Medan Merdeka Selatan, Jakarta—Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemi virus Corona, pelaksanaan musrenbangnas dilakukan secara virtual untuk pertama kalinya. Presiden Jokowi membuka langsung kegiatan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan pelaksanaan Musrenbangnas secara virtual tidak mengurangi keterlibatan kepada daerah dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat.

"Musrenbangnas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini virtual. Cara baru merespon e-government dan dukungan strategis yang berkembang," kata Suharso dalam video conference, Jakarta, Kamis (30/4).

Musrenbangnas 2020 dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021. Suharso menceritakan, pandemi COVID-19 telah berdampak pada ekonomi nasional dan pada pelaksanaan RPJMN di 2020. Sebab ada pengalihan pembangunan ekonomi sehingga penting mempertimbangkan Corona dalam menyusun kerangka ekonomi makro.

Tema RKP 2020 mempercepat ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

"Pandemi berdampak besar kepada pembangunan nasional, berpengaruh terhadap sasaran RPJMN 2020-2025 koreksi sasaran ekonomi turun cukup tajam di tahun 2020," jelasnya.

Memahami kondisi tersebut maka rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk itu. RKP 2021 mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana," ungkapnya.

"Penanganan COVID-19 dengan mempertimbangkan asumsi bahwa pandemi COVID-19 Insya Allah bisa berakhir dalam waktu tidak lama lagi pada tahun 2020 ini. Skenario agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP 2021," jelasnya.

Pada RKP 2021, Suharso menyatakan ada tujuh agenda prioritas nasional yaitu, pertama ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pascamengikuti Musrebangnas, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando segera menindaklanjuti yang sudah menjadi arahan Bappenas dengan tiga kebijakan, yakni memperbaiki sistem kesehatan di lingkungan Perpusnas, memperbanyak koleksi-koleksi tentang herbal, dan mewujudkan Perpusnas sebagai Big Data.

“Big Data yang dimaksudkan adalah fokus menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan teknologi serta kebudayaan,” pungkas Kepala Perpusnas.

 

Reportase : Hartoyo Darmawan