Jakarta -Â Sebagai salah satu dari 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa dapat diartikan sebagai cara Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan SDM unggul yang memililki karakter Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih. Pembangunan karakter tesebut dapat dilaksanakan melalui peningkatan budaya literasi.
Tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih dianggap relatif rendah membuat Yayasan Gemar Membaca Indonesia (Yagemi)Â yangÂ bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) menyelanggarakan Simposium Nasional Gerakan Desa MembacaÂ secara daring pada hari selasa (14/09/2021) dengan mengusung tema Terwujudnya Masyarakat Tangguh Melalui Pustaka Bergilir Buku Masuk Rumahâ€
Gagasan tersebut didukung pula oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid. Ia mengatakan program ini mendukung program yang ada di Kemendes PDTT yaitu SDGs Desa.
â€œDana Desa bisa dipakai masyarakat untuk membeli buku dan menyediakan perpustakaan di desa khususnya supaya ada peningkatan kualitas masyarakatâ€ Ungkap Taufik Madjid
Senada dengan pernyataan tersebut Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan selalu mendorong peningkatan budaya literasi masyarakat dengan berkoordinasi dengan beberapaÂ stake holder seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan. Ia menambahkan â€œIsu literasi harus menjadi common sense semua pihak dan tidak menjadi common sense segelintir pihak sajaâ€Â 
Pada kesempatan kali ini Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal menyampaikan pemahaman terkait literasi dan kendala-kendala yang dihadapai dalam peningkatan budaya literasi. â€œLiterasi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan membaca, memahami, mengapresiasi Â suatu bacaan, dan mengaplikasikannya ke dalam keterampilan (menulis, berbicara, bernalar, berkarya, berperilaku, bereksplorasi, berinovasi, berkreasi, dan memperbaiki diri)â€. jelas Fasli Jalal. Ia juga berharap agar seluruh stake holder yang ada di masyarakat dapat bahu membahu dalam upaya peningkatan budaya literasi dan mengatasi masalah yang timbul.
Sementara itu Perpusnas yang diwakili oleh Dedi Junaedi, Pustakawan Ahli Utama menyampaikan perpusnas turut mengambil peran dalam upaya peningkatan budaya literasi dengan menggalakan Â program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Â Program tersebut melibatkan masyarakat dengan cara menggunakan perpustakaan yang ada di desa atau daerah mereka agar dapat ,engembangkan keterampilan berbasis potensi lokal, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mengembangkan masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam berwirausaha termasuk di dalamnya menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.
Â 
Reportase: Fauzan Abdi
Â

Gerakan Desa Membaca Sebagai Upaya Terwujudnya Masyarakat Tangguh 

Cikini, Jakarta-Untuk mewujudkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional mengadakan focus group discussion (FGD) dengan stakeholder pada kementerian/lembaga terkait, khususnya membahas data perpustakaan di hotel Novotel Cikini pada hari Rabu. (19/05)
Focus group discussion bertujuan untuk mendukung sasaran Perpustakaan Nasional dalam mewujudkan satu data perpustakaan Indonesia dan sinkronisasi data perpustakaan.
Salah satu fungsi Perpustakaan Nasional RI seperti yang diamanatkan dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah sebagai perpustakaan pembina berbagai jenis perpustakaan yang disesuaikan dengan Standar Nasional Perpustakaan.Â 
Nurcahyono, selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa pembinaan perpustakaan belum maksimal.
â€œMasih banyak perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi yang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan disebabkan oleh lemahnya implementasi regulasi perpustakaan. Strategi yang kami lakukan untuk mendapatkan data perpustakaan yang valid adalah dengan optimalisasi aplikasi NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)â€, terangnya.
Data dalam aplikasi NPP akan digunakan sebagai dasar pembinaan perpustakaan. Analisis data akan dilakukan untuk menentukan apakah perpustakaan tersebut sudah sesuai standar atau belum. Apabila sebuah perpustakaan belum memenuhi standar, maka perpustakaan tersebut akan menjadi prioritas untuk dibina.
Sejalan dengan usaha mendukung terciptanya Satu Data Indonesia, Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional mempunyai tugas sebagai Wali Data sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional yaitu mengumpulkan data, memeriksa kesesuaian, mengelola data, menyebarluaskan data dan membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data (perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi).
â€œData bersifat abstrak, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur sehingga sangat kompleks dalam pengelolaan, oleh sebab itu harus ada tata kelola data. Inilah yang menjadi tantangan kitaâ€, kata Taufiq A. Gani, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional.
Sebagai penutup, para peserta focus group discussion menyepakati bahwa data dalam sistem NPP data digunakan sebagai database perpustakaan, Produsen Data aktif mengupdate data, memberikan informasi data profil, aplikasi NPP terintegrasi dengan aplikasi lainnya dan koordinasi berkelanjutan antar instansi untuk proses menuju satu data.
Reportase: Anastasia Linawati
Dokumentasi : Basma Sartika

Sinergi antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi; Menuju Satu Data Perpustakaan Indonesia

Salemba, Jakarta &ndash; Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. 
 
Peraturan tersebut merupakan salah satu langkah efektif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (1/3/2023).
 
"Para PNS wajib memahami peraturan tersebut agar pelanggaran tidak terjadi, dan PNS semakin disiplin, memahami kode etik dan kewajibannya," ungkapnya.
 
Sebagai PNS yang bekerja di Perpusnas, lanjut Syarif, PNS yang baru dilantik diharapkan dapat memahami perpustakaan. Dia menyampaikan, bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah seiring perubahan zaman.
 
"Di era abad 18, ketika para raja menugaskan para pembantu-pembantunya (pustakawan) mengumpulkan bahan perpustakaan sebagai bukti para raja adalah eksklusif. Kalau ini masih dilakukan, maka profesi pustakawan akan hilang di muka bumi," urainya.
 
Memasuki abad 19, pekerjaan pustakawan masih mengumpulkan koleksi, dan menata buku. Sehingga tugas pustakawan saat ini adalah transfer pengetahuan melalui jutaan atau milyaran data yang dimiliki perpustakaan.
 
"Sekarang ini kita berlomba dengan google, amazone. Jika perpustakaan tidak bisa melampaui itu, pastinya perpustakaan akan ditinggalkan. Bagaimana cara memenangkannya? Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Masyarakat membutuhkan buku-buku ilmu terapan. Tugas kalian untuk menggaungkan ini," jelasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan melantik sebanyak 122 orang CPNS menjadi PNS dan empat orang pejabat fungsional dengan jabatan baru pustakawan ahli madya.
 
Kepala Perpusnas berpesan, kepada PNS yang baru dilantik agar membaca buku sebanyak-banyaknya. 
 
"Bacalah sebanyak mungkin buku sebelum menyuruh orang membaca. Karena ilmu yang anda dapatkan hari ini akan berguna beribu kali dalam hidup kalian," pesannya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas/Aji

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021

Salemba, Jakarta-Literasi inklusi menjadi penting bagi bangsa. Oleh karena itu, peran perpustakaan maupun literasi menjadi sangat esensial dalam mengkonstruksi sumber daya manusia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Potensi bangsa pada 2045 nanti akan menjadi bangsa yang sangat luar biasa akibat bonus demografi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan Indonesia memiliki masyarakat sangat produktif di rentang usia 15-64 tahun. Sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meletakkan pilar utama pembangunan nasional yang berprioritas pada pembangunan sumber daya manusia, " terang Adin Bondan pada Webinar Literasi Informasi yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), pada Jumat pagi, (11/9).
Sasaran utama dari pembangunan manusia adalah penguasaan terhadap Iptek. Oleh karena itu, literasi itu sangat penting ditumbuhkan di dalam masyarakat yang berpengetahuan. Menciptakan masyarakat yang tidak hanya pintar tetapi juga cerdas dan berbudi pekerti.
"Perpustakaan berandil besar membangun masyarakat yang berpengetahuan. Menggugah habitual (perilaku) masyarakat agar kegemaran membaca menjadi gaya hidup. Membaca bukan lagi suatu pilihan tetapi kewajiban agar kesejahteraan membaik," pungkas Adin.
Reporter : Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Gerakan Desa Membaca Sebagai Upaya Terwujudnya Masyarakat Tangguh

Sinergi antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi; Menuju Satu Data Perpustakaan Indonesia

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021

Literasi Esensial Mengkonstruksi SDM

Rapat Persiapan dan Koordinasi Perpustakaan Tergabung Jejaring Riau

Evaluasi Kelembagaan Perpustakaan Khusus Kementerian/Lembaga