Â  Â  Â BERDAMAI dengan Corona. Inilah yang menjadi trending topic di tengah dunia memerangi pandemic covid 19 yang belum juga mereda, bahkan WHO menyatakan Â bahwa covid 19 tidak mungkin hilang dan bisa menjadi virus endemik lain di komunitas kita. Korban jiwa semakin bertambah, ekonomi semakin terpuruk , negara maju pun seperti Jepang dan Jerman sudah mengalami resesi ekonomi. Sungguh sangat mencemaskan dampak multi-dimensional yang ditimbulkan. Naâ€™udzubillah. Untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut pemerintah Indonesia pun harus menyiapkan anggaran yang sangat besar mencapai Rp 641,17 Trilium, termasuk rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti social safety net, economy safety net, financial safety net, dan health safety net. Update data BNPB per 20 Mei 2020 : ada 17.514 kasus terinfeksi positif covid 19; dirawat di Rumash Sakit 12.237 orang, sembuh 4.129 dan meninggal dunia 1.148 orang. Sementara itu, untuk data dari 213 negara sedunia adalah 4.796.714 kasus terinfeksi positif covid 19, yang dinyatakan sembuh 1.849.628 orang dan meninggal dunia sebanyak 316.434 orang.
Â Â Â Â  Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki pola hidup baru (the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru. Â 
Â Â Â Â  Budaya Pola Hidup Baru (The New Normal)
Â Â Â Â  Pola hidup baru adalah transformasi budaya dari kondisi sebelumnya disesuaikan dengan kondisi kekinian dalam kepungan wabah corona, yang belum ditemukan antivirusnya. Menurut para peneliti epidemiologi bahwa rencana menghadapiÂ the new normalÂ ini sangat berbahaya karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di masyarakat. Berdasarkan penelitian, sekitar 80% kasus Covid-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala. Pola hidup baru nantinya penuh resiko sehingga diperlukan kesadaran dan disiplin yang sangat tinggi.
Â Â Â Â  Badan Kesehatan Dunia(WHO) menganjurkan transisi menuju pola kehidupan baru (The New Normal) dalam arti tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Antara lain, a) negara harus membuktikan bahwa transmisi Covid-19 telah dikendalikan; Â b) resiko penularan wabah telah diminimalkan; c) kapasitas sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan karantina pasien, d) pencegahan di tempat kerja mulai ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernapasan,Â  e) melibatkan peranserta masyarakat dan f) meningkatkan solidaritas antara bangsa dan negara untuk bersama-sama menanggulangi pandemic covid 19.
Â Â Â Â  Mutlak diperlukan optimisme dan kewaspadan yang tinggi dalam menjalani situasi baru seperti tersebut dengan mentatati protocol kesehatan seperti jaga jarak aman (social distancing), pakai masker, mencuci tangan setelah berakktivitas. The new normal dimaknai sebagai mengutamakan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas di luar rumah. Perlu panduan jelas dan tegas untuk mengawal masa transisi menuju the new normal, dibarengi memantapkan solidaritas antara kelembagaan dan negara untuk bersama-sama melawan pandemic ini. Kita pun patut mengapresiasi dan terima kasih atas ketulusan tim medis sebagai garda terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan tanpa henti menyelamatkan nyawa, bahkan mengorbankan jiwa demi kemanusiaan.
Â  Â  Â Mau tidak mau atau suka tidak suka kita bersiap kembali produktif dengan melakukan berbagai aktivitas dengan menerapkan aturan pencegahan wabah covid 19, terutama saat berada di luar rumah. Memang akan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu penyesuaian secepat-cepatnya, kendati ada ketidaknyamanan. Namun semuanya harus sadar dan disiplin tinggi demi kepentingan keselamatan diri, orang lain dan masyarakat secara umum. Dibarengi ihtiar dan doa kepada Alloh SWT. mengangkat semua penyakit dan kesulitan-kesulitan lainnya.
Â  Â  Â Jika tidak segera melakukan kegiatan produktif maka dampak multi-dimensional akan semakin terpuruk dan terjadi resesi ekonomi dunia. Byangkan, jumlah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) per 20 April 2020 mencapai 2.084.593 baik yang dirumahkan tanpa upah maupun PHK akibat pandemic covid 19 dari 116.370 perusahaan. Hingga awal Mei 2020 jumlah yang di PHK akibat covid 19 bertambah menjadi sekitar 3.000 orang (masih dalam proses validari oleh Kemnaker).
Dan apabila kondisinya semakin parah maka pengangguran akan semakin menigkat serta berdampak negative terhadap produktivitas nasional maupun kesuksesan menyongsong insentif/bonus demografi pada 2030. Sementara itu, data ILO (Organisasi Buruh Internasional) pada Triwulan II/2020 mencatat bahwa PHK massal sedunia mencapai 195 juta orang atau menghilangkan jam kerja secara global sebanyak 6,7%. Angka pengagguran pada Maret 2020 naik dibandingkan akhir tahun 2019, di Amerika Serikat tercatat naik menjadi 14.7% dari 3,5%; di China naik menjadi 6,0% dari 5,2%, di Jepang naik menjadi 2,5% dari 2,2%; di Jerman naik menjadi 3.5% dari 3,2%; di Inggris naik menjadi 4.0% dari 2.8%; di Korea Selatan naik menjadi 3,8% dari 3,7% dan di India naik menjadi 7,8% dari 7,6%.
Â Â Â Â  Alternatif Solusi
Â Â Â Â  Pola Hidup Baru sebagai alternatif solusi perlu kajian lebih mendalam dan apa adanya agar pelaksanaanya benar-benar hasilnya maksimal dengan resiko nihil atau seminimal mungkin. Law inforcement terhadap protocol kesehatan harus tegas dan humanistis, sehingga masyarakat secara sadar diri mau mentaatinya, mengingat resiko covid 19 ini sangat besar dapat merenggut jiwa manusia, terlebih antivirusnya belum diketemukan.
Â  Â  Â Untuk mengatasi pengangguran antara lain perlu menyiapkan program perlindungan sosial, realokasi anggaran untuk membuka lapangan kerja baru maupun stimulus ekonomi untuk para pelaku usaha, utamanya UMKM dan Koperasi. Pun, Kemnaker telah menyiapkan kartu prakerja bagi yang PHK atau dirumahkan untuk mendapatkan pelatihan baru (re-skilling) yang dipersyarakatkan oleh industri yang tertera dalam Sisnaker (Sistem Informasi ketenagakerjaan). Peserta dapat memilih jenis dan lembaga pelatihan baik di BLK (Balai Latihan Kerja) Pemerintah maupun LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Swasta.Â  Yang berkepentingan agar dapat melapor ke kantor Disnaker Kabupaten/Kota setempat. In paralel, kita menghimbau agar para orang kaya/pengusaha untuk lebih dermawan membantu warga negara lainnya yang membutuhkan, karena mereka si kaya yang jumlahnya sekitar 1% telah menguasai 49,3% kekayaan nasional. Negara pun harus hadir untuk me-redistribusi pendapatan nasional agar jurang antara si kaya dan si miskin tidak semakin melebar.
Â Â Â Â  Dalam persiapan jalani pola hidup baru nantinya diperlukan sikap disiplin, solidaritas dan gotong royong yang tinggi, dibarengi ihtiar sekuat tenaga dan doa kepada Alloh Yang Maha Kuasa. Menurut hemat kami bahwa faktor disiplin diri inilah yang harus dipacu kembali oleh setiap orang agar pola kebidupan baru berlangsung lancar, aman, produktif dan tidak menimbulkan malapetaka baru.
Â Â Â Â  Dengan demikian, kita bersama-sama bersiap untuk menjalani pola hidup baru (the new normal) sebagai pribadi, komunitas sebangsa, senegara maupun sedunia.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Email : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>, <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>)

BERSIAP JALANI POLA HIDUP BARU DI TENGAH CORONA

Tembilahan, Inhil - Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hadir megah dan representatif untuk menyuguhkan berbagai layanan maupun bahan bacaan dari semua lingkup pengetahuan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana bersama Bupati Inhil, Muhammad Wardan dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2023 meresmikan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Inhil sekaligus me-launching Museum Kelapa secara langsung, Kamis (25/5/2023).
Dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp 10 miliar, gedung ini memiliki 6 (enam) lantai dengan Museum Kelapa yang berada di lantai 4 (empat).
Kabupaten Inhil memiliki julukan Negeri Hamparan Kelapa Dunia karena lebih dari 80% masyarakatnya sangat menggantungkan kehidupannya kepada kelapa. Menurut Bupati Inhil, kekayaan alam berupa kelapa ini harus mampu dijadikan prospek yang luar biasa dengan menggandeng perpustakaan sebagai jembatan kepada masyarakat. 
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan gedung baru perpustakaan daerah tersebut yakni melakukan pembenahan internal sumber daya perpustakaan, menindaklanjuti paradigma baru perpustakaan, dan menyinergikan program perpustakaan daerah Kabupaten Inhil dengan program di tingkat provinsi dan Perpusnas.
&ldquo;Peran dan fungsi perpustakaan semakin penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam memaknai informasi, memanfaatkan dan mengelola informasi yang bersumber dari koleksi perpustakaan. Juga untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, dengan memerhatikan dinamika perkembangan pembangunan, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan kompleks,&rdquo; ucapnya.
Bupati Inhil dalam hal ini berharap agar kultur pelayanan perpustakaan dapat berubah dari statis konvensional menjadi dinamis dan profesional. Dia juga berharap agar ada penyelarasan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas menegaskan pembangunan kualitas SDM Indonesia merupakan fokus prioritas pemerintah dalam pembangunan bangsa, salah satunya adalah dengan penguatan literasi masyarakat. Dengan demikian, peluang untuk dapat bersaing secara global menjadi semakin besar dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
&ldquo;Perpustakaan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan manusia Indonesia, karena perpustakaan adalah ruang belajar yang tidak memiliki batasan ruang dan waktu, tidak seperti proses belajar di sekolah yang memiliki batasan-batasan tertentu,&rdquo; jelas Sekretaris Ofy.
Sekretaris Ofy kembali menekankan bahwa perpustakaan saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pinjam dan baca buku, tetapi harus mampu memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan serta pelatihan yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan, Kelapa Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Riau, Mimi Yuliana Nazir membenarkan perpustakaan telah bertransformasi untuk kegiatan-kegiatan inklusi sosial dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak lagi berfungsi hanya sebagai tempat baca tulis. 
Dikatakan lebih lanjut, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah sampai ke kecamatan bahkan desa. Ini dilakukan agar aksesnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang paling jauh. Dia mengambil contoh kelapa yang apabila bahan mentahnya diolah menjadi sebuah produk jadi, dapat mendatangkan keuntungan ketika dijual.
&ldquo;Kalau dilakukan menjadi rutinitas tentu akan memberikan pemasukan bagi ibu-ibu, meskipun dari rumah. Nah, darimana mendapatkan referensi dan pelatihannya? Tentu saja dari perpustakaan,&rdquo; ungkapnya.
Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Qasim Riau, M. Tawwaf menambahkan inklusi sosial sejatinya berhubungan erat dengan literasi, yang pada tingkatan akhirnya mengharapkan masyarakat mampu berinovasi untuk memproduksi barang dan jasa berdasarkan hasil bacaan mereka. Dengan kata lain, taraf hidup masyarakat dapat meningkat melalui membaca.
&ldquo;Gedung perpustakaan yang megah ini tentu harus dipenuhi dengan bahan bacaan referensi yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Inhil yakni kelapa. Ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena kalau tidak membaca, mereka tidak bisa tahu bagaimana cara memupuk, menanam sehingga memproduksi dengan baik,&rdquo; terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Najamuddin menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi untuk mendukung dan mendorong penelitian yang berkaitan dengan perkelapaan. Namun, agar penelitian berjalan dengan lancar, dibutuhkan sebuah pusat untuk menampung seluruh hasil penelitian tersebut.
&ldquo;Saya memang berharap ada museum kelapa di Inhil, karena memang kita harus membangun itu untuk menampung semua referensi dan penelitian tentang kelapa yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar ketika ada peneliti asing yang datang untuk meneliti sabut kelapa atau daging kelapa di Inhil, kita jadi punya referensinya,&rdquo; katanya.
Kepala SMKN 1 Tembilahan, Hasmar, yang juga hadir mengisahkan upaya yang dia lakukan di sekolahnya untuk menggairahkan anak-anak didiknya gemar membaca hingga mampu memproduksi produk-produk turunan kelapa.
Berdasarkan definisi perpustakaan sebagai tempat rekreasi, Hasmar mentransformasi sekolah menjadi perpustakaan itu sendiri dengan cara menempatkan bahan bacaan di seluruh sudut sekolah yang kosong, baik yang berada di dalam maupun di luar gedung.
&ldquo;Seluruh sekolah kita jadikan perpustakaan, seluruh pojok yang kosong baik yang indoor maupun outdoor. Jadi kita buat semua titik menjadi pusat ilmu pengetahuan,&rdquo; ujarnya.
Sedangkan terkait turunan produk kelapa yang dihasilkan, dia mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran yang ada sesuai dengan Kurikulum Merdeka seperti dalam mata pelajaran kewirausahaan, produk kreatif, IPA, dan lain sebagainya.
&ldquo;Itulah yang kita kolaborasikan dengan kegiatan kepustakaan ini, sehingga perpustakaan itu sendiri menjadi sebagai pusat ilmu di sekolah,&rdquo; pungkasnya.
Dengan prestasi penyerapan DAK Fisik Tahun 2021 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu pembangunan gedung yang sempurna yakni 100% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Perpusnas kembali menyalurkan DAK Fisik Tahun 2023 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu perabot, TIK, dan koleksi bahan perpustakaan kepada Kabupaten Inhil.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Megah, Gedung Perpustakaan Daerah Inhil Hadir Enam Lantai

Perhelatan World Library and Information Conference tahun 2021 yang diselenggarakan oleh International Federation of Library Association (IFLA) telah usai. Konferensi internasional yang berlangsung selama 3 hari (17-19 Agustus 2021) ini mengangkat berbagai isu aktual di bidang perpustakaan dan informasi. Penyelenggaraan kongres yang didukung oleh Dutch National Committee ini fokus pada komitmen profesi untuk menyediakan layanan perpustakaan dan akses informasi yang berkualitas tinggi.
Kongres kali ini pertama kalinya digelar secara virtual mengingat pandemi Covid-19 yang masih belum mereda di berbagai negara. Tidak kurang dari 150 sesi digelar dan isu pandemi serta pemanfaatan teknologi adalah isu yang paling banyak dibahas.
Presiden IFLA Christine Mackenzie mengatakan bahwa pandemi yang berkepanjangan ini membuat kita harus menciptakan masa depan baru. Dia yakin jika pustakawan dapat mengambil peran dalam hal itu. â€œYang membuat saya optimis adalah profesi kita. Kalian, orang-orang yang duduk di depan PC, atau tablet, atau smartphone, bergabung (dalam konferensi ini) dari tempat masing-masing di planet yang luar biasa ini. Kalian membuat perbedaan, karena kalian adalah pustakawan, yang berbagi nilai dan komitmen yang sama dengan seluruh pustakawan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa perpustakaan yang berperan untuk melestarikan akumulasi pengetahuan intelektual manusia, adalah penting,â€ ujarnya.
Akses Digital di Masa Pandemi
Isu akses pengguna perpustakaan merupakan tema yang banyak diangkat pada konferensi ini. Koleksi perpustakaan yang otoritatif dan terpercaya perlu dipermudah aksesnya dengan tetap berpedoman pada aturan dan etika yang berlaku.
National Library Board (NLB) Singapura menyadari hal tersebut. Kualitas konten perpustakaan yang bagus perlu dipermudah pencariannya. Rachael Goh dari NLB adalah salah satu pembicara sesi dengan tema Outsourcing, Cloud &amp; New Technology in Libraries, During &amp; After the Pandemic. Afraid of the Risks or Seduced by the Opportunities? Ia menjelaskan bahwa saat ini orang selalu melakukan pencarian informasi dengan menggunakan mesin pencari Google. â€œAda masa di mana orang datang ke perpustakaan untuk mencari informasi yang murah. Sekarang saya cukup Google Search untuk menemukan informasi yang dicari,â€ ucapnya.
â€œKarenanya, kita harus memastikan sumber daya kita mudah ditemukan. Perpustakaan sebagai penyedia informasi harus mengikuti keinginan pengguna,â€ tambah Rachael. SEO atau Search Engine Optimization adalah metode yang digunakan NLB untuk mencapai tujuan tersebut. Â â€œSecara singkat SEO adalah metode untuk meningkatkan visibility dari web page kita,â€ tambah Rachael.
Metadata MARC yang biasanya terdapat pada bahan perpustakaan merupakan jenis metadata yang tidak mudah dikenali oleh mesin pencarian di internet. Karenanya, NLB melakukan konversi metadata menjadi data yang terstruktur dengan skema yang terdapat pada Schema.org. Diperlukan sumber daya dan usaha yang besar untuk mengerjakannya, tetapi hasilnya terbukti meningkatkan akses pengguna terhadap koleksi.
Presentasi lain disampaikan oleh pembicara dari Indonesia, I Putu Ari K Budiasa. Ia menjelaskan pemanfaatan cloud computing untuk knowledge management.
Sebagai sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet, terdapat dua tipe cloud computing berdasarkan lingkungannya. Tipe pertama adalah public cloud dan tipe kedua adalah private cloud. Public cloud menjadi pilihan untuk kemudahan, sedangkan private cloud lebih cocok jika dokumen pengetahuan bersifat rahasia.
â€œKeuntungan cloud di antaranya, bebas akses di mana saja, mengurangi biaya teknologi informasi, meningkatkan visibilitas dan konektivitas informasi, cakupan yang lebih luas,serta meningkatkan produktivitas. Sedangkan isu yang perlu dipertimbangkan adalah perlindungan data, aturan negara, sistem yang cepat berganti, proses migrasi data, dan kepercayaan user,â€ jelas Putu Ari.
Partisipasi Pustakawan Perpusnas
Pustakawan Perpustakaan Nasional RI juga tidak ketinggalan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain mengikuti tren terbaru dalam pengembangan perpustakaan dari berbagai belahan dunia, kegiatan konferensi seperti ini juga diperlukan dalam membangun relasi dengan rekan seprofesi. Hal tersebut disampaikan Arief Wicaksono, Pustakawan Madya di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah.
â€œHal yang didapatkan adalah pengetahuan terkait praktik perpustakaan di belahan bumi lain. Ada satu hal yang harusnya dilakukan namun belum terealisasi, yaitu membangun jejaring. Konferensi baik nasional ataupun internasional, seharusnya digunakan untuk membangun relasi dengan yang lainnya, bukan sekedar mendapatkan pengetahuan baru untuk dapat diterapkan nantinya. Dengan adanya email dari masing-masing presenter, mungkin tetap bisa dilakukan setelah konferensi,â€ ucap Arief.
Sementara itu, Destiya Prabowo, Pustakawan Madya dari Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mengatakan bahwa konferensi ini memberinya inspirasi dan cara pandang baru. â€œSaya mendapatkan inspirasi tentang bagaimana sebuah perpustakaan dapat dikelola untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Semboyan Libraries Change Lives ini menjadikan semangat tersendiri bagi saya khususnya agar pustakawan dan perpustakaan dapat mengambil peran yang sangat vital bagi kehidupan di Indonesia secara khusus,â€ kata Destiya.
Kegiatan yang dilakukan secara virtual memiliki kelebihan dan kekurangannya. Arief mengatakan bahwa kelebihan virtual ini, yaitu dapat memutar ulang video streaming kegiatan yang ingin didalami. â€œRekaman IFLA WLIC dapat diakses kembali meskipun hanya berlaku selama beberapa bulan setelah acara, kabarnya malah bisa sampai satu tahun,â€ jelas Arief.
Destiya menjelaskan bahwa dia merasa dengan metode virtual, materi dapat tersampaikan dengan lebih baik. â€œKarena peserta dapat menyimak dengan lebih baik dan beberapa platform dapat merekam acara secara mandiri. Tetapi ketika jaringan tidak stabil ketika konferensi berlangsung, maka hal itu menjadi kekurangan,â€ ucap Destiya.
Isu knowledge management, resource sharing, dan berbagi pengalaman perpustakaan dari belahan dunia lain merupakan tema favorit Destiya, sedangkan Arief lebih mendalami tema layanan referensi karena sesuai dengan pekerjaannya sehari-hari. â€œSebenarnya yang ingin digeluti adalah tema yang bersinggungan dengan layanan referensi sesuai dengan penugasan di Perpusnas saat ini. Namun sayangnya tidak banyak dibahas meskipun ada sesi dari seksi layanan referensi IFLA,â€ terang Arief.
Reporter: Radhitya Purnama

IFLA WLIC 2021: Kerja Bersama untuk Masa Depan

Jakarta -&nbsp;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadi Anggota JDIHN Terbaik IV untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada JDIHN Awards Tahun 2022.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sebagai Pusat JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap para Anggota JDIHN.
Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerja sama yang efektif antara Pusat dan Anggota JDIHN, dan antar sesama Anggota JDIHN baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuh sistem dan basis data nasional terintegrasi.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengucap rasa syukur dan berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui BPHN yang telah memberikan apresiasi kepada Perpusnas sebagai Anggota JDIHN Terbaik untuk Kategori LPNK secara berturut-turut (2021 dan 2022).
&ldquo;Pencapaian ini akan menjadi motivasi dan amunisi untuk meningkatkan pengelolaan JDIH di lingkungan Perpusnas lebih baik lagi,&rdquo; ujar Ofy.
Perpusnas berkomitmen melakukan pengelolaan JDIH secara optimal. Adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya penambahan dokumen hukum berupa buku dan artikel hukum sejumlah 32416. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi bidang hukum untuk seluruh masyarakat.
Adapun inovasi ke depan yang telah Perpusnas rencanakan yaitu pengembangan JDIH berbasis ios dan android, penyempurnaan SISKA (sistem informasi penyusunan peraturan dan keputusan), dan storage evidence IKK dan IRH di lingkungan Perpusnas.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah atas kerja sama dan sinergitas yang tetap terjalin dan semakin baik dengan Kemenkumham dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih berorientasi pada hasil dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik di bidang hukum dalam rangka penguatan perlindungan hukum sebagai jaminan negara atas rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
&ldquo;Peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan sekaligus penyebaran informasi hukum menjadi semakin&nbsp;urgent, sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya,&rdquo; ucapnya.
Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.go.id memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum.&nbsp;Hyper regulation&nbsp;yang terjadi seyogyanya diharapkan dapat teridentifikasi dengan basis data dokumen hukum tersebut.
&ldquo;Tema Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN menurut saya sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan public di bidang hukum,&rdquo; tambah Yasonna.
Pada 2022, sebanyak 56 institusi mendapatkan penghargaan dengan rincian 5 institusi untuk Kategori Kementerian, 4 institusi untuk Kategori Lembaga Negara, 5 institusi untuk Kategori LPNK, 3 institusi untuk Kategori LNS, 5 institusi untuk Kategori Provinsi, 10 institusi untuk Kategori Kabupaten, 5 institusi untuk Kategori Kota, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Provinsi, 3 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kabupaten, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kota, 3 institusi untuk Kategori Perpustakaan Hukum, 1 institusi untuk Kategori Anggota JDIHN&nbsp;Best of The Best&nbsp;Tahun 2022, 3 institusi untuk Kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan 5 institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Humas BPHN Kemenkumham

Jakarta - The National Library (Perpusnas) of the Republic of Indonesia became the IV Best JDIHN Member for the Category of Non-Ministerial Government Institutions (LPNK) at the 2022 JDIHN Awards.
Management of the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) is based on RI Presidential Regulation Number 33 of 2012 concerning the National Legal Documentation and Information Network. As the JDIHN Center, the National Legal Development Agency (BPHN) has the task of coordinating, coaching, and evaluating JDIHN Members.
The implementation of this activity is intended to improve coordination and build effective cooperation between the Center and JDIHN Members, and among fellow JDIHN Members both at the central and regional levels to manage legal documentation and information in an integrated national system and database.
Main Secretary of National Library, Ofy Sofiana, expressed her gratitude and gratitude to the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) through BPHN for giving appreciation to National Library as the Best JDIHN Member for the LPNK Category consecutively (2021 and 2022).
"This achievement will be motivation and ammunition to improve the management of JDIH within the National Library of Indonesia," said Ofy.
National Library is committed to optimally managing JDIH. The efforts that have been made include adding legal documents in the form of books and legal articles totaling 32416. This was done in the context of increasing legal literacy for the entire community.
The future innovations that National Library has planned are the development of iOS and Android-based JDIH, improvement of SISKA (information system for drafting regulations and decisions), and IKK and IRH storage evidence within National Library of Indonesia.
The Minister of Law and Human Rights, Yasonna H. Laoly, gave high appreciation to all JDIHN members from various institutions, both from the center and the regions for the ongoing and improving cooperation and synergy with the Ministry of Law and Human Rights in the framework of accelerating Bureaucratic Reform (RB). which is more result-oriented and at the same time innovates to develop public services in the field of law in order to strengthen legal protection as the state's guarantee of a sense of security and justice for the people.
"The role of JDIHN as a form of public service in documenting and at the same time disseminating legal information is becoming increasingly urgent, so JDIHN needs to prioritize its existence," he said.
The more complete the number of JDIHN Members integrated with the JDIHN.go.id Portal has a significant correlation with the addition of legal document collections, both in terms of type and number of legal documents. Hyper regulation that occurs should be expected to be identified with the legal document database.
"In my opinion, the theme of Welcoming One Indonesian Legal Document Data through JDIHN is very relevant to the current direction of government policy in optimizing the utilization of information technology and public service communications in the field of law," added Yasonna.
In 2022, 56 institutions will receive awards with details of 5 institutions for the Ministry Category, 4 institutions for the State Institution Category, 5 institutions for the LPNK Category, 3 institutions for the LNS Category, 5 institutions for the Province Category, 10 institutions for the Regency Category, 5 institutions for City Category, 2 institutions for the Provincial DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Regency DPRD Secretariat Category, 2 institutions for the City DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Law Library Category, 1 institution for the 2022 Best of the Best JDIHN Member Category, 3 institutions for Kemenkumham Echelon I Unit Category, and 5 institutions for the Kemenkumham Regional Office Category.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Public Relations of BPHN Kemenkumham

Perpusnas Raih Penghargaan dalam JDIHN Awards Tahun 2022

Â Senen, Jakartaâ€”Salah satu persoalan mendasar di Indonesia terutama di daerah adalah keterbatasan kemampuan menyajikan dokumen anggaran yang berkualitas dan sesuai aturan. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada kertas kerjanya. Penyajian kertas kerja yang baik memudahkan ketika akan diperiksa auditor.
Hal ini ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dihadapan para daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2020 di Jakarta, Selasa, (22/10). Di tahun 2020, dijadwalkan sebanyak 173 kabupaten/kota dari 33 provinsi menerima kucuran DAK senilai total Rp 450 miliar. Bantuan DAK yang diterima daerah meliputi pembangunan gedung, perluasan, dan renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan, perabot, TIK, serta bahan (koleksi) perpustakaan.
â€œKuasai aturan. Kerjakan dengan semangat dan berkualitas. Jangan lupa untuk selalu teliti agar terhindar dari pemeriksaan auditor atau LSM,â€ pesan Kepala Perpusnas. Â 
Selanjutnya, Kepala Perpusnas mengimbau agar seluruh perpustakaan di daerah tetap berperan sekecil apapun. Tunjukkan dengan komitmen sehingga ada manfaat positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Peran-peran yang tadinya dianggap kecil lama-kelamaan akan berakumulasi. â€œAkan terlihat nantinya korelasi perpustakaan dengan kesejahteraan di masyarakat. Artinya, mampu mengubah dari yang semula dipandang sebelah mata menjadi dipandang sepenuh mata,â€ tambah Syarif Bando.
Paradigma perpustakaan terus berubah seiring perkembangan jaman dan teknologi. Teknologi memang memudahkan tapi buku tetap menjadi kekuatan penting dalam upaya menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap membaca dan tingkat literasi. â€œSekali lagi bukan minat baca yang rendah melainkan kurangnya bahan bacaan yang bisa dibaca. Perpustakaan harus mendatangi. Tidak lagi sekedar didatangi,â€ ujarnya.
Reportase / Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â Â

Kepala Perpusnas :  Kuasai Aturan dan Teliti Dalam Penyusunan Renja

Â Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Den Haag tahun 1928 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah kehidupan Mohammad Hatta. Kala itu, Hatta dituduh melakukan tindakan subversif terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pengadilan internasional Den Haag, Belanda, menjadi saksi atas pembelaan (pledoi) dari Mohammad Hatta. Semua momen yang terungkap pada masa itu ditulis jelas oleh Sang Proklamator dalam bukunya â€˜Indonesia Merdekaâ€™ atau Indonesie Vrij.
Meutia Hatta, putri sang proklamator, mengatakan, bagaimana ayahnya memiliki prinsip keberanian, teguh, dan jujur. â€œKarakter seorang Hatta yang dominan terlihat,â€ imbuhnya saat menjadi salah satu narasumber bedah buku â€˜Indonesie Vrijâ€™ karya Mohammad Hatta di teater Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, (8/5).
Ketika itu, Hatta yang berstatus mahasiswa bersama rekan-rekan seperjuangan ditangkap dan diadili karena melakukan aktifitas politik. Hatta melihat perlakuan pemerintahan kolonial Hindia Belanda tidak adil. Banyak rakyat yang ternista dan menderita. Ketidakadilan yang dilihat dan dirasakan Hatta tampak ketika anak-anak Belanda dengan mudah menerima pekerjaan setelah selesai dari pendidikannya, tapi tidak berlaku sama terhadap rakyat Indonesia.
â€œMembaca kembali â€˜Indonesia Merdekaâ€™ memberikan manfaat dalam merefleksikan diri tentang bagaimana keadaan kita saat ini sebagai bangsa dan negara,â€ ungkap Meutia Hatta. Â 
Senada dengan yang disampaikan Meutia Hatta, sejarawan dari Universitas Negeri Padang Mestika Zed mengatakan bahwa pemerintah saat ini harus kembali kepada akar sejarah negara Indonesia didirikan, yakni untuk untuk melindungi rakyat dan bukan membiarkannya. Negara hadir untuk mensejahterakan rakyat dan bukan mengambil dari rakyat. Negara ada untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dan bukan membodohi rakyat, serta ikut bertanggung jawab terhadap urusan internasional.
Buku Indonesia Merdeka penting untuk dibaca, diketahui dan dimaknai kandungannya sebagai kompas (arah) kemana tujuan Indonesia didirikan. Mestika Zed berpendapat saat ini mayoritas pemimpin tidak lagi memikirkan urusan merdeka atau tidak merdeka. â€œYang penting cari selamat sendiri-sendiri,â€ ujar Mestika.
Mestika Zed menanyakan apakah pemimpin bangsa saat ini telah menjalankan amanah konstitusi seperti yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa? Zed menyerahkan rakyat yang menjadi saksi sejarah saat ini. Zed menambahkan apabila masyarakat Indonesia sadar dan paham akar sejarahnya maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang berdaulat yang bebas dari belenggu kolonialisme modern.
Bedah buku â€˜Indonesia Merdekaâ€™ merupakan bagian dari rangkaian acara Perpusnas Expo yang diselenggarakan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta memeriahkan HUT ke-38 Perpustakaan Nasional.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Bedah Buku â€˜Indonesia Merdekaâ€™  : Kisah Hatta Berpolitik Melawan Kolonial  Â 

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan seminar yang melibatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020 di lingkungan Perpusnas.
Dalam seminar yang diselenggarakan secara virtual ini, sebanyak 54 CPNS yang merupakan peserta pelatihan dasar (latsar) CPNS golongan III dan golongan II, ditugaskan mempresentasikan kajian terkait tugas pokok Perpusnas. Sesuai jadwal, seminar berlangsung selama 11 kali pada 7â€”23 September 2021.
Pada pembukaan seminar, Kepala Perpusnas Syarif Bando menyatakan terdapat 12 aspek kajian perpustakaan yang akan ditampilkan oleh para CPNS yang merupakan komponen berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama tentang tugas pokok Perpusnas.
Syarif Bando menambahkan, apabila aspek tersebut sudah dipahami oleh para CPNS, maka mereka dapat lebih mudah melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Perpusnas. Menurutnya, kegiatan presentasi ini merupakan bekal yang bermanfaat untuk para CPNS. Mengingat, para CPNS mendapatkan pemahaman tentang 12 komponen tugas pokok dan fungsi Perpusnas secara komprehensif, sebelum diangkat sebagai PNS.
â€œYang paling beruntung di era seluruh peneriman sejak Perpustakaan Nasional didirikan dan menerima CPNS, angkatan ini yang paling beruntung,â€ tandas Syarif Bando dalam acara Arahan dan Pembukaan Paparan Presentasi Makalah Kajian Peserta Latsar CPNS Perpustakaan Nasional, pada Selasa (7/9/2021).
Dia berharap 12 komponen ini dipahami betul oleh para CPNS. Sehingga mereka dapat bekerja efektif pada era kenormalan baru. Para CPNS diminta agar berani mengungkapkan ide dan gagasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Perasaan inferior sebagai junior harus dihilangkan.
â€œTetapi tetaplah menghormati dan menghargai dalam bertingkah laku kepada orang yang lebih tua atau senior, dalam pergaulan secara pribadi. Adat ketimuran kita tetap dipelihara,â€ pungkasnya di hadapan 611 pegawai.
Pada pertemuan pertama, satu kelompok mempresentasikan kajian dengan tema Empat Jenis Perpustakaan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Umum, dan Khusus).
Reporter: Arie Zani Purnomo/Hanna Meinita
Â 
Â

Berita

CPNS Perpusnas Harus Memahami Tugas Pokok Instansi

Pencarian

Berita Lainnya

BERSIAP JALANI POLA HIDUP BARU DI TENGAH CORONA

Megah, Gedung Perpustakaan Daerah Inhil Hadir Enam Lantai

IFLA WLIC 2021: Kerja Bersama untuk Masa Depan

Perpusnas Raih Penghargaan dalam JDIHN Awards Tahun 2022

Kepala Perpusnas : Kuasai Aturan dan Teliti Dalam Penyusunan Renja

Bedah Buku â€˜Indonesia Merdekaâ€™ : Kisah Hatta Berpolitik Melawan Kolonial Â