Salemba, Jakartaâ€”Menulis dapat dilakukan dimana saja dan mudah dilakukan siapa saja. Namun, perlu alasan kuat yang mendasari untuk jadi seorang penulis. Hal ini penting agar proses menulis nantinya berjalan baik.
Penulis novel populer Ahmad Fuadi mengatakan ada tiga keuntungan yang didapat dari aktivitas menulis, yakni modal sederhana, efek yang luar biasa, dan menembus ruang dan waktu.
â€œYang harus diperhatikan dalam menulis adalah bagaimana menciptakan atau produk tulisan yang mempunyai esensi baik serta fleksibel, sehingga konten dalam tulisan mampu mempengaruhi masyarakat yang membacanya,â€ ujar penulis novel kenamaan Negeri 5 Menara pada Webinar Pembudayaan Kegemaran Membaca kerja sama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), pada Rabu, (26/8).
Ahmad Fuadi menambahkan bahwa kegiatan menulis dapat menjadi peluang bisnis apabila ditekuni dengan kesungguhan dan tidak menutup kemungkinan akan Go Internasional. Menulis merupakan bagian dari intellectual property, sesuatu yang bernilai lebih dari buku.
â€œUntuk terbiasa dalam menulis harus diawali dengan keaktifan membaca. Dua kebiasaan yang saling melekat,â€ terang Fuadi.
Senada dengan Ahmad Fuadi, penulis lainnya, Nathania Luvena Lais mengatakan menulis harus dilakukan dengan hati. Bagi pemula, menulis memang dirasa sulit. Namun, bisa disiasati dengan membaca buku yang paling disukai terlebih dulu, sehingga dari situ pola pikir akan berkembang, kosa kata akan banyak tersimpan yang memudahkan ketika memulai tulisan.
Sementara itu, praktisi komunikasi Dani M. Akhyar mengatakan di era pandemi saat ini, transformasi digital berjalan dengan cepat. Masyarakat yang mampu bertahan (survive) adalah masyarakat yang mampu sigap beradaptasi dan bertransformasi dengan zaman. Kecanggihan digital sebagai alat bantu haru dapat dikuasai, khususnya oleh para orang tua dan pendidik.
Akan tetapi tidak semua informasi yang diperoleh harus ditelan mentah-mentah tanpa disaring (kroscek) kebenaran atau kevalidannya. Maka itu, sikap kritis Â harus dimiliki oleh siapa pun. Cara mengkritisi suatu informasi yang diterima salah satunya lewat tulisan.
â€œNamun, masih banyak masyarakat yang menganggap menulis belum bisa dijadikan sebagai sebuah profesi yang menjanjikan,â€ imbuh Dani. Â 
Yah, pandemi memang mengubah sudut pandang masyarakat terhadap cara penyampaian pengetahuan dan penyebaran informasi. Saat ini ruang digital menjadi hal yang wajar dalam mendapatkan segala sesuatu, termasuk salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan terhadap informasi.
â€œSaya yakinkan perpustakaan sangat siap menghadapi perubahan di masa pandemi ini. Segala fasilitas ruang digital perpustakaan dan kapabilitas pustakawan dan semua informasi siap untuk didesiminasikan,â€ terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurnaedi. Â 
Deni menekankan perpustakaan mempunyai peranan mewujudkan manusia yang cerdas yang diharapkan memiliki kebiasaan membaca sebagai usaha belajar sepanjang hayat (reading habit) dan terus mewujudkan masyarakat pembelajar (learning society) melalui penguatan strategi penguatan literasi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Seminar GPMB : Menulis Bisa Jadi Peluang Bisnis

Â 
Glodok, Jakarta--Bertempat di Fave Hotel Glodok, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan diklat LKIP bagi staf. LKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana laporan tersebut wajib disusun setiap instansi pemerintah setiap tahun sebagai pertanggungjawaban yang isinya menguraikan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegaitan yang dibiayai APBN.
Diklat yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini secara resmi dibuka oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI pada Rabu (10/11/2021). Dalam pidatonya, ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama diklat dapat dipraktikkan saat menyusun LKIP. Diharapkan dengan adanya diklat tersebut, staf dapat menyusun LKIP sesuai standar yang berlaku dan pada akhirnya dapat berkontribusi meningkatkan nilai SAKIP lembaga.
Â 
ReporterÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Purnomo

Ingin Tingkatkan Nilai SAKIP, Perpusnas Gelar Diklat LKIP

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pengurangan anggaran Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) sebesar Rp. 202.219.912.000 atau 30,9% membawa dampak yang besar terhadap program prioritas yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hal ini memantik keprihatinan anggota Komisi X DPR-RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, (8/5). Namun, Komisi X DPR meminta Perpusnas untuk melakukan teliti dan efisiensi program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
â€œMinimal Perpusnas mempunyai anggaran Rp 1 triliun. Tapi diatas sana belum memahami pentingnya perpustakaan dan fungsinya sebagai salah satu jalan mencerdaskan bangsa. Kami bisa toleransi pada saat pemotongan Rp 100 miliar, tetapi kok dilakukan pemotongan lagi,â€ keluh Sofyan Tan dari fraksi PDIP.
Hal senada juga diungkapkan sejawat Sofyan Tan di fraksi, Andreas Pareira, bahwa anggaran mengalami pemotongan untuk melawan virus tetapi kita juga harus memikirkan aspek pembangunan bagi kecerdasan bangsa.
â€œBanyak sekolah belum mengetahui iPusnas. Perpusnas bisa meluaskan jangkauan kesitu. Kenalkan pada orang tua murid sehingga kebermanfaatan iPusnas bisa dirasakan semua pihak. Perbanyak buku-buku populer yang disukai anak-anak dan remaja agar antriannya tidak terlalu panjang, khususnya di masa pandemi,â€ imbuh salah satu anggota Komisi X, Hetifah
Di samping itu, Hetifah meminta penguatan pada jaringan internet dan layanan berbasis media sosial. Buku-buku terapan agar dibuat secara tutorial. Pustakawan pun diminta untuk lebih produktif menggunakan media sosial, seperti youtube, IG, Facebook dan Twitter. Ulas tokoh-tokoh publik dan politisi dari berbagai sudut pandang dan tema yang bervariasi.
Menanggapi sejumlah masukan yang disampaikan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan pemangkasan anggaran ini memang menghambat sejumlah program prioritas yang sudah disusun, termasuk didalamnya membangun aplikasi dan Big Data. â€œIni memerlukan biaya yang besar,â€ tambah Syarif Bando.
Bahkan, Syarif Bando menambahkan Perpusnas sudah meneken MOU kepada 1.000 rektor perguruan tinggi dimana semuanya menginginkan agar konten digital segera dikirimkan. Sedangkan, mengenai usulan pengayaan konten-konten koleksi populer yang digandrungi kaum milenial dan remaja untuk dimasukkan ke dalam aplikasi iPusnas, pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan menyanggupi.Â 
Mengamini pernyataan Kepala Perpusnas, efisiensi dan efektivitas memang menjadi fokus pada pemangkasan anggaran. â€œMengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN, maka ada beberapa kegiatan yang terpaksa kami hilangkan dan kurangi, diluar perjalanan dinas,â€ beber Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, seusai mengikuti RDP dengan Komisi X DPR RI.
Sementara itu, di akhir sidang, Pimpinan Sidang, Agustina Wilujeng, berharap Perpusnas bisa menjadi pusat referensi dan sumber pengetahuan, dan program-program Perpusnas dibuatkan dalam versi online mengikuti perkembangan jaman.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotogarfer : Hartoyo Darmawan

RDP Komisi X DPR dengan Perpunas : iPusnas Harus Perbanyak Koleksi Buku Populer

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengajak Perpusnas untuk bekerjasama membangun desa pesisir melalui program Desa Maritim. Kerjasama yang dimaksud yaitu dalam menyediakan akses perpustakaan di 8 Desa Maritim yang kini tengah dikembangkan Bakamla.
Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Bakamla Eli Susiyanti menyatakan keberadaan Desa Maritim terkait dengan adanya kerawanan kegiatan pembalakan liar di Kawasan pesisir.
â€œDalam membangun Desa Maritim kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah yang begitu besar. Antusiame masyarakat pesisir untuk memiliki sarana yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan juga luar biasa besar,â€ ungkap Eli saat bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (20/2).
Saat ini Desa Maritim yang sudah memiliki perpustakaan ada di 6 titik. Yaitu di Kab. Pandeglang, Kab. Natuna, Kab. Asahan, Kab. Sambas, Kab. Nunukan, dan Kota Tual. BAKAMLA kini tengah berupaya menambah Desa Maritim di 2 tempat lain yaitu di Bangka Belitung dan Jayapura.
Selain itu Bakamla juga memiliki 14 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut yang kerap dikunjungi masyarakat sekitarnya untuk mencari informasi. Eli berharap Perpustakaan akan memberikan dukungan dalam pengembangan perpustakaan tempat-tempat tersebut.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra meminta agar Bakamla memastikan bagaimana perpustakaan tersebut akan dibangun dan dikelola. â€œPerlu dipastikan dulu tentang ketersediaan tempat, SDM pengelola perpustakaan, serta bagaimana kedepannya perpustakaan tersebut dikembangkanâ€, ujar Nurhadi
Nurhadi juga menghimbau agar upaya pengembangan perpustakaan ini tidak tumpeng tindih dengan Â kebijakan Presiden Jokowi terkait pembangunan di lokasi prioritas (LOKPRI).
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Perpusnas dan Bakamla Sinergi Bangun Perpustakaan di 8 Desa Maritim

Salemba, Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 ayat 1.
Dalam rangka menyikapi perkembangan kompleksitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, maka Perpusnas perlu menerapkan manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Perpusnas diharapkan mampu memetakan, mengantisipasi dan menangani seluruh risiko yang akan menghambat atau menggagalkan tercapainya tujuan organisasi dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja pengawasan yang ada.
Untuk mencapai hal tersebut maka Perpusnas mengadakan Rapat Pleno Manajemen Risiko untuk mereviu perlakukan risiko tahun 2022 yang diadakan secara hybrid di Ruang Teater Salemba dan Zoom Meeting, Kamis (21/07/2022).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan manajeman risiko Perpusnas telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Dia juga menambahkan bahwa risiko yang ada di tiap unit kerja boleh untuk direvisi sesuai dengan keadaan saat ini.
â€œDengan perkembangan teknologi dan struktur organisasi, risiko-risiko yang timbul pasti akan bertambah,â€ ujarnya.
Perpusnas telah mengidentifikasi sebanyak 406 risiko yang kemudian ditetapkan menjadi 25 agregat risiko utama. Pada tahun 2021, secara umum seluruh agregat risiko tersebut telah mengalami penurunan.
Akan tetapi, ada 3 risiko yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu risiko terkait dengan peserta bimtek yang tidak konsisten dan tepat sasaran, tingkat keamanan aplikasi maupun kesehatan dan keselamatan karyawan/pustakawan (sistem K3) belum terkontrol dengan baik, dan kecukupan dan keandalan koleksi perpustakaan belum memadai.
Sebagai konsultan yang bekerja sama dengan Perpusnas untuk menangani manajemen risiko ini, Joko S. Dwi Rahardjo, mengungkapkan bahwa aktivitas perlakuan risiko harus terus dipantau perkembangannya melalui kegiatan monitoring dan reviu. Selain itu, Joko juga menjelaskan terkait bagian form monitoring dan reviu yang perlu diisi oleh masing-masing unit kerja.
â€œForm bantu monitoring dan reviu yang perlu diisi hanya tanggal, bulan dan tahun realisasi, capaian, bukti dan keterangan saja,â€ jelasnya.
Joko berharap implementasi monitoring dan reviu tersebut dapat dilakukan secara harian dan menjadi bagian dari pekerjaan sehingga tidak mengalami kesulitan saat pengisian.
Menutup paparan, Joko menyebutkan bahwa pembentukan budaya dan risk awareness dari para pemilik risiko mempunyai 3 (tiga) indikator keberhasilan antara lain pegawai mendapatkan pengetahuan dan kemampuan tentang implementasi risiko, kesinambungan kaderisasi pengelola risiko, dan manajemen risiko menjadi bagian dari aktivitas pekerjaan seluruh pegawai.
Reporter: Endah Purwanti
Editor: Basma Sartika
Fotografer: Robby Rodhian

Rapat Pleno Pengelolaan Manajemen Risiko Perpusnas Tahun 2022

Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) direpresentasikan sebagai rumah bagi seluruh rakyat Indonesia karena dengan datang ke perpustakaan masyarakat dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi dan pengetahuan yang diinginkan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum (LKU) Perpusnas Luthfiati Makarim dalam acara bedah buku Pustaka 'Tradisi dan Kesinambungan' yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi (ISIPII), pada Jumat (12/9).
â€œISIPII sangat mengedepankan tradisi keilmuan serta berperan dalam menjaga ilmu perpustakaan dan informasi agar terus berkembang,â€ ujar Ilus, sapaan akrab Kabid LKU.
Penulis Putu Laxman Pendit menjelaskan bahwa ada dua isu utama yang memotivasi dirinya menulis buku tersebut. Pertama isu kekhawatiran terutama bagi para ilmuwan, pendidik dan praktisi karena memunculkan gagasan bahwaÂ  ilmu perpustakaan tidak benar-benar ada. Kedua, isu nasib pegawai dengan gelar pustakawan atau sarjana ilmu perpustakaan yangÂ  kelak akan dihilangkan perannya. Pandangan bahwa kelak perpustakaan tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan bentuk kebidangan baru ditampik oleh Putu.
â€œPerpustakaan adalah tradisi yang masih berjalan dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Kelak kalaupun ada perubahan kita jadi tahu kemana kita menuju, lalu kita akan mengakui dan menerima bahwa perpustakaan adalah tradisi,â€ jelasnya.
 Reportase: Basma Sartika Fotografer: M. Andhika Pratama

Bedah Buku Pustaka: Tradisi dan Kesinambungan

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan seminar yang melibatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020 di lingkungan Perpusnas.
Dalam seminar yang diselenggarakan secara virtual ini, sebanyak 54 CPNS yang merupakan peserta pelatihan dasar (latsar) CPNS golongan III dan golongan II, ditugaskan mempresentasikan kajian terkait tugas pokok Perpusnas. Sesuai jadwal, seminar berlangsung selama 11 kali pada 7â€”23 September 2021.
Pada pembukaan seminar, Kepala Perpusnas Syarif Bando menyatakan terdapat 12 aspek kajian perpustakaan yang akan ditampilkan oleh para CPNS yang merupakan komponen berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama tentang tugas pokok Perpusnas.
Syarif Bando menambahkan, apabila aspek tersebut sudah dipahami oleh para CPNS, maka mereka dapat lebih mudah melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Perpusnas. Menurutnya, kegiatan presentasi ini merupakan bekal yang bermanfaat untuk para CPNS. Mengingat, para CPNS mendapatkan pemahaman tentang 12 komponen tugas pokok dan fungsi Perpusnas secara komprehensif, sebelum diangkat sebagai PNS.
â€œYang paling beruntung di era seluruh peneriman sejak Perpustakaan Nasional didirikan dan menerima CPNS, angkatan ini yang paling beruntung,â€ tandas Syarif Bando dalam acara Arahan dan Pembukaan Paparan Presentasi Makalah Kajian Peserta Latsar CPNS Perpustakaan Nasional, pada Selasa (7/9/2021).
Dia berharap 12 komponen ini dipahami betul oleh para CPNS. Sehingga mereka dapat bekerja efektif pada era kenormalan baru. Para CPNS diminta agar berani mengungkapkan ide dan gagasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Perasaan inferior sebagai junior harus dihilangkan.
â€œTetapi tetaplah menghormati dan menghargai dalam bertingkah laku kepada orang yang lebih tua atau senior, dalam pergaulan secara pribadi. Adat ketimuran kita tetap dipelihara,â€ pungkasnya di hadapan 611 pegawai.
Pada pertemuan pertama, satu kelompok mempresentasikan kajian dengan tema Empat Jenis Perpustakaan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Umum, dan Khusus).
Reporter: Arie Zani Purnomo/Hanna Meinita
Â 
Â

Berita

CPNS Perpusnas Harus Memahami Tugas Pokok Instansi