Salemba, Jakarta - Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Ibadah kurban dilakukan pada hari Idul Adha, yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Hijriyah.
Idul Adha 1444 H/2023 M, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) membentuk panitia kurban untuk melaksanakan prosesi penyembelihan hewan di halaman Masjid Baitul Ilmi Perpusnas Salemba, Jumat (30/6/2023).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas selaku Ketua Panitia Kurban, Agus Sutoyo. Dia berharap penyembelihan hewan kurban ini dapat menjadi nilai ibadah yang sangat tinggi di mata Allah SWT.
Menurut Agus, kurban mengandung tiga nilai yaitu ketaqwaan, keimanan, dan keikhlasan. Dalam hal ini, ketaqwaan menjadi nilai yang paling tinggi karena Allah SWT menguji segala keikhlasan yang dimiliki umat-Nya dalam menjaga keimanan kepada-Nya.
&ldquo;Semoga dengan penyembelihan hewan kurban yang kita lakukan, Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita semua,&rdquo; ucapnya. &nbsp;
Turut hadir juga Pustakawan Ahli Utama, Ahmad Masykuri dan Upriyadi, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perpusnas antara lain Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Plt. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca.&nbsp; &nbsp;
Adapun jumlah hewan kurban yang terkumpul terdiri dari 4 ekor sapi dan 17 ekor kambing/domba. Penyaluran hewan-hewan kurban ini mengatasnamakan 55 orang pegawai Perpusnas (Mudhodi).
Hasil penyembelihan hewan kurban terkumpul sebanyak 472 kantong, 225 kantong daging kambing/domba dan 247 kantong daging sapi. Kantong-kantong tersebut dibagikan kepada pegawai yang hadir, tenaga kontrak, teknisi, dan seluruh petugas keamanan di lingkungan Perpusnas, tiga yayasan, Polres Jakarta Pusat, SatPol PP, dan lingkungan RT di sekitar kantor Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpusnas Sembelih 21 Hewan Kurban

Salemba, Jakarta &ndash; Peran kehumasan di lingkungan pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut tak lepas dari fungsi dasar kehumasan dalam membentuk opini publik yang positif bagi lembaga.
Humas juga diperlukan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang program kebijakan, capaian atau prestasi organisasi.
Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih saat membuka kegiatan Workshop Kehumasan dengan tema Penguatan Humas Pemerintah yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, (19/10/2022).
Peran humas pemerintah lainnya, lanjut Sri Marganingsih, adalah pengoptimalan jaringan komunikasi dan informasi, serta mensinergikan informasi publik melalui agenda setting lembaga.
Apalagi dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, humas pemerintah selayaknya memiliki pemikiran dan sikap yang dinamis dalam merespon segala perkembangan yang ada.
"Dengan pentingnya posisi humas, maka humas perlu didukung oleh lembaga, seperti bagaimana menciptakan SDM Humas yang kompeten. Diharapkan setiap personil humas memiliki skill yang mumpuni," jelasnya.
Menurut Founder &amp; CEO PR Indonesia Asmono Wikan mengatakan, tugas utama seorang humas adalah mengorkestrasi organisasi atau korporasi dalam menciptakan persepsi positif audiens tentang organisasinya.
"Reputasi bisa dibangun melalui storytelling. Story yang bagus akan menciptakan interaksi kuat dengan audiens, menunjukkan persepsi mereka tentang upaya komunikasi yang dilakukan organisasi," kata Asmono.
Asmono menjelaskan, praktik humas sebaiknya menempatkan hati sebagai driver komunikasi. Baik dalam digital maupun konvensional, kerja-kerja komunikasi membutuhkan kehati-hatian.
"Berkomunikasi dengan menggunakan hati ini berarti menempatkan pesan jauh lebih relevan, kontekstual dan empatik di mata audiens. Karena organisasi yang kuat merupakan buah dari kolaborasi yang dahsyat untuk menghasilkan reputasi yang bermartabat," jelasnya.
Sementara Ketua Perhumas Solo, Andre Rahmanto mengatakan, dalam peran penguatan humas pemerintah perlu didorong menciptakan komunikasi menjadi lebih ramping tetapi pesannya sampai ke masyarakat.
"Kemudian perlu mengidentifikasi tema dan narasi prioritas yang dihidupkan dengan storytelling terpadu. Pendekatan komunikasi di web, media sosial dan saluran komunikasi lainnya dilakukan secara terintegrasi," katanya.
Di sisi lain, Ketua Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani mengatakan, sebagai seorang humas pemerintah dituntut untuk memiliki beragam kompetensi, pengetahuan, dan sikap.
"Menjadi humas pemerintah harus serba bisa. Seorang humas tidak hanya menyiapkan siaran pers saja tetapi menganalisa berita yang sudah dimuat di media. Selain itu menjaga hubungan baik dengan media dan stakeholder. Humas juga harus dapat mengambil gambar dan video, bahkan mengelola konten website dan medsos," katanya.
Reportase: Wara Merdeka
&nbsp;

Salemba, Jakarta &ndash; The role of public relations in the government environment has a very important and strategic position. This cannot be separated from the basic function of public relations in forming positive public opinion for the institution.
Public Relations is also needed as a medium to convey information to the public about policy programs, organizational achievements or achievements.
This was conveyed by the Head of the Legal, Organizational, Cooperation and Public Relations Bureau of the National Library (Perpusnas), Sri Marganingsih when opening the Public Relations Workshop with the theme Strengthening Government Public Relations which was held online on Wednesday (19/10/2022).
Another role of government public relations, continued Sri Marganingsih, is optimizing communication and information networks, as well as synergizing public information through institutional setting agendas.
Especially in the era of information openness and technological advances, government public relations should have dynamic thoughts and attitudes in responding to all existing developments.
"With the importance of the position of public relations, public relations needs to be supported by institutions, such as how to create competent public relations human resources. It is hoped that every public relations personnel will have qualified skills," he explained.
According to PR Indonesia Founder &amp; CEO Asmono Wikan, the main task of a publicist is to orchestrate an organization or corporation in creating a positive audience perception of their organization.
"Reputation can be built through storytelling. A good story will create a strong interaction with the audience, showing their perception of the organization's communication efforts," said Asmono.
Asmono explained, public relations practice should place the heart as a communication driver. Both digital and conventional, communication work requires caution.
"Communicating using this heart means placing messages that are far more relevant, contextual and empathetic in the eyes of the audience. Because a strong organization is the fruit of powerful collaboration to produce a dignified reputation," he explained.
Meanwhile, the Head of Perhumas Solo, Andre Rahmanto said, in the role of strengthening public relations the government needs to be encouraged to make communication more streamlined but the message reaches the community.
"Then it is necessary to identify priority themes and narratives that are brought to life by integrated storytelling. Approaches to communication on the web, social media and other communication channels are carried out in an integrated manner," he said.
On the other hand, the Chairperson of Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani said, as a public relations officer the government is required to have a variety of competencies, knowledge and attitudes.
"Being a public relations officer for the government must be versatile. A publicist does not only prepare press releases but analyzes the news that has been published in the media. Apart from that, maintaining good relations with the media and stakeholders. Public relations must also be able to take pictures and videos, even manage website content and social media. ,&rdquo; he said.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka

Humas Pemerintah Perlu Memahami Perannya

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menginisiasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah yang bertempat di Ruang Serbaguna lantai 4 Perpusnas, Jalan Merdeka Selatan No 11 pada Kamis, (31/1). Acara tersebut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,Pengawas, Staf PPK dan Auditor di lingkungan Perpusnas.
Dalam sambutannya Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar berharap adanya sosialisasi mampu memberikan pengetahuan baru bagi seluruh pegawai khususnya yang bersinggungan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpusnas. Sri Sumekar menguraikan mengenai pengadaan barang/jasa di Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar Rp 465.076.327.000 dari total anggaran sebesar Rp 584.933.638.000 atau 80% dari pagu. â€œKita menyadari mempunyai tanggung jawab yang berat dalam membelanjakan anggaran yang diberikan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita negaraÂ  melalui program atau kegiatan yang kita laksanakan,â€ ujar Sekut Perpusnas.
Sri melanjutkan bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpusnas harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanan kegiatan yang berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. â€œSaya pesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh seluruh materi yang diberikan oleh narasumber, yang kemudian kita aplikasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan baik dan sesuai prosedur,â€ pesan Sri menutup sambutan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Menyambut Terbitnya PP No. 16 tahun 2018

Salemba, Jakarta&ndash;Perpustakaan Nasional dan&nbsp;Najwa Shihab kembali menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding-MOU)&nbsp; Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia (DBI) di Jakarta, Jumat (19/1). Perpusnas merasakan Najwa Shihab mampu memberikan dampak yang signifikan sejak ditunjuk menjadi Duta Baca 2016 lalu.&nbsp; Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari lima tahun masa bakti Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti mengaku Perpusnas senang dengan dipilihnya Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia. Terbukti, dari semua daerah yang didatangi Duta Baca semua menunjukkan antusias masyarakat yang luar biasa. Sukses. &ldquo;Bahkan, pada acara kegiatan pencanangan dan sosialisasi minat baca di Provinsi Jambi, dihadiri oleh tidak kurang tujuh ribu masyarakat,&rdquo; ujar Woro Titi.
Selain mengunjungi setiap komunitas baca atau pustaka keliling di tiap wilayah yang didatanginya, Duta Baca Indonesia juga telah melakukan langkah besar dengan bekerja sama dengan sejumlah institusi tinggi, seperti Kepolisian RI (Polri) dan Kementerian Pertahanan. &ldquo;Perpusnas sendiri juga telah melakukan MoU dengan hampir semua matra angkatan bersenjata di Republik ini untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat,&rdquo; tambah Woro.
Najwa Shihab sendiri mengaku senang dengan kelanjutan kerjasama dirinya dengan Perpusnas. Meski ada kekhawatiran di awal penunjukkan sebagai Duta Baca. &ldquo;Terbayang ekspektasi yang begitu tinggi. Tidak hanya dari Perpusnas tentunya, tapi juga dari teman-teman pegiat literasi dan juga dari berbagai kalangan,&rdquo; ujarnya. Namun, seiring waktu kekhawatiran tersebut telah berubah menjadi optimisme setelah melihat dan merefleksikan yang telah dicapai sejauh ini.
Dari level yang paling atas, Duta Baca Indonesia sudah merasakan komitmen para pemimpin negeri, ketika berbicara tentang literasi itu tidak hanya sekedar&nbsp; dilisan tapi benar-benar dilaksanakan. Kedatangan Presiden Jokowi pada peresmian fasilitas layanan Perpusnas dan mendengarkan bagaimana kekaguman dan dorongan semangat&nbsp; dari pimpinan tertinggi negeri terhadap kerja keras&nbsp; yang dilakukan bersama itu, menambah daya juang para pegiat literasi dan juga pustakawan.
&ldquo;Salah satu momen penting adalah ketika Presiden menetapkan setiap tanggal 17 sebagai Hari Kirim Buku gratis melalui PT Pos Indonesia. Komitmen itu&nbsp;memberikan suntikan semangat bagi para pegiat literasi dimanapun untuk melihat bahwa negara hadir dan menggunakan berbagai kekuatan yang dimilikinya untuk menunjukkan bahwa ini adalah kerja bersama,&rdquo; tambah Najwa.
Najwa juga merasa bangga akan Perpusnas saat ini. &ldquo;Bukan hanya karena gedung barunya yang merupakan gedung perpustakaan tertinggi di dunia, tetapi karena komitmen Perpusnas untuk membangun roh perpustakaan sebagai tempat yang terbuka dan merangkul semua. Tempat kumpulan karya-karya besar dari seluruh bangsa. Perpustakaan adalah surga imajinasi,&rdquo; lanjutnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengucapkan terima kasih atas komitmen Najwa Shihab untuk mau mengemban tugas sebagai Duta Baca Indonesia. &ldquo;Selama Najwa Shihab bergabung, luar biasa apresiasi yang diterima oleh seluruh pihak. Kini, semua pihak mampu membuka mata, bukan hanya pada level eksekutif maupun legislatif, tapi semua orang hingga di pelosok sudah mulai bicara tentang literasi,&rdquo; ujar Muhammad Syarif.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan&nbsp;

Duta Baca Indonesia Najwa Shihab : Perpustakaan Adalah Surga Imajinasi

Senayan, Jakarta&mdash;Sebanyak 32 anggota delegasi yang hadir menyetujui niat Perpustakaan Nasional menambahkan pengajuan anggaran kegiatan ke Kementerian Keuangan di tahun 2018. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X-DPR-RI dengan Perpustakaan Nasional di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan usulan kenaikan anggaran tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. &ldquo;Anggaran diperuntukkan untuk perluasan layanan perpustakaan dan mengurangi kesenjangan masyarakat terhadap akses informasi dan perpustakaan,&rdquo; jelas Muhammad Syarif di hadapan anggota Komisi X DPR-RI.
Alasan lainnya, tambah Syarif, permohonan usulan kenaikan anggaran tersebut mengikuti arahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan fasilitas layanan baru Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan medio September lalu. Presiden Jokowi meminta Perpustakaan Nasional untuk menitikberatkan pengintegrasian layanan satu pintu koleksi sumber elektronik&nbsp;(e-resources)&nbsp;perpustakaan, seperti&nbsp;e-book&nbsp;dan&nbsp;e-journal,&nbsp;khususnya bagi Perguruan Tinggi.
Keinginan perluasan jam pelayanan sesuai dengan arahan Ibu Sri Mulyani saat menghadiri&nbsp;Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) di Perpusnas, 11 Januari lalu. &ldquo;Menteri Keuangan meminta Perpusnas untuk membuka layanan perpustakaan di hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, kami mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 324 miliar di tahun 2018,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Tidak hanya untuk perluasan layanan, usulan kenaikan anggaran juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan non perpustakaan, peningkatan akses layanan masyarakat terhadap kegemaran membaca serta percepatan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan desa menjadi ranah publik dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan yang disampaikan Kepala Perpusnas mendapatkan apresiasi seluruh legislatif yang mengikuti. &ldquo;Kami dukung sepenuhnya atas usulan tersebut, termasuk capaian target Perpusnas dalam upaya peningkatan literasi masyarakat,&rdquo; ujar Ketua Komisi X DPR-RI.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan &nbsp;

Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran Rp 324 miliar di 2018

Jakarta - Bertepatan dengan tanggal 28 November 2022, ada 2 peristiwa yang dapat diperingati dalam kalender Nasional yaitu Hari Menanam Pohon Indonesia dan Hari Dongeng Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Subekti Madriani saat memimpin apel pagi secara virtual pada hari Senin, (28/11/2022).
&ldquo;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencanangkan hari menanam pohon Indonesia dengan tujuan memberikan kesadaran serta kepedulian masyarakat tentang betapa pentingnya pemulihan kerusakan pohon,&rdquo; kata Subekti.
Subekti mengungkapkan, Hari Menanam Pohon Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 sebagai momentum strategis Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi, dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lainnya yang mengurangi produktivitas dan kelestarian lingkungan. Hal ini merumus pada Sustainable Development Goals (SDGs), yang dirancang untuk setiap negara dipaksa berkontribusi di dalam pelestarian lingkungan.
&ldquo;Sejalan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia, komitmen dan kepedulian Indonesia pada pelestarian lingkungan juga terlihat pada agenda KTT G20, dengan mengadakan tinjauan dan penanaman mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Bali,&rdquo; &nbsp;tambah Subekti.
Semenetara itu, Hari Dongeng Indonesia digagaskan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hari kelahiran Bapak Soejadi yang biasa dikenal sebagai Pak Raden, yang berjasa dalam menghidupkan dunia dongeng.
&ldquo;Mendongeng merupakan salah satu kegiatan dalam menumbuhkan minat baca pada anak. Membaca sebagai kegiatan konstruktif dapat membangun pola pikir sehingga dapat menjadikan orang lebih kritis, inovatif dalam menghadapi persoalan yang dihadapi,&rdquo; ungkap Subekti.
Dalam memperingati Hari Dongeng Indonesia, Perpusnas menyelenggarakan kegiatan lomba Bercerita/Bertutur bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tingkat Nasional. Para peserta lomba ini nantinya akan menjadi agen literasi cilik, yang dapat menyebarkan kegemaran membaca kepada lingkungan sekitarnya.
&ldquo;Perilaku kegemaran membaca (Reading Society) perlu ditumbuhkan sebagai budaya kolektif bangsa untuk mewujudkan masyarakat pembelajar (Learning Society) yang menjadi ciri khas masyarakat maju dan peradaban tinggi,&rdquo; kata Subekti.
Ia juga menambahkan bahwa upaya membangun kualitas manusia Indonesia berbudaya literasi perlu dijadikan pondasi yang kokoh demi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera.
Reportase : Andri T K

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Sembelih 21 Hewan Kurban

Humas Pemerintah Perlu Memahami Perannya

Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Menyambut Terbitnya PP No. 16 tahun 2018

Duta Baca Indonesia Najwa Shihab : Perpustakaan Adalah Surga Imajinasi

Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran Rp 324 miliar di 2018

Semangat Kepedulian Lingkungan dan Dongeng untuk Masyarakat Berkualitas