8 Tahun 2021 Â Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil membawa transformasi dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP). Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando mengingatkan agar kinerja pegawai harus memberikan kontribusi pada kinerja lembaga.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Perpusnas yang digelar pada Senin (17/1/2022).
â€œSaya berharap setelah adanya bimbingan ini para pegawai dapat menyusun SKP dengan baik dan benar dan memberikan dukungan pada kinerja Perpusnas sebagai pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia,â€ ungkapnya.
Mengingat setiap tahun tagline Perpusnas berubah, maka kinerja pegawai juga harus disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Lembaga.
Peraturan terkait perhitungan kinerja pegawai senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian. Menurut Analis Kepegawaian Ahli Madya, Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil diwajibkan menyusun SKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
â€œKalau kita ilustrasikan sebuah sistem didahului dengan perencanaan. Perencanaan tersebutlah yang kita gambarkan dengan visi dan misi serta tujuan ke dalam rencana strategis organisasi,â€ paparnya.
Cari juga menekankan dalam penyusunan SKP harus mendukung dan selaras dengan tujuan lembaga sehingga kinerja individu akan mendorong peningkatan kinerja unit dan lembaga.
Setelah penyusunan SKP dan sebelum dilakukan penilaian perlu dilakukan pembinaan. Dengan begitu penilaian kinerja dapat dilakukan lebih efektif.
â€œSetelah dilakukan penilaian, maka akan dilakukan pemeringkatan yang hasilnya ada 3 cluster, yang kelompok dengan kinerja di atas, sesuai, dan di bawah yang diharapkan,â€ sebutnya.
Sebelumnya SKP berorientasi pada aktivitas atau kegiatan harian. Melalui peraturan yang baru SKP disempurnakan dengan berorientasi pada hasil kerja atau aktifitas.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal

Kepala Perpusnas: Kinerja Pegawai Harus Memberi Kontribusi Pada Kinerja Perpusnas

Senayan, Jakarta--Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR-RI dengan Perpustakaan Nasional membuahkan hasil yang menggembirakan. Komisi X DPR-RI menyetujui usulan anggaran yang diajukan Perpusnas di 2019, yakni sebesar Rp 730.775.563.000. Pada RDP yang dihadiri oleh 31 anggota komisi dari seluruh fraksi dianggap sah dan memenuhi kuorom. Setelah menandatanganani hasil pembahasan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengaku puas dengan keputusan tersebut. RDP yang digelar pada Selasa, (23/10), merupakan pertemuan ke-lima yang mengkhususkan pembahasan RKA-KL 2019.
Dalam kesimpulan akhir yang dibacakan, Komisi X DPR-RI secara bulat menyetujui pagu alokasi anggaran belanja Perpusnas pada RAPBN TA 2019 senilai Rp 730.775.563.000. Selain itu, Komisi X DPR-RI dan Perpusnas menyepakati bahwa besaran pagu tersebut secara garis besar akan dialokasikan untuk program-program, seperti dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, program peningkatan sarana dan prasarana SDM Perpusnas, dan program pengembangan perpustakaan.
Di samping itu, DPR dan Perpusnas juga sepaham bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat dan yang dibutuhkan, utamanya di kabupaten/kota harus menjadi perhatian. Komisi X DPR-RI meminta Perpusnas menyusun perencanaan kegiatan yang berskala luas dan berdampak besar untuk peningkatan kegemaran membaca di masyarakat. Penyusunan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan ikut menjadi fokus bersama.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

RDP Perpusnas dengan Komisi X DPR-RI ; DPR Setujui Anggaran Perpusnas di 2019