Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menegaskan pustakawan tidak hanya sebagai pembaca tetapi juga pelayan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai pengetahuan kepada masyarakat.
 
Hadirnya Undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, itu harus dikerjakan sebagai suatu mandatori negara untuk mengupdate pengetahuan masyarakat. 
 
"Jadi memang undang-undang ini melegitimasi perpustakaan agar masyarakat mendapatkan haknya untuk pengetahuan yang terbaru," katanya dalam Sesamata Fest III dengan tema "Al-Qisth" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan (HIMAJIP) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Selasa (10/10/2023).
 
Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa tugas utama pustakawan adalah mengumpulkan pengetahuan dari seluruh dunia dan mengemasnya ulang untuk keperluan profesional. 
 
"Ini berbeda dengan dosen di perguruan tinggi yang fokus pada pembelajaran. Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam mengembangkan koleksi perpustakaan perpustakaan dengan kontribusi mereka dalam mengkategorikan buku dan pemahaman baru," jelasnya.
 
Dikatakan, perpustakaan perlu menjadi bagian integral dari masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi. 
 
Menurutnya, membaca menjadi kunci untuk mengukur tingkat pengetahuan individu, dan perpustakaan adalah tempat di mana pengetahuan dapat diperoleh dan diperdalam.
 
"Maka yang dibutuhkan masyarakat berpengetahuan, yang bisa mengimplementasikan pengetahuan itu sesuai definisi literasi. Dimana literasi tingkat tinggi dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menegaskan pentingnya perpustakaan dalam mengembangkan pengetahuan dan inovasi dalam masyarakat.
 
"Perpustakaan bukan hanya tempat untuk membaca, tetapi juga sumber pengetahuan yang penting untuk perkembangan individu," tegasnya.
 
Acara yang dirangkaikan dengan diskusi Indonesian Library Club (ILC), Dewan Penasehat Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan (ASDIP) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Ade Abdul Hak mengatakan keberadaan pustakawan dan perannya dalam masyarakat seringkali diabaikan. 
 
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pustakawan adalah garda terdepan dalam mengelola pengetahuan dan informasi.
 
"Peran mereka sangat terkait dengan undang-undang yang mengatur perpustakaan. Kita perlu merefleksikan pentingnya peran mereka dalam konteks undang-undang perpustakaan," katanya.
 
Bicara tentang perpustakaan, lanjutnya, kata dasar yang tidak bisa dilewatkan adalah 'pustaka'. Ini mengingatkan bahwa perpustakaan adalah tempat di mana pengetahuan dan informasi disimpan, dikelola, dan dibagikan kepada masyarakat. 
 
"Oleh karena itu, perpustakaan dan pustakawan adalah bagian tak terpisahkan dalam mendukung akses masyarakat terhadap sumber daya intelektual," lanjutnya.
 
Dia mengatakan pustakawan bukan hanya mengelola koleksi perpustakaan secara fisik tetapi juga melibatkan aspek intelektual dan emosional.
 
"Maka pendidikan dan pelatihan yang sesuai harus diperhatikan dalam undang-undang, agar pustakawan memiliki kompetensi yang memadai untuk tugas mereka yang semakin kompleks," katanya.
 
Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sulawesi Selatan Muhammad Quraisy Mathar menyampaikan saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur pustakawan. Hal ini berbeda dengan profesi lain seperti dokter dan perawat yang memiliki undang-undang tersendiri.
 
"Undang-undang ini seharusnya ada dan harus diatur mengenai standar nasional pustakawan, agar profesi pustakawan bisa lebih diakui dan dihormati," ungkapnya.
 
Dia menyebut bahwa undang-undang harus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pustakawan, dan perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah perlu memperhatikan profesi pustakawan.
 
"Perlu bersama-sama bicara tentang perubahan yang diperlukan dalam undang-undang kepustakawanan dan pendidikan profesi pustakawan. Karena ini merupakan langkah awal menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih besar," ungkapnya.
Reporter: Wara Merdeka
&nbsp;

Kepala Perpusnas: Pustakawan Tak Hanya Pembaca Tapi Pelayan Ilmu Pengetahuan

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Indonesia dikenal sebagai salah negara dengan tingkat perbedaan suku, budaya, dan bahasa tertinggi di dunia. Badan Pusat Statistik pernah merilis data bahwa 1331 suku hidup di Indonesia, dan sebanyak 662 bahasa teridentifikasi menurut Badan Bahasa. Demi menjaga keragaman dan keutuhan, maka diperlukan tingat literasi yang baik.
Gramedia Writers and Readers Forum (GRWF) yang diprakarsai Gramedia bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional adalah upaya kecil menjaga persatuan dalam keberagaman. Ajang ini merupakan forum tatap muka, interaksi, diskusi, dan sharing antara penulis dan pembaca. GWRF digelar selama tiga hari pada 2-4 Agustus di Perpusnas.
â€œTema literacy in diversity adalah simbol atas keragaman di dalam dunia literasi. Penulis perlu perspektif tambahan dalam memahami NKRI lewat bentukan kesadaran dan keterbukaan pikiran,â€ imbuh Direktur Publishing dan Pendidikan PT Gramedia Suwandi S Brata saat jumpa pers jelang perhelatan GWRF 2019.
Sebanyak 45 penulis buku dan pemateri profesional dihadirkan untuk berbagi pengalaman dan sharing praktek nyata dunia keliterasian. Sederet penulis kenamaan, seperti Fiersa Besari, Ayu &amp;Ditto, Aan Masnyur, Sapardi Djoko Damono, Rintik Sedu, A. Fuadi, Budiman Sudjatmiko, Maman Suherman, Ayu Utami, dan lainnya. Taalkshow dan workshop dari tiap penulis mengusung rgam tema khas milenial, budaya dan sastra, hingga spiritualitas, tambah Suwandi.
Â 
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

Temu Media GWRF 2019 ;  Literacy in Diversity

Salemba, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) akan menyusun Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara.
Untuk itu, digelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) terkait penyusunan rencana induk tersebut. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting menyatakan fungsi naskah yang strategis dalam pengembangan kebudayaan nasional, baik fisik maupun kandungan pengetahuan di dalamnya, perlu dikelola secara holistik dan komprehensif.
&ldquo;<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Karenanya, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk menjembatani komunikasi antar pemangku kebijakan di bidang pernaskahan Nusantara,&rdquo; tuturnya di Jakarta, pada Senin (14/10/2024).
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-bidi-font-style: italic;">Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara, lanjutnya, <span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">mencakup strategi dan program-program yang bertujuan untuk mengidentifikasi, melestarikan, dan mendayagunakan naskah Nusantara, termasuk strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap naskah kuno.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Rencana induk difokuskan pada lima program strategis yang mencakup seluruh aspek pengelolaan naskah Nusantara. &ldquo;Program-program tersebut adalah identifikasi dan pendaftaran naskah, pelestarian berkelanjutan, digitalisasi dan perluasan akses, pendayagunaan naskah Nusantara dan penguatan kemitraan dan SDM,&rdquo; jelasnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Dia berharap Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara dapat menjadi panduan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program kerja jangka menengah untuk melestarikan dan memanfaatkan naskah-naskah tersebut sebagai sumber pengetahuan, identitas nasional, dan inspirasi pembangunan kebudayaan Indonesia.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Disebutkan bahwa DKT penyusunan Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara dijadwalkan berlangsung di beberapa kota.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Sementara itu, Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka dan Ahli Media Perpusnas Made Ayu Wirayati menjelaskan strategi penyelamatan naskah kuno di Indonesia dilakukan antara lain dengan penguatan dasar hukum pelestarian naskah kuno Indonesia.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black;">&ldquo;Sudah terbit Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno yang diterbitkan pada tahun ini di bulan September. Ini menjadi pedoman bagi Perpustakaan Nasional dan mitra di daerah dalam melakukan pelestarian. Dan kami harapkan adalah juga revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 terkait penguatan dasar hukum pada level undang-undang,&rdquo; urainya.
Penguatan dasar hukum pada tingkat UU, jelasnya, akan mewajibkan mitra di daerah seperti dinas perpustakaan provinsi, kabupaten/kota atau masyarakat untuk menyerahkan hasil digitalisasinya ke Perpusnas.
&ldquo;Harapannya tidak ada lagi pengulangan digitalisasi terus-menerus yang dampaknya pada kerusakan naskah kuno yang dialihmediakan. Jadi dasarnya jelas di UU Nomor 43 tahun 2007 itu. Itu harapan kami ke depan,&rdquo; jelasnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black;">Penyusunan grand desain pelestarian naskah kuno, jelasnya, dibutuhkan agar Perpusnas memiliki target, rencana, dan strategi yang jelas terkait dengan percepatan pelestarian naskah kuno di Indonesia.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Kepala Pusat Riset Arkeometri Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Sofwan Noerwidi memaparkan pihaknya memiliki berbagai alat dan teknologi dalam melakukan digitalisasi naskah kuno.
&ldquo;Yang pertama karakterisasi baik identifikasi material kemudian juga ada NDT (Non Destructive Tomography) untuk pemindaian imaging dan sebagainya. Kemudian, terkait dengan kronologi usia. &nbsp;Yang terakhir konservasi, ada material disinfektan maupun untuk menguatkan konsolidasi bahannya,&rdquo; jelasnya.
Dia menambahkan, BRIN beserta infrastrukturnya tidak hanya dibangun untuk riset BRIN semata, tetapi untuk<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;"> seluruh masyarakat indonesia. Peralatan tersebut dapat diakses melalui portal, <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>.
&ldquo;Kemudian ada tiga skema yang bisa kita manfaatkan; kerja sama, setengah kerja sama yang jelas tidak berbayar atau berbayar menggunakan akun ataupun industri atau mitra swasta lainnya yang tidak ada kaitan kerja sama dengan BRIN, bisa menggunakan dengan berbayar,&rdquo; tuturnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Pengajar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta sekaligus perwakilan DREAMSEA Ilham Nurwansah memaparkan digitalisasi naskah berbasis komunitas terdiri dari empat. <span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">&ldquo;Pertama, individu. Individu yang memiliki visi yang sama namun mereka tidak terafiliasi, tidak ada hubungan kerja sama dan ini juga tidak terstruktur. Kecenderungan interaksinya itu melalui media sosial dan kegiatannya sporadis di masing-masing daerah,&rdquo; jelasnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Yang kedua, kumpulan individu yang memiliki visi dan membentuk sebuah kelompok yang memiliki struktur sederhana di mana ada satu sosok yang dihormati, namun belum berbadan hukum.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">&ldquo;Ketiga, ketika komunitas tersebut naik statusnya menjadi komunitas berbadan hukum. Tentu dengan konsekuensinya masing-masing kalau yang berbadan hukum harus mengikuti berbagai prosedur administrasi misalnya mendapatkan akta, surat-surat penting lainnya. Tapi benefitnya tentu akan lebih mudah dalam proses registrasi proposal,&rdquo; jelasnya.
Yang terakhir, kelompok keempat yaitu komunitas yang dibina atau dibentuk oleh lembaga. &ldquo;Misalnya dari Nahdlatul Ulama itu membentuk sebuah komunitas Nahdlatul Turats yang berbasis riset naskah,&rdquo; pungkasnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Adapun bentuk kegiatan digitalisasi naskah yang dilakukan komunitas adalah digitalisasi mandiri menggunakan scanner oleh pemilik naskah lontar &ldquo;Ahmad-Muhamad&rdquo; Cidamar Kabupaten Cianjur, digitalisasi manuskrip mandiri oleh Rumah Naskah di sekitar Ciamis, kegiatan alih aksara jawa naskah Indramayu oleh Kardono Dataswala di Facebook, dan sebagainya.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily&nbsp;&nbsp; 
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Aji Anwar

Penyusunan Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara

Palembang, Sumatera Selatan - Virus membaca bisa ditularkan melalui literasi gerakan literasi digital. Kecakapan dalam menggunakan teknologi, terutama gawai, bukan sekadar mampu membaca informasi yang terkandung di dalamnya. Karena literasi tidak hanya mampu membaca dan menulis.
â€œBanyak orang salah kaprah, padahal literasi itu mengolah informasi untuk keterampilan hidup. Karenanya, literasi digital adalah kemampuan kita mengolah informasi dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas hidup,â€ jelas Najwa Shihab.
Hal ini disampaikan Najwa dalam talkshow â€œGerakan Literasi Digital Provinsi Sumatera Selatanâ€ yang diselenggarakan di OPI Mal Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat (13/12/2019). Hadir sebagai narasumber talkshow Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryanti, Duta Literasi Sumsel Percha Leanpuri, dan Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sumsel Mislena. Turut hadir dalam acara ini, Asisten III Administrasi Dan Umum Setda Sumsel Edwar Juliartha.
Saat ini, melalui program Perpustakaan Nasional yang bertajuk transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, wajah perpustakaan daerah sudah mengalami perubahan. Perpustakaan bisa menjadi pusat pengetahuan masyarakat dan berketerampilan. Karenanya Najwa Shihab berharap perpustakaan daerah menjadi ruang terbuka untuk masyarakat dan bukan sekadar menara gading milik pemerintah.
â€œPerpustakaan harus jadi taman imajinasi agar orang bisa bertemu dengan tokoh besar, perpustakaan harus terbuka, karenanya perpustakaan harus menjadi ruang diskusi, fun, dibuat menarik, ajak mahasiswa, ajak pegiat literasi yang aktif menggelar acara untuk mencintai anak mencintai literasi. Jangan jadikan perpustakaan sebagai milik negara dan gunakan teknologi informasi yang ada untuk mendekat ke masyarakat,â€ urai pendiri Narasi TV ini kepada para peserta yang merupakan pelajar.
Deputi Woro mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel Sumsel yang mendorong pengembangan literasi dan pemasyarakatan minat baca. Program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah direplikasi oleh banyak perpustakaan desa/kelurahan di Sumsel, pojok baca, dan bantuan mobil perpustakaan keliling.
Dengan adanya fasilitas yang lengkap tersebut, menjadi tugas perpustakaan daerah untuk mengajak masyarakat memanfaatkan perpustakaan. â€œSekarang semua ada, tapi kalau tidak dimanfaatkan bagaimana? Kalau mereka tidak bisa datang ke perpustakaan, ya perpustakaan yang mendatangi mereka dengan mobil perpustakaan keliling. Karenanya, ayo manfaatkan perpustakaan,â€ imbau Deputi Woro.
Sementara itu, Percha Leanpuri menyatakan pada 2020, Pemprov Sumsel melalui perpustakaan daerah akan membangun perpustakaan yang modern dan lengkap. Selain itu, akan dibangun ratusan pojok baca untuk mengimbangi perpustakaan desa yang belum berjalan maksimal. "Pojok baca akan disinkronkan dengan program Dinas Komunikasi dan Informatika yakni internet desa, jadi pojok baca akan akan disandingkan internet desa,â€ ungkap anggota DPR ini.
Politikus muda ini menjelaskan banyak membaca merupakan cara untuk meraih cita-cita. Dia mengaku setelah membaca satu buku, semakin cinta kepada dunia politik. Untuk menumbuhkan minat baca di kalangan anak muda, Percha mengajak kaum muda untuk membaca buku dan mempunyai cita-cita. â€œKalau kita berangkat dari cita-cita, maka akan tumbuh semangat untuk mengejar itu. Kita akan berusaha mendapatkan pengetahuan dan kemampuan sesuai yang diinginkan," jelasnya.
Setelah talkshow, para narasumber meresmikan Pojok Baca Corner OPI Mal Jakabaring. Pojok baca dilengkapi dengan ruang baca, koleksi buku yang menarik, serta lokasinya tepat di pintu masuk utama.
Reporter: Hanna Meinita/Agus Djoko
Fotografer: Arwan Subakti

Perpusnas Tularkan Virus Membaca melalui Literasi Digital bersama Najwa Shihab

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Laki-laki sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Sosok laki-laki yang baik dibutuhkan sebagai panutan untuk anak dalam penanaman nilai, karakter, budi pekerti, ilmu pengetahuan, dan keterampilan di tengah arus perubahan akibat globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Karenanya, keluarga menjadi pilar utama untuk membentuk tumbuh kembangnya anak-anak yang bakal menjadi penerus bangsa Indonesia. Hal ini dituturkan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Ofy Sofiana dalam sambutan talkshow â€œKetahanan Keluarga melalui Peningkatan Peran Laki-Lakiâ€.
â€œBicara keluarga ada unsur keluarga yang bernama kepala keluarga dan ibu. Ayah dan bunda mempunyai perannya masing-masing dalam membangun ketahanan keluarga. Namun layaknya suatu institusi, di mana keluarga termasuk institusi dalam masyarakat, tetap perlu ada peran pemimpin,â€ ujar Ofy Sofiana di hadapan peserta talkshow yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Lantai 4, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Rabu (24/7/2019).
Kondisi keluarga yang sehat lahir dan batin akan melahirkan generasi penerus bangsa yang bisa hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Secara tidak langsung, ketahanan keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan bangsa. Ketahanan keluarga yang baik akan membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan religius.
Selain berdiskusi, Ofy Sofiana mengajak para peserta untuk kembali mengunjungi Perpusnas dan memanfaatkan fasilitas yang ada, terutama Fasilitas Layanan Anak di lantai 7. â€œHari ini membahagiakan karena kehadiran para orang tua ke Perpusnas, walaupun mungkin ini kunjungan pertama tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir. Kami menunggu kehadiran kembali bapak ibu membawa anak-anak berkunjung ke Perpusnas,â€ urainya.
Talkshow diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2019. Kepala Subbidang Kerjasama Perpusnas Vira Farhana dalam laporannya menyebut anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, Perpusnas turut andil dalam meningkatkan minat baca anak. Talkshow menghadirkan tiga narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati, Psikolog Hilmy Wahdi, dan Pekerja Seni Teuku Zacky dengan moderator Adjat Wiratma. Acara dimeriahkan penampilan Tarian Gebyar Nusantara dari SDN 5 Pondok Kelapa, Jakarta dan Tari Bermain Hujan dari SDN 7 Kenari, Jakarta.
Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional, Perpusnas mengangkat tema "Saya Anak Nasional, Saya Membaca, Saya Gembira" dan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan anak, orang tua, dan pendidik . Selain gelar wicara, ada pameran lukisan guru dan anak yang berlangsung pada 5-29 Juli 2019 serta lomba mewarnai untuk anak usia 5-7 tahun.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Peran Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga  Â 

Medan Merdeka, Jakarta-Sinergitas adalah kata kunci bagaimana sebuah pembangunan bisa terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Kabupaten Sinjai, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, kini sedang mendesain pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang berdampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan melalui dana alokasi khusus merupakan bagian yang ditempuh Kab. Sinjai agar terwujud. Â 
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah / Bapemperda Kab. Sinjai, A. Zaenal Iskandar ketika melakukan dialog dengan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi, pada Kamis, 31/7.
"Sejak musibah banjir bandang di Sinjai, kami saat ini terus melakukan upaya perbaikan ulang infrastruktur. Perpustakaan tidak lagi sekedar tempat baca melainkan sarana rekreasi," terangnya.
Paham akan kebutuhan tersebut, pihaknya juga menginginkan sumber daya manusia, baik pustakawan atau tenaga perpustakaan yang Â profesional terhadap pelayanan sehingga mampu mendorong literasi di masyarakat.
Kab. Sinjai mengakui alokasi dana untuk aktivitas perpustakaan masih minim. Hanya berkisar Rp 1 miliar per tahunnya. Oleh karena itu, seluruh mitra pemerintah daerah Kab. Sinjai, seperti BUMN, BUMD, dan swasta bersinergi memikirkan solusi dari permasalahan perpustakaan dan literasi. "Kami memberikan bantuan buku yang sesuai kebutuhan pengetahuan dan profesi masyarakat dimana mereka tinggal sehingga tepat sasaran," tambah Zaenal. Â 
Menanggapi keinginan Kab. Sinjai, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, menyarankan agar Kab. Sinjai mencermati segala bentuk bantuan yang disediakan pemerintah lewat DAK perpustakaan, antara lain untuk pembangunan gedung perpustakaan baru, renovasi/rehabilitasi gedung, sarana TIK, perabot, dan bantuan koleksi.
Pengajuan perluasan gedung juga memerlukan Detail Engineering Design atau DED dan Kab. Sinjai juga wajib menyertakan dalam persyaratan yang diminta. Namun, usulan DAK Kab. Sinjai diproyeksikan masuk di 2021 mengingat untuk DAK 2020 sudah ditutup.
"Matangkan dulu apa yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan perpustakaan. Koordinasikan dengan pihak Bappeda. Kalau tidak akur dengan Bappeda rasanya agak sulit dibantu," jelas Deni Kurniadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Sinjai, Lababa Faisal, menambahkan untuk peraturan daerah tentang perpustakaan dijadwalkan rampung tahun ini. Karena perpustakaan berkaitan dengan pendidikan, Perpusnas menyarankan perlunya sedikit pemaksaan agar kualitas pendidikan daerah berkembang. Atau didalam penyusunan APBD berikutnya bisa dimasukkan program perpustakaan.
Perlu diingat, perpustakaan sudah menjadi urusan wajib non dasar sehingga perlu dianggarkan. "Kuncinya adalah sinergi dan meyakinkan DPRD karena di dalam fungsi pendidikan yang memakan anggaran hingga 20 persen didalamnya termasuk perpustakaan," lanjut Deni.
Saat ini Pemda Sinjai bersama-sama 13 kab/kota di Sulawesi Selatan tengah fokus pengembangan layanan perpustakaan untuk ibu dan anak sesuai instruksi Gubernur. "Sejauh ini animo masyarakat yang datang berkunjung cukup besar. Per hari bisa mencapai 200-300 pengunjung. namun tidak diimbangi dengan koleksi yang masih belum memadai," imbuh Faisal.
Reportase/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas: Pustakawan Tak Hanya Pembaca Tapi Pelayan Ilmu Pengetahuan

Temu Media GWRF 2019 ; Literacy in Diversity

Penyusunan Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara

Perpusnas Tularkan Virus Membaca melalui Literasi Digital bersama Najwa Shihab

Peran Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga Â

Perpusnas Minta Kab. Sinjai Sinergi DAK Dengan Bappeda