Salemba, Jakarta—Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organsiasi) , ketatalaksanaan (bisnis proses) dan sumber daya aparatur.

Namun, berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan tidak berjalan atau kurang berjalan ditata ulang.

Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Woro Titi Haryanti, mengatakan sudah tidak jaman lagi birokrasi yang berbelit-belit atau yang gampang justru dipersulit.

“Sumber daya aparatur adalah sistem yang besar. Sekarang rubah mind set dan culture set. Semuanya harus terlibat dalam sistem. Pahami apa yang harus dilakukan dan dikerjakan bersama sehingga dapat mendukung tujuan organisasi,” imbuh Deputi Woro Titi pada Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan RB di Unit Kerja Kedeputian II, Selasa, (14/5).  

Implementasi pelaksanaan RB juga diharapkan tidak sebatas pada kelompok kerja RB tapi kepada seluruh pegawai sehingga pelaksanaan RB terlihat. Tujuan akhir dari pelaksanaan RB adalah bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

“ASN sebagai pengelola pemerintahan, dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai tupoksi, manajemen pemerintahan dan manajemen ASN yang efektif,” ucap Ketua Tim RB Unit Kerja Kedeputian II, Widianto.

Semangat menciptakan sistem integritas pada budaya organisasi antikorupsi senantiasa harus diperbaiki. “Lakukan survei internal berkala dari unit kerja yang berbeda sehingga  dapat diketahui persepsi pegawai terhadap perubahan lingkungan kerja,” ucap Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, beberapa waktu lalu.

 

Reportase : Hartoyo Darmawan

Fotografer : Adit